cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 13   14   15   16   17 
JASA TITIP SKINCARE MELALUI MEDIA SOSIAL INFLUENCER INSTAGRAM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Nabila Marsiadetama Ginting; Idha Aprilyana Sembiring; Zulfi Chairi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1341

Abstract

Pada 2020 saat Covid-19 muncul, semua kegiatan berubah menjadi online yang berdampak semakin banyak orang mencari cara untuk membuat usaha baru, seperti layanan jasa titip online terpercaya. Layanan jasa titip merupakan layanan bagi konsumen yang menitipkan sesuatu kepada penyedia jasa titip yang berada di suatu tempat untuk membelikan barang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Posisi konsumen menjadi posisi yang lemah pada perjanjian jasa titip beli di jual beli online melalui penerapan perjanjian standar, promosi, serta cara penjualan yang merugikan konsumen. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana keabsahan perjanjian jasa titip beli pada praktik jual beli online melalui media sosial Influencer Instagram di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian jasa titip beli melalui media sosial Influencer Instagram di Indonesia, bagaimana upaya penyelesaian sengketa saat wanprestasi pada perjanjian jasa titip beli skincare melalui media sosial Influencer Instagram di Indonesia.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan secara perundang-undangan, data yang digunakan adalah data sekunder melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan didukung hasil wawancara.Adapun hasil penelitian ini adalah keabsahan perjanjian jasa titip beli telah memenuhi unsur perjanjian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUH Perdata sehingga merupakan perjanjian nominaat yang disertai dengan pemenuhan syarat-syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian jasa titip beli melalui media sosial Influencer Instagram di Indonesia berupa kepastian hukum mengenai akibat hukum yang harus dipenuhi para pihak yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Upaya penyelesaian sengketa saat wanprestasi pada perjanjian jasa titip beli skincare melalui media sosial Influencer Instagram di Indonesia dapat dilakukan dengan menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
ANALISIS IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REFOCUSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19: (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang) Novika Tri Indriana
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1347

Abstract

Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas dan masif sehingga ditetapkan menjadi pandemi global oleh World Health Organization (WHO). Pemerintah melakukan sejumlah langkah penanganan baik dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi dan juga terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
ANALISIS HUKUM AKTA OTENTIK YANG DIBACAKAN OLEH NOTARIS MELALUI TELECONFRENCE Ni Made Yusmita Dewi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1362

Abstract

Di era perkembangan teknologi yang ada saat ini dalam menjalankan tugasnnya terdapat kendala diadakannya peraturan tentang teleconference dalam membantu kinerja Notaris sebab dalam pasal 16 ayat 1 huruf (m) UUJN-P menegaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Penegasan mengenai hal tersebut masih dipatuhi oleh Notaris dalam membuat akta Notaris sampai sekarang ini, namun pada masa yang akan datang tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini perlu dibuatkan peraturan agar tidak ada kekosongan hukum sehingga tercapainya kepastian dan perlindungan hukum agar teleconference dapat digunakan sebagai sarana yang dapat membantu notaris dalam melakukan layanan public. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimanakah keabsahan akta otentik yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris melalui vidio teleconference, dan bagaimanakah jaminan kepastian hukum mengenai akta otentik yang dibacakan oleh Notaris melalui vidio teleconference. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Dengan hasil penelitian Keabsahan akta otentik yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris melalui vidio teleconference merupakan akta yang tidak sah karena jelas dalam pasal dalam pasal 16 ayat 1 huruf (m) UUJN-P menegaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Selanjutnya Jaminan kepastian hukum mengenai akta otentik yang dibacakan oleh Notaris melalui vidio teleconference tidak dapat menjamin kepastian hukum karena hal tersebut dilarang oleh undang-undang yakni Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untukSurat yang menurut undang-undang harus terbuat dalam bentuk tertulis, Surat beserta dokumennya yang dibuat menurut undang-undang, dan harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta
KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA TERHADAP GENERASI MILENIAL SEBAGAI BENTUK CINTA TANAH AIR Fendy Oktavianto; Muhammad Abduh; Isma Isyana; Irwan Triadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1372

Abstract

Generasi milenial di Indonesia saat ini menjadi sorotan dalam masyarakat karena dianggap sebagai generasi yang kurang memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komponen-komponen yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara di era milenial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatuf yuridis (kepustakaan atau library research). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara pada generasi milenial telah menurun, Faktor yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara pada generasi milenial antara lain pendidikan, lingkungan keluarga, budaya populer, serta media sosial. Faktor tersebut dapat dilihat dari pola pikir yang dipengaruhi budaya luar sehingga tidak lagi bangga akan kekayaan budaya sendiri, memiliki sifat individualis, dan banyaknya perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh generasi muda, hal ini terntunya dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka mencintai tanah air dan siap memperjuangkan kepentingan negara. Penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara dari generasi muda diharapkan mampu memperkuat kehidupan bangsa dari segala macam bentuk ancaman dari luar dan dalam negeri.
PENERAPAN HUKUM TIONGKOK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL: STUDI KASUS PADA PERJANJIAN KONTRAK ANTAR-NEGARA Rakhbir Singh; Atik Winanti
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penggunaan hukum Tiongkok dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui studi kasus pada perjanjian kontrak antar-negara. Penulis melakukan analisis mendalam terhadap beberapa kasus di mana perusahaan asing mengalami sengketa hukum dengan perusahaan Tiongkok dalam konteks kontrak bisnis internasional. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengadilan Tiongkok dan arbitrasi internasional digunakan dalam penyelesaian sengketa, serta sejauh mana hukum Tiongkok diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini berpotensi memberikan wawasan yang berharga kepada praktisi hukum bisnis internasional dan pengusaha yang terlibat dalam transaksi dengan perusahaan Tiongkok, serta bagi mereka yang tertarik pada perkembangan hukum Tiongkok dalam konteks global.
UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK OVER KAPASITAS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG Karenina Galuh Sal-Syabilla
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1376

Abstract

Di Indonesia, tingkat kejahatan yang tinggi telah mengakibatkan masalah serius over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola populasi narapidana yang melebihi kapasitas yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam menangani masalah over kapasitas dan menganalisis dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi dan studi kepustakaan. Data utama diperoleh dari sumber literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa penyebab utama over kapasitas, termasuk peningkatan jumlah tahanan, proses hukum yang lambat, praktik penahanan yang tidak sesuai standar internasional, terbatasnya alternatif pemasyarakatan, kebijakan hukuman yang cenderung mengarah pada pidana pokok, tingkat residivis yang tinggi, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah masalah serius yang memengaruhi berbagai aspek, termasuk keamanan, kesejahteraan narapidana, dan efektivitas program rehabilitasi. Langkah-langkah penanggulangan yang diambil perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatifnya. Temuan ini juga relevan untuk pemahaman lebih baik tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan.
UPAYA PEMASYARAKAN DALAM PEMENUHAN HAK PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOBA Hidayat Nur Wahid; Padmono Wibowo
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1377

Abstract

Narkoba menjadi permasalahan kompleks dalam lingkungan bermasyarakat. Peran masyarakat dan lembaga pemerintahan berperan penting dalam mengatasi permasalahan narkoba yang ada, serta pemasyarakatan juga berperan dalam menjalankan pembinaan untuk narapidana kasus narkoba. Perlu diketahuinya pola pembinaan yang bisa dilakukan dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana narkoba agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak kembali mengulangi kesalahannya. Penelitian kualitatif normatif bertujuan untuk menjelaskan mengenai data yang berdasarkan norma-norma hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan. Data yang didapat berdasarkan dari peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu mengenai pokok permasalahan. Pembinaan kepada narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Adanya hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana mempengaruhi tercapainya tujuan pemasyarakatan dan perlunya penyelesaian dengan solusi yang sudah direncakanan untuk dapat mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana.
URGENSI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA UNTUK MENEKAN RESIDIVISME Sabrina Alfi Arysa; Ali Muhammad
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1378

Abstract

Pelaksanaan hukuman bagi Masyarakat yang melanggar hukum dilakukan dengan pidana penjara penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan tujuan untuk tetap memastikan Masyarakat terlindungi dan memberi pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Pembinaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Pembinaan ini dilakukan untuk memastikan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat. Pembinaan ini dilakukan pada lapas dan rutan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan Masyarakat dan memperbaiki perilaku narapidana. Pada narapidana narkotika sebagai permasalahan yang kompleks dan perlu upaya penanggulangan secara komprehensif dengan bantuan berbagai pihak terkait. Dengan sasaran pembinaan pada narapidana narkotika yaitu kelompok pecandu narkoba hanya sebagai pemakai dan kelompok pecandu narkoba yang melakukan pengedaran narkoba. Abstak dalam bahasa Indonesia.
Analisa Hukum Terhadap Penghindaran Pajak Yang Disengaja Di Indonesia Amalia Octaviani; Yessy Lestia Tandaya; Eko Juan Markiones
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1387

Abstract

Eksplorasi ini diharapkan dapat membedah demonstrasi penipu dengan sengaja tidak membayar bea masuk yang telah dipungut atau dipungut (Tax Evasion) di Indonesia. Pemeriksaan ini menggunakan pengaturan eksplorasi hukum dengan metodologi hukum dan pendekatan kasus. Dalam pemeriksaan ini bahan-bahan hukum dipecah secara subyektif dengan menggunakan langkah-langkah, yaitu (1) mengakui kenyataan yang sah dan membuang hal-hal yang tidak penting; (2) mengumpulkan bahan-bahan yang halal dan tidak sah; (3) memimpin survei mengenai isu-isu yang sah; (4) mengambil keputusan dan memberikan resep. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa Pertama, penggambaran keseluruhan mencakup penuntutan, permohonan, penjelasan saksi, dan proklamasi induk. Kedua, dalam pemeriksaan yang dapat diverifikasi terdapat perbedaan antara pemeriksa terbuka dan konsultan yang sah, khususnya dalam memastikan adanya kerugian pendapatan negara, dan ketiga, dalam pemeriksaan yuridis terdapat perbedaan dalam penggunaan pedoman hukum dimana penggunaan peraturan pidana yang bersifat otoritatif dan ultimum remedium memiliki pengaruh yang sangat besar. belum tercapai.
Insider Trading: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari Mesin Ketik hingga Era Digital Melly Melly; Rizki Rafli Syafrizal Ujung; Sinatrya Putra Haryadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1388

Abstract

Data simetris merupakan variabel fundamental dalam pasar modal. Data yang simetris akan menjadikan pasar modal produktif. Insidertrading adalah sesuatu yang membuat data tidak merata. Pedoman pasar modal menentukan standar pertukaran orang dalam. Pertukaran orang dalam adalah orang-orang yang memiliki data non-publik tentang organisasi dan memperoleh keuntungan finansial dari data non-publik. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kriteria insider trading pada Peraturan Pasar Modal Indonesia Nomor 8 Tahun 1995. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tinjauan ini menggunakan beberapa kasus yang terjadi di suatu negara sebagai bahan pembicaraan. Penelusuran ini beralasan bahwa yang dimaksud dengan insider exchange adalah mitra yang mempunyai kepentingan dan data non-publik pada organisasi terbuka. Tingkat pertukaran orang dalam juga diperluas ke kerabat pasangan. Mitra mencakup administrasi, pekerja organisasi terkait, otoritas, pemasok, pemegang saham, dan kerabat mereka. Yang dimaksud dengan sanak saudara adalah jodoh, anak, dan wali. Makna insider exchange harus disesuaikan dengan pedoman yang berlaku. Orang-orang yang terhubung harus menyelesaikan komitmen untuk melaporkan kepemilikan saham.

Page 15 of 41 | Total Record : 409

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue