cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 25   26   27   28   29 
IMPLEMENTASI PANDANGAN FILSAFAT POSITIVISME, PROGRESIVISME, HUMANISME, DAN PANCASILA DALAM PRAKTEK PENDIDIKAN Nailariza Umami; Cipto Wardoyo; Agus Hermawan
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pandangan filsafat Positivisme, Progresivisme, Humanisme, dan Pancasila dalam praktik pendidikan di Indonesia. Dengan metode tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis peran masing-masing filsafat dalam membentuk sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif. Positivisme memberikan kerangka kerja berbasis data empiris untuk evaluasi dan kurikulum yang terukur, sementara Progresivisme berfokus pada pembelajaran berbasis siswa yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan individu. Humanisme menekankan pengembangan potensi holistik siswa mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai moral dan kebangsaan untuk membentuk karakter siswa yang religius, demokratis, dan toleran. Gabungan pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara modernisasi pendidikan dengan penguatan nilai-nilai lokal, meskipun menghadapi tantangan seperti ketimpangan sumber daya pendidikan dan kurangnya pemahaman mendalam oleh pendidik. Studi ini merekomendasikan sinergi berbagai filsafat pendidikan untuk menciptakan sistem yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masa depan.
ANALISIS WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH Adinda Rizqy Amalia; Bellia Argata Syahrani Bastari; Syahda Aneira Diniroja
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Waris Islam atau yang biasa disebut dengan ilmu faraidh merupakan ilmu yang mempelajari terkait pihak-pihak yang berhak untuk menerima harta waris (ahli waris), masing-masing bagian yang didapatkan oleh ahli waris serta tata cara pembagian dari harta waris tersebut. Terdapat istilah Wasiat Wajibah dalam Hukum Waris Islam yang dimana hal ini dijadikan dasar dalam pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui wasiat wajibah dalam Hukum Waris Islam serta keseuaiannya dengan asas-asas dalam Hukum Waris Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan library research (studi kepustakaan). Hasil dari pembahasan mengenai topik ini dapat dijelaskan bahwasannya besaran wasiat wajibah yang dapat diterima oleh pihak yang berhak yaitu anak angkat, orang tua angkat dan juga kerabat yang berbeda agama tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pemberian wasiat wajibah. Asas-asas Hukum Waris Islam yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan topik ini adalah asas ijbari, asas bilateral serta asas individual. Apabila dikaitkan dengan keseuaian antara ketiga asas tersebut dengan konsep wasiat wajibah, didapatkan jawaban bahwa dalam penerapan konsep wasiat wajibah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketiga asas dalam Hukum Waris Islam yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan artikel ini. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis juga menggunakan perspektif Teori Maslahah Mursalah untuk dapat mencari solusi dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat, orang tua angkat, serta khususnya untuk kerabat yang berbeda agama yang dimana sebenarnya pengaturannya tidak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur’an maupun Hadist.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK YANG LUAS TANAHNYA BERKURANG AKIBAT ABRASI Asyiah, Nur; Marniati , Felicitas Sri; Syakura , Furcony Putri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abrasi merupakan fenomena alam yang dapat menghilangkan atau mengurangi luas tanah, khususnya di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendaftaran tanah terkait pengurangan luas tanah akibat abrasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah bersertifikat yang terkena dampak abrasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abrasi dapat menyebabkan hak atas tanah menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, perlindungan hukum yang diberikan lebih bersifat preventif dibandingkan represif. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengukuran ulang terhadap tanah yang terkena abrasi. Selain itu, penetapan tanah musnah sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi masyarakat yang kehilangan tanah akibat abrasi masih belum sepenuhnya memadai, terutama dalam konteks pemberian kompensasi atau penggantian kerugian.
Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Dibuat oleh Anak di Bawah Umur Raffi Fathin Saputra; Josua Kriston Nainggolan; Muhammad Hafizh Athallah Irawan; Kharis Dwi Hevansyah; Dwi Aryanti Ramadhani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keabsahan perjanjian elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi permasalahan hukum yang kompleks di era digital. Anak-anak sering kali terlibat dalam transaksi elektronik tanpa pengawasan yang memadai, sehingga memunculkan tantangan hukum terkait kapasitas hukum mereka. Penelitian ini menganalisis aturan hukum di Indonesia, terutama terkait keabsahan perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur dalam transaksi elektronik, serta dampak hukum dari wanprestasi yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder, termasuk KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan atau ratifikasi dari wali dapat dianggap batal demi hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Rekomendasi kebijakan meliputi pengaturan lebih jelas mengenai mekanisme persetujuan orang tua, penguatan pengawasan digital, serta pendekatan restorative justice untuk penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum anak di bawah umur dalam transaksi elektronik.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI NAMA TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM GOPAY PINJAM Fajar Nugraha; Yupi Nurul Azizah; Andreas Paskal Silalahi; Salsa Nabila Arimbi Putri; Elisatris Gultom
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama pada GoPay Pinjam karena banyaknya kasus penyalahgunaan nama oleh peminjam nama dengan melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah mereka lakukan. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap pihak pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama, yang diambil dari sudut ketentuan perundang-undangan melalui studi literatur dan kepustakaan dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan regulasi GoPay Pinjam, mereka merupakan pihak perantara dalam menyalurkan dana dan akan melakukan penagihan sesuai data yang diberikan oleh pemilik akun sehingga tagihan akan tetap muncul atas nama pemberi nama. Pada dasarnya, perjanjian pinjam nama adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata yakni suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 1355 KUHPerdata, antara pihak pemberi nama dengan pihak peminjam nama tidak memiliki hubungan hukum apapun sehingga apabila terjadi wanprestasi, pihak pemberi nama tidak bisa menggugatnya pengadilan. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi pemberi nama dari risiko kerugian dengan membentuk aturan khusus mengenai perjanjian pinjam nama dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah lainnya serta tindakan preventif dari para pihak misalnya dengan mengalihkan perjanjian pinjam nama menjadi perjanjian pinjam meminjam yang sudah memiliki aturan khusus serta dibuat secara tertulis dalam surat perjanjian utang piutang.
PAPER HUKUM PERIKATAN ANALISIS TUKAR MENUKAR TANAH PADA KELURAHAN BERINGIN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG Kevin Angelo Pangaribuan; Zaky Prasetio Emri; Ronaldindo Rifky Tri Handoko; Prastiwi Pramudya Putri; Jessica Leonita Anabel Ledewedjo; Rachel Netanya Panjaitan; Diana Febri Nauli Purba; Aulia Cantika Maharani; Rasya Aika Fadhila; Wardani Rizkianti
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis mengenai tukar menukar tanah di Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, bertujuan untuk mengeksplorasi praktik tukar menukar tanah antara masyarakat dan pemerintah, dengan fokus khusus pada kasus Alm Hadi Muchtar. Penelitian ini berupaya memahami proses administrasi yang terlibat serta faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam tukar menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses administrasi tukar menukar tanah di Kelurahan Beringin belum sepenuhnya rampung, yang berdampak pada kesulitan ahli waris Alm Hadi Muchtar dalam membuktikan hak kepemilikannya. Ketidakselesaan dalam administrasi ini mencerminkan kurangnya itikad baik dari pihak pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya adanya perjanjian tertulis yang melibatkan pejabat berwenang untuk mencegah sengketa di masa mendatang. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang penting mengenai dinamika hukum dan sosial terkait tukar menukar tanah di wilayah tersebut, serta implikasinya terhadap hak kepemilikan tanah bagi masyarakat
SOSIOLOGI HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI ERA DIGITAL Akmal, Farhan Al-Khalik; Saebani, Beni Ahmad
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era digital membawa perubahan signifikan dalam cara hukum ditegakkan, terutama dengan kemunculan teknologi yang memengaruhi struktur sosial dan interaksi manusia. Dalam konteks ini, sosiologi hukum berperan penting untuk memahami dinamika hubungan antara hukum, teknologi, dan keadilan sosial. Artikel ini mengkaji tantangan yang muncul dalam penegakan hukum di era digital, seperti ketimpangan akses teknologi, bias algoritma, dan pergeseran norma sosial. Dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini menyoroti bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat sekaligus memastikan prinsip keadilan tetap terjaga. Solusi berbasis inklusi sosial dan pemahaman mendalam tentang dampak teknologi diusulkan sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ini.
KASUS KORUPSI DALAM SEKTOR TIMAH: TANTANGAN IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF PANCASILA Syafitri, Intan Nadilla; Akmaluddin , Achmad
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah menjadi masalah di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Salah satu sektor yang menjadi sasaran praktik korupsi adalah industri timah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang mengutamakan keadilan sosial. Penelitian ini menganalisis kasus korupsi di sektor timah dengan menggunakan pendekatan filosofis normatif dengan mempertimbangkan penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya yang berkaitan dengan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan studi kasus PT Timah Tbk untuk mengidentifikasi pola korupsi, mekanisme yang memungkinkan terjadinya korupsi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan degradasi lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor timah tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga melanggar prinsip moral dan etika yang ditetapkan dalam Pancasila. Studi ini memberikan rekomendasi praktis, antara lain ialah Langkah-langkah penting untuk mencegah dan mengatasi korupsi serta mencapai keadilan sosial antara lain memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi hukum, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIGITAL Ridha, Irfan; Maulana, Raffi; Harahap, Rafli Ananda; Safitri, Reska; Prayoga, Ridho Adji; Wirani, Salsabila; Ramadhan, Syahrul; Salim, Syarla Anazira Putri; Mahfudhoh, Tiatil; Syahputra, Wahyu; Aulia, Yulfa
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2427

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen digital dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat. Latar belakang penelitian ini didasari oleh transformasi fundamental dalam pola transaksi dan interaksi konsumen seiring meningkatnya penggunaan platform e-commerce dan layanan digital. Meskipun transaksi elektronik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, perlindungan hukum yang ada masih dianggap lemah dalam menghadapi risiko seperti penipuan, kebocoran data pribadi, dan praktik tidak transparan dari pelaku usaha. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka. Proses analisis dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai referensi relevan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen di era digital. Kerangka hukum yang ada perlu diperkuat dan diperluas agar dapat menjawab tantangan kompleksitas transaksi digital. Upaya hukum yang diperlukan mencakup peningkatan regulasi yang adaptif serta mekanisme yang lebih efektif untuk mengatasi risiko penipuan dalam transaksi digital.
HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH Ridha, Irfan; Maulana, Raffi; Harahap, Rafli Ananda; Safitri, Reska; Prayoga, Ridho Adji; Wirani, Salsabila; Ramadhan, Syahrul; Salim, Syarla Anazira Putri; Mahfudhoh, Tiatil; Syahputra, Wahyu; Aulia, Yulfa
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2428

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang dapat melindungi hak dari para para pegawai-pegawai dan juga para nasabah-nasabah bank Syariah, sehingga mereka bisa merasa aman dan nyaman di dalam bertransaksi dalam lingkungan bank Syariah ini, dan Ketika masyarakat sudah merasa aman dan nyaman di dalam bertransaksi ini diharapkan setidaknya bank Syariah ini bisa menjadi bank yang digunakan oleh seluruh masyarakat terutama dan terkhususnya bagi masyarakat yang menganut agama Islam karena di dalam prosedural bank Syariah tidak menggunakan riba di dalamnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta Teknik pengumpulan datanya ialah dengan Teknik literatur kepustakaan. Analisis data melibatkan pengumpulan data secara metode informasi yang dikumpulkan dari literasi berbagai buku, dan jurnal yang memiliki sumber-sumber yang akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukakn, maka dasar hukum yang digunakan ialah Undang-undang nomor 21 tahun 2008, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK 1/2013”). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Page 27 of 41 | Total Record : 409

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue