cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mokhamad Nizar Z
Contact Email
disdikkbb@gmail.com
Phone
+6283829108047
Journal Mail Official
jurnalkinanti@gmail.com
Editorial Address
Gedung A Lantai 1, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Jl. Padalarang - Cisarua Km. 2, Mekarsari, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia 40381
Location
Kab. bandung barat,
Jawa barat
INDONESIA
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih
Published by Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
ISSN : 30314917     EISSN : 30316642     DOI : https://doi.org/10.62518/t86cq065
Core Subject : Education,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other
Kinanti: Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih merupakan jurnal online, akses terbuka, dan peer-review. JK terbit dua kali setahun (Desember, Juni; Pertama kali diterbitkan pada Desember 2023). Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian asli, laporan kasus, dan ulasan kritis di bidang pendidikan. Fokus dan ruang lingkup ini termasuk best practice yang dilaksanakan para pendidik dan tenaga kependidikan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 123 Documents
 9   10   11   12   13 
Penguatan Human Capital dalam Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi dan Berbasis Spasial di Kabupaten Bandung Barat Novian Eko Prasetyo
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/szda3j79

Abstract

Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat merupakan persoalan multidimensional, struktural, dan spasial yang ditandai oleh keterbatasan pendidikan, kesehatan dan gizi, pekerjaan produktif, serta infrastruktur dasar. Meskipun persentase penduduk miskin menurun dari 10,49% pada 2024 menjadi 9,87% pada 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,17 menjadi 1,31 dan Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,23 menjadi 0,30. Hasil analisis menunjukkan rendahnya kualitas human capital sebagai masalah prioritas, antara lain tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah yang hanya 3,4 tahun. Penelitian ini bertujuan merumuskan penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan human capital terintegrasi dan berbasis spasial dengan orientasi poverty graduation. Berdasarkan metode USG dan penilaian kelayakan alternatif, education recovery memperoleh skor tertinggi sebesar 30,8 dan ditetapkan sebagai kebijakan prioritas melalui koordinasi lintas sektor sesuai karakteristik setiap kecamatan.
Transformasi Supervisi Akademik melalui Workshop KKG: Penguatan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Mendalam dan Penyusunan Perangkat Ajar Nia Kurniawati
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/vadyym63

Abstract

Supervisi akademik dalam praktik pendidikan masih kerap dipersepsikan sebagai kegiatan penilaian terhadap kinerja guru. Persepsi tersebut dapat menimbulkan kecemasan dan mengurangi keterbukaan guru dalam melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma supervisi dari pendekatan evaluatif menuju pendampingan profesional yang berorientasi pada pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan dan hasil Workshop Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus VI Tanjungwangi dalam memperkuat pemahaman guru mengenai supervisi akademik, pembelajaran mendalam, pola pikir bertumbuh, serta penyusunan perangkat ajar yang efektif. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi kegiatan, dokumentasi, telaah materi workshop, dan refleksi terhadap aktivitas peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 9 September 2026 di SD Negeri Tanjungwangi dan melibatkan kepala sekolah serta guru dari tujuh sekolah dasar dalam Gugus VI Tanjungwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa workshop memberikan ruang kolaboratif bagi guru untuk memahami supervisi sebagai proses pendampingan, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami prinsip pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta meningkatkan keterampilan awal dalam menyusun perangkat ajar. Pemanfaatan kecerdasan buatan melalui Claude AI juga diperkenalkan sebagai alat bantu dalam merancang pembelajaran, dengan tetap menempatkan guru sebagai pengambil keputusan pedagogis. Workshop menunjukkan bahwa KKG berpotensi menjadi ekosistem pengembangan profesional guru apabila dilaksanakan secara kolaboratif, reflektif, kontekstual, dan berkelanjutan.
Implementasi RAMPES (Rame-Rame Peduli Sekolah) sebagai Strategi Pendampingan Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat Elis Lisnawati
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/7kgmxm10

Abstract

Pengawas sekolah memiliki peran strategis dalam mendampingi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah dan pembelajaran. Peran tersebut semakin menuntut pendekatan yang adaptif karena setiap sekolah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi RAMPES (Rame-Rame Peduli Sekolah) sebagai strategi pendampingan pengawas sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus kajian diarahkan pada proses identifikasi kebutuhan sekolah, bentuk pendampingan, penguatan pembelajaran, pengembangan komunitas belajar, serta tindak lanjut pendampingan yang dilakukan pengawas sekolah. Data penelitian bersumber dari dokumentasi kegiatan pendampingan, catatan pelaksanaan tugas, refleksi pengawas, serta informasi mengenai praktik pendampingan di sekolah binaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi RAMPES berlangsung melalui pendekatan pendampingan yang adaptif dan berbasis kebutuhan sekolah. Bentuk pendampingan meliputi pembinaan kepala sekolah dan guru, penguatan budaya sekolah positif, pendampingan perencanaan pembelajaran mendalam, penguatan komunitas belajar, pemantauan program sekolah, refleksi, serta pemberian rekomendasi tindak lanjut. Perbedaan kondisi geografis, karakteristik sekolah, dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan strategi pendampingan tidak dapat dilakukan secara seragam. RAMPES menunjukkan potensi sebagai pendekatan kolaboratif yang menempatkan pengawas sekolah bukan hanya sebagai evaluator, tetapi juga sebagai pendamping, pembimbing, motivator, dan mitra sekolah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dokumentasi, pemanfaatan data sekolah, kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak pendampingan terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah melalui Cash Management System Adhyatnika Geusan Ulun
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/y6z3xz33

Abstract

Pengelolaan keuangan satuan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk melakukan transformasi pengelolaan keuangan dari mekanisme tunai menuju transaksi nontunai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan satuan pendidikan melalui Cash Management System (CMS). Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis regulasi, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, serta sumber informasi yang relevan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), transaksi nontunai, dan pemanfaatan CMS. Konteks kajian diarahkan pada satuan pendidikan jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Bandung Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan CMS berpotensi memperkuat efektivitas dan efisiensi transaksi keuangan sekolah melalui digitalisasi pembayaran, pemantauan transaksi, dokumentasi secara elektronik, dan pengurangan penggunaan uang tunai. CMS juga dapat mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas karena transaksi tercatat secara sistematis serta dapat dipantau oleh pihak yang memiliki kewenangan. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat melalui pembinaan, sosialisasi, dan sinergi dengan lembaga perbankan menjadi faktor penting dalam mempercepat adaptasi satuan pendidikan terhadap sistem pengelolaan keuangan digital. Namun, implementasi CMS masih menghadapi tantangan berupa kesiapan sumber daya manusia, literasi digital, infrastruktur jaringan, adaptasi terhadap sistem, serta konsistensi penerapan prosedur. Oleh karena itu, implementasi CMS perlu disertai penguatan kapasitas kepala sekolah dan bendahara, pendampingan berkelanjutan, standardisasi prosedur, dan monitoring evaluasi secara berkala. 
Menyikapi Relaksasi Dana BOSP untuk Pembiayaan PPPK Paruh Waktu Secara Bijak, Proporsional, dan Akuntabel Adhyatnika Geusan Ulun
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/f4stas02

Abstract

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non-Aparatur Sipil Negara pada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026 merupakan kebijakan yang lahir dalam konteks kebutuhan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di tengah kondisi fiskal sebagian pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memungkinkan pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal. Kebijakan tersebut memberikan ruang relaksasi yang bersifat terbatas dan sementara bagi penggunaan Dana BOSP untuk pembiayaan komponen honor PPPK Paruh Waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Artikel ini bertujuan menganalisis secara konseptual dan normatif bagaimana satuan pendidikan dan pemerintah daerah seharusnya menyikapi kebijakan tersebut secara bijak, proporsional, dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan dan analisis dokumen terhadap Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, regulasi pendidikan dan aparatur, serta hasil penelitian terdahulu mengenai pengelolaan Dana BOS/BOSP, akuntabilitas pembiayaan pendidikan, dan tata kelola keuangan sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa relaksasi BOSP perlu dipahami sebagai instrumen transisi untuk mencegah terganggunya layanan pendidikan, bukan sebagai perubahan permanen atas sumber pembiayaan tenaga pendidik dan kependidikan. Implementasinya memerlukan kehati-hatian dalam perencanaan, kepatuhan terhadap petunjuk teknis, transparansi, pengawasan, serta komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pembiayaan melalui APBD. Dengan demikian, sikap bijak terhadap kebijakan ini bukan sekadar menerima atau menolak relaksasi, melainkan memastikan bahwa kebijakan digunakan tepat sasaran, tidak mengorbankan kebutuhan pembelajaran peserta didik, dan tetap diarahkan pada keberlanjutan pembiayaan pendidikan.
Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Bandung Barat: Perspektif Teori George C. Edward III Satary Mawadda
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/1y0cyx85

Abstract

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan salah satu bentuk pendidikan kependudukan melalui jalur formal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, dan kepedulian peserta didik terhadap berbagai persoalan kependudukan. Implementasi kebijakan SSK membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, peserta didik, serta pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku teks, dokumen dan publikasi pemerintah, serta sumber tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan SSK. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SSK di Kabupaten Bandung Barat telah diarahkan melalui penetapan sekolah, integrasi pendidikan kependudukan dalam pembelajaran, pengembangan Pojok Kependudukan, kegiatan sekolah, serta pemanfaatan sumber belajar digital. Namun, masih terdapat kebutuhan penguatan pada kompetensi guru, ketersediaan sumber daya, konsistensi integrasi materi kependudukan, komitmen pelaksana, dan koordinasi lintas sektor. Pengembangan sumber belajar digital dan panduan bagi guru menjadi salah satu bentuk penguatan sumber daya implementasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SSK tidak cukup dilihat dari penetapan sekolah sebagai SSK, tetapi dari sejauh mana pendidikan kependudukan benar-benar terintegrasi dalam proses pembelajaran dan menjadi bagian dari budaya sekolah secara berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Sekolah Sehat di Kabupaten Bandung Barat: Perspektif Teori George C. Edward III Ramlan Warisman
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/vqc4tt85

Abstract

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan salah satu bentuk pendidikan kependudukan melalui jalur formal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, dan kepedulian peserta didik terhadap berbagai persoalan kependudukan. Implementasi kebijakan SSK membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, peserta didik, serta pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku teks, dokumen dan publikasi pemerintah, serta sumber tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan SSK. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SSK di Kabupaten Bandung Barat telah diarahkan melalui penetapan sekolah, integrasi pendidikan kependudukan dalam pembelajaran, pengembangan Pojok Kependudukan, kegiatan sekolah, serta pemanfaatan sumber belajar digital. Namun, masih terdapat kebutuhan penguatan pada kompetensi guru, ketersediaan sumber daya, konsistensi integrasi materi kependudukan, komitmen pelaksana, dan koordinasi lintas sektor. Pengembangan sumber belajar digital dan panduan bagi guru menjadi salah satu bentuk penguatan sumber daya implementasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SSK tidak cukup dilihat dari penetapan sekolah sebagai SSK, tetapi dari sejauh mana pendidikan kependudukan benar-benar terintegrasi dalam proses pembelajaran dan menjadi bagian dari budaya sekolah secara berkelanjutan.
Peran Subbagian Perencanaan dalam Mewujudkan Perencanaan Pendidikan yang Efektif, Terukur, dan Berbasis Data di Kabupaten Bandung Barat Satary Mawadda
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/xfahws69

Abstract

Perencanaan pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan berjalan efektif, terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, perencanaan pendidikan perlu diselaraskan dengan arah pembangunan daerah, khususnya visi Kabupaten Bandung Barat periode 2025–2030, yaitu Bandung Barat yang AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis), serta dijabarkan melalui dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Subbagian Perencanaan dalam mendukung terwujudnya perencanaan pendidikan yang efektif, terukur, dan berbasis data di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Sumber data diperoleh dari dokumen dan publikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, regulasi pemerintah, dokumen kebijakan pendidikan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Subbagian Perencanaan memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan data pendidikan, mengidentifikasi kebutuhan, menyelaraskan program dengan arah kebijakan pembangunan daerah, membantu penyusunan program dan kegiatan, serta mendukung proses monitoring dan evaluasi. Transformasi digital melalui pemanfaatan basis data pendidikan dan berbagai platform layanan, termasuk Pelayanan Terpadu Data Pendidikan (PETADIK), memberikan peluang untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keterukuran proses perencanaan. Namun, optimalisasi perencanaan berbasis data masih membutuhkan penguatan kualitas dan integrasi data, peningkatan literasi data aparatur, koordinasi lintas bidang, serta konsistensi antara data, program, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, Subbagian Perencanaan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara data pendidikan, kebijakan, program, penganggaran, dan pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
Kearifan Lokal Sunda dalam Kehutanan dan Pertanian sebagai Sumber Pembelajaran dan Pembangunan Berkelanjutan Adhyatnika Geusan Ulun
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/thp04073

Abstract

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Dalam konteks masyarakat Sunda, hubungan manusia dengan hutan, lahan pertanian, air, dan sumber daya alam lainnya melahirkan berbagai pengetahuan lokal yang relevan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi kearifan lokal Sunda dalam bidang kehutanan dan pertanian sebagai sumber pembelajaran, penguatan karakter, pelestarian budaya, serta pendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan menelaah buku, hasil penelitian, artikel jurnal, dokumen pemerintah, dan sumber akademik yang relevan. Salah satu bahan kajian utama adalah Ensiklopedia Ki Sunda: Kajian Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Sunda serta rangkaian kegiatan Maca Babarengan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan lokal Sunda mengenai pengelolaan hutan, pertanian, air, dan lingkungan mengandung nilai ekologis, sosial, pendidikan, dan budaya. Konsep pembagian fungsi kawasan hutan, penghormatan terhadap alam, pengetahuan pertanian, gotong royong, serta pewarisan pengetahuan antargenerasi memiliki relevansi dengan pendidikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Integrasi kearifan lokal ke dalam pembelajaran dapat memperkuat keterhubungan peserta didik dengan lingkungan dan identitas budayanya. Oleh karena itu, dokumentasi, penelitian, dan implementasi kearifan lokal Sunda perlu dikembangkan secara kritis, kontekstual, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern.
Relevansi dan Revitalisasi Pancasila di Era Globalisasi: Penguatan Ideologi, Pendidikan, dan Karakter Generasi Muda Adhyatnika Geusan Ulun
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/3vph9d71

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, sekaligus falsafah bangsa Indonesia yang memiliki akar historis dan kultural jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah pancasila ditemukan dalam karya sastra Jawa Kuno Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada masa Majapahit. Namun, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil proses historis dan politik yang berlangsung pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Pancasila di tengah globalisasi, mengkaji tantangan internalisasi nilai Pancasila akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta interaksi budaya global, dan merumuskan strategi penguatan Pancasila melalui pendidikan. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen sejarah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila tetap memiliki relevansi sebagai kerangka etik dan filosofis dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dapat menjadi prinsip untuk menyaring berbagai pengaruh global tanpa menutup diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tantangan utama bukan semata-mata keberadaan budaya asing, melainkan kemampuan masyarakat dalam mengkritisi, memilih, dan mengadaptasi berbagai pengaruh tersebut sesuai dengan nilai dan identitas bangsa. Dalam bidang pendidikan, penguatan Pancasila perlu bergerak dari pendekatan hafalan menuju pembelajaran kontekstual, reflektif, dialogis, digital, dan berbasis pengalaman. Kurikulum yang ada telah memuat Pendidikan Pancasila dan karakter, tetapi implementasinya perlu diperkuat melalui keteladanan, budaya sekolah, keterlibatan keluarga, masyarakat, dan ekosistem digital.

Page 12 of 13 | Total Record : 123

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 3 No. 2 (2025): Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 1 No. 2 (2023): Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 1 No. 1 (2023): Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih