cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 99 Documents
 4   5   6   7   8 
PERANAN PROGRAM DESA PRIMA TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI PEREMPUAN DI KALURAHAN SUMBERRAHAYU KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN Nurrohmah, Annida; Khozin, Muhammad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i2.798

Abstract

The women's empowerment program launched by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia is called the DESA PRIMA (Advanced Independent Indonesian Women) program which has the aim of realizing women who advance independently in the economic field. Several things that are inhibiting factors in the progress of prime villages in Sumberrahayu Village can be used as strong reasons for this research to be carried out, including the lack of assistance in prime villages and the age factor of their administrators. This is interesting to research so that we know the role of prime villages in efforts to realize women's economic independence. In the process, this research aims to determine the level of success of the prime village program for women's economic independence in Sumberrahayu District and the factors that influence it using Hutomo's (2000) theory. The approach used in the empowerment program includes rolling capital assistance, infrastructure development assistance, institutional strengthening, strengthening business partnerships, and mentoring assistance. This research is qualitative research using a descriptive approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results of this research show that capital assistance was provided without continuity and received other assistance from special funds at the end of 2022. Institutional strengthening in the prime village has not yet been implemented. There will be no assistance for the construction of infrastructure until 2022. Strengthening business partnerships is built only within the internal members of the prime village. Mentoring assistance is felt to be lacking. The level of success of the prime village program for women's economic independence in Sumberrahayu District cannot be said to be successful.
ETIKA LEMBAGA KEJAKSAAN: (ETIKA KEPRIBADIAN PELAKSAAN TUGAS DAN JEBATAN, PELAYANAN, SESAMA REKAN DAN LEMBAGA ETIKA PROFESI DI KEJAKSAAN) Maulawy, M. Widad; Aqil A., Mohammad Brilyan; Taufik H, Muhamad; Faizah, Dina Umi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i2.806

Abstract

Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang relevan yang berhubungan dengan masalah etika profesi kejaksaan. Kesimpulan dari makalah ini adalah kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang luas dalam bidang penuntutan, penyidikan, penelitian dan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan pengadilan, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara, serta pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum: A. Memberikan kepastian hukum: Jaksa memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Melindungi hak-hak masyarakat: Jaksa melindungi hak-hak korban dan saksi dalam proses peradilan pidana. C. Memberantas tindak pidana: Jaksa menuntut dan menghukum pelaku tindak pidana. D. Mencegah terjadinya tindak pidana: Jaksa melakukan pencegahan tindak pidana melalui penyuluhan dan penerangan.
PEMBAGIAN TUGAS POLRI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA Gusti Muhammad Raja Putra Perdana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i1.847

Abstract

This research discusses the division of tasks between the Indonesian National Police (Polri) and the National Narcotics Agency (BNN) in handling narcotics cases, as well as the obstacles faced by the two institutions, especially in South Kalimantan Province. Based on the analysis of Law No. 35/2009 on Narcotics, there is an imbalance of authority between Polri and BNN investigators in investigating narcotics cases, especially in certain articles. This creates confusion in the community about which agency is authorized to handle drug cases and reduces public trust in drug eradication efforts. The lack of coordination between agencies is one of the main obstacles resulting in the potential for overlapping case handling and reducing the effectiveness of drug eradication. To overcome this problem, it is recommended that authority in handling narcotics crimes be shared equally between the Police and BNN, and strengthened with more synergistic and sustainable regulations. In addition, it is suggested that BNN focus on rehabilitation and research related to narcotics content, thereby reducing the constraints of overlapping authority with the Police. BNN's focus on rehabilitation is expected to have a significant impact on efforts to prevent and cure narcotics in the community.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN Utami, Wahyu; Movitha, Fika
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i2.904

Abstract

Tujuan Penelitian: Perkawinan merupakan institusi yang dilegalkan oleh agama dan negara untuk membina dan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, namun kelalaian atau penelantaran dalam melaksanakan kewajiban dalam keluarga, baik oleh suami maupun istri berpotensi menimbulkan retaknya hubungan rumah tangga, perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan.Tujuannya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak atas kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau pendekatan yuridis empiris, yang mana penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, dengan meneliti pada kondisi permasalahan di dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data melalui studi kasus, observasi lapangan dan wawancara. Hasil pembahasan menyatakan bahwa masih banyaknya kasus hak anak khususnya hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian terjadi. Padahal berdasarkan pasal 14 dan pasal 15 ayat (2) nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka bapak tetap berkewajiban untuk memenuhi hak anaknya meskipun telah terjadi perceraian; Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Pengadilan Agama, Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Lembaga Sosial Kemasyarakatan telah melakukan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian, dengan memberikan sanksi untuk bapak yang melalaikan kewajibannya.
IMPLEMENTASI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA POLRESTA BANJARMASIN Sofyanoor , Andien; Wuriyanti, Sri
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui mekanisme pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika pada Polresta Banjarmasin serta hambatan yang dihadapi dalam rangka pemusnahan tersebut. Narkotika sebagai barang bukti dan berstatus benda sitaan setelah perkaranya diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai dengan perintah dalam putusan hakim. Pemusnahan barang bukti yang berupa narkotika dilakukan oleh penyidik. Berkenaan dengan pemusnahan barang bukti dari tindak pidana narkotika menimbulkan isu hukum dikalangan masyarakat bahwa tindakan tersebut penuh rekayasa dalam artian adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum penyidik tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap data primer yaitu data yang diperoleh ditempat objek penelitian yang didukung oleh data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa mekanisme pemusnahan benda sitaan narkotika pada Polresta Banjarmasin melalui proses pengumpulan dalam jumlah banyak terlebih dahulu baru dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah barang bukti tersebut memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian hambatan yang dihadapi dalam pemusnahan barang bukti dari tindak pidana narkotika antara lain anggaran yang terbatas dan waktu yang ditentukan sangat singkat.
IMPLEMENTASI POLICE GOES TO SCHOOL SEBAGAI STRATEGI POLANTAS DALAM MEGURANGI PENGGUNAAN TRANSPORTASI SEPEDA MOTOR SISWA DI BAWAH UMUR Nadiroh, Irma Kholifatun; Djatmiko, Andreas Andrie
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan transportasi sepeda motor oleh remaja di bawah umur 17 tahun tidak diperkenankan karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa anak-anak pelajar yang masih dibawah umur dilarang mengendarai motor. Karena dilihat dari sisi aspek kejiwaan masih memiliki sifat labil dalam mengendalikan emosionalnya. Maka dari itu polantas membuat program untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa dibawah umur. Program Police Goes To sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan peningkatan kesadaran akan aturan berlalu lintas di kalangan siswa. Dari pemaparan di atas, memotivasi saya untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Police Goes To School Sebagai Strategi Polantas Dalam Mengurangi Penggunaan Transportasi Sepeda Motor Oleh Siswa Dibawah Umur”. Agar meminimalisir angka kecelakan yang di akibatkan oleh pelajar. Metode penelitian yang digunakan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data ini menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang bisa menghambat program adalah adanya beberapa faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi faktor komunikasi menghambat mencangkup bagaimana penyampaian materi yang tidak tersampaikan secara jelas dan pelaksanaan program yang hanya dilakukan sekali pada sekolah. Faktor sumber daya yang menghambat berupa kurangnya personil dan tidak adanya anggaran khusus utuk program. Sarana dan prasarana yang terbatas belum adanya SOP yang secara spesifik menjadi pedoman dalam implementasi program.
ANALISA REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI PUSKESMAS PEMBANTU DAERAH 3T: BEBASIS PENGALAMAN Rahman, Andri Nur; Rahmiati, Rahmiati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terutama dalam konteks fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Limbah B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang dapat mencemarkan lingkungan hidup, membahayakan kesehatan, dan organisme hidup. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur pengelolaan limbah B3 di puskesmas pembantu 3T. Terdapat peraturan yang mengaturnya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Namun, kendala dalam pengelolaan limbah B3 meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman, dan infrastruktur yang kurang memadai. Rekomendasi untuk perbaikan melibatkan investasi dalam fasilitas transportasi, pengembangan pusat pengumpulan limbah, peningkatan kesadaran, peran otoritas lingkungan, dan peninjauan ulang kebijakan. Kesimpulannya, regulasi dan analisis dampak lingkungan hidup penting untuk melindungi lingkungan dan kesehatan, tetapi tantangan dalam implementasi dan upaya peningkatan perlu diatasi untuk pengelolaan limbah B3 yang lebih efektif.
IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN Sidqi, Faris Ali
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi asas keseimbangan dan asas itikad baik dalam suatu perjanjian. Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada ranah hukum perdata, khususnya hukum perikatan dan hukum perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dolakukan dengan menelusuri data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian yakni; Implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian dapat dilihat dari tiga aspek, antara lain: perbuatan para pihak yang berhubungan dengan para pihak dalam suatu perjanjian; Isi perjanjian dimana keseimbangan tidak akan tercapai jika terdapat klausula yang bersifat kaku dan daya tawar yang lemah; Pelaksanaan perjanjian yang alabila terjadi ketidakseimbangan, maka asas keseimbangan hadir sebagai suatu pertanggungjawaban umum dalam pemberlakuan norma. Sedangkan implementasi asas itikad baik dalam perjanjian dapat dilihat sejak: fase pra pembuatan perjanjian yang dilihat pada saat para pihak melakukan negosiasi dan fase pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian para pihak dalam memenuhi prestasinya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PERAWATAN KULIT RACIKAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR Khairunnisa
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i2.932

Abstract

With the rise in buying and selling of beauty peroducts perepared by business actors in the wider comemunity, the aim of this writing is to perovide an understanding of the importance of legal perotection for consumers so that they are not easily deceived by peroduct peromotions that can cause harm to users in the future. The actions of business actors who terade and disteribute concocted skin care peroducts that do not have a disteribution permit are a violation of consumer rights. Apart from not peroviding correct and honest information in marketing their peroducts, the discrepancy regarding the safety, comfort and usefulness values ​​that should be created in business activities causes consumers to suffer losses when using these peroducts. Business actors are obeliged to take responsibility by peroviding compensation for losses suffered by consumers. Consumers can claim compensation for losses on the basis of unlawful acts as a result of violations of consumer rights perotected by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Perotection.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM Darham, M. Yusran Bin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut upaya penegakan hukum pidana lingkungan dan penanggulangan pencemaran di perairan sebagai bentuk perlindungan lingkungan maritim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah: dalam menjaga kelestarian lingkungan maritime perlu keterlibatan dari berbagai institusi. Pemerintah perlu melakukan beragam upaya seperti keselamatan berlayar, penanggulangan pencemaran laut, dan yang terpenting terkait penegakan ragam kebijakan terkait kelautan beserta penegakan sanksi pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Upaya penanggulangan pencemaran dalam ruang lingkup perairan dan Pelabuhan dalam hal ini telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.

Page 6 of 10 | Total Record : 99

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023