cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6287831398687
Journal Mail Official
peshum.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
PESHUM
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28288017     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora menerbitkan artikel bidang: (1) Pendidikan: Pendidikan dan Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Pendidikan Inklusi, Kurikulum Pendidikan. (2) Sosial: Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Sosial, Budaya, Antropologi. (3) Humaniora: Sastra, Sejarah, Bahasa, Seni, Filsafat, Agama, Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora terbit setiap 6 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 233 Documents
 20   21   22   23   24 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2: Februari 2025" : 233 Documents clear
Kepastian Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Demokratis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Dewa Ramadhan; Tahegga Primananda Alfath
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8251

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pesta demokrasi dan menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Penentuan ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan komponen krusial dalam sistem pemilu yang dirancang untuk mendukung stabilitas politik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun, penerapan ambang batas ini sering memicu hal terkait dengan kepastian hukum serta konsistensinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini membahas terkait dengan bentuk kepastian hukum dalam ambang batas pencalonan kepala daerah yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk kepastian hukum ambang batas pencalonan kepala daerah yang demokratis yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa makna dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI 1945 bersifat open legal policy dan bentuk kepastian hukum ambang batas pencalonan kepala daerah yaitu dengan ditiadakannya ambang batas (threshold).
Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional Monasari, Septiani; Edrisy, Ibrahim Fikma
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8252

Abstract

Land rights for indigenous communities are an integral part of human rights guaranteed by national law. However, in practice, the recognition and legal protection of indigenous land rights still face various challenges, including agrarian conflicts, inconsistencies between customary and national laws, and weak policy implementation. This study aims to analyze the legal protection of indigenous land rights within the national legal framework, identify obstacles to its implementation, and propose solutions to strengthen such protection. This research employs a normative-juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that although various regulations, such as Article 18B(2) of the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law, and Constitutional Court decisions, provide a legal foundation for recognizing indigenous land rights, their implementation remains weak. The main challenges include the dualism of customary and national legal systems, overlapping land concessions, and limited access to justice for indigenous communities. To enhance legal protection for indigenous land rights, agrarian policy reforms that favor indigenous communities, increased participation in land management, and stronger collaboration between the government, civil society, and legal institutions are necessary. With these concrete measures, the legal protection of indigenous land rights can be more effectively upheld within the national legal system.
Optimalisasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Pendekatan Humanis dalam Hukum Pidana Alipio, M. Yosep; Haryadi, Slamet
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8253

Abstract

The Indonesian criminal justice system is still dominated by a retributive approach that focuses on punishment, even in handling minor crimes. This has led to overcrowded correctional facilities and a lack of effectiveness in achieving restorative justice. Restorative Justice (RJ) emerges as an alternative solution that prioritizes victim recovery, offender accountability, and community involvement in resolving cases. This study aims to analyze the implementation of RJ in resolving minor crimes, identify challenges in its application, and propose optimization strategies to enhance its effectiveness within Indonesia’s criminal justice system. Using a normative research method with a qualitative approach, this study examines existing legal regulations supporting RJ and explores case studies of its implementation in several regions. The findings indicate that RJ in minor crimes has been accommodated in several legal policies, such as Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021. However, obstacles remain, including limited understanding among law enforcement officials, a lack of public awareness, and the absence of comprehensive regulatory harmonization. Therefore, optimizing RJ requires strengthening legal policies, enhancing the capacity of law enforcement agencies, and increasing community participation in resolving disputes outside the formal judicial system. Effective RJ implementation is expected to create justice that focuses on restoration, reduce the burden on the criminal justice system, and ensure that law enforcement operates in a more humanistic and fair manner.
Urgensi Asas Kenusantaraan dalam Materi Muatan Peraturan Tentang Energi Baru Terbarukan Nabila Sandy Sinta; Tahegga Primananda Alfath
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8260

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), namun pemanfaatannya masih tertinggal dibandingkan energi fosil. Ketergantungan terhadap energi fosil menimbulkan tantangan lingkungan dan ketahanan energi nasional. Dalam konteks ini, asas kenusantaraan menjadi penting dalam perumusan kebijakan energi, guna memastikan pemerataan akses dan optimalisasi sumber daya lokal di berbagai wilayah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis relevansi asas kenusantaraan dalam materi muatan peraturan tentang Energi Baru Terbarukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kenusantaraan tidak disebutkan secara eksplisit dalam beberapa regulasi terkait energi, substansinya tercermin dalam kebijakan pemerataan pembangunan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Integrasi asas kenusantaraan dalam regulasi EBT sangat diperlukan untuk mempercepat transisi energi yang berkelanjutan, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Paten Domestik Terhadap Pemegang Hak Paten Asing Yang Sejenis Aissha Amanda As Zahra; Rusdianto Sesung; Febrian Rizki Pratama
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8261

Abstract

Pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam mempertahankan kekayaan intelektual suatu negara dan mendorong investasi asing. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 di Indonesia mempengaruhi pengakuan internasional terhadap paten yang terdaftar, serta tantangan yang dihadapi pemegang hak paten domestik dalam memahami perlindungan hak mereka di negara lain. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perlindungan bagi pemegang hak paten yang memiliki hak paten serupa di luar negeri dengan menyelaraskan ketentuan TRIPs untuk meningkatkan perlindungan hak paten domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti PCT memberikan dampak signifikan dalam memperluas perlindungan hak paten di pasar internasional, serta efisiensi proses pendaftaran yang menghemat waktu dan biaya bagi pemohon. Selain itu, meskipun Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 telah mencakup aspek penting seperti durasi perlindungan selama 20 tahun, masih diperlukan perhatian lebih terhadap implementasi ketentuan TRIPs. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum agar sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh TRIPs.
Prunalisme Hukum dan Kebijakan Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini Oktavia, Henny Nanda; Miftakhul Huda
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8267

Abstract

Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah sembilan belas tahun, di mana pasangan yang terlibat belum dewasa dan belum memahami tujuan dari pernikahan. Banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh keputusan sebagian orang tua. Perkawinan anak di bawah umur sering terjadi akibat perjodohan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama pada anak perempuan. Salah satu alasan utamanya adalah faktor ekonomi, di mana orang tua yang tidak mampu menikahkan anak gadisnya dengan pria kaya. Dampak pernikahan dini, khususnya bagi anak perempuan, terus mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka. Anak perempuan di bawah umur yang belum matang secara reproduksi belum siap untuk berhubungan seksual atau hamil. Selain itu, pemerintah belum memberikan sanksi tegas bagi pelaku pernikahan di bawah umur. Untuk mengurangi kasus-kasus ini dan melindungi anak-anak, pemerintah telah memperbarui batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sembilan belas tahun.
Akibat Hukum Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Pada Pelanggan Yang Berada Di Luar Wilayah Cakupan Ananda Putri, Adhelia; Alfath, Tahegga Primananda
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8270

Abstract

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus pada pelayanan publik dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Namun, ketika Perumda melayani pelanggan di luar wilayah cakupannya, muncul masalah terkait tanggung jawab hukum dan potensi konflik antar daerah. Penelitian menganalisis tanggung jawab hukum Perumda dalam konteks pelayanan kepada pelanggan di luar wilayah cakupan serta upaya hukum yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan pertama, Perumda memiliki tanggung jawab untuk penyediaan layanan publik yang berkualitas, pegelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya, serta tangung jawab hukum bagi Perumda untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Kedua, upaya hukum Perumda yang memiliki pelanggan di luar wilayah cakupan melalui perlindungan hukum preventeif dan represif, menjadi upaya hukum yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan hak-hak konsumen. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah seyogyanya menyusun Peraturan Daerah dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI) agar mengetahui kebutuhan terkait dengan perluasan cakupan, dan adanya tranparansi keuangan agar kemudian Perumda bisa efektif dan efisien.
Batasan Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG) Achsia, El Aisna Putri; Wulan, Evi Retno
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8271

Abstract

This legal study examines the limits of legal protection for environmental activists in the context of hate speech offenses committed on social media, using Decision number 374/Pid.Sus/2024 / PN.SMG as a case study. This study examines the consistency of the judge's consideration in the decision with Article 66 of law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and management (PPLH), which regulates the protection of environmental activists. The findings of the study indicate that, although the ruling excludes environmental activists, there are ambiguities in the implementation of Article 66 of the PPLH law, especially in terms of definitions and requirements for environmental activists, as well as the limits of legal protection provided. This study recommends broader regulation under Article 66 of the PPLH law to provide legal clarity and more complete protection for environmental activists while preventing potential abuse of the law. In addition, the study underscores the need for a balance between freedom of expression and protection against hate speech in the context of environmental advocacy.
Strategi Meningkatkan Service Quality melalui Omnichannel Experience di IKEA Ciputra World Surabaya Meisaroh, Firda
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8278

Abstract

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi meningkatkan kualitas layanan (service quality) melalui pengalaman omnichannel (omnichannel experience) dengan studi kasus di IKEA Ciputra World Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, meliputi observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKEA berhasil meningkatkan service quality melalui integrasi saluran online (website, aplikasi mobile) dan offline (toko fisik) yang terpadu. Penggunaan teknologi seperti augmented reality (AR) dalam aplikasi IKEA Place dan sistem inventaris real-time memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan pengalaman belanja yang konsisten dan personalisasi layanan. Selain itu, layanan pengiriman dan pemasangan yang terintegrasi juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas integrasi sistem dan kebutuhan akan sumber daya yang besar. Implikasi dari penelitian ini adalah rekomendasi strategis bagi pelaku bisnis retail untuk mengoptimalkan omnichannel experience guna meningkatkan service quality dan daya saing di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori manajemen pemasaran dan praktik bisnis, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Keywords: Service Quality, Omnichannel Experience, IKEA, Retail, Teknologi Digital
Analisis Problematika Pembelajaran Bahasa dan Sastra di Era Digital Yulianto, Agus; Redhitya Wempi Ansori
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8284

Abstract

Revolusi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk pembelajaran bahasa dan sastra. Hadirnya teknologi seperti internet, aplikasi pembelajaran, dan media digital memberikan guru dan siswa memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya pembelajaran. dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra, perkembangan teknologi ini memunculkan multimodalitas dalam pembelajaran maupun dalam apresiasi karya sastra. Media pembelajaran digital yang mengkolaborasikan audio dan video/visual memang lebih efektif dalam kegiatan pembelajaran dan mengapresiasi karya sastra, namun menimbulkan sebuah kekwatiran dalam bidang kesehatan dan kecanduan teknologi serta keaktifan siswa untuk mengidentifikasi problematika pembelajaran bahasa dan sastra di era digital. Hasil identifikasi tersebut diharapkan meminimalisir permasalahan dalam pembelajaran bahasa dan sastra serta meminimalisir ketidaktahuan dalam dunia digital baik untuk proses pembelajaran maupun apresiasi karya sastra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian adalah studi pustaka (library research). Pengumpulan data menggunakan sumber akademik ilmiah. Hasil penelitian ditemukan bahwa problematika pembelajaran bahasa dan sastra di era digital adalah Transformasi Paradigma, Problematika Pedagogis dan Infrastruktur, Dampak Sosio-kultural, Pembelajaran Bahasa dan Sastra di Era Digital.

Page 23 of 24 | Total Record : 233

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue