cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Geofani Milthree Saragih
Contact Email
geofanimilthree@gmail.com
Phone
+6282274278234
Journal Mail Official
milthreelawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl Petojo Barat IV No.15B, RT.6/RW.4, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, 10130
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Milthree Law Journal
Published by PT Adikara Cipta Aksa
ISSN : -     EISSN : 30635926     DOI : https://doi.org/10.70565/mlj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Milthree Law Journal adalah media jurnal yang menampung manuskrip yang membahas berbagai aspek hukum terkait perkembangan hukum di Indonesia. Jurnal ini mencakup berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, dan aspek hukum lainnya. Selain menerima manuskrip yang merupakan penelitian pustaka, jurnal ini juga terbuka untuk manuskrip hasil studi lapangan, seperti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Milthree Law Journal berfungsi sebagai platform komprehensif bagi peneliti dan praktisi hukum untuk menerbitkan temuan mereka dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan hukum di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 17 Documents
 1   2 
Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Saepudin, Acep
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i1.1

Abstract

Kajian ini meneliti kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menganalisis peran dan pentingnya advokat dalam menjamin persidangan yang adil serta menegakkan hak-hak terdakwa. Masalah utama yang dibahas adalah efektivitas advokat dalam mengatasi kompleksitas hukum dan melindungi kepentingan hukum klien mereka. Metodologi yang digunakan melibatkan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian hukum doktrinal dan analisis literatur hukum. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi advokat, termasuk akses terbatas ke berkas perkara, campur tangan dari aparat penegak hukum, dan kendala lainnya yang dapat menghambat upaya advokat dalam memberikan pembelaan yang maksimal. Temuan menunjukkan bahwa advokat memainkan peran krusial dalam proses peradilan pidana. Mereka sering menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan dengan adil dan bahwa hak-hak terdakwa dilindungi sepenuhnya. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, kehadiran advokat sangat penting untuk menjaga integritas peradilan dan melindungi hak asasi manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa memperkuat kemandirian, kompetensi, dan sumber daya advokat adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penguatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembelaan hukum yang diberikan tetapi juga akan berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia Mendrofa, Otniel Ogamota
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i1.2

Abstract

Pembatasan kebebasan beragama dari sudut pandang teori keadilan dan hak asasi manusia memiliki relevansi yang jelas. Kebebasan beragama adalah hak dasar yang diakui dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Namun, kebebasan ini sering dibatasi dalam praktik, mempengaruhi pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data diperoleh dari studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, dan literatur terkait. Pendekatan teori keadilan yang digunakan merujuk pada konsep "justice as fairness" oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya kesetaraan kebebasan dasar bagi setiap individu. Selain itu, penelitian ini juga mendasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Analisis melibatkan identifikasi dan evaluasi dasar hukum pembatasan kebebasan beragama, serta mengkaji apakah pembatasan tersebut dapat dibenarkan dalam konteks keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan beragama harus memenuhi syarat tertentu untuk dianggap sah secara hukum: memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas antara pembatasan dan tujuan yang ingin dicapai. Pembatasan yang diskriminatif dan tidak proporsional melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan hak asasi manusia dalam merumuskan kebijakan terkait kebebasan beragama. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kebebasan beragama, keadilan, dan hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembatasan yang diperlukan dan perlindungan hak fundamental.
Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial Margaretha, Viona
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i1.3

Abstract

Kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) telah menjadi fokus utama dalam agenda kebijakan publik di Indonesia dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, suatu kebutuhan dasar yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan Tapera terhadap masyarakat Indonesia melalui pendekatan normatif yuridis. Metode analisis dokumen kebijakan dan studi literatur digunakan untuk menjelajahi landasan hukum kebijakan Tapera serta implikasi normatifnya dalam konteks hukum perumahan dan perlindungan konsumen. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan Tapera memiliki dampak yang signifikan dalam mempercepat pembangunan perumahan yang terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Upaya ini telah membawa perubahan positif bagi masyarakat, meskipun tantangan implementasi dan perlindungan hukum bagi peserta perlu mendapat perhatian serius. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memperdalam pemahaman tentang efektivitas kebijakan publik dalam mengatasi krisis perumahan di Indonesia, serta implikasi normatifnya dalam mendorong keadilan sosial dan perlindungan hukum yang lebih baik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang kebijakan Tapera dan menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan Tapera tidak hanya menjadi instrumen pembangunan perumahan yang efektif tetapi juga sarana untuk memperkuat kedaulatan hukum dan keadilan sosial di Indonesia.
Kajian Terhadap Kedaulatan Rakyat Pada Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakat Indonesia Yang Bersifat Sementara Sikumbang, Yudhia Perdana
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i1.4

