cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
MUHAMMAD NURUL FAHMI
Contact Email
fahmi.emnufa@gmail.com
Phone
+6282313345353
Journal Mail Official
al.usariyah.ejournal@gmail.com
Editorial Address
JL. M.H. Thamrin, Gang Kepodang, Kranjingan, Sumbersari, Jember, JAWA TIMUR
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
ISSN : -     EISSN : 29868157     DOI : https://doi.org/10.37397/almajaalis.v7i1/
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Al-Usariyah adalah jurnal hukum keluarga islam yang diterbitkan tiga kali dalam setahun pada Maret, Juli dan November oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi’i Jember sejak tahun 2023 dan langsung menggunakan terbitan online (OJS). Artikel yang diterbitkan berfokus pada empat topik utama: Perkawinan, Kewarisan, Perwasiatan, dan Hukum-hukum Keluarga. Artikel yang dikirimkan ke redaksi Al-Usariyah diharapkan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa PBB yang ditulis mengikuti format tulisan ilmiah murni. Penulis disarankan untuk menggunakan reference manager (seperti; Mendeley atau Zotero) dalam penulisan referensi. Semua artikel yang dikirimkan ke redaksi melalui proses koreksi. Artikel yang diterbitkan oleh Al-Usariyah memiliki nomor Digital Object Identifier (DOI). Al-Usariyah telah terindeks oleh Google Scholar, Moraref dan pengindeks yang lainnya.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 97 Documents
 3   4   5   6   7 
PERAN KUA BANJARMASIN UTARA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN; IMPLIKASI DAN SOLUSI Rasyid, Muhammad; Haq, Yusdi
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3 (2024): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut kepercayaan agama masing-masing dan setiap perkawinan dicatat berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Namun dari masa ke masa, masih saja adanya masyarakat yang melakukan pernikahan secara tidak tercatat atau disebut nikah di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis dan menemukan penyebab dan implikasi pernikahan di bawah tangan, peran dan  solusi  KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data-data secara observasi, wawancara dan dokumentasi serta data-data yang terinput di KUA Banjarmasin Utara. Dari penelitian ini peneliti menemukan implikasi pernikahan di bawah tangan, yaitu kesulitan dalam pengurusan administrasi, kerugian anak untuk masa depannya terutama anak perempuan,  tiadanya hak nafkah  istri dan anak serta tiadanya perlindungan hukum. Dari implikasi tersebut, peran KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasinya yaitu, mematahkan titik-titik rawan terjadinya pernikahan di bawah tangan dan bekerja sama serta berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat agama, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk berkonsultasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pernikahan yang tercatat, melakukan penyuluhan pernikahan, mengarahkan isbat nikah, dan menyampaikan kajian-kajian di majelis ilmu. Kata Kunci: Pernikahan siri; Implikasi ; Peran KUA
Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah Bagi Suami di Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/HK.007/10/2021 Nadiyah, Faiqotun; Ulya, Zakiyatul
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v3i1.686

Abstract

Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 yang mengatur masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian talak raj'i memicu perdebatan di kalangan masyarakat, termasuk tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya. Surat Edaran ini berbeda dari ketentuan idah pada umumnya yang hanya berlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian. Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya mengenai larangan menikah bagi suami selama masa idah istri dalam hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan pandangan mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya serta dokumentasi terkait seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan jurnal. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan teori idah dalam hukum Islam adapun pola pikir yang digunakan adalah komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh NU Surabaya membuka peluang penerapan Surat Edaran tersebut jika ada penghalang, sejalan dengan Wahbah Al Zuhaili. Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah Surabaya tidak setuju dengan penerapan Surat Edaran ini yang sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Kedua tokoh berpendapat sama mengenai pengertian idah, keberlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian, landasan hukum yakni Al-Baqarah ayat 228 dan juga kaidah fikih tentang menghindari kemudhorotan. Adapun keduanya berbeda pada alasan atau situasi yang membolehkan masa tunggu untuk laki-laki, waktu menikah untuk laki-laki setelah bercerai, intepretasi kaidah menghindari kemadharatan, pandangan atas program penundaan pernikahan oleh KUA hingga masa idah istri habis serta fokus tanggapan terhadap poin Surat Edaran.
ASAS IJBARI DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN IMPLIKASINYA DALAM PENOLAKAN WARIS Purnomo Sidhi, Syailendra Sabdo Djati; Subhan, Suhuf; Wofiasandy, Faisal
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v3i1.811

Abstract

ABSTRACT The principle of ijbari is one of the fundamental principles in Islamic inheritance law. That is, the transfer of property from the testator to his heirs is automatically according to Allah's decree without depending on the will of the testator or the heirs. The application of this principle is that the heirs inevitably have to accept, although in practice there are disputes that trigger the heirs to reject inheritance. This research seeks to answer the question of whether the legal implications of refusal of inheritance are related to the principle of ijbari. This research is qualitative with a literature study. The data sources used are primary and secondary literature in the form of classical and contemporary fiqh books, laws and regulations, fatwas and relevant journals. Data collection techniques with documentation and interviews from primary sources. Data analysis methods include data collection, data reduction, data presentation and conclusion of research results. The results show that the inheritance property transfers automatically because of the ijbari principle. Implications for the rejection of inheritance, heirs can refuse inheritance with takharuj and tashaluh, but are still bound by the consequences of inheritance. Keywords: Ijbari Principle, Islamic Inheritance, Refusal of Inheritance ABSTRAK Asas ijbari merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum waris Islam. Yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya adalah secara otomatis sesuai ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris maupun ahli waris. Penerapan asas ini bahwa ahli waris mau tidak mau harus menerima, meskipun dalam prakteknya terdapat sengketa yang memicu ahli waris melakukan penolakan waris. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan apakah implikasi hukum dalam penolakan waris berkaitan dengan asas ijbari. Penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan berupa literatur yang bersifat primer dan sekunder berupa kitab fiqh klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, fatwa dan jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara dari sumber primer. Metode analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta waris berpindah secara otomatis karena asas ijbari. Implikasi terhadap penolakan waris, ahli waris dapat menolak waris dengan takharuj dan tashaluh, namun masih terikat dengan konsekuensi waris. Kata Kunci: Asas Ijbari, Waris Islam, Penolakan Waris
Fenomena Kawin Lari Akibat Adat Belis, Faktor Penyebabnya dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Kecamatam Kelubagolit Flores Timur NTT Yusuf, Choirun Nissa; Khuluq, Arif Husnul
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v3i1.834

Abstract

ABSTRACT Eloping is the act of bringing a woman without permission with the aim of living together or getting married and avoiding obligations in marriage customs, such as giving a belis. Belis is elephant tusk that must be given by the groom's family to the bride's family as a condition for marriage. Eloping is a tradition that is still carried out by the people of Kelubagolit District on Flores Island, NTT, Indonesia. This research adopts a qualitative approach with a case study type. The main aim of this research is to analyze and reveal the phenomenon of elopement caused by the influence of the belis custom, the factors that encourage it, and its impact on household harmony in the Kelubagoli District community. The results of this research show: (1) The phenomenon of elopement in the people of Kelubagolit District is a tradition to avoid traditional obligations, especially giving belis. However, marriages carried out through elopement are carried out legally according to religious and state law. (2) The occurrence of eloping is partly due to low economic conditions, the high price of belis according to women's social status, and difficulties in obtaining belis. (3) The phenomenon of elopement in the people of Kelubagolit District has an impact on household harmony, namely positive impacts in the form of growing feelings of love between the two partners, a strong sense of caring for each other and belonging to each other, and negative impacts such as feeling guilty towards the partner, triggering arguments, economic uncertainty, and trigger divorce. Keywords: marriage; eloping ; belis ABSTRAK Kawin lari adalah perbuatan membawa perempuan tanpa izin dengan tujuan untuk hidup bersama atau menikah dan menghindari kewajiban dalam adat perkawinan, seperti pemberian belis. Belis adalah gading gajah yang harus diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebagai syarat dalam pernikahan. Kawin lari merupakan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kelubagolit di Pulau Flores, NTT, Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengungkap fenomena kawin lari yang disebabkan oleh pengaruh adat belis, faktor-faktor yang mendorongnya, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di masyarakat Kecamatan Kelubagoli. Hasil dari penelitian ini menunjukan: (1) Fenomena kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kelubagolit merupakan tradisi untuk menghindari kewajiban adat, terutama pemberian belis. Meskipun demikian, pernikahan yang dilakukan melalui kawin lari dilakukan secara sah menurut hukum agama dan negara. (2) Terjadinya kawin lari antara lain karena rendahnya kondisi ekonomi, tingginya harga belis sesuai status sosial perempuan, serta kesulitan dalam memperoleh belis. (3) Fenomena kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kelubagolit memiliki dampak terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu dampak positif berupa, menumbuhkan rasa cinta antara kedua pasangan, kuatnya rasa saling menjaga dan memiliki sesama pasangan, dan dampak negatif seperti merasa bersalah terhadap pasangan, memicu terjadinya pertengkaran, ketidakpastian ekonomi, dan memicu terjadinya perceraian. Kata Kunci: perkawinan; kawin lari; belis
NASAB, WARIS, DAN HAK KEPERDATAAN KAJIAN KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF UNTUK ANAK HASIL ZINA Mohammad, Kholid Saifulloh; Muhammad Tsalis Ramadlani; Ghazali, Ahmadrridlo
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v3i1.839

Abstract

Studi ini mengkaji hak-hak anak yang lahir di luar nikah dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif-analitis, dengan mengeksplorasi sumber-sumber primer dan sekunder untuk menganalisis ketentuan hukum dan implikasi praktisnya. Hukum Islam menetapkan bahwa nasab (garis keturunan) anak-anak tersebut ditelusuri hingga ke ibu, yang memberikan hak-hak terbatas, terutama dalam hal warisan dan perwalian, sementara mengecualikan ayah kecuali diakui secara eksplisit. Hukum positif, yang dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, memungkinkan hak-hak yang lebih luas, termasuk kemungkinan pewarisan dan hubungan perdata dengan ayah biologis jika terbukti. Temuan-temuan tersebut menyoroti kontras dan konvergensi yang signifikan antara kedua sistem tersebut, yang menekankan perlunya harmonisasi hukum dan sosial untuk melindungi anak-anak dari stigma dan diskriminasi. Studi ini menganjurkan langkah-langkah legislatif dan sosial yang lebih kuat untuk memastikan kesetaraan dan martabat bagi anak-anak terlepas dari status kelahiran mereka.
Implikasi Edukasi Pranikah terhadap Kesehatan Mental dan Spiritual: Studi Kasus pada Peserta Naseeha Project Adani, Luthfiyyah; Basalamah, Syafiq Riza Hasan
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v3i1.854

Abstract

Marriage is a sacred worship so that in carrying it out requires adequate knowledge provisions. Premarital education provides training in basic skills and knowledge, both from a religious and psychological point of view, to married teenagers or brides-to-be so that they are better prepared to face married life. A person who is mentally and spiritually healthy has the ability to restrain themselves from the pressure that comes, and tends to be stable in the face of problems that occur. The Naseeha Project premaritality guidance is here to be a forum for premarital education from a religious, psychological, financial, and health perspective specifically for Muslims. The purpose of this study is to analyze and find premarital education in the perspective of Islam, phenomena, and implications of premarital education on the mental and spiritual health of Naseeha Project participants. This study uses a qualitative approach with a case study type of research. The results of this study show that: (1) premarital education from an Islamic perspective includes readiness, selection of partners for sekufu, nazhar, istikharah, and khitbah with faith, (2) Naseeha Project participants have various motivations and challenges in participating in the Naseeha Project program, (3) the implications of premarital education on mental health include reducing doubts about marriage and increasing mental readiness, as well as its implications for spiritual health include deepening a spiritual relationship with Allah and understanding religious guidelines in marriage. Pernikahan merupakan ibadah yang sakral sehingga dalam menjalankannya memerlukan perbekalan ilmu yang memadai. Edukasi pranikah memberikan pelatihan skill dan pengetahuan dasar, baik dari segi agama maupun psikologis kepada remaja usia nikah atau calon pengantin agar mereka lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Seseorang yang sehat secara mental dan spiritual memiliki kemampuan untuk menahan diri dari tekanan yang datang, serta cenderung stabil dalam menghadapi masalah yang terjadi. Bimbingan pranikah Naseeha Project hadir menjadi wadah edukasi pranikah dari sudut pandang agama, psikologis, finansial, dan kesehatan secara khusus untuk umat beragama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan edukasi pranikah dalam perspektif Islam, fenomena, dan implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental dan spiritual peserta Naseeha Project. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) edukasi pranikah dalam perspektif Islam meliputi kesiapan, pemilihan pasangan sekufu, nazhar, istikharah, dan khitbah dengan keyakinan, (2) peserta Naseeha Project memiliki berbagai motivasi dan tantangan dalam mengikuti program Naseeha Project, (3) implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental di antaranya mengurangi keraguan tentang pernikahan dan meningkatkan kesiapan mental, serta implikasinya terhadap kesehatan spiritual di antaranya memperdalam hubungan spiritual dengan Allah dan memahami panduan agama dalam berumah tangga.
STUDI KOMPARASI UPAYA PREVENTIF PERILAKU LGBT PADA KELUARGA PERSPEKTIF FIQIH SUNNAH DAN HUKUM NEGARA INDONESIA Lensa, Hendri Waluyo; Siti Nazla Raihana
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v1i1.295

Abstract

Deviant behavior in sexual orientation, known as lesbian, gay, bisexual, and transgender, which is more commonly referred to as LGBT, has had a negative impact on social security in society. This is the result of the globalization of LGBT, and the lack of public knowledge about LGBT, religious, and state norms. This study aims to polarize religious laws and then compare them with state norms and laws on preventive patterns of LGBT behavior. The analysis used in this study is a descriptive-analytical method, namely carefully describing preventive patterns of LGBT behavior which are embodied in one source of Islamic law, namely sunnah and its explanations and state law which is embodied in the Criminal Code (KUHP). Based on the results of this study, it was found that there were differences in preventive patterns of LGBT behavior in the perspective of fiqh sunnah and the perspective of Indonesian state law. Preventive patterns of LGBT behavior from the perspective of fiqh sunnah are more assertive in prohibiting the daily behavior of family members which will stimulate a person's psyche to deviate sexual behavior. As for Indonesian state law, preventive measures are looser and less comprehensive. This study recommends that the Criminal Code law be revised again using the applicable mechanism by taking into account the Islamic religious norms embodied in fiqh sunnah.
MORALITAS HUKUM, LGBT DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Enggar Wijayanto; Nuriah Hasibuan
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v1i1.296

Abstract

The existence of LGBT groups in the Republic of Indonesia is still being debated quite fiercely. This is due to considerations of morality which consider the orientation and behavior of LGBT to deviate from the standard values ​​that already exist in society. The dialectic that arises is the standard of morality confronted with the principles of human rights and legal certainty. In the study of fiqh, especially siyasa fiqh, the issue of LGBT can be seen from the normative perspective of existing laws and regulations. Until now, there is no legality that allows LGBT to be legally recognized by law in Indonesia. This means that there is an aspect of legal vacuum in responding to the changing demands of the times that continue to grow. Therefore, the significance of this paper will be to explain how fiqh siyasa's review of answering the issue of LGBT legality is seen from a review of morality and human rights as aspects that cannot be separated from one another. The method used in this research is literature study, namely data obtained from library sources or secondary data, to be further analyzed using a predetermined theoretical framework. According to the latest research, LGBT existence in Indonesia is based on the opposite of morality, human rights, and conscience. It has to do with the Indonesian philosophy of pancasila, which has a religious, humanistic root, balances both individual and public interests, is not individualized liberals.
TINJAUAN FIQHUL HADHOROH TERHADAP PENCEGAHAN LGBT: (Studi Kritis Terhadap Fenomena Upaya Kampanye LGBT di Media Sosial) Choirur Rois; Ahmad Zainuri
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v1i1.297

Abstract

Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender (LGBT) campaign efforts on various social media are getting more massive echoed by pro-LGBT groups. Openly through Instagram, Tiktok, etc., the LGBT community channel their creativity and expression to gain recognition and acceptance from netizens. Responding to this phenomenon, Indonesia as a Muslim-majority country in the elucidation of article 85 of the Family Resilience Bill defines LGBT as an act of sexual deviance. Jurisprudence as a science of law in Islam does not only talk about the halal and haram of a job. But behind the provisions of a law contains efforts to prevent deviations from the occurrence of human roles and functions based on their nature. This issue inspired the author to examine the construction of fiqh law as an effort to prevent and provide awareness to LGBT on social media. This study uses a sociological approach to Islamic law based on phenomenological and literature studies. The results of this study indicate: (1) Massive campaign efforts and LGBT hegemony in social media have a negative impact on the socio-cultural orientation of future generations. (2) Fiqhul hadhoroh in its legal construction has a conception that can be used as a solution in providing awareness and prevention of LGBT campaign efforts on social media (3) There is a spirit of collaboration between the concept of fiqhul hadhoroh and positive law in Indonesia in preventing and arousing LGBT campaign efforts in the media social.
PERILAKU CROSS HIJAB DI MEDIA SOSIAL TWITTER: (Analisis Perilaku Cross hijab sebagai Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Ilmu Fikih) Annisa Asyarofa; Faiza Hanin Nastiti
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v1i1.298

Abstract

Cross dressing is a sexual deviant behavior in which a man dresses like a woman and vice versa. Over time, the behavior of cross dressing in Indonesia has penetrated moslem clothing in general. Wearing headscarves, robes and veils they do as a form of moslem clothing cross dressing. A new designation has emerged for cross dressers dressed in moslem women, they are usually called cross hijabers. The spread of cross hijab on social media was marked by the discovery of several photos and videos of men wearing moslem’s clothing, such as headscarves, robes, and veils. Twitter is one of the social media used by cross hijabers to show their existence to the public. The discovery of several posts by cross hijabers wearing headscarves and robes currently circulating with various captions has proven this. The purpose of this research is to analyze and find cross hijab behavior on Twitter social media, cross hijab perspective according to jurisprudence, and factors that cause cross hijab behavior on Twitter social media. The approach in this study uses literature study by collecting data related to research from written sources and field studies through direct interviews with these actors and observers on Twitter social media. The results of the study show that: (1) The rise of cross hijab behavior on social media Twitter is marked by several posts and interactions between them. (2) The cross hijab issue has been regulated in fiqh with the prohibition to dress like the opposite sex. (3) There are several factors triggering cross hijab behavior, including: parenting mistakes, the influence of the surrounding environment, personal satisfaction, and dissatisfaction with oneself.

Page 5 of 10 | Total Record : 97

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 2 No 3 (2024): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 2 No 2 (2024): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 2 No 1 (2024): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 1 No 3 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 1 No 2 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 1 No 1 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM