cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 295 Documents
 18   19   20   21   22 
DINAMIKA KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: IMPLIKASI TERHADAP DEMOKRASI LOKAL Syah Ramadhan Putra; Daniel Lodewijk Peter; Irsyaf Marsal; Kaharuddin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1979

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70 Tahun 2024 terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak, serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil studi menunjukkan bahwa intervensi yudisial di tengah tahapan memicu anomali hierarki regulasi dan krisis administratif kelembagaan. Putusan MK memang berhasil menegakkan keadilan substantif dengan mendemokratisasi ruang kontestasi dan mematahkan monopoli elite politik. Namun, perubahan aturan yang mendadak ini mengorbankan asas kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan mencederai kesetaraan arena kontestasi (level playing field) bagi peserta pemilu. Untuk mengurai benturan paradigma ini, penelitian menyimpulkan pentingnya pengadopsian doktrin prospective overruling oleh MK. Penundaan daya ikat putusan yang merombak aturan fundamental ke siklus pemilihan berikutnya diperlukan untuk menjamin stabilitas tahapan demokrasi lokal.
KONSEP BODILY AUTONOMY DAN KESADARAN SPIRITUAL PEREMPUAN MUSLIM: KAJIAN KONTEMPORER TASAWUF HUMANISTIK JALALUDDIN RUMI TERHADAP DISKURSUS HAK SEKSUAL DI INDONESIA Paidillah Rijani; Normuslim; Hamdanah; Euis Nurlaelawati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1982

Abstract

Diskursus hak seksual perempuan di kalangan Muslim Indonesia terus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini selaras dengan banyaknya pembahasan seputar kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, kajian tentang hak seksual perempuan kebanyakannya masih membahas dalam konteks hukum Islam, feminisme, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Sementara itu, aspek spiritualitas Islam atau sufistik belum banyak dikaji. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis konsep otonomi tubuh (bodily autonomy) dalam hak seksual perempuan Muslim. Kajian ini memakai pendekatan sufistik Jalaluddin Rumi yang dikenal sangat humanistik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Data diambil dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan  Jalaluddin Rumi, literatur tasawuf, studi gender Islam, serta penelitian terkini tentang hak seksual perempuan. Analisis memakai pendekatan hermeneutik serta teori gender. Hal ini bertujuan untuk mengkaji hubungan otonomi tubuh, kesadaran spiritual, dan martabat manusia. Hasil penelitian menunjukkan pemikiran Rumi tentang cinta universal (mahabbah), kebebasan spiritual (hurriyyah), dan martabat manusia (karāmah insāniyyah) menjadi dasar etis pengakuan hak seksual perempuan serta bentuk penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konsep ini, tubuh perempuan bukan objek kontrol sosial atau dominasi patriarkal. Hakikatnya Tubuh perempuan adalah amanah spiritual yang mempunyai nilai berharga. Penelitian ini menegaskan bahwa menggabungkan tasawuf humanistik dan studi gender bisa menciptakan sebuah paradigma baru dalam diskursus gender. Paradigma yang dapat kita lihat seperti inklusif, humanistik, dan kontekstual dalam memahami hak seksual perempuan saat  ini.
PRINSIP DASAR KULLIYAH DALAM EKONOMI MIKRO SYARIAH: ANTARA EFISIENSI DAN MAQASHID SYARIAH Nadia Sa’adah; Annisa Ariani; Siti Nuraida; Lahmudinur
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1983

Abstract

Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan analisisnya pada perilaku unit-unit ekonomi individual, seperti rumah tangga dan perusahaan, serta mekanisme penentuan harga di pasar. Bidang kajiannya mencakup teori permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, serta struktur pasar. Dalam perspektif Islam, ekonomi mikro tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi kepuasan atau laba materi semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan maslahah. Salah satu instrumen penting dalam analisis ini adalah penerapan kaidah fikih ekonomi syariah, contohnya kaidah: “Al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Makna kaidah ini memberikan keleluasaan bagi inovasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat. Aplikasinya terlihat dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer yang adaptif namun tetap berada dalam koridor hukum Islam.
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA MURUONA DALAM PELESTARIAN RITUAL ADAT WERU LEWU DI KAMPUNG ADAT LEWOHALA KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA Fransiska Destiana Rampun; Ajis Salim Adang Djaha; Rouwland A. Benyamin; David Bw Pandie
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1994

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian Ritual Adat Weru Lewu pascakebakaran Kampung Adat Lewohala tahun 2020. Penelitian bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Muruona dalam pelestarian Ritual Adat Weru Lewu di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Populasi penelitian adalah masyarakat adat Desa Muruona yang terlibat dalam ritual adat, dengan informan sebanyak 17 orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan accidental sampling. Instrumen penelitian terdiri atas peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan ritual melalui gotong royong dan kerja sama kolektif, namun keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh tokoh adat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum mencapai tingkat kendali warga karena kewenangan strategis masih terpusat pada elit adat.
HAK REPRODUKSI DAN SEKSUAL PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH TERHADAP RELASI SUAMI-ISTRI Cahyo Muliawan; Euis Nurlaelawati; Normuslim; Hamdanah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2001

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis hak reproduksi dan seksual perempuan dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta literatur kontemporer yang membahas hak reproduksi, gender, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah memberikan landasan normatif yang kuat bagi perlindungan hak reproduksi dan seksual perempuan. Prinsip hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), hifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), hifẓ al-‘aql (perlindungan akal), hifẓ al-dīn (perlindungan agama), dan hifẓ al-māl (perlindungan harta) mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak atas kesehatan reproduksi, persetujuan dalam hubungan seksual, perencanaan keluarga, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Relasi suami-istri dalam Islam idealnya dibangun atas prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, interpretasi hukum Islam yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah dapat menjadi dasar untuk memperkuat pemenuhan hak reproduksi dan seksual perempuan dalam kehidupan keluarga Muslim. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.
TAKHRIJ HADIS TENTANG: KEAJAIBAN TANDA-TANDA HARI KIAMAT Ana Fa’afin; Hairul Hudaya
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2002

Abstract

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an yang memiliki peran penting dalam menjelaskan berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk persoalan eskatologi atau tanda-tanda hari kiamat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas hadis yang berkaitan dengan keajaiban tanda-tanda hari kiamat melalui analisis sanad dan matan. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan ilmu hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang keajaiban tanda-tanda hari kiamat memiliki kualitas ṣaḥīḥ dan ḥasan gharīb, baik dari aspek sanad maupun matan. Para perawi dalam sanad dinilai memiliki kredibilitas yang baik dan matan hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur’an maupun hadis-hadis yang lebih kuat. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat diterima sebagai dasar dalam memahami tanda-tanda hari kiamat dalam perspektif Islam.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA Sugiansyah; Ahmad Syaufi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1826

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam perkembangannya, muncul perdebatan mengenai kemungkinan pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal (predicate crime). Permasalahan ini menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menuntut pelaku tindak pidana pencucian uang tanpa harus menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal. Di sisi lain, sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia tetap menghendaki adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal dalam perspektif sistem pembuktian hukum pidana Indonesia serta menelaah implikasinya terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal sepanjang terdapat bukti yang cukup mengenai adanya dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari suatu tindak pidana. Ketentuan ini merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi dan kejahatan terorganisir.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM SISTEM PERDAGANGAN ELEKTRONIK Noor Adila Putri; Syahrida
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1827

Abstract

Perkembangan sistem perdagangan elektronik (electronic commerce) memberikan peluang besar bagi pelaku usaha mikro untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing usaha di era digital. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti penipuan transaksi elektronik, penyalahgunaan data pribadi, pemblokiran akun usaha secara sepihak, dan ketidakseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha mikro dengan platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik serta formulasi penguatan norma hukum guna menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dalam perdagangan elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik belum berjalan optimal karena regulasi yang ada lebih berorientasi pada perlindungan konsumen dibandingkan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma hukum melalui pembentukan regulasi khusus, pengawasan terhadap platform digital, perlindungan data pribadi, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik, serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi pelaku usaha mikro. Dengan demikian, penguatan norma hukum diharapkan mampu menciptakan sistem perdagangan elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha mikro di Indonesia.
TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERBASIS PENGENALAN WAJAH DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA samsuriana; Mulyani Zulaeha
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1828

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Salah satu bentuk penerapan AI yang semakin banyak digunakan adalah teknologi pengenalan wajah (facial recognition) yang mampu mengidentifikasi seseorang melalui karakteristik biometrik wajah. Dalam praktik penegakan hukum, teknologi ini berpotensi membantu aparat penyidik dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana, mempercepat proses pencarian tersangka, serta meningkatkan efektivitas penyidikan. Namun demikian, penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam proses penyidikan menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait legalitas alat bukti, perlindungan hak privasi, serta jaminan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan teknologi Artificial Intelligence berbasis pengenalan wajah dalam proses penyidikan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana Indonesia serta merumuskan pengaturan hukum yang ideal guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam proses penyidikan belum memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur prosedur, batasan, dan mekanisme penggunaannya dalam hukum acara pidana Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko pelanggaran terhadap hak privasi dan prinsip due process of law.
INTERAKSI POLA ASUH KELUARGA DAN LINGKUNGAN SOSIAL DALAM MEMBENTUK PERILAKU KRIMINAL REMAJA: KAJIAN LITERATUR REVIEW Dewi Sinta; M. Fahli Zatrahadi; Miftahuddin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1910

Abstract

Perilaku kriminal remaja merupakan permasalahan sosial serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama pola asuh keluarga dan lingkungan sosial teman sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola pengaruh kedua faktor tersebut terhadap perilaku kriminal remaja berdasarkan sintesis literatur terdahulu. Pendekatan yang digunakan adalah literature review sistematis dengan menganalisis 15 penelitian yang terpilih dari database Google Scholar, SINTA, dan Garuda, yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024. Hasil sintesis mengidentifikasi tiga temuan utama: pertama, pola asuh orang tua merupakan prediktor primer kenakalan remaja, di mana pola asuh autoritatif berfungsi protektif sedangkan pola asuh permisif dan otoriter meningkatkan risiko; kedua, pengaruh teman sebaya sebaya devian secara signifikan memperbesar risiko kenakalan dengan odds ratio 1,73; dan ketiga, interaksi antara kedua faktor tersebut beroperasi melalui dua model, yaitu model penyangga (buffering model) dan model kumulatif (cumulative risk model). Model penyangga aktif ketika pola asuh autoritatif membangun kapasitas internal remaja sebelum terpapar pengaruh devian, sedangkan model kumulatif aktif ketika kelemahan pola asuh dan paparan teman sebaya devian berlangsung bersamaan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi desain program intervensi pencegahan kenakalan remaja berbasis keluarga dan komunitas.

Page 20 of 30 | Total Record : 295

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023