Abstract

Jurnal ini mengeksplorasi peran dan penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam konteks pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi pijakan utama dalam mewujudkan kehendak rakyat melalui keterwakilan politik. Fokus jurnal ini adalah menganalisis bagaimana kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme pergantian anggota DPR-RI dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan analisis hukum dan politik serta metode penelitian yuridis normatif, jurnal ini menjelaskan kerangka hukum yang mengatur proses pergantian anggota DPR-RI dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kedaulatan rakyat. Penelitian ini mencakup kajian mengenai peran lembaga-lembaga terkait seperti partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membangun integritas dan keterwakilan yang selaras dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, jurnal ini juga mengulas bagaimana partai politik berperan dalam proses seleksi dan pergantian anggota DPR-RI serta bagaimana KPU menjalankan fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pergantian anggota DPR-RI berlangsung secara transparan dan adil. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana kedaulatan rakyat dijaga dan diperbarui dalam proses pergantian anggota DPR-RI. Jurnal ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan rakyat, termasuk kendala hukum, politik, dan institusional yang dapat mempengaruhi efektivitas pergantian anggota DPR-RI.  Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk perumusan kebijakan, pengembangan sistem demokrasi, dan penguatan partisipasi politik masyarakat di Indonesia. Dengan memahami lebih dalam tentang dinamika dan tantangan dalam proses pergantian anggota DPR-RI, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dalam Perspektif HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn) Zulfah, Indana; Yohana Eirene Aprilita; Nurhalija, Nadia
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i1.5

Abstract

Masalah pemutusan hubungan kerja memiliki kaitan erat dengan kepentingan ekonomi pengusaha serta hak asasi manusia. Pengaturan terkait PHK harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara seimbang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara sudut pandang kepentingan ekonomi dan hak asasi manusia terhadap pengaturan pemutusan hubungan kerja. Melalui pendekatan perbandingan, ditemukan bahwa dalam perspektif kepentingan ekonomi, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara penganut Teori Ekonomi Neoklasik dan Teori Ekonomi Kelembagaan Baru mengenai perlunya pengaturan pemutusan hubungan kerja dalam peraturan perundang-undangan, keduanya sepakat bahwa PHK seharusnya tidak mempengaruhi produktivitas dan efisiensi perusahaan. Di sisi lain, dalam perspektif hak asasi manusia, pekerja memiliki hak untuk tidak di-PHK secara tidak adil. Pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam konteks PHK oleh pengusaha, yang mencakup keadilan substantif dan prosedural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan, yang bertujuan untuk menggali peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menganalisisnya dalam konteks teori ekonomi dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengaturan PHK seharusnya dilaksanakan agar tidak hanya mendukung efisiensi ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan PHK yang adil dan seimbang dapat memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja sekaligus mempertahankan kinerja ekonomi perusahaan.
Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia DM, Mohd. Yusuf
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Juli
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i2.7

Abstract

Analisis terhadap pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia merupakan kajian yang sangat penting dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi kepolisian dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi batasan-batasan kewenangan kepolisian serta mekanisme pengawasan yang ada guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.  Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kepolisian, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kepolisian, seperti pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang cukup komprehensif terkait pembatasan kewenangan kepolisian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap mekanisme pengawasan, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme kepolisian, perlu adanya reformasi yang lebih mendalam dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga merupakan kunci untuk menciptakan kepolisian yang berintegritas dan dipercaya oleh publik.
Mengungkap Kasus Jembatan Siak IV Sebagai Dampak Korupsi Politik di Riau Ginting, Nabila Marsiadetama; Aziz, Ichwan Ria
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Juli
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i2.8

Abstract

Korupsi politik di Indonesia telah lama menjadi hambatan signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama pada proyek-proyek infrastruktur seperti Jembatan Siak IV. Praktik korupsi ini mengakibatkan pemborosan dana publik dan tertundanya penyelesaian proyek, yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat penting. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam kasus korupsi terkait pembangunan Jembatan Siak IV, terdapat perbedaan pandangan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai perspektif hukum dan mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam menangani korupsi politik. Metode yuridis normatif melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem hukum. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor sosial dan politik yang mempengaruhi penegakan hukum serta dampak pandangan hukum yang berbeda terhadap pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menghadapi korupsi politik dan dampaknya terhadap proyek infrastruktur. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menangani kasus korupsi secara efektif dan adil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, memastikan proyek pembangunan berjalan efektif dan efisien, serta membawa manfaat maksimal bagi masyarakat, menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi risiko korupsi di masa depan.  
Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Damanik, Vania Andari; Andriyani, Dinda Dwi
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Juli
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i2.9

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Yang Layak Ditinjau Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023. Dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, hak untuk mendapat pekerjaan menjadi hal yang sangat sulit didapatkan. Tidak sedikit lapangan pekerjaan di Indonesia yang kurang ramah dalam menerima tenaga kerja disabilitas karena dianggap tidak terlalu memberi pengaruh dan dinilai tidak dapat melakukan pekerjaan seperti tenaga kerja pada umumnya.sehingga dalam praktek atau realitanya masih banyak terjadi diskriminasi atau adanya ketimpangan antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas, dimana hal tersebut tersebut justru menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah karena hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2) dan 28E ayat (1). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan upaya hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas pekerjaan yang layak dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas pekerjaan yang layak ditinjau dalam peraturan presiden nomor 60 tahun 2023. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sesuai peraturan presiden No 60 Tahun 2023 tentang strategi usaha dan Hak Asasi Manusia mengatur tentang berbagai hak yang dijamin sebagai perwakilan negara wajib membuat kebijakan anti diskriminasi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam implementasinya dalam pekerjaan yang layak terhadap penyandang disabilitas.  
Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020 Ginting Suka, Samuel Yakub Radja; Indra, Mexsasai; Akmal, Zainul
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Juli
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i2.10

Abstract

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan independen yang melaksanakan fungsi peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan yudikatif berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Komisi Yudisial adalah bagian dari kekuasaan yudikatif tetapi tidak melaksanakan fungsi peradilan. Komisi Yudisial berfungsi menyeimbangkan kekuasaan kehakiman dengan wewenang menjaga dan menegakkan martabat serta perilaku hakim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Penelitian ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 yang menguji materiil Pasal 27A ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa satu anggota Komisi Yudisial sebagai unsur Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Konstitusi dan dihapuskan. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan mengatasi praktik mafia peradilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Komisi Yudisial diamanatkan oleh Pasal 24B ayat (2) untuk melindungi dan menegakkan kehormatan hakim, sedangkan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hakim yang dimaksud berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya. Konstitusi tidak membedakan hakim berdasarkan posisi atau fungsi. Pengecualian Komisi Yudisial ini dikhawatirkan membuka peluang praktik mafia peradilan. Putusan ini juga membuat Mahkamah menjadi lembaga yudikatif super body tanpa pengawasan eksternal yang akan menegakkan etika hakim konstitusi.  
Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang Kirmila, Limtila
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 3 (2024): November
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i3.11

Abstract

Dalam kajian ini menganalisis fungsi Hukum Pidana Internasional dalam kaitannya dengan kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan lintas batas yang melibatkan berbagai negara dan memerlukan kerangka hukum yang efektif untuk penanganannya. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ tubuh. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum terkait untuk memahami bagaimana Hukum Pidana Internasional dapat berfungsi dalam memberantas perdagangan orang. Melalui analisis terhadap konvensi internasional seperti Protokol Palermo, ditemukan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum yang komprehensif, implementasi di tingkat nasional sering kali menghadapi kendala. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi. antarnegara yang tidak optimal, dan perbedaan dalam sistem hukum nasional menjadi penghambat utama. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dan harmonisasi peraturan antara negara-negara untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan dukungan teknis menjadi elemen penting dalam menangani kasus perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai efektivitas hukum yang maksimal, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembentukan mekanisme pemantauan yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran publik mengenai isu ini. Dengan demikian, Hukum Pidana Internasional diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten di seluruh dunia.  

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): Maret Vol. 1 No. 3 (2024): November Vol. 1 No. 2 (2024): Juli Vol. 1 No. 1 (2024): Maret