cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 3046787X     EISSN : 30467179     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Science, Education, Social,
Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law dengan nomor ISSN terdaftar 3046-787X (Cetak - Print) dan 3046-7179 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Sains, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2. Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas, 3. Hukum, Sosial, Politik, Budaya, Antropologi 4. Akuntansi, Ekonomi, Bisnis, Manajemen SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan April & Oktober
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 325 Documents
 19   20   21   22   23 
Pengembangan E-Handout Pembelajaran Fisika Berbantuan Canva pada Materi Fluida Dinamis Kelas XI SMA/MA Sitorus, Khairiah Sari; Sahyar, Sahyar
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5942

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan E-Handout pembelajaran fisika yang ditinjau dari tingkat kelayakan, kepraktisan, serta keefektifan dari E-Handout. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran fisika, kurangnya penggunaan bahan ajar yang inovatif, serta belum optimalnya hasil belajar siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan (RD) dengan model ADDIE yang terdiri 5 tahapan, yaitu : analyze, design, development, implementasi, dan evaluation. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XII MAS Islamiyah Gunting Saga, dengan sampel uji coba yang diambil dari kelas XII MIA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Handout yang dikembangkan memiliki tingkat kelayakan yang sangat baik dengan persentase rata-rata penilaian guru sebesar 95,71% dan respon siswa sebesar 70%. Selain itu, E-Handout ini juga dinyatakan sangat efektif dengan skor N-Gain sebesar 0,73, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar siswa dan nilai rata – rata posttest sudah mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Kesimpulan dari penelitian ini ialah pengembangan E-Handout pembelajaran fisika sudah sangat layak untuk digunakan.
Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pelaksanaan Penggunaan KPA (Kredit Pemilikan Apertemen) dan Terjadinya Wanprestasi Hardayani, Oca Nadin; Darmawan, Harry
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5802

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini berjalan sangat pesat, dimana hampir setiap orang maupun perusahaan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini dapat kita lihat dari banyaknya perusahaan yang memanfaatkan media sosial untuk memasang iklan. Iklan-iklan tersebut, termasuk iklan terkait tempat tinggal seperti rumah, apartemen, dan rumah susun, berhasil menarik perhatian banyak orang. Di era yang serba canggih ini, memiliki tempat tinggal tidak lagi harus dilakukan secara tunai, melainkan bisa dilakukan melalui sistem kredit. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem dan tanggung jawab debitur dalam proses pembelian KPA (Kredit Pemilikan Apartemen). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang, teori-teori, dan konsep-konsep yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa debitur memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi, antara lain kewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan apartemen tepat waktu dan menyediakan data yang valid saat mengajukan permohonan kredit. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, pihak kreditur berhak memberikan sanksi hukum, yang dapat berupa denda atau tindakan hukum lainnya.
Efektifivitas Pembelajaran Blended Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII di SMAN 3 Mandau Magdalena, Adelina; Mujiono, Mujiono; Hendripides, Hendripides
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk seberapa efektif pembelajaran Blended Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di SMAN 3 Mandau. Penelitian ini mencakup tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran ekonomi, di mana terdapat ketidakmerataan tingkat pemahaman dan hasil belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 141 siswa, Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 58 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier sederhana dan uji hipotesis menggunakan SPSS 26.0. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa signifikansi sebesar 0,000. Dimana 0,000 0,05. Sedangkan nilai t-hitung t-tabel (6,404 2,663). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variable Blended Learning efektif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan signifikan dan disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sayyidina, Sayyidina; Nababan, Ramsul
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5737

Abstract

This study aims to determine the implementation of Supervision and Control of the Distribution of Alcoholic Beverages as an indication to determine the inhibiting factors for supervision and control of the distribution of alcoholic beverages in Paya Gambar Village, Batang Kuis District, Deli Serdang Regency. This study is a qualitative study, namely a phenomenon of community life experienced by research subjects that human behavior is greatly influenced by the situation of the place so that they are directly involved in the situation of events that occur. Therefore, the researcher uses a qualitative research method because this study will examine and examine how the implementation of supervision and control of the distribution of alcoholic beverages in Paya Gambar Village, Batang Kuis District, Deli Serdang Regency. This study was conducted using interview and observation methods with informants, namely the Village Head, Village Secretary, Village Community. Then the data analysis technique in this study is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that, protection against the law of supervision and control of the circulation of alcoholic beverages is obtained after being carried out directly. There are palm wine shops or stalls selling palm wine that do not have a permit for the sales carried out. The government in this case, the form of supervision and control of the circulation of alcoholic beverages is by conducting counseling and socialization related to the negative impacts of consuming alcoholic beverages, and the procedures for managing business permits for the sale of alcoholic beverages. However, the people of Paya Gambar Village are reluctant to get involved, making it difficult for alcoholic beverages to get legal protection. For this reason, socialization and education programs should be carried out routinely by involving community organizations in each region.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2024/PN TJK) Wati, Dwi Shinta; Zaini, Zulfi Diane
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kasus pidana terutama pada kasus penganiayaan. Latar belakang penelitian adalah  penganiayaan  tidak  hanya  mencederai  korban  secara  fisik  dan  mental, tetapi  juga  dapat  merusak  hubungan  sosial  dan  menimbulkan  dampak  negatif  dalam  komunitas. pada kejahatan yang menimbulkan kerugian, sehingga menjadi “boomerang” terhadap dampak positif yang ditimbulkan sebelumnya. Pada era saat ini bukan menjadi suatu fenomena yang biasa apabila kejahatan-kejahatan mengalami peningkatan. Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan  akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban berdasarkan putusan nomor 697/Pid.B/2024/PN.Tjk? dan Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban berdasarkan putusan nomor 697/Pid.B/2024/PN.Tjk? Metode penelitian ini menggunakan pelndelkataan yuridis normatif dan pelndelkatan elmpiris, pendekatan yuridis normatif dilakukan studi kepustakaan (Library Research) dan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) dengan menggunakan data sekunder dan primer. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban berdasarkan putusan nomor 697/Pid.B/2024/PN.Tjk yaitu : masalah yang mempengaruhi faktor, psikologis dan sosial sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan, lingkungan yang terus menerus terpapar kekerasan baik dirumah maupun di masyarakat dapat mempengaruhi prilaku seseorang dan meningkatkan kemungkinan menjadi faktor kekerasan dengan adanya hukum ini diharapkan agar tidak terjadi lagi kasus penganiayaan. Penganiayaan termasuk dalam tindak pidana terhadap tubuh seseorang yang dapat dikenai saksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban berdasarkan putusan nomor 697/Pid.B/2024/PN.Tjk yaitu: terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana. Penganiayaan termasuk dalam tindak pidana terhadap tubuh seseorang yang dapat dikenai saksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Sebagai saran dipenelitian ini adalah : disarankan Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil, dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun. Dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penjatuhan tindak pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Kepada Masyarakat hendaknya jika terjadi perselisihan antara teman, lebih baik melakukan mediasi terlebih dahulu dan menurunkan ego maupun emosinya, agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini penganiayaan terhadap teman sebagai korban.
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Sengketa Tanah Melalui Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg.) Cailla, Glenn Kevin; Apryano, Argya Attallah; Ramadhan, Adam
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5915

Abstract

Studi ini menganalisis penerapan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam konflik tanah yang berkaitan dengan pemalsuan sertifikat hak milik, berdasarkan Putusan No.76/Pdt.G/2022/PN Tlg. Kasus ini melibatkan perselisihan antara Amin Tatik sebagai penggugat dan Ismiati sebagai tergugat sehubungan dengan tanah yang diperoleh melalui Akta Jual Beli No. 54 tahun 2012. Walaupun penggugat memegang SHM No. 32, hakim menolak tuntutan tersebut karena ketidakmampuan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh tergugat. Meskipun SHM telah ditetapkan sebagai alat bukti yang kuat dalam PP No. 24 tahun 1997, dianggap bermasalah secara substansial karena proses transisi yang tidak melibatkan pemilik yang sah dan melanggar Instruksi Mendagri No. 14 tahun 1982. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum formal terkait keabsahan administratif dari SHM tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif. Teori yang diajukan oleh John Rawls dan Gustav Radbruch menyoroti pentingnya hukum yang harus mengedepankan keadilan, meskipun dapat berbenturan dengan formalitas yang ada. Hal ini, hakim mengukuhkan diskriminasi ini dengan menolak SHM yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, meskipun telah terdaftar. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, seperti kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal tidak dapat terpenuhi karena penggugat gagal menampilkan bukti konkret mengenai tindakan tergugat. Akibatnya, kepemilikan atas sertifikat tidak dapat dianggap mutlak jika bertentangan dengan prinsip itikad baik. Putusan ini merefleksikan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, di mana hukum perlu fleksibel untuk mencegah penyalahgunaan dari hak yang bersifat formal. Studi ini menekankan betapa pentingnya integritas dalam proses hukum serta peran hakim yang menerjemahkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan.
Prosedur Gugatan Sederhana Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk) Zaini, Zulfi Diane; Setiawan, Dodi
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan mekanisme gugatan sederhana pada konteks sengketa perbankan, khususnya terkait dengan kasus wanprestasi kredit bank. Latar belakang penelitian yaitu interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan finansial yang sering kali memunculkan hubungan pinjam-meminjam khususnya dalam dunia perbankan.. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi atau kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran, yang memicu sengketa hukum. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi konvensional kerap dianggap lambat dan mahal, sehingga mekanisme gugatan sederhana, seperti diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, menjadi alternatif yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Fenomena ini relevan untuk dikaji, terutama dalam kasus wanprestasi pinjaman perbankan seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk, yang menunjukkan pentingnya penyelesaian sengketa efektif demi mendukung stabilitas sektor keuangan.Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/ PN.Tjk? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui gugatan sederhana berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk?Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Adapun data yang digunakan adalah analisis data menggunakan yuridis kualitatif.Pembahasan dalam penelitian ini adalah prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN. Tjk yakni: Prosedur gugatan tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Proses beracara gugatan sederhana dirancang untuk menyelesaikan sengketa dalam periode yang singkat, dengan maksimal 25 hari sejak sidang awal, tanpa melalui proses replik dan duplik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya dan waktu bagi para pihak yang terkait dalam kasus, khususnya sengketa dengan nilai gugatan yang relatif kecil. Penelitian ini juga mengkaji prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank, yang menjadi penting dalam mencegah terjadinya wanprestasi. Selanjutnya pembahasan penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui gugatan sederhana berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN. Tjk, yakni : Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia, mengajukan gugatan terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajiban angsuran berdasarkan Surat Pengakuan Utang. Meskipun sebagian gugatan dikabulkan, seperti kewajiban pelunasan utang oleh Tergugat, permohonan sita eksekusi agunan ditolak oleh hakim karena perkara belum berkekuatan hukum tetap dan proses sita memerlukan waktu yang lebih panjang dari batas waktu gugatan sederhana. Penelitian ini menyoroti pentingnya prosedur hukum yang efisien dalam penyelesaian sengketa kredit perbankan.Sebagai saran dalam penelitian ini adalah: Prosedur gugatan dalam periode 25 (dua puluh lima) hari kerja meskipun dirancang untuk mempercepat proses hukum, sering kali menjadi kendala dalam kasus-kasus yang memerlukan langkah tambahan, seperti pengajuan sita eksekusi. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian batas waktu untuk kasus tertentu tanpa mengabaikan prinsip efisiensi. Selain itu, fleksibilitas dalam pemberian sita sementara di bawah pengawasan hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap dapat menjadi solusi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur. Terkait dwangsom, pengaturannya perlu diperjelas agar lebih proporsional dan sejalan dengan yurisprudensi yang berlaku, guna menghindari ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.
Optimalisasi Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi Berbasis Internal Department of Court Administration Guna Menjamin Clean and Good Judicial Rasji, Rasji; Chaniago, Fathimathuz Zachra De; Bobyanti, Feny
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5889

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi pengawasan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) guna menjamin terwujudnya sistem peradilan yang bersih dan berintegritas (clean and good judicial). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kasus pelanggaran etik oleh hakim MK yang menimbulkan kontroversi publik, khususnya terkait putusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pengawasan kode etik hakim MK dan menawarkan model pengawasan berbasis Internal Department of Court Administration seperti yang diterapkan di Korea Selatan. Melalui metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Majelis Kehormatan MK (MKMK) masih terbatas pada penegakan etik tanpa menyentuh putusan yang telah dikeluarkan, sehingga menimbulkan kevakuman hukum. Untuk itu, perlu penguatan mekanisme internal melalui pembentukan struktur pengawasan administratif yang lebih independen dan sistematis. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran Komisi Yudisial, pelibatan masyarakat sipil, serta reformasi internal di Mahkamah Konstitusi guna menciptakan sistem pengawasan etik yang lebih efektif dan kredibel.
Pengaruh Computational Thinking Terhadap Hasil Belajar dan Pengukuran Dalam Fisika Lestari, Ade Ayu; Harisi, Fitria Fadila; Belinda, Michelle; Novia, Novia
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5674

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh computational thinking terhadap hasil belajar dan pengukuran dalam fisika di tingkat SMA. Metode yang digunakan adalah eksperimen kuasi dengan desain pretest-posttest. Sampel penelitian terdiri dari siswa kelas X yang dibagi menjadi dua kelompok: satu kelompok menggunakan pendekatan computational thinking dalam pembelajaran fisika, sedangkan kelompok lainnya menggunakan metode konvensional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok yang menerapkan computational thinking memiliki peningkatan signifikan dalam hasil belajar dan pemahaman konsep fisika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi computational thinking dalam kurikulum fisika untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa.
Proses Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2024/PN Met) Zaini, Zulfi Diane; Silpiani, Yovita
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5950

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa balik nama sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Studi Putusan Nomor:5/Pdt.G/2024/PN Met. Sengketa ini muncul ketika penggugat merasa dirugikan akibat dari tindakan tergugat yang menghalangi proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui studi Pustaka dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab gugatan  meliputi pelaksanaan transaksi yang tidak sesuai prosedur, kerugian yang dialami penggugat akibat tidak terpenuhinya hak yuridis, serta ketidaklengkapan persyaratan administratif. Proses penyelesaian gugatan dilakukan sesuai dengan hukum acara yang melibatkan beberapa tahapan didalamnya. Dalam putusan nya,pengadilan mengabulkan Sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan Turut tergugat untuk melakukan balik nama sertifikat. Penelitian ini menegaskan pentinya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam transaksi tanah untuk mencegah terjadinya sengketa.

Page 21 of 33 | Total Record : 325

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 2, No 1 (2025): April 2025 Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 1, No 1 (2024): April 2024