cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faisal Ahmadi
Contact Email
lppmstaimaarifjambi@gmail.com
Phone
+6285157977133
Journal Mail Official
lppmstaimaarifjambi@gmail.com
Editorial Address
Jln. KH.Abdurrahman Wahid Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Jambi-Indonesia
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi
ISSN : -     EISSN : 27231038     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Wasatiyah adalah jurnal ilmiah dalam bidang hukum yang akan diterbitkan dua kali dalam setahun (Juni dan Desember) oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma’arif, Jambi. Jurnal Wasatiyah merupakan wadah para akademisi dan praktisi hukum untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan hukum ke masyarakat luas dalam sebuah referensi hukum, bidang kajian dalam jurnal Wasatiyah meliputi berbagai cabang ilmu hukum diantaranya Hukum Islam, Hukum Keluarga, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi Syariah, Pebandingan Hukum, Hukum Internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Lingkungan (semua ketegori) - Manajemen, Monitoring, Kebijakan dan Hukum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
DEKADENSI NILAI GHABAY DALAM BAYANGAN HEDONISME: Menilik tradisi ghabay di pulau Poteran Aqil Husein Almanuri; Khalilullah Khalilullah
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menilik persoalan terjadi ihwal tata pernikahan di desa Poteran. Realitas yang mengundang sisi problematik di kalangan masyarakat, terutama di internal masyarakat Poteran berdasar perspektif fiqh dan perbandingan maqashid syariah. Dengan maksud untukhal-hal yang sekiranya mengontaminasi terhadap tradisi ghabay yang memiliki sakralitas. Dan juga mengulas lebih dalam mengenai ghabay di pulau tersebut. Penelitian ini adalah penelitain lapangan dengan menggunakan beberapa bumber data seperti librari dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh adalah mayoritas masyarakat memang menyayangkan terhadap dekadensi ghabay. Apabila dilihat dari perspektif Fiqh dan Maqashid pun, tradisi ghabay memang sudah kehilangan substansi atau nilainya.
FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA JAMBI Hasbi Hasbi; Faisal Ahmadi; Muhammad Randhy Martadinata
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nikah atau pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat‚ Mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka Islam memberikan tuntunan agar tidak terjadi perceraian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dan mengumpulkan data dengan cara, mengamati, wawancara, kemudian data yang didapat diolah dan dianlisis. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilatarbelakangi oleh dan salahsatunya adalah perselingkuhan, dan KDRT.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN KARENA DIPASIALA (PERJODOHAN) DALAM MASYARAKAT BUGIS WAJO: Studi Kasus di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yanuarti Husnatunnisa; Faisal Ahmadi; Muhammad Randhy Martadinata; Tamsir Tamsir
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Ilir, pemilihan jodoh khususnya pemilihan wanita untuk menjadi calon istri bagi seorang laki-laki yang sudah dianggap mampu untuk menikah biasanya dilakukan oleh orang tua terutama ayah atau kerabatnya. Penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga para orang tua melaksanakan perkawinan karena Dipasiala dan bagaimana hukum Islam memandang persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemilihan jodoh bagi sang anak orang tua dianggap lebih berpengalaman dan mengetahui yang terbaik untuk sang anak. Kedua faktor yang mendorong orang tua untuk melakukan tradisi Dipasiala ini adalah faktor kebiasaan yang berlaku, faktor status sosial, faktor ekonomi, dan faktor hubungan kekeluargaan. Adapun pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan karena Dipasiala ini hukumnya adalah Mubah (boleh), selagi tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam.
KONSEP MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BÛTHÎ DALAM MENGISTINBATH HUKUM NAWÂZIL: Studi atas Kitab Ma‘an Nas dan Masyurat Ijtima’iyah Marwin Amirullah
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maslahah sebagai dalil yang populer dipakai dalam mengistinbath hukum nawâzil. Hal ini dikarenakan maslahah adalah perwujudan dari Maqashid al-Syari’ah. Perbedaan ataupun kekeliruan dalam menentukan pola dan kriteria maslahah atau memprioritaskan maslahah yang harus dikedepankan justru dapat mengakibatkan sebuah kemafsadatan, karena maslahah yang akan ditetapkan mengandung unsur relativitas yang sangat tinggi sehinga tidak mewakili unsur kemaslahatan yang lebih menyeluruh. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) , penulis mencoba memaparkan dan menganalisa konsep al-Bûthî dalam mengistinbath hukum Nawâzil dengan cara melihat langsung kepada aplikasi konsep maslahah beliau dalam fatwa-fatwanya yang terhimpun dalam kitab Ma’an Nâs dan Masyûrât Ijtimâ’iyah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA ANAK SERTA BENTUK PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN Muhammad Randhy Martadinata; Muhammad Adi Satria; Ahmadi Ahmadi
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal ini dipertegas dengan diratifikasinya Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againt Women (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan). Ratifikasi merupakan langkah positif, namun demikian tindakan tersebut belumlah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak – hak yang dipenuhi dan dijamin oleh Konvensi. Langkah selanjutnya guna mejamin terpenuhinya hak – hak yang dipenuhi dan dijamin oleh Konvensi adalah melakukan harmonisasi terhadap seluruh produk hukum dan kebijakan agar singkron dan senada dengan prinsip Konvensi. Harmonisasi perlu dilakuakan baik dalam konteks legislasi maupun perumusan kebijakan Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
PERSOALAN IKHTILAF DALAM KITAB TAWDIH AL-AHKAM Simbolon, Parlindungan; Ismail, Hidayatullah; Zalisman, Zalisman; Amirullah, Marwin; Simbolon, Muhammad Iran
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i1.89

Abstract

Di antara ulama kontemporer yang membahas permasalahan ikhtilaf adalah ‘Abdullah bin ‘Abdurra?m?n al-Bass?m dalam kitab Taw??? al-A?k?m. Berbagai macam persoalan ikhtilaf dikemukakan oleh al-al-Bass?m dalam kitab ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan persoalan ikhtil?f dan apa metode yang digunakan oleh al-Bass?m dalam menyelesaikan persoalan ikhtil?f dalam kitab Taw??? al-A?k?m?. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa yang dimaksud dengan persoalan ikhtil?f dan bagaimana metode al-Bass?m dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ikhtil?f dalam kitab Taw??? al-A?k?m. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatf deskriptif dengan melibatkan metode dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode content alysis (analisis isi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan persoalan ikhtilaf adalah perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks al-Qur’an dan hadis. Terdapat tiga metode yang digunakan al-Bass?m dalam menyelesaikan persoalan ikhtil?f dalam kitab Taw??? al-A?k?m, yaitu ‘ar? al-aqw?l, mun?qsyah al-adillah dan al-tarj??.
TIMBANGAN/TAKARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH Apriani, Alfia; Amran, Amran
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i1.91

Abstract

Alat timbang menjadi instrumen yang wajib dimiliki oleh para pedagang disetiap pasar, khususnya yang menjual barang-barang yang harus ditimbang. Di berbagai pasar tradisional pada umumnya pedagang yang menggunakan alat timbang dengan berbagai jenis, seperti timbangan pegas, timbangan meja, timbangan digital dan timbangan rumah tangga. Alat-alat timbang yang digunakan tersebut harus terkalibrasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Namun tidak dipungkiri bahwa masih ditemukan beberapa pedagang masih menggunakan alat timbang yang tidak layak pakai, alat timbang yang tidak pernah ditera serta ditera ulang. Islam melalui hukum ekonomi syari’ah melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam transaksi jual beli berbasis timbangan. Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam praktek jual beli berbasis timbangan. Prilaku kecurangan dalam berdagang atau berbisnis, sering kali terjadi bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli melainkan juga antara penjual dengan penjual karena sebagian pedagang hanyut dalam komoditi angka dan laba. Hampir-hampir mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah SWT, kebesarannya, kekuasaannya, atau mengingat akhirat. Dalam Islam tujuan dari seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhoi Allah SWT
BIROKRASI PUBLIK UNTUK MECIPTAKAN PEMERINTAHANAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PASCA PANDEMI COVID-19 Rachmawati, Suci; Martadinata, Muhammad Randhy
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i1.92

Abstract

Negeri Indonesia adalah Negeri Birokrat. Mungkin celotehan itu akan selalu keluar dari setiap mulut yang pernah tahu tentang birokrasi di negeri ini. Birokrasi kita sungguh sulit dan njelimet, terutama dalam hal pelayanan bagi masyarakat sangatlah mengecewakan. Hal demikian sering dirasakan dan dikultuskan masyarakat banyak. Betapapun pemerintah mengelak tentang ini, namun realitas empiris yang dirasakan masyarakat adalah bukti tak terbantahkan bahwa birokrasi kita memang sangatlah buruk. Birokrasi kita bukanlah pelayanan baik yang diberikan namun bebanlah yang dipikulkan pada masyarakat. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah. Mungkin slogan dan iklan ini adalah alasan yang para birokrat pegang Sebagai warga masyarakat Indonesia, kemudahan yang diberikan para birokrat adalah harapan. Tapi kenyataannya malah berbalik kesulitanlah yang ditemui. Birokrasi sejatinya adalah sebagai pelayan utilitas masyarakat. Para birokrat kalau mau dikatakan dan diejawantahkan adalah pembantu masyarakat. Tapi, lagi-lagi hal ini disalahartikan seakan birokrat adalah majikan dan masyarakat adalah budaknya yang harus patuh dan tunduk pada aturannya. Soal ini bukanlah hal yang baru di negeri ini, dan seakan menjadi topik basi. Namun karena kebasian yang tak pernah berubah inilah yang harus mulai kita cermati.
PERAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS PADA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA M. Randhy Marthadinata; Ahmadi, Faisal
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i1.95

Abstract

Pemerintahan daerah yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tataran proses maupun aspek tataran substansinya. Pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara proses, apabila pemerintahan daerah yang bersangkutan mampu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam semua pembuatan maupun pengkritisan terhadap sesuatu kebijakan daerah yang dilaksanakan. Adapun secara substansial apabila kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh para penguasa daerah mencerminkan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mempunyai kontribusi yang cukup signifikan untuk mencegah dan mengeliminir terjadinya praktik KKN dalam pembentukan kebijakan-kebijakan daerah, namun patut disesalkan sampai saat ini partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat terealisir;
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK VAKSINASI AYAM PETELUR DI POULTRY SHOPS BUMI JAYA KABUPATEN MUARO JAMBI lindawati, lindawati; Faisal Ahmadi
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i1.96

Abstract

Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh PS Bumi Jaya Kabupaten Muaro Jambi untuk mencegah serangan penyakit pada ayam petelur. Vaksinasi memiliki peran penting di dalam sebuah perternakan. Selain bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menghindari virus, vaksinasi juga bisa mempercepat pertumbuhan ayam serta meningkatkan produksi telur. Vaksinasi dinilai menguntungkan bagi para peternak karena dengan memberikan vaksinasi maka akan mengurangi angka kematian pada ayam petelur. Penelitian ini merupakan jenis lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan Perspektif Hukum Islam. Menurut perspektif hukum Islam praktik vaksinasi ayam petelur boleh dilakukan karena memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu mencegah penyakit pada ayam petelur, dan praktik vaksinasi tersebut boleh dilakukan selama vaksin yang berlabel halal belum ditemukan.

Page 2 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum