Binamulia Hukum
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Articles
199 Documents
<![CDATA[Penerapan Asas Keseimbangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Himbara Tentang Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi ]]>
<![CDATA[Simarmata, Arnos Dheo Vegha]]>;
<![CDATA[Kamello, Tan]]>;
<![CDATA[Mulhadi, Mulhadi]]>;
<![CDATA[Andriati, Syarifah Lisa]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.691
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah memberi masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk hati-hati menggunakan dasar hukum dalam membuat perjanjian kerja sama, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik. Menggunakan metode penelitian hukum campuran dengan mengombinasikan metode yuridis normatif dan metode empiris dengan cara menganalisis perjanjian yang ada dan juga dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dasar hukum yang tidak berlaku namun tetap digunakan dalam perjanjian, posisi tawar (bargaining position) yang harusnya ada di pemerintah namun pada perjanjian ada pada Himbara, dan tidak diatur mengenai besaran bunga apabila dana mengendap di rekening penampungan. Harus dilakukan adendum agar perjanjian ini tidak catat hukum.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pengusahaan Sumber Daya Air Setelah Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Manalu, Golorya Br.]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.693
<![CDATA[Perubahan terakhir mengenai sumber daya air yang di mana diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menjadi undang-undang diharapkan menjadi perubahan terakhir yang memiliki kelengkapan peraturan mengenai sumber daya air. Dalam peraturan sumber daya air di UU Cipta Kerja, telah memenuhi permohonan masyarakat untuk mengurangi keterlibatan penanaman modal asing maupun perusahaan swasta di Indonesia. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa keterlibatan PMA maupun perusahaan swasta juga memberikan dampak yang baik. Namun, di sisi lain adanya partisipasi dari sektor swasta maupun PMA menunjukkan bahwa arah kebijakan politik partisipasi sektor swasta (PMA) merupakan sistem politik kebijakan sumber daya air yang secara ekonomi dan filosofis bertentangan dengan doktrin penguasaan negara dan pembatasan eksploitasi air yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013. Hasil ini jelas menunjukkan jenis hukum ditinjau dari perkembangan hukum. Dapat dijelaskan bahwa keterlibatan sektor swasta merupakan hasil dari bentuk pembangunan yang paling neoliberal. Keadaan ini dilihat dari segi hukum sudah kurang baik, sehingga perlu adanya reformasi hukum. Dalam hal ini proses perencanaan akan didasarkan pada pengajaran ketatanegaraan dan pembatasan serta pemanfaatan sumber daya air. Hal ini mendesak karena hukum lingkungan hidup diperlukan untuk merespons krisis sosial dan lingkungan hidup, seperti pemanasan global, perubahan iklim yang menyebabkan permasalahan air.]]>
<![CDATA[Menyoal Perubahan Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Afinnas, Muhamad Agil Aufa]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.694
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi memegang peranan penting dalam upaya konservasi. Penetapan jenis-jenis tumbuhan dan satwa juga harus dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan realitas kelestariannya. Melalui Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (P.106), terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar jenis tumbuhan yang dilindungi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara perubahan pada lampiran P.106 tersebut dengan realitas kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar, serta menganalisis dampak yang berpotensi terjadi setelah dikeluarkannya jenis-jenis tumbuhan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dikeluarkannya beberapa jenis tumbuhan dari daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada P.106 dinilai bermasalah karena tidak sesuai dengan realitas kelestariannya di alam. Selanjutnya, perubahan yang ada pada lampiran P.106 juga akan mempengaruhi tingkat kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan, membuka peluang perdagangan, dan menambah permasalahan pada isu perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan hukum dalam penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan lebih memperhatikan realitas kelestariannya agar tujuan konservasi dapat dicapai dengan optimal.]]>
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa ]]>
<![CDATA[Susianto, Susianto]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.695
<![CDATA[Eksistensi dari lembaga yudisial tertinggi yang bertugas sebagai penegak konstitusi lahir sejak adanya amandemen pasca reformasi yang menentang semua tidak perilaku korupsi, nepotisme dan kolusi di antara para penyelenggara negara yang telah membenamkan negara ke titik nol demokrasi. Mahkamah Konstitusi semestinya tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan penguasa. Tujuan artikel untuk mengetahui etika dan kewenangan hakim konstitusi yang bebas dan mandiri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagai lembaga yudikatif yang bertugas menjunjung tegaknya supremasi hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan dan pribadi. Bagi, mereka ancaman arus balik itu bisa terjadi sekalipun mereka memiliki prosedur formal untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Caranya membuat para hakim menjadi tidak lagi independen terutama ketika mengadili perkara-perkara yang menyangkut kepentingan pemerintah. Poros keadilan sejatinya bertumpu pada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, artinya segala produk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan apabila produk tersebut pertentang dengan nilai-nilai keadilan maka Mahkamah Konstitusi hadir untuk mengoreksi produk tersebut. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai kendaraan penguasa maka semakin tampak ketidakadilan di negeri ini.]]>
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan ]]>
<![CDATA[Miki Yanti P.]]>;
<![CDATA[Ikhsan, Edy]]>;
<![CDATA[Barus, Utary Maharani]]>;
<![CDATA[Andriati, Syarifah Lisa]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.696
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks pelaksanaan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum sehubungan dengan kasus-kasus yang sudah menjadi subjek penelitian dan telah diputuskan dalam yurisprudensi. Hasil dan kebaruan dari penelitian ini menegaskan bahwa tindakan penyitaan tanpa kesepakatan terkait wanprestasi, serta tanpa melibatkan proses hukum, merupakan suatu pelanggaran hukum yang signifikan, wanprestasi tidak hanya ditentukan oleh kreditur, tetapi melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang membuktikan adanya wanprestasi serta kesediaan debitur dalam memberikan objek jaminan kepada perusahaan pembiayaan jika tidak maka pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia haruslah didasarkan pada keputusan pengadilan. Namun, Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila kedua persyaratan di atas terpenuhi, kreditur diberi otoritas untuk langsung melakukan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Hal ini merupakan konklusi penting dari penelitian terhadap fenomena parate eksekusi dalam konteks perusahaan pembiayaan.]]>
<![CDATA[Peran PPAT Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah yang Belum Bersertifikat Dalam Praktik Perbankan ]]>
<![CDATA[Susilawati, Deasy]]>;
<![CDATA[Maulisa, Nadia]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.699
<![CDATA[Bahwa pada penelitian ini mengkaji analisis yuridis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembebanan hak tanggungan terhadap objek jaminan tanah yang belum bersertifikat dalam praktik penjaminan bank dengan meneliti pokok permasalahan terkait peran PPAT dalam pembebanan hak tanggungan terhadap objek tanah yang belum bersertifikat dalam praktik penjaminan di bank. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan analisis secara kualitatif dan menggunakan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menghasilkan analisis bahwa pembebanan terhadap tanah yang belum bersertifikat dapat pula dibebankan hak tanggungan sepanjang pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah melalui pejabat pembuat akta tanah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Hutama Karya (Persero) ]]>
<![CDATA[Cahyo, Bima Gavian]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Suartini, Suartini]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.704
<![CDATA[Kelalaian yang dilakukan oleh penyedia jasa jalan tol seringkali menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan tol. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan dan pertanggungjawaban hukum PT. Hutama Karya (Persero) terhadap para pengguna jalan tol. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa PT. Hutama Karya (Persero) telah memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum kepada pengguna jalan tol dengan memberikan kualitas layanan prima sebagaimana diatur dalam aturan standar operasional (SOP) internal terkait standar pelayanan minimal (SPM) tol yang telah ditentukan oleh Pasal 8, 87 dan 88 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, serta Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pihak PT. Hutama Karya wajib melaksanakan perlindungan bagi para pengguna jalan tol terkait fasilitas jalan tol hingga pelayanan yang diberikan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan prima sebagai kontra prestasi pembayaran tol kepada para pengguna jalan tol.]]>
<![CDATA[Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Kejahatan Jabatan ]]>
<![CDATA[Wiyardi, Uyan]]>;
<![CDATA[Sukardan, Ernawati]]>;
<![CDATA[Chariansyah, Hery]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.705
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidak hormat serta mengetahui penegakan hukum dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Kejahatan Jabatan. Metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan dikaitkan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi PNS. Hasilnya pertama, diatur Pasal 129 ayat (1) UU ASN mendefinisikan sengketa Pegawai ASN sebagai sengketa yang diajukan oleh pegawai terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya administratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, merupakan penyelesaian sengketa antara Pegawai ASN dengan Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya ini meliputi keberatan dan banding, menyatakan ketidakpuasan atas keputusan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Kedua, Pemberhentian Miftahul Maulana sebagai PNS didasarkan pada Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/RPK/2016/PN.Jkt.Pst dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kementerian Agama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS yang memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[Refleksi Kritis Pandangan Will Kymlicka dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Orang Asli Papua ]]>
<![CDATA[Herjawan, Hery]]>;
<![CDATA[Pratama, Herdito Sandi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.706
<![CDATA[Orang Asli Papua akan merasa menjadi bagian NKRI apabila dapat berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dalam bingkai keadilan dan kearifan lokalnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis refleksi kritis pandangan Will Kymlicka tentang hak minoritas dalam konteks “Nasionalisme” Orang Asli Papua, serta mengetahui peran negara dalam melindungi hak-hak minoritas OAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan adalah refleksi kritis untuk melakukan pengujian terhadap kelebihan, kelemahan dan relevansi konsepsi tentang asas-asas yang ada. Penelitian ini mencoba untuk melakukan refleksi kritis terhadap pandangan Will Kymlicka tentang hak minoritas Orang Asli Papua (OAP), serta apa peran negara dalam melindungi hak-hak minoritas OAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pemerintah telah melakukan banyak hal untuk memberikan perlindungan hukum bagi Orang Asli Papua, masih ada beberapa persyaratan mendasar yang seharusnya menjamin kebebasan bagi OAP yang belum terpenuhi, minority rights yang ditetapkan oleh pemerintah masih belum berhasil karena liberal culture dalam perlindungan hak individu belum optimal.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Saputra, Angga]]>;
<![CDATA[Taufiq, Muhammad]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.707
<![CDATA[Anak yang melakukan kejahatan narkotika dapat mempengaruhi perkembangan hidup dan masa depan anak. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum perlu memperhatikan faktor-faktor yang berdampak buruk bagi masa depan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan menggunakan analisis data dengan sifat kuantitatif serta dengan menggunakan beberapa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yaitu dengan memperhatikan restorative justice. Dari 28 putusan tersebut, dua putusan dikembalikan kepada orang tua. Putusan ini diambil dari tahun 2020 sampai 2022. Dan untuk faktor yang menghambat penegakan hukum kejahatan narkotika yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yaitu adanya perbedaan persepsi oleh aparat penegak hukum dalam mengambil putusan hukum dan juga perbedaan persepsi antara masyarakat dengan penegak hukum dalam memahami undang-undang hal ini menghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan restorative justice.]]>
