Binamulia Hukum
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Articles
199 Documents
<![CDATA[Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas Menurut Good Corporate Governance Dalam Pertanggungjawaban Organ Pada Pengelolaan Yayasan ]]>
<![CDATA[Pertiwi, Hana Febrianti]]>;
<![CDATA[Suryanti, Nyulistiowati]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Ema]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.612
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah menganalisis serta mengkaji terhadap penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas menurut Good Corporate Governance dalam pertanggungjawaban organ yang melakukan proses pengelolaan yayasan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif, sehingga data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta didukung oleh ketiga bahan hukum seperti: bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian untuk dapat menarik suatu kesimpulan digunakannya metode yuridis kualitatif, di mana penggunaan metode ini tanpa digunakannya rumus maupun angka, sehingga dapat disimpulkan dalam hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga organ yayasan memiliki suatu kewenangan maupun tanggung jawab yang besar dalam dilakukannya pengelolaan yayasan, hal tersebut dilakukan supaya yayasan dalam mencapai tujuannya sesuai dengan maksud pendiriannya. Pada dasarnya hubungan antara organ maupun yayasan itu sendiri memiliki kaitan yang cukup erat, di mana keberadaan yayasan dengan organnya memiliki sisi yang saling bergantungan satu sama lain. Sangat diperlukannya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas ketika dilakukannya pengelolaan yayasan menurut Good Corporate Governance, hal ini dilakukan untuk mencegah para organ yayasan melakukan penyalahgunaan wewenangnya pada pengelolaan yayasan.]]>
<![CDATA[Konsep Materialitas Dalam Aksi Korporasi Anak Cucu BUMN Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Handayani, Ika Apri]]>;
<![CDATA[Suartini, Suartini]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.618
<![CDATA[Materialitas merupakan satuan batasan kewenangan dari direksi untuk melakukan aksi korporasi dalam menjalankan usaha sehingga direksi dapat mempertimbangkan tindakan mana yang harus mendapatkan persetujuan RUPS dan mana yang hanya diputuskan melalui rapat direksi ataupun persetujuan komisaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep materialitas diterapkan dalam aksi korporasi perusahaan anak cucu BUMN berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta metode multidisiplin dengan melibatkan bidang ilmu akuntansi dan hukum dalam menganalisis sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa materialitas merupakan suatu bentuk pembatasan direksi dalam melakukan aksi korporasi yang sesuai dengan tata kelola yang baik dengan mempertimbangkan fiduciary duty dan itikad baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan kinerja korporasi, serta membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi apabila terjadi kerugian, karena semua aksi korporasi sudah mendapatkan persetujuan RUPS dan benar-benar digunakan untuk kepentingan korporasi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Ida, Orintina Vavinta]]>;
<![CDATA[Suryawati, Nany]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.620
<![CDATA[Mental disorder merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku dan suasana hati. Pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan mental diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana, namun ketentuan ini tidak menjelaskan batasan-batasan yang tidak dapat dijelaskan dari keadaan seseorang, sehingga dalam hal ini harus diketahui hubungan gangguan kejiwaan dengan aktivitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan mental yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUH Pidana. Hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan gangguan mental, dikarenakan masih adanya kekaburan dalam Pasal 44 KUH Pidana. Hukum di Indonesia telah mengatur dan menetapkan bahwa sebagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa serta dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang dia lakukan, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Suartini, Suartini]]>;
<![CDATA[Hidayati, Maslihati Nur]]>;
<![CDATA[Maryam, Anna]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.621
<![CDATA[Upaya pencegahan atau upaya non penal dalam rangka menyelesaikan kasus pertanahan akan memiliki kepastian hukum setelah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, di mana kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Sehingga sudah seyogyanya untuk memasukkan upaya pencegahan tersebut ke dalam suatu norma yang berlaku. Kebijakan-kebijakan non penal ini idealnya diatur di dalam peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Tim Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Pendekatan restorative justice diharapkan akan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan non penal alam rangka penyelesaian kasus sengketa pertanahan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa pertanahan di dalam dan di luar pengadilan, serta untuk mengetahui konsep restorative justice yang seharusnya dimiliki dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini menggunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kepemilikan. Pemilihan teori ini diharapkan dapat menjawab permasalahan serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat dengan memadukan pendekatan undang-undangan.]]>
<![CDATA[Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Hanif Lutfiari]]>;
<![CDATA[Ahmad, Suparji]]>;
<![CDATA[Lutfi, Anas]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.646
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi UMKM, UMKM beralih dari model bisnis offline seperti toko fisik ke model bisnis online. Hal ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang memaksa pemilik usaha untuk mengadaptasi diri. Era digital membawa perubahan dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan tersebut membawa implikasi terhadap pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengakomodir penegakan hukum terhadap pelaku usaha di pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk menganalisis peran KPPU dalam melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat di era digital. Kedua, untuk menganalisis implikasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 atas revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU dalam melakukan pengawasan di era digital kurang maksimal, maka diperlukannya amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar dapat agar dapat menguatkan peran KPPU. Implikasi dari Permendag Nomor 31 Tahun 2023 atas revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 pelaku UMKM kesulitan mencari alternatif platform e-commerce, pelaku UMKM juga kehilangan jangka pasar yang luas.]]>
<![CDATA[Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa Panggung Lestari, Kalurahan Panggungharjo, Bantul ]]>
<![CDATA[Pratama, Arif Putra]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Husni Fahri]]>;
<![CDATA[Setiawan, Muhammad Cyril]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.648
<![CDATA[Berkembangnya BUMDes Panggung Lestari semakin signifikan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakatnya, ketika pada tahun 2022 telah muncul Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari yang mengalami perkembangan substansi norma sehingga di dalamnya mengatur berbagai pedoman berjalannya BUMDes tersebut. Penelitian ini mencoba menganalisis peran hukum pembentukan peraturan desa tentang BUMDes studi kasus BUMDes Panggung Lestari. Studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan mencari data primer dan data sekunder. Seluruh data diformulasikan dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Kalurahan Panggungharjo tentang BUMDes Panggung Lestari merupakan payung hukum dalam memenuhi legalitas badan usahanya serta sebagai pedoman dan arah menuju tujuan dari berdirinya BUMDes Panggung Lestari. Selain itu, produk hukum tersebut juga telah memberikan tujuan hukum dan mengakomodir dinamika berjalannya BUMDes Panggung Lestari selama ini dalam mengakomodir kemungkinan masalah dan potensi yang timbul ke depannya.]]>
<![CDATA[Konsep Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities (CBDR-RC): Upaya Mitigasi Pasif Terhadap Sampah Antariksa ]]>
<![CDATA[Widodo, Muhammad]]>;
<![CDATA[Miano, Muhammad Ryan Ramadhani]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.658
<![CDATA[Eksplorasi antariksa manusia telah mengalami kemajuan yang pesat, namun kerangka hukum internasional yang mengatur hal ini, yang terdiri dari lima perjanjian antariksa, sebagian besar masih tetap sama sejak tahun 1980-an. Meskipun Panduan Mitigasi Sampah Antariksa IADC telah diadopsi oleh Komite Penggunaan Damai Luar Angkasa PBB, masih ada pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas mitigasi sampah antariksa. Sampai saat ini belum ada perjanjian yang secara eksplisit membahas masalah sampah antariksa. Penelitian ini akan mengkaji secara normatif konsep dan penerapan CBDR-RC dalam isu sampah luar angkasa, meliputi perkembangan hukum internasional berkaitan dengan mitigasi sampah antariksa, praktik domestik negara-negara dalam upaya melakukan mitigasi sampah antariksa, perkembangan konsep CBDR-RC dalam hukum internasional, serta akan dieksplorasi tentang distribusi tanggung jawab negara dalam melakukan langkah-langkah mitigasi pasif terhadap sampah antariksa. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pengaturan mitigasi sampah antariksa diserahkan kepada negara-negara untuk menetapkan aturan nasionalnya, namun tidak ada keseragaman atas praktik negara-negara. Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan bentuk alternatif untuk mengakui mitigasi sampah antariksa sebagai kewajiban internasional, dan menetapkan tanggung jawab negara berdasarkan konsep CBDR-RC dalam kerangka perjanjian antariksa.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ]]>
<![CDATA[Rohaedi, Rosalia Alima Utami]]>;
<![CDATA[Gultom, Elisatris]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.659
<![CDATA[Di Indonesia, pelaku usaha secara inheren terkait dengan persaingan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka menstimulasi ekonomi pasar. Konsumen akan memperoleh manfaat dari meningkatnya persaingan usaha melalui pilihan produk yang lebih beragam dan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, entitas komersial berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengerahkan upaya maksimal untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Keterlibatan Pemerintah dalam mengatur kegiatan usaha dibatasi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka, entitas komersial sering terlibat dalam kegiatan terlarang, seperti terlibat dalam perjanjian kolusi. Namun demikian, pemberlakuan undang-undang telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menjamin rasa aman melalui penegakan hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran KPPU dalam penegakan hukum perjanjian regional yang dibuat oleh pelaku usaha secara efektif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh ditelaah dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi KPPU dalam penegakan hukum tidak hanya terbatas pada yurisdiksi investigasi saja, tetapi juga mencakup yurisdiksi yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Lebih jauh lagi, penegakan hukum perjanjian.]]>
<![CDATA[Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Objek Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD., Kecamatan Balikpapan Selatan ]]>
<![CDATA[Rahim, Muhammad Nur]]>;
<![CDATA[Vatmawati, Nova]]>;
<![CDATA[Irmadani, Cindy]]>;
<![CDATA[Paselle, Enos]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.671
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi konflik terkait kepemilikan sertifikat hak guna bangunan di Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Tujuan utama adalah untuk menangani perselisihan administrasi antara individu atau entitas hukum dengan badan atau pejabat administrasi negara. Pertanyaan kunci dalam studi ini adalah apakah ada cacat hukum dalam prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa oleh tergugat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Temuan menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki otoritas mutlak dalam menyelesaikan perselisihan administrasi negara, termasuk konflik kepemilikan sertifikat hak guna bangunan. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa sertifikat hak guna bangunan atas nama Saniyah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, dan tergugat harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada penggugat. Studi ini penting karena dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan administrasi negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikat hak guna bangunan.]]>
<![CDATA[Penugasan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pada BUMN ]]>
<![CDATA[Zania, Intan]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Hidayat, Yusup]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.674
<![CDATA[Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu bentuk badan usaha negara di bidang ekonomi yang didirikan dari kekayaan negara tersendiri dengan tujuan untuk melayani kebutuhan pokok masyarakat serta ikut serta memberikan kontribusi pada anggaran negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis penugasan pemerintah kepada BUMN dari perspektif hukum korporasi dan bagaimana ketentuan hukum penugasan BUMN berakhir sebelum penyelesaian proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penugasan pemerintah terhadap BUMN dari segi hukum menunjukkan bahwa penugasan tersebut tidak boleh berbentuk korporasi mengingat maksud dan tujuannya khusus berorientasi pada keuntungan dan mandiri karena terikat dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena kedudukannya, perusahaan BUMN merupakan badan hukum swasta meskipun sumber dana modalnya berasal dari kekayaan negara yang terpisah dari APBN, namun secara yuridis sudah selayaknya sebagai badan hukum yang terpisah dari kekayaan aslinya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 menyatakan bahwa jika PT. Hutama Karya tidak dapat menyelesaikan penugasan pemerintah dalam pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah akan mencabut kewenangannya dengan mengambil alih pengoperasian jalan tol tahap I dan tahap II.]]>
