cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 15   16   17   18   19 
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Febi Febonecci S. Brahmana; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1401

Abstract

Perempuan terus menghadapi diskriminasi yang meluas hingga hari ini, terutama dalam budaya patriarki. Ada banyak aspek dan domain di mana budaya ini hadir, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan bahkan sistem hukum. Hal ini menyebabkan sejumlah masalah sosial yang membatasi independensi perempuan dan melanggar hak-hak hukum mereka. Terlepas dari supremasi hukum dan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, ada bukti yang mengabaikan hak-hak perempuan. Alasannya masih sama karena perempuan masih dipandang sebagai bagian dari domain yang terlalu domestik. Dengan demikian, ketidaksetaraan gender dan sistem penegakan hukum yang kurang mendukung tetap ada. Akibatnya, keterlibatan mahasiswa diperlukan dalam jurnal ini untuk memungkinkan pemecahan masalah yang cepat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan mengumpulkan data melalui tinjauan pustaka, buku, dan melalui jurnal. Hasil temuan menunjukkan bahwa Budaya patriarki sudah mengakar kuat dimana pria itu adalah kepalanya keluarga, dan dia adalah pencari nafkah untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri. Budaya patriarki yang ada saat ini menyebabkan berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan, terlepas dari apa yang dikatakan realitas sosial. terutama dengan kecenderungan nafsu pria untuk melampaui nafsu wanita, yang mengarah pada tindakan kekejaman.
STRATEGI KELURAHAN PAKUNDEN BLITAR DALAM MEMPERKUAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ATURAN PPKM LEVEL 1 COVID-19 Dewati Yuni Ratnasari
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1411

Abstract

Dunia digemparkan oleh virus baru yang menjadi perbincangan di seluruh Negara. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China yang menyebar dengan cepat di berbagai penjuru negara. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menangani Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pengaturan kebijakan ini menyesuaikan kondisi perkembangan kasus Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dikategorikan berdasarkan Level 1, Level 2, dan Level 3 sesuai dengan Instruksi Mentri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021. Kesadaran masyarakat yang mampu berkontribusi dengan peraturan pemerintah mampu menciptakan suasana kondusif pada suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan strategi kelurahan pakunden dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan PPKM Level 1 Covid-19. Pada penelitian ini menggunakan kesadaran hukum masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini strategi Kelurahan Pakunden dalam memperkuat kesadaran masyarakat melalui pendidikan masyarakat Pakunden, penegakan hukum dan koordinasi. Pengetahuan masyarakat yang baik akan menciptakan keteraturan masyarakat dalam melaksanakan aturan atau hukum yang ada di lingkungan. Masyarakat Pakunden patuh terhadap aturan karena adanya sanksi yang telah diatur dalam Perwali Kota Blitar No.47 tahun 2020 tentang penyelenggaraan hidup produktif dan aman dalam masa pandemi Covid-19. Masyarakat Pakunden dalam menjalankan PPKM level dijumpai sebuah tantangan yaitu kegiatan masyarakat berupa mobilitas penduduk, kegiatan perekonomian, kegiatan keagamaan,kejujuran masyarakat Pakunden, dan penggunaan fungsi aplikasi peduli lindungi.
PENGATURAN DAN ETIKA DALAM PRAKTIK SEWA RAHIM Muhammad Randhy Aditya Putra Pratama; Glenn Christian; Muhammad Fadhil Juliansyah
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1416

Abstract

Praktik sewa rahim telah menjadi isu kontroversial yang melibatkan aspek hukum, etika, dan sosial. Makalah ini membahas pengaturan dan etika dalam praktik sewa rahim melalui pendekatan multidisipliner. Dengan memadukan perspektif hukum, bioetika, dan sosial, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak dan implikasi praktik ini. Dalam konteks hukum, makalah ini menganalisis berbagai kerangka hukum yang mengatur praktik sewa rahim di berbagai yurisdiksi. Fokusnya termasuk perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta pengakuan hukum terhadap status anak yang lahir dari praktik ini. Di sisi etika, aspek kemanusiaan, komersialisasi tubuh, dan eksploitasi perempuan menjadi fokus utama. Analisis sosial melihat bagaimana praktik sewa rahim mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap konsep keluarga, identitas ibu, dan peran gender. Melalui pendekatan multidisipliner, makalah ini berupaya mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam regulasi praktik sewa rahim. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara hak individu untuk mengambil keputusan tentang tubuhnya sendiri dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan dan eksploitasi. Dengan demikian, makalah ini berkontribusi pada dialog yang lebih kaya dan nuansawan mengenai praktik sewa rahim dalam konteks global yang semakin kompleks.
KEBIJAKAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG KEHADIRAN TREN E-COMMERCE DALAM MASYARAKAT TORAJA Reti Sriwahyuni Pradoso
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1417

Abstract

The development of e-commerce has become a significant phenomenon in the world of global trade. In Indonesia, the growth of e-commerce is very rapid and has the potential to have a positive impact, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Tana Toraja area. However, there are still challenges in adopting e-commerce, such as a better understanding of the use of e-commerce platforms and the role and policies of governments in supporting this trend. This study aims to examine the role and policies of local governments in supporting the development of e-commerce in the Tana Toraja community. This study is urgent because e-commerce has the potential to increase sales of Tana Toraja MSMEs and contribute to economic growth and community welfare. This research uses qualitative research methods by collecting data through a review of related literature. The data was analyzed to understand the role and policies of local governments in supporting e-commerce in Tana Toraja. Qualitative methods help in gaining an in-depth understanding of complex issues related to e-commerce. The results showed that the local government of Tana Toraja plays an important role in supporting the development of e-commerce, especially in terms of funding, taxation, logistics, tourism, and education. Through initiatives and cooperation with various parties, local governments contribute to facilitating e-commerce as a means for economic growth and empowerment of MSMEs. Thus, understanding and developing the role and policies of local governments in supporting e-commerce is very important in facing changing global business trends.
PERAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN NEGARA DI SDN LIDAH WETAN II Rengga Aprilia; Nadhifa Ardiana Maharani; Muslikhatus Sa’diah; Eliya Uslifatul Janah; Ari Metalin Ika Puspita
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1418

Abstract

Hak, dan kewajiban warga negara merupakan konsep dasar dalam sistem pemerintahan demokratis yang memainkan peran kunci dalam menjaga tatanan sosial dan politik agar berfungsi dengan baik. Hak dan kewajiban warga negara di lingkungan pendidikan menjadi satu hal yang penting dalam menjalani kegiatan sehari hari di sekolah. Penelitian ini berfokus pada peran hak dan kewajiban warga negara di lingkungan pendidikan, utamanya di SDN Lidah Wetan II. Metode yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melibatkan guru kelas V dan 3 peserta didik kelas V di SDN Lidah Wetan II. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dan peserta didik dalam memahami hak dan kewajiban warga negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa guru dapat memahami peran hak dan kewajiban warga negara dengan baik, sedangkan para peserta didik belum mampu mengetahui peran hak dan kewajiban warga negara serta sulit membedakan antara hak dan kewajiban dalam kegiatan sehari-hari.
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH MELALUI PENERAPAN PERATURAN UNDANG-UNDANG BPHTB: TANTANGAN DAN PELUANG Satria Utama Teja Sukmana; Raihan Tengku Mardi; Aprila Niravita
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1423

Abstract

Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan peraturan undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat memberikan sejumlah tantangan dan peluang. BPHTB merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Melalui pendekatan yang holistik, termasuk upaya penyuluhan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kolaborasi antarinstansi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penerapan peraturan undang-undang BPHTB.
IMPLIKASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMPERSIAPKAN BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA Evan Katana; Taun Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1424

Abstract

Indonesia is predicted to experience demographic bonuses in 2030-2040. By the time Indonesia is experiencing demographic bonuses, the proportion of the population of productive age (15-64 years) will be greater if compared to the non-productive age (65 years and over) with a share of more than 60% of the total population of Indonesia by 2030-2040 of 297 million people. Demographic bonus in Indonesia is one of the opportunities to make Indonesia an advanced country in accordance with the ideals of the Indonesian people who want to be advanced countries. But when these demographic bonuses are not prepared and used properly, they can create problems that will occur in the future if not in the face of now. The attitude that the government should take in embracing the demographic bonus in Indonesia is to expand the absorption of labour by opening up jobs so that the problem of unemployment can be addressed by opening jobs. The government must take policy by formulating laws and implementing good law enforcement so that it can attract a lot of investment from abroad and domestically. Legal roles in attracting foreign or domestic investment such as providing legal certainty, reducing licensing barriers, intensive enforcement of entrepreneurs, development of education and employment training programmes, provision of legal support for enterprise, and protection of investors in conducting economic activities in Indonesia. This is what the government can do as a policymaker and enforcer in preparing itself to take advantage of the demographic bonus that will occur in Indonesia.
ASPEK HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO UNTUK PROMOSI BISNIS Chrysanthemum Sekar Seccio; KMS M Fajri Pratama
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1426

Abstract

Penggunaan foto dan video dalam promosi bisnis yang menjadi isu sentral di era digital saat ini. Adapun aspek hukum terkait hak cipta memegang peranan penting dalam mengatur penggunaan karya kreatif ini, yang bisa menghadirkan konsekuensi serius jika tidak diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah perundang-undangan maupun kasus yang sedang terjadi. Hasil penelitian menunjukan Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) penting dalam memastikan keamanan kreativitas dan kewajiban hukum. Hak cipta melindungi karya sejak awal, tapi penggunaan tanpa izin bisa berakibat pada konsekuensi hukum serius. Pelanggaran hak cipta dalam media sosial mencakup berbagai bentuk, terutama dalam penggunaan foto dan video pada promosi bisnis. Royalti dari hak cipta di Indonesia berpengaruh pada stabilitas ekonomi. Pengaturan akses pengguna dalam platform media sosial adalah salah satu cara untuk mencegah pelanggaran hak cipta, memastikan distribusi karya yang legal, dan mengurangi risiko konsekuensi hukum yang merugikan. Dengan pemahaman hukum yang kuat, bisnis bisa membangun strategi promosi yang patuh terhadap peraturan yang berlaku.
IMPLIKASI HUKUM DARI PLAGIARISME DALAM KARYA ILMIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Ari Pratama Nawazar; Angie Andiani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1427

Abstract

Plagiarisme pada karya tulis ilmiah merupakan pelanggaran hak cipta yang melindungi karya intelektual. Plagiarisme karya ilmiah seringkali menghasilkan berbagai konsekuensi hukum dan membawa implikasi yang signifikan. Perbuatan pelanggaran ini bisa diibaratkan seperti pencurian karena mengambil sesuatu yang bukan merupakan miliknya tanpa mendapat izin yang sah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang mengkaji literatur dan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, primer dan tersier. Kemudian penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan penyebab utama plagiarisme di masyarakat Indonesia: kurangnya kesadaran akan etika akademik, penegakan hukum yang konsisten, dan kurangnya pemahaman akan implikasi tindakan tersebut. Solusinya adalah meningkatkan sosialisasi, memperbaiki sistem pengawasan, dan membangun budaya akademik yang mengedepankan kejujuran. Undang-Undang Hak Cipta menekankan pentingnya mencantumkan sumber karya cipta orang lain secara lengkap untuk mencegah tuduhan plagiarisme. Namun, jika tidak dilakukan, dapat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia Meriza Elpha Darnia; Zamri Daresdi; Sakinah Amalia Arda; Adila Melita; Yunda Mai Zahra; Riza Satri Rahmi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1428

Abstract

Tulisan ini menganalisis pengaruh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Persaingan Usaha di Indonesia. Dengan berfokus pada kerangka hukum dan praktik bisnis, studi ini mengeksplorasi bagaimana perlindungan konsumen yang efektif dapat memengaruhi dinamika persaingan usaha di pasar. Melalui peninjauan literatur dan data empiris terkait, penelitian ini menyajikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ketentuan perlindungan konsumen dalam undang-undang mempengaruhi strategi bisnis, perilaku pasar, dan keadilan ekonomi secara keseluruhan. Analisis ini juga menggarisbawahi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mematuhi regulasi perlindungan konsumen sambil mempertahankan daya saing dan inovasi di pasar yang kompetitif. Dengan mempertimbangkan kerangka regulasi dan praktik bisnis yang adil, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang pentingnya keseimbangan antara perlindungan konsumen yang efektif dan persaingan usaha yang sehat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Page 17 of 41 | Total Record : 409

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue