cover
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
J-CEKI
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Articles 343 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1: Desember 2025" : 343 Documents clear
Determinasi Faktor-Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Desa Sukorukun, Kab.Pati Romadon, Ahmad Sahri; Fridatien, Ericke; Risma Nurhapsari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13659

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sukorukun, Kabupaten Pati. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak mendorong perlunya penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun yang berjumlah 1.460 orang. Dengan variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 94 responden. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup dan diolah menggunakan program SPSS versi 22. Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun, Kab. Pati. Demikian pula variabel sanksi pajak (X2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel kualitas pelayanan (X3) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai koefisien determinasi (R²) yang cukup besar dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak dan kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Positivisme Hukum sebagai Kerangka Analisis dalam Masyarakat Majemuk: Tantangan dan Peluang Mangunsong, Togi Maruhum; Hoesein, Zainal Arifin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13711

Abstract

Penelitian ini menganalisis potensi positivisme hukum sebagai kerangka analisis dalam masyarakat majemuk Indonesia, serta tantangan dan peluang yang menyertainya. Keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penerapan hukum. Positivisme hukum, yang menekankan pemisahan hukum dari moral serta kejelasan sumber hukum, menawarkan kerangka yang dapat memperkuat kepastian dan objektivitas. Namun, penerapannya sering berhadapan dengan realitas normatif yang berlapis, seperti norma adat dan agama yang masih kuat serta perbedaan persepsi mengenai otoritas hukum yang sah bagi berbagai kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk mengintegrasikan pandangan pakar hukum Indonesia dan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa positivisme hukum dapat berfungsi sebagai alat baca terhadap keragaman normatif, sekaligus mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang bagi penegakan hukum. Kesimpulannya, positivisme hukum relevan digunakan sebagai kerangka analitis dalam masyarakat majemuk, tetapi membutuhkan adaptasi kontekstual dan sensitivitas sosial agar mampu mendukung sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.
Membangun Hukum Perdata Responsif: Kritik atas Ketergantungan Indonesia pada KUHPerdata Kolonial Hermawan, Didy; Hoesein, Zainal Arifin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13760

Abstract

Studi ini mengkaji kritik terhadap ketergantungan Indonesia pada KUHPerdata kolonial yang dinilai tidak lagi relevan dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Sebagai hukum warisan abad ke-19, KUHPerdata tidak mampu merespons isu kontemporer seperti perlindungan data pribadi, perkembangan e-commerce, fintech, dan mekanisme penyelesaian sengketa modern. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan mendasar KUHPerdata kolonial, menelaah dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan, serta merumuskan rekomendasi reformasi hukum perdata yang lebih adaptif dan responsif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa revisi komprehensif terhadap KUHPerdata sangat mendesak untuk mewujudkan sistem hukum perdata yang modern, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, pembentukan regulasi khusus terkait data pribadi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, serta peningkatan kapasitas penegak hukum sebagai bagian dari agenda besar reformasi hukum perdata nasional.
Peran Insinyur dalam Proses Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Lingkung di Kabupaten Pasaman Barat) Saputra, Mariandi; Arifin, Ari Syaiful Rahman
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13761

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran insinyur dalam pengendalian mutu pekerjaan konstruksi pada pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan utama pada tahap awal proyek adalah inkonsistensi mutu beton akibat penggunaan metode pencampuran manual (site mix) yang tidak memenuhi standar SNI dan ACI, terutama terkait waktu pengadukan yang terlalu singkat, putaran molen yang tidak terkalibrasi, urutan pencampuran yang keliru, serta kurangnya perawatan peralatan sehingga memengaruhi homogenitas campuran. Seiring meningkatnya tuntutan kualitas, proyek kemudian beralih menggunakan beton ready mix untuk memastikan mutu yang lebih stabil dan konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen teknis, observasi lapangan, dan pengujian mutu beton, termasuk slump test, pengambilan sampel kubus, dan core drill. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran insinyur sangat krusial dalam memastikan pelaksanaan konstruksi sesuai standar teknis, mulai dari persiapan, pengawasan metode kerja, hingga verifikasi mutu melalui uji laboratorium. Penerapan strategi pengendalian mutu oleh insinyur terbukti efektif dalam menjaga kualitas konstruksi, meningkatkan keselamatan kerja, dan mendukung pencapaian umur rencana perkerasan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi teknis untuk peningkatan mutu pada proyek konstruksi selanjutnya.
Komunikasi Persuasif Corporate Social Responsibility Ecobali Recycling dalam Mendorong Perilaku Pro-Lingkungan Masyarakat Widyastuti, Hari Sukma; Putra, I Gusti Agung Ananda; Subanda, I Nyoman; Pratiwi, Nuning Indah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13812

Abstract

Permasalahan sampah di Bali yang mencapai 1,1 juta ton per tahun menegaskan pentingnya penguatan edukasi dan komunikasi keberlanjutan. EcoBali Recycling menjadi salah satu pihak yang aktif menjalankan program Corporate Social Responsibility melalui kampanye edukatif, kegiatan komunitas, dan komunikasi digital yang dirancang untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana masyarakat memaknai pesan komunikasi persuasif CSR EcoBali Recycling menggunakan pendekatan Elaboration Likelihood Model dengan menelusuri operasi jalur sentral dan jalur periferal. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian mengidentifikasikan bahwa jalur sentral muncul ketika audiens memproses pesan berdasarkan data faktual, argumentasi logis, relevansi isu, serta pengalaman langsung dalam kegiatan edukasi. Pada saat yang sama, jalur periferal bekerja melalui visual yang menarik, gaya komunikasi santai, emosi positif, dan kredibilitas komunikator. Kedua jalur ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan mendorong munculnya perilaku pro-lingkungan seperti memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan terlibat dalam kegiatan edukasi lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi CSR sangat dipengaruhi kemampuan perusahaan menghadirkan pesan yang informatif sekaligus persuasif sehingga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Fiduciary Duties of Directors in the Management of State-Owned Enterprises : Case Study of PT Timah Tbk Rohatta, Helly; Sodikin, Sodikin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13815

Abstract

Law Number 16 of 2025 introduces a new governance framework for State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia by strengthening the Business Judgment Rule (BJR) doctrine and establishing BPI Danantara as a state-owned legal entity with significant authority over national investments. This study aims to construct the concepts of fiduciary duty and the Business Judgment Rule within the context of Law No. 16 of 2025, focusing on how these regulations can prevent the abuse of authority, as seen in the case of PT Timah. The research method employed is descriptive-analytical, which serves to outline the development of regulations and their implications for improving SOE governance practices within the Indonesian legal system. The findings indicate that Law No. 16 of 2025 establishes a new governance paradigm for State-Owned Enterprises, mainly through the codification of the Business Judgment Rule (BJR) and the creation of BPI Danantara as a state investment superholding with strategic authority. Additionally, this law provides legal protection for decision-makers, provided their actions are conducted in good faith, with prudence, free from conflicts of interest, and in the best interests of the company. Nevertheless, this research highlights that the expansion of legal immunity should be strictly interpreted within the context of fiduciary duty, as SOEs manage public assets and are not solely focused on profit generation.
Implementasi Polisi Masyarakat (Polmas) sebagai Instrumen Hukum dalam Penguatan Kohesi Sosial di Masyarakat Muchtarom, Achmad; Hoesein, Zainal Arifin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13826

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Polisi Masyarakat (Polmas) sebagai instrumen hukum untuk memperkuat kohesi sosial. Kompleksitas kejahatan mendorong Polri bertransformasi dari pendekatan represif menuju model preventif dan partisipatif. Polmas, yang merupakan adaptasi Community Policing berbasis nilai sosial-budaya Indonesia, memposisikan masyarakat sebagai mitra sejajar melalui prinsip partisipasi, kesetaraan, dan transparansi. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui statute approach dan analisis bahan hukum primer-sekunder, penelitian ini menilai efektivitas Polmas dalam membangun hubungan harmonis antara polisi dan warga. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Polmas melalui FKPM dan peran Bhabinkamtibmas meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penyelesaian konflik, serta pemeliharaan ketertiban umum. Polmas berfungsi tidak hanya sebagai strategi keamanan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendorong keadilan restoratif, gotong royong, dan solidaritas sosial. Secara keseluruhan, Polmas memperkuat legitimasi Polri dan mendukung terciptanya sistem keamanan yang inklusif dan berkeadilan.
Tantangan Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa di Era Digital di SD Gmim Papakelan Sumilat, Juliana Margareta; Toding, Inriani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi guru di SD GMIM Papakelan dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa di era digital. Latar belakang penelitian ini adalah menurunnya motivasi belajar siswa yang lebih tertarik pada hiburan digital seperti gadget, media sosial (TikTok), dan permainan daring. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap guru kelas IV, V, dan VI kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tantangan utama guru adalah mengatasi distraksi digital yang membuat siswa cepat bosan dan sulit fokus, oleh kesenjangan fasilitas dan kurangnya pendampingan orang tua, penelitian ini menegaskan bahwa guru, dalam perspektif progresivisme, harus berinovasi sebagai fasilitator yang menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa (student-centered) dan menanamkan nilai disiplin, dengan salah satu solusi yang direkomendasikan adalah project-based learning.
Tinjauan Ontologis dan Epistemologis terhadap Fenomena Siswa yang Sering Datang Terlambat ke Sekolah Rorimpandey, Widdy H. F; Pinu, Jesita Evani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13830

Abstract

Fenomena siswa yang sering datang terlambat ke sekolah merupakan salah satu permasalahan klasik dalam dunia pendidikan yang berkaitan erat dengan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran belajar. Kajian ini berupaya menelaah persoalan tersebut dari perspektif filsafat pendidikan, khususnya melalui pendekatan ontologis dan epistemologis. Secara ontologis, fenomena keterlambatan dipahami sebagai realitas eksistensial siswa dalam konteks hubungan antara individu, lingkungan, dan sistem pendidikan. Sementara itu, secara epistemologis, artikel ini membahas bagaimana pengetahuan tentang penyebab dan solusi keterlambatan dapat diperoleh, divalidasi, dan digunakan oleh pendidik untuk membentuk karakter disiplin siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan bukan sekadar tindakan individual yang bersifat kebiasaan, melainkan manifestasi dari struktur kesadaran, nilai, dan konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap hakikat keberadaan (ontologi) dan cara mengetahui (epistemologi) sangat penting dalam membangun pendekatan pendidikan yang lebih reflektif dan transformative.
Penindakan Hukum Terhadap Politik Uang pada Pemilu di Indonesia Tidak Menimbulkan Efek Jera Fauzan, Anis; Kaharuddin, Kaharuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13831

Abstract

Politik uang (money politics) merupakan perbuatan yang mempunyai daya rusak cukup tinggi terhadap integritas Pemilihan Umum (Pemilu) dan kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penindakan hukum terhadap praktik ini secara empiris dinilai gagal menciptakan efek jera (deterrent effect) yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penindakan hukum politik uang, terutama yang berkaitan dengan substansi, struktur, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi rumusan delik yang multitafsir, kesulitan pembuktian di lapangan, kelemahan koordinasi antar lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta tingginya toleransi sosial dan pragmatisme politik di tingkat pemilih. Implikasi dari tidak adanya efek jera ini adalah terus berlanjutnya praktik klientelisme, korupsi elektoral, dan delegitimasi institusi demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi regulasi untuk memperjelas dan memperberat sanksi, penguatan independensi dan kapasitas Gakkumdu, serta revitalisasi pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat..