cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 415 Documents
 12   13   14   15   16 
HAMBATAN SIRNANYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DI INDONESIA Bagas Putratama
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1190

Abstract

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewenangan dan kewajaran yang dilakukan oleh seseoang yang memiliki jabatan. Korupsi dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak orang lain, orang lain disini yang dimaksud adalah rakyat. Karena uang negara berasal dari rakyat. Pemberantasan korupsi sudah berbagai cara diupayakan, namun dalam kenyataannya masih belum dapat mengatasi permasalahan tersebut. Jurnal ini membahas mengenai hambatan-hambatan sirnanya kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat negara. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ialah deskriptif kualitatif yang ditinjau dengan hukum yuridis normatif. Penelitian normatif dengan meneliti data hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer seperti undang-undang, data sekunder, buku-buku,jurnal hukum dan sejenisnya. Dan juga data tersier seperti sumber dari internet,koran, majalah. Dalam pemberantasan korupsi di Indoensia masih belum cukup berhasil, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan yang ada, yaitu antara lain, Pertama,Pemberian remisi terhadap para narapidana yang dapat menghilangkan efek jera hukuman yang didapatkan, syarat remisi pun juga cukup mudah yaitu dengan melakukan justice collaborator dengan aparat penegak hukum. Kedua, Undang-Undang yang mengatur tentang korupsi masih lemah dalam pemberian sanksi, ditambah dengan adanya KUHP baru membuat hukuman korupsi makin lemah, karena sudah diklasifikasikan sebagai kejahatan konvensional, Ketiga, Dengan menggunakan sistem pemilu Threshold, baik Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold sama-sama menyebabkan biaya politik meningkat dan membuka peluang korupsi bagi para pejabat. Keempat, Rendahnya Integritas menyebabkan pejabat rentan korupsi, Kelima, pelemahan KPK juga sangat menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka dari itu perlunya perhatian dari pemerintah menyikapi hal tersebut.
PROTEKSI KORBAN CYBERBULLYING DI ERA DIGITAL UNTUK HAK ASASI MANUSIA Isma Fitriana
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1198

Abstract

Artikel ini membahas tentang cyberbullying, perlindungan korban serta ancaman bagi pelaku tindak bullying, yang mana cyberbullying yaitu sebuah tindak kejahatan dalam digital, cyberbullying ini dapat dilakukan dan terjadi di berbagai macam platform. Korban cyberbullying pastinya akan mendapatkan tekanan darimanapun, dan berpengaruh pada dampak psikologis yang bahkan dapat menyebabkan depresi, kecemasan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Artikel ini juga membahas faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya cyberbullying, seperti karakteristik korban dan pelaku, serta lingkungan sosial dan budaya di mana tindakan tersebut dapat terjadi, selain itu juga akan membahas beberapa cara untuk mencegah dan mengatasi cyberbullying yang mana akan meningkatkan kesadaran bagi pelaku betapa bahayanya dampak cyberbullying serta membantu korban untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dan memberikan dukungan pada korban dalam psikologisnya. Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang cyberbullying serta cara mengatasinya, diharapkan dapat mengurangi jumlah korban/pelaku bullying dan memperbaiki mental mereka yang telah mengalami tindak bullying dalam media sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM SERTA PENEGAKAN HAM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Mutiara Bintang Selian
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1209

Abstract

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang mengancam martabat dan kesejahteraan individu, serta melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Penelitian ini menggambarkan kerangka hukum yang ada yang menangani kasus kekerasan seksual,baik berdasarkan hukum nasional maupun berdasarkan hukum islam , dalam penelitian ini juga membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum dan penegakan HAM terhadap korban kekerasan seksual. Diantaranya adalah peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan sistem hukum, dan dukungan yang lebih baik bagi korban. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya upaya bersama dari pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk mengatasi kekerasan seksual dan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak serta keadilan yang pantas sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
KEBEBASAN BERHUBUNGAN SESAMA JENIS MENURUT PERSFEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Ine Juliani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1213

Abstract

Hubungan sesama jenis adalah jenis hubungan romantis atau seksual yang terjadi antara dua individu dengan jenis kelamin atau orientasi seksual yang sama. Dalam hubungan ini, pasangannya berjenis kelamin sama, seperti dua pria atau dua wanita yang sedang menjalin hubungan romantis, emosional, atau seksual satu sama lain. Dan saat ini istilah hubungan sesama jenis atau LGBT sudah menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena banyak pihak yang mulai menerima dan mendukung tindakan tersebut. Namun, meski kebebasan hubungan sesama jenis sudah mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan sebelumnya, masih banyak negara yang melarang dan tidak menerima isu ini, baik karena alasan agama maupun faktor lainnya. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas isu sensitif mengenai kebebasan hubungan sesama jenis dari dua perspektif utama, yaitu perspektif hak asasi manusia dan perspektif hukum Islam. Dalam artikel ini penulis akan mengungkap bagaimana hak asasi manusia dan hukum Islam memandang kebebasan hubungan sesama jenis dari sudut pandangnya masing-masing. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder berupa buku, jurnal, undang-undang tertulis, dan lain sebagainya. Dan hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia memang mencakup dan menekankan kebebasan individu untuk menyatakan pendapat dan dirinya secara bebas tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, namun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tidak secara spesifik memasukkan kebebasan dalam hubungan sesama jenis dalam peraturan hukumnya. Sedangkan dalam hukum Islam, hubungan sesama jenis dianggap berdosa dan haram karena bertentangan dengan ajaran Al- Qur’an dan Hadits
EIGENRICHTING DALAM MERAMPAS HAK PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU PIDANA DI PENGADILAN Muhammad Wildan
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1215

Abstract

Eigenrichting atau tindakan main hakim sendiri nerupakan tindakan penganiayaan terhadap pelaku pelanggar norma yang ada didalam lingkup masyarakat tanpa adanya otoritas resmi dari pemegang wewenang. Dalam prinsip hak asasi manusia, tindakan eigenrichting membuat pelaku yang melakukan pidana kehilangan hak nya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memberikan keterangan di dalam pengadilan. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (menganalisis teori hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan) terkait dengan masalah yang diteliti. Disamping menyalahi hak terpidana, eigenrichting juga menyalahi asas praduga tak bersalah yang dimana tersangka/terdakwa belum disahkan bersalah dan patut diperlakukan sama atau setara dimata hukum. Aparat penegak hukum juga berperan penting dalam mengusut tindakan eigenrichting atau main hakim sendiri ini agar terprosesnya sistem peradilan sesuai dengan asas cepat, ringan, dan biaya murah. Maka dari itu, fenomena eigenrichting patut menjadi bahan kajian hukum dalam menanggulangi dan memberikan solusi terhadap praktik ilegal ini.
ANALISIS DAN TANTANGAN HUKUM DI ERA DIGITAL DALAM TREND E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA GEN Z) Ayendri Serley Marcelia; Ali Maskur
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1218

Abstract

This research aims to analyze legal challenges in the digital era, especially in the e-commerce trend. The case study in this research is Gen Z. The research method used is a qualitative method. Statistical data on electronic trading activities (e-commerce) shows an increase every year. This is in line with the development of information and communication technology and the improvement of communication infrastructure networks. An electronics-based economy has high potential for Indonesia, and is one of the backbones of the national economy. This research tries to analyze the problems of legal challenges in the e-commerce business and the role of the government in supporting the birth of new e-commerce business actors. This research uses a qualitative approach, descriptive analysis in the form of desk study research. The research results concluded that: first, legal challenges in developing e-commerce, namely: legal entity form, licensing; aspects of legality and legal protection of parties in the e-commerce community; and second, the government's role in developing e-commerce businesses is to improve the national legal system.
PERAN INTELIJEN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN NEGARA DALAM PERTAHANAN NASIONAL Rakhbir Singh; Irwan Triadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1229

Abstract

Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan salah satu lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Pembentukan BIN merupakan amanat dari UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. intelijen diperlukan dalam perumusan kebijakan keamanan karena memiliki fungsi antisipatoris yang membuatnya mampu mendeteksi, mengidentifikasikan, dan memperingatkan berbagai ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh suatu negara maupun ancaman yang berpotensi muncul di masa depan. Hal inilah yang digunakan sebagai dasar bagi suatu negara untuk merumuskan kebijakan keamanannya. Intelijen diperlukan dalam perumusan kebijakan keamanan suatu negara karena menjadi basis utama dalam pembuatan strategi pertahanan yang tepat. Hal ini ditujukan agar negara tersebut dapat terhindar dari pelbagai ancaman keamanan yang sedang dihadapi maupun potensi ancaman keamanan di masa mendatang.
IMPLEMENTASI NILAI NILAI BELA NEGARA DALAM KEBIJAKAN NATURALISASI PEMAIN BOLA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Nefrisa Adlina Maaruf; Rakhbir Singh; Irwan Triadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1273

Abstract

Fenomena naturalisasi pemain sepakbola tampak semakin gencar dilakukan dewasa ini. Program naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia mulai hangat diperbincangkan pada tahun 2010. Pada saat itu, Indonesia menaturalisasi pesepak bola seperti Cristian Gonzales dan Irfan Bachdim untuk memperkuat tim nasional sepakbola Indonesia sebagai langkah persiapan menuju Piala AFF 2010. negara memang memiliki kebebasan untuk memberi kewarganegaraan dengan “special interest” atau ”exceptional services” sebagai bentuk penghargaan kepada individu warga asing yang secara de facto telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara, namun yang saat ini banyak terjadi adalah pergeseran tujuan yang tadinya untuk membela kepentingan tim nasional indonesia berubah menjadi kepentingan klub dengan tujuan utama agar lebih baik dari segi karir maupun finansial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA Made Wipra Pratistita; Witasya Aurelia Sulaeman; Irwan Triadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1329

Abstract

Wujud bela negara tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang menunjukkan cinta tanah air, kesadaran bela negara itu hakikatnya berbakti pada negara dan bela negara bersifat hak sekaligus kewajiban tang didasari rasional, urgensi, dan kompleks bentuk-bentuk bela negara. Bela negara merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan bagi semua komponen bangsa Indonesia sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi eksistensinya. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara. Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif ini yang membahas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam perpektif bela negara. Hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum atas hak-hak pekerja bagi pekerja migran dalam membangun kesadaran bela negara.
Ketetapan Anak Luar Kawin Dengan Keluarga Ayahnya Pada Hubungan Keperdataan Sebagai Akibat Hukum Dari Putusan MK No. 46 Tahun 2010 Syarifah Lisa Andriati; Nabila Marsiadetama Ginting; Martha Ruth Elena
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1340

Abstract

Perkawinan yang telah memenuhi ketentutan syarat dari hukum agamanya namun tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena alasan tertentu biasanya kita sebut dengan nikah siri. Kehadiran anak bisa saja sah dan bisa saja pada luar kawin. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46 Tahun 2010 memberi kunci kesejahteraan bagi status dan pengakuan akan seorang anak dari luar kawin. Hubungan keperdataan di dalamnya juga semakin kompleks secara hukum dan berpengaruh pada beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang pengakuan akan status seorang anak. Penelitian kali ini akan menggunakan metode kuliatatif yang berasal dari tinjauan kepustakaan melalui jurnal-jurnal atau buku-buku yang relevan pada penelitian ini. Setelah disahkannya Putusan MK Nomor 46 /PUU-VIII/2010, maka pemeliharaan serta bimbingan secara finansial juga moral terhadap sang anak luar kawin telah menjadi tanggung jawab ibu atau keluarga ibu nya dan tanggung jawab seorang ayah atau keluarga ayahnya.

Page 14 of 42 | Total Record : 415

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue