cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 99 Documents
 6   7   8   9   10 
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2021-2024 Asma Vikra, Zulfa; Hasbianoor
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i2.1118

Abstract

Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih kepala tingkat provinsi daan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten kota. Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya terindikasi kecurangan yang memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yakni, H. Sahbirin Noor dan wakilnya H. Muhidin, setelah surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Selatan batal atas kecurungan yang terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis empiris yang diperkuat dengan unsur normatif , penelitian ini menggunakan dua tahap, yakni pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, tahap kedua penerapan pada peristiwa in concreto guna diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya Pemungutan Suara Ulang Karena setelah terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi, terbukti Petugas penyelenggara yang melakukan tindak kecurangan atau keberpihakkan terhadap salah satu pasangan calon gubernur kalimantan selatan. Dampak dari Pemungutan suara ulang Perlunya tambahan dana, keterlambatan pelaksanaan Pilkada Kalsel yang harusnya sudah selesai pada Desember 2020.
MEMAHAMI FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA Asiah, Asiah; Iriani, Dewi Alpina; Irnawati, Irnawati; Jumiati, Jumiati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1124

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara. Pengaruh globalisasi tidak bisa dihindari. Globalisasi menjadikan semua negara menjadi negara yang tidak terbatas. Pancasila diperlukan untuk menyaring pengaruh globalisasi. Di era sekarang ini, makna Pancasila sudah mulai dilupakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Proses perumusan Pancasila meskipun melalui proses yang sangat panjang. Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara. Struktur Pancasila sendiri menunjukkan rangkaian tingkatan yang masing-masing sila mempunyai tempat tersendiri dalam kesatuannya, sehingga tidak dapat diubah lagi. Pancasila menjadi dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan negara.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA Ulpah, Kamaria; Ulpah, Maria; Hanafi, Muhammad; Rusmaliati, Rusmaliati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1125

Abstract

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya berfungsi sebagai pedoman politik dan hukum, tetapi juga sebagai sistem etika yang memberikan arahan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Artikel ini membahas dua hal utama: pertama, etika Pancasila sebagai pedoman perilaku yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial; kedua, penerapan Pancasila sebagai solusi terhadap masalah besar bangsa, yaitu kerusakan lingkungan dan dekadensi moral. Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks moralitas, Pancasila mendasari tindakan yang menjunjung tinggi norma sosial, menghormati hak asasi manusia, dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan kerusakan lingkungan dan dekadensi moral, menuju masyarakat yang lebih adil, beradab, dan berkelanjutan.
TANTANGAN DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS NASIONAL DI ERA GLOBALISASI Ulpah, Maria
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1126

Abstract

Identitas nasional merupakan konsep yang sangat penting dalam memahami keberagaman dan kesatuan suatu bangsa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana identitas nasional dibentuk dan dipertahankan dalam konteks globalisasi, dengan fokus pada Indonesia. Melalui kajian literatur, penulis menganalisis peran sejarah, budaya, bahasa, serta simbol-simbol nasional dalam membangun rasa kebangsaan. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi juga dibahas, termasuk pengaruh teknologi dan budaya asing yang dapat mengancam keberagaman budaya lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa identitas nasional harus dipahami sebagai sesuatu yang dinamis, yang harus terus diperbarui dan dipertahankan oleh generasi-generasi berikutnya.
PENTINGNYA INTEGRITAS MASYARAKAT Rahmawati, Rahmawati; Hanapi, Muhammad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1127

Abstract

Integritas masyarakat merupakan elemen krusial dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Artikel ini membahas pengertian integritas serta pentingnya integritas dalam masyarakat, termasuk manfaatnya dalam membangun kepercayaan, meningkatkan khualitas kemandirian, mendorong partisipasi aktif,serta mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi integritas, seperti pendidikan dan peran media dalam membentuk etika dan nilai-nilai moral individu. Pada akhirnya, artikel ini menekankan bahwa membangun integritas dalam masyarakat membutuhkan komitmen kolektif dari individu, lembaga, dan pemerintahan. Dengan integritas yang tinggi, masyarakat akan lebih resilient dan mampu menghadapi berbagai tantangan, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.
DEMOKRASI INDONESIA: PERKEMBANGAN, TANTANGAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN Yanti, Sri; Aida, Siti Noor; Hasanah, Siti; Adawiyah, Saidatul
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1128

Abstract

Sejak kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan, beralih dari pemerintahan otoriter menuju sistem demokrasi multipartai yang lebih terbuka. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan demokrasi Indonesia setelah Reformasi 1998, dengan menyoroti aspek-aspek penting seperti pemilu, kebebasan pers, hak asasi manusia, serta tantangan-tantangan utama yang dihadapi. Selain itu, artikel ini juga mengkaji prospek masa depan demokrasi Indonesia di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi. Meskipun kemajuan telah tercapai, tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketimpangan sosial masih menjadi masalah besar. Artikel ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat demokrasi Indonesia, termasuk reformasi pendidikan politik dan peningkatan peran masyarakat sipil.
PENGERTIAN, UNSUR-UNSUR SERTA TANTANGAN DARI IDENTITAS NASIONAL DI INDONESIA Munajah, Khairun; Maria, Maria; Maulida, Maulida; Zaini, Muhammad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1129

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah identitas nasional dapat dimaknai sebagai ciri kekhasan atau penanda yang dimiliki bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jika ada orang yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, bangsa yang beretika, Maka itulah yang kita katakan kepribadian atau jati diri nasional bangsa Indonesia. Bukti nyata lunturnya nilai-nilai identitas budaya dikemukakan oleh Mubah yang menyatakan bahwa terlihat pada gaya bahasa, gaya berpakaian, pola konsumsi, dan teknologi informasi yang semakin berubah, seperti bahasa persatuan Indonesia yang dicampurkan dengan bahasa Ingress atau bahasa asing lainnya.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SEKOLAH TERHADAPKEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA Utami, Wahyu; Andika, Kadek Rama
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1135

Abstract

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui apakah perbuatan pembina pramuka tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab apabila dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang menimpa para siswa saat melakukan kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang- undangan dan doktrin ilmu hukum mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab khusus, identifikasi masalah dan menganalisis secara preskriptif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa Pertama, mengenai bisa atau tidaknya perilaku pembina pramuka ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, setelah mengaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan fakta- fakta yang telah terjadi maka perilaku pembina pramuka telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Kedua, mengenai kepala sekolah yang memegang fungsi kontrol sebagai penanggungjawab semua kegiatan pendidikan sekolah maka kepala sekolah harus bertanggung jawab atas ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu pembina atau guru.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN Muthiah, Aulia; Muchtar, Masrudi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1136

Abstract

Bank syariah menawarkan produk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan produk perbankan, Kualitas pembiayaan merupakan salah satu variabel kritikal yang mempengaruhi kinerja Bank khususnya Bank Syariah. Permasalahan muncul ketika benda agunan harus dieksekusi karena nasabah terlambat atau tidak melakukan pembayaran pembiayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primernya. Hasil penelitian menyatakan bahwa jaminan yang digunakan oleh pihak perbankan syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, prinsip sukarela dan prinsip tolong menolong. Penyelesaian eksekusi jaminan harus didasarkan pada penyerahan sukarela oleh nasabah kepada Bank tanpa ada unsur paksaan dan Dalam tradisi islam sebelum melakukan eksekusi jaminan syariah terdapat beberapa jalur penyelesaian sengketa apabila orang yang berhutang tidak melunasi hutang nya, maka dapat diselesaiakan dengan jalur penyelesaian diluar peradilan yaitu dengan cara musyawarah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA BANJARMASIN: (Studi Kasus di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin) Sari, Safitri Wikan Nawang; Husna, Nurul
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1146

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akbiat pernikahan dini di kota Banjarmasin. Pernikahan dini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. KDRT menjadi salah satu dampak utama yang dihadapi, dengan perempuan sebagai korban utama. Studi ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan, baik preventif maupun represif, serta peran lembaga terkait dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya akses korban terhadap bantuan hukum. Studi ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Banjarmasin.

Page 8 of 10 | Total Record : 99

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023