cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhyatul Fikriya
Contact Email
fikriyamakhyatul@abidan.org
Phone
+6282172068636
Journal Mail Official
themis@abidan.org
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi bin Dahlan Perumahan Mutiara Cadika Blok A5 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Yayasan Almahmudi Bin Dahlan
ISSN : -     EISSN : 30325730     DOI : 10.70437/themis
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Themis: Jurnal Ilmu Hukum ISSN : 3032-5730 (media online) aims to develop legal science with a focus on providing original writings, legal reviews, and responses to articles published in the journal, both from established and emerging academics and practitioners. Themis: Jurnal Ilmu Hukum Studies is published twice a year in June and December. The journal publishes articles on the doctrine and scholarship of civil, criminal and constitutional law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2025)" : 9 Documents clear
Perlindungan Hak Bagi Pekerja yang di PHK Oleh Perusahaan Fadillah, Mochammad Tegar; Fatriani, Fenny
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.905

Abstract

PHK yang dilakukan tanpa memperhatikan perspektif pekerja secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental. Mengamati peristiwa sosial, jelas bahwa mendapatkan pekerjaan tidak semudah yang terlihat bagi banyak pekerja. Persaingan yang semakin ketat, tenaga kerja yang terus berkembang, dan kondisi yang tidak stabil di lingkungan korporat telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pemecatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder yang mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian meliputi perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum serta literatur terkait. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur dalam berbagai peraturan hukum, seperti Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, yang memperbolehkan PHK dengan alasan kerugian perusahaan, namun tidak boleh dilakukan sembarangan. PHK hanya dapat dilakukan jika perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang sah. Selain itu, perlindungan bagi pekerja diatur dalam Pasal 153 UU Ketenagakerjaan, yang melarang pemutusan hubungan kerja atas dasar tertentu, memastikan tindakan pengusaha tidak sewenang-wenang. PHK harus diakui oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan pekerja berhak atas kompensasi seperti pesangon, penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang pengganti (UPH) yang dihitung berdasarkan masa kerja dan alasan PHK.
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pemerkosaan Atas Anak Yulfarikaini, Yulfarikaini; Yunus, Ahmad; Heriyanto, Heriyanto
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1033

Abstract

Pemerkosaan adalah perbuatan laki-laki terhadap Perempuan dengan cara melanggar menurut moral dan hukum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang pendidik kepaa santrinya. Focus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku pemerkosaan pada anak yang diputuskan di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Putusan 86/Pid.Sus/PT Bdg yang sebelumnya dalam putusan negeri bandung jaksa menuntut hukuman mati, tetapi hakim memutus dengan hukuman penjara seumur hidup dan pembebanan restitusi paa negara. Oleh karena itu, jaksa melakukan banding pada pengadilan tinggi bandung untuk memidana mati dan hakimpun mengabulkan permohonan tersebut. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah apakah tuntutan jaksa telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penulis menilai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. dan putusan hakim Tingkat pertama tentang pembebanan restitusi pada negara akan mengakibatkan memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada terdakwa dan kerugian pada negara. Selain itu, perbedaan putusan pada hakim Tingkat pertama dan Tingkat banding menimbulkan pertanyaan pada Masyarakat apakah salah satu dari hakim tersebut ada yang memihak maupun sebaliknya pada terdakwa.
Dilema Delik Aduan Pelanggaran Hak Cipta Film di Indonesia: Analisis Teori Efek Jera dalam Konteks Pembajakan Digital Desideria, Cecilia Jeihan
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1201

Abstract

Meskipun hak cipta melindungi film sebagai karya sinematografi, praktik pembajakan film di Indonesia masih berkembang dengan pesat. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pembajakan film. Hal ini tercermin dalam perubahan mekanisme delik umum menjadi delik aduan dalam pelanggaran hak cipta yang menimbulkan berbagai polemik, terutama karena perubahan ini membatasi inisiatif penegakan hukum hanya setelah adanya pengaduan sehingga menghambat respons cepat dan tegas terhadap pelanggaran. Berdasarkan teori efek jera (deterrence effect), penerapan delik aduan dinilai tidak relevan karena tidak memberikan efek jera yang seharusnya didasarkan pada kepastian dan kecepatan pemberian sanksi dalam kasus pembajakan film. Polemik ini semakin menguat karena delik aduan justru memberikan celah bagi pelanggaran berulang akibat rendahnya risiko penindakan hukum. Berdasarkan kajian normatif yang telah dilakukan, penegakan hukum terhadap pembajakan film akan lebih efektif apabila aparat tidak harus menunggu adanya pengaduan untuk dapat bertindak terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, penerapan delik umum tidak hanya penting untuk memberikan efek jera, tetapi juga sepatutnya menjadi arah kebijakan hukum pidana yang mendukung efektivitas dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan hak cipta, terutama penanggulangan pembajakan film.
Urgensi Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam Perlindungan Karya Realitas Visual di Era Metaverse: Studi Analisis Normatif Rachman, Acep Akmal Saeful; Fatahillah, Ikhwan Aulia
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual karya realitas atau Virtual Reality di era metaverse guna menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Transformasi digital yang cepat telah memunculkan bentuk-bentuk karya intelektual baru yang tidak lagi bersifat fisik, termasuk dalam bentuk Virtual Reality. Kehadiran Metaverse sebagai dunia virtual berbasis teknologi 3D, blockchain, dan augmented reality semakin memperluas cakupan aktivitas kreatif dan ekonomi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Kekosongan norma hukum serta keterbatasan instrumen pengakuan atas kepemilikan karya di ruang virtual menjadi tantangan utama karena tidak terciptanya kepastian hukum bagi pelaku kreatif, sehingga para pelaku kreatif akan terhambat atau kehilagan kendali atas karya mereka dan negara akan kehilangan kesempatan dalam ranah persaingan ekonomi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi dan interpretasi hukum yang progresif untuk menjamin perlindungan hak pencipta dalam ruang digital yang terus berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan dan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam perlindungan karya realitas atau virtual reality di era transformasi digital
Analisis Yuridis Pengaturan Pajak Karbon dalam Hukum Pajak Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Lingkungan Solahudin, Cep Anang Wahyu
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1283

Abstract

Perubahan iklim global mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi tonggak awal pengenalan pajak karbon dalam sistem hukum nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pajak karbon dalam UU HPP, sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan lingkungan, serta apa saja urgensi dan tantangan yuridis dalam implementasinya sebagai instrumen fiskal untuk pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pajak karbon dalam UU HPP masih bersifat umum dan belum didukung oleh peraturan pelaksana yang rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, belum tampak mekanisme pengalokasian dana yang menjamin keadilan distribusi bagi masyarakat terdampak maupun insentif bagi industri ramah lingkungan. Urgensi pengaturan lebih lanjut didorong oleh komitmen internasional Indonesia terhadap pengendalian emisi, namun dihadapkan pada tantangan teknis dan kelembagaan. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa pajak karbon memiliki potensi besar sebagai instrumen fiskal berkelanjutan, namun memerlukan regulasi yang lebih jelas, terukur, dan berbasis keadilan ekologis. Diperlukan sinkronisasi antar sektor serta perangkat hukum pelaksana yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan lingkungan secara konkret.
Dinamika Penerapan Hukum dalam Melindungi Kebebasan Berkesenian Perspektif Hak Asasi Manusia Amanda, Reiga; Fatihatul, Ifat; Nastiar, Aditya Rifqi; Puannandini, Dewi Asri
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1296

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari hak asasi manusia dan dijamin dalam konstitusi Indonesia. Salah satu bentuk dari kebebasan tersebut adalah kebebasan berkesenian, yang seharusnya mendapat perlindungan hukum secara memadai. Namun, dalam praktiknya, seniman di Indonesia masih sering mengalami pembatasan dan represi, baik oleh aparat negara maupun tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan hukum dalam melindungi kebebasan berkesenian di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif terhadap regulasi serta studi kasus band Sukatani yang mengalami intimidasi karena karya seninya. Sumber data utama yang digunakan adalah naskah undang-undang resmi, peraturan pemerintah, serta berbagai dokumen hukum dan kebijakan yang lain. Penelitian ini menggabungkan metode studi dokumen dengan analisis isi, memungkinkan peneliti untuk menemukan tema-tema utama dalam peraturan hukum terkait kebebasan berekspresi dan pelarangan kebebasan berekpresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berkesenian dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti regulasi yang multitafsir, rendahnya literasi HAM pada aparat, serta minimnya mekanisme perlindungan hukum khusus. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat sejumlah faktor penghambat dalam penerapan hukum untuk melindungi kebebasan berkesenian, di antaranya adalah lemahnya regulasi yang bersifat protektif, rendahnya pemahaman aparat terhadap prinsip hak asasi manusia, minimnya mekanisme penyelesaian hukum yang efektif, dan masih kuatnya budaya sensor serta tekanan sosial terhadap ekspresi seni yang dianggap menyimpang. Selain itu, literasi hukum di kalangan seniman juga masih rendah, sehingga mereka sering kali tidak mengetahui hak-hak konstitusional yang dimiliki atau takut untuk menyuarakan kritik secara terbuka. Studi ini menyarankan perlunya reformasi hukum dan peningkatan edukasi publik agar kebebasan berekspresi dalam berkesenian benar-benar terlindungi dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia Sudewo, Ari; Indrajaya, C. Suryaarga; Kurniawati, Euis; Lukmanta, Hendi Fuky; Hassanah, Nurul; Permana, Yedi Widya; RAS, Hernawati; Durahman, Dani
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1389

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi progresif dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun telah didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya dukungan masyarakat. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis untuk menyoroti pentingnya dukungan kebijakan, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih humanis dan berkeadilan. Restorative justice diyakini dapat menekan tingkat residivisme dan memberi peluang lebih besar bagi rehabilitasi anak, sehingga mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Dinamika Politik dan Hukum dalam Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia Ramdhany, Deny M.; Budiono, Budiono; Junaedi, Dedi; Ariyanti , Jeny Mellysa; Wiradirja, Imas Rosidawati; Haspada, Deny
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1402

Abstract

Penelitian ini menelaah bagaimana dinamika politik melalui perubahan konfigurasi kekuasaan, desain kelembagaan, dan proses legislasi mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana opini publik dan kepentingan politik membentuk prioritas, tempo, dan arah penanganan perkara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus; analisis bersifat kualitatif-interpretatif dengan triangulasi sumber regulasi, putusan, dan publikasi ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa politik berdampak pada struktur (independensi, pengawasan, koordinasi), substansi (kejernihan rumusan, ruang diskresi), dan budaya hukum (patronase, praktik diskresi), yang memunculkan pola selective enforcement, under/over-enforcement, dan kegagalan koordinasi. Opini public dimediasi media arus utama dan media social dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi juga memicu populisme penal dan lawfare ketika tidak dibatasi pagar prosedural yang memadai. Kebaruan artikel ini terletak pada kerangka integratif structure–substance–legal culture yang dioperasionalkan untuk menjembatani indikator makro (indeks rule of law, kebebasan sipil) dengan studi kasus mikro, sehingga menghasilkan rekomendasi operasional. Rekomendasi utama mencakup publikasi pedoman diskresi penuntutan, open data perkara, protokol komunikasi peradilan, harmonisasi kewenangan antarlembaga, dan program integritas berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis atas Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 Sutrisno, Hafiz; Pernando, Angga
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1505

Abstract

Program Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja angkatan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 menjadi dasar hukum pelaksanaan program ini, mengatur prosedur pendaftaran, verifikasi, serta hak dan kewajiban peserta. Penelitian ini bertujuan meninjau pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Kampar dari perspektif yuridis, menilai kesesuaian praktik dengan peraturan, dan mengidentifikasi kendala hukum yang muncul. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan yuridis sosiologis, melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen administrasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program secara umum sesuai PP 36/2020, namun terdapat kendala seperti akses informasi terbatas, keterlambatan verifikasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan sosialisasi, pendampingan peserta, koordinasi antarinstansi, dan penguatan pengawasan agar program berjalan efektif, adil, dan sesuai hukum. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki implementasi Program Kartu Prakerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)