cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Haris Munandar
Contact Email
harismunandar@gmail.com
Phone
+6221-52921242
Journal Mail Official
legislasi@yahoo.com
Editorial Address
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Jakarta - Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legislasi Indonesia
Published by Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI
ISSN : 02161338     EISSN : 25795562     DOI : https://doi.org/10.54629/jli.v17i4
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia (Volume 1) diterbitkan Tahun 2004 berbentuk Media Cetak. Bulan April 2017 Jurnal Legislasi Indonesia mendapatkan ISSN Elektronik dari LIPI (ISSN : 2579-5562/ONLINE) dan mulai bulan Januari Tahun 2018 Jurnal Legislasi Indonesia dipublikasikan melalui elektronik.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 560 Documents
 39   40   41   42   43 
Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan Pardosi, Rodes Ober Adi Guna
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i2.1015

Abstract

Policies in the scope of local authorities are a problem withinside the implementation of local autonomy. Emphasis at the synergy among the valuable and local governments is wanted with a view to expand rules which are still in concord with the rules completed through the central authorities. The idea of coverage is described as a based and systematic system. Policies in local government result in public offerings that offer great advantages for the prosperity of the people. In policy formula, the central and local governments have their respective roles. The feature of the central government as a facilitator, coordinating characteristic and carrying out the function of empowerment in relation to coverage system in the regions. The position of local governments as implementing activities in formulating a coverage have to be primarily based totally at the regulations of powerful and efficient policy formula. Communication among local governments and the central authorities is a shape of synergy this is needed nowadays so as to overcome various local coverage troubles that occur. Synergy goals in order that the rules taken do now no longer overlap every other, over-authorize and nevertheless take note of the general public interests in societ.Keywords: Policy Formulation, Central and Regional Relations, Policy Synergy AbstrakKebijakan dalam lingkup pemerintahan daerah menjadi perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penekanan terkait sinergitas pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam rangka membangun kebijakan yang tetap memiliki harmonisasi dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Konsep kebijakan dimaknai sebagai suatu sistem yang terstruktur dan sistematis. Kebijakan dalam pemerintahan daerah bermuara pada pelayanan publik yang memberikan manfaat yang besar demi kemakmuran rakyat. Dalam perumusan kebijakan, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran masing-masing. Fungsi pemerintah pusat sebagai fasilitator, fungsi kordinasi dan menjalaakan fungsi pemberdayaan dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan di daerah. Peran pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan dalam merumusakan suatu kebijakan seyogianya berdasarkan kaidah perumusan kebijakan yang efektif dan efisien. Komunikasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan bentuk sinergitas yang diperlukan dewasa ini demi mengatasi berbagai permasalahan kebijakan daerah yang terjadi. Sinergitas bertujuan agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak saling tumpah tindih, over kewenangan serta tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan umum dalam masyarakat.  
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS DALAM PROSES PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Wiguna, Made Oka Cahyadi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i4.122

Abstract

Hak Tanggungan diharapkan mampu menjadi lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT, dimana pemberi Hak Tanggungan sendiri menghadap langsung kehadapan PPAT atau dapat juga dengan menggunakan SKMHT yang dibuat oleh notaris atau PPAT sebagai dasar pembuatan APHT. Dengan adanya ketentuan tersebut, pada dasarnya tersirat ketentuan bahwa SKMHT wajib dibuat dengan menggunakan akta otentik. Apabila SKMHT tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan UUHT secara substansi, maka konsekuensi hukumnya adalah SKMHT tersebut batal demi hukum dan PPAT dilarang membuatkan APHT. Lebih lanjut, apabila SKMHT yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUJN maka konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Jika hal tersebut terjadi, sesungguhnya APHT yang dibuat oleh PPAT dengan dasar SKMHT tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut dikarenakan, SKMHT yang dijadikan dasar pembuatan APHT  melanggar ketentuan yang tersirat dalam UUHT yaitu dibuat dengan Akta Otentik, sehingga akibatnya asas publisitas Hak Tanggungan tidak terpenuhi.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA Ramdhan, Mochamad Isnaeni
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v6i2.325

Abstract

The awareness towards Environment and Social Responsibiltyexist and is a necessity for Indonesia, because ideologically,based upon Pancasila, Indonesian people has acquired theharmonization among live components of the universe, amongthe human environment and natural environment, among thehuman relationship as an individual and as a member of socialcommunity. That awareness has to be regulated systematicallyso that Environment and Social Responsibilty can beimplemented by and for whole Indonesian people.
Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif Sumodiningrat, Aprilian; Helmi, Azuan; Rifat, Tb
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i3.879

Abstract

Permasalahan obesitas regulasi, merupakan permasalahan kompleks dalam kondisi perundang-undangan di Indonesia, yang tidak hanya dapat mengganggu iklim investasi, namun berimbas pula pada efektivitas regulasi, serta ketidak sinkronan hingga tumpang tindih aturan di dalamnya. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih, saling bertentangan satu sama lainnya dalam relasi hirarki vertikal maupun horizontal, hingga rendahnya kualitas regulasi yang ada, merupakan permasalahan yang masih belum menemukan titik penyelesaian. Gagasan pembentukan badan regulasi nasional diharapkan dapat mampu menjawab tantangan penataan regulasi tersebut. Dari beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini setidaknya memiliki dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah desain ideal dari kelembagaan khusus bidang legislasi? (2) Bagaimanakah mekanisme peninjauan dan pemantauan peraturan perundang-undangan yang memenuhi unsur partisipatif, akuntabel, dan progresif? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, akan menggunakan metode analisa yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, serta menghadirkan analisa dengan kajian doktrinal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Lahirnya Undang-Undang 15 tahun 2019, yang mengamanatkan pembentukan badan regulasi nasional merupakan peluang untuk menjawab tantangan penataan regulasi agar dapat lebih tersinkronisasi dan harmonisasi, serta mendukung efektivitas dari kegiatan legislasi yang dilakukan oleh pemerintah di bawah komando presiden.
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNTUK MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL Naufal, Rifki Shofwan; Rusmiati, Elis; Ramdan, Ajie
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i3.737

Abstract

The functions of forensic autopsy in murder investigation process is to examine the victim’s body and provide definite informations about the victim’s death.  Forensic autopsy results will be used by Investigators as an evidence that can prove causal verband between the actions of the suspect and the death of the victim. But there are problems, incomplete autopsy regulation which results in uncertainty along with irregularities in the autopsy process in practice and the second problem is the autopsy function in the process of investigating the crime of murder in an effort to find and achieve material truth. Unclear and incomplete regulations related to autopsy caused unclear interpretation of the regulations regarding autopsy also differences in relation to application in investigation practice. The rule of forensic autopsy will affect the function of autopsy as the main examination standard to examines cause of death to achieve the truth of victim’s death. The renewal rule of forensic will be first step to optimize the development of forensic autopsy according to field requirements and to optimize the function of autopsy, so it will have the effect of reducing doubts on the disclosure of murder cases.
DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK Saleh, Zainal Abidin
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v5i1.289

Abstract

Menurut paham negara Demokrasi modern, Partai Politik,Pemilihan Umum dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tigainstitusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untukmemperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat PemilihanUmum agar Badan Perwakilan Rakyat di dominasi oleh PartaiPolitik yang bersangkutan.Pada saat pemilu dijadikan manifestasi prinsipkedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikankebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yangtergabung dalam Partai Politik.Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah.Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihanberkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum danberkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan carapemungutan suara yang bebas dan yang sederajat dengan itu.Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia danberkesamaan merupakan hal yang esensial dalampenyelenggaraan pemilu.
PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING PADA PENDANAAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA (THE LEGAL PROTECTION OF THE DONATION-BASED CROWDFUNDING SYSTEM ON THE CREATIVE INDUSRY IN INDONESIA) Hariyani, Iswi; Serfiyani, Cita Yustisia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i4.417

Abstract

Ekonomi kreatif adalah era baru dalam tren ekonomi dunia yang tumbuh dengan sangat cepat.Bidang ini membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan masyarakatkhususnya untuk dukungan pendanaan. Industri kreatif didominasi oleh pengusaha kecil danmenengah yang membutuhkan bantuan pendanaan disamping perantara lembaga keuanganformal (bank) yang sulit untuk mereka capai. Salah satu cara baru pendanaan adalah melaluisistem donation based crowdfunding. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan jawaban atasbeberapa topik utama. Pertama, untuk menemukan hakikat donation based crowdfunding.Kedua, bentuk badan usaha bagi kreator dan pengelola situs dalam sistem donation basedcrowdfunding. Ketiga, mengkaji bentuk pengawasan yang tepat dan lembaga yang berwenangmelakukan pengawasan.
ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX PESTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM Irfani, Nurfaqih
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.711

Abstract

Sistem hukum positif seringkali dihadapkan dengan persoalan konflik norma, yaitu terdapat dua atau lebih norma hukum yang saling bertentangan untuk satu objek pengaturan yang sama. Dalam situasi ini, mematuhi salah satu norma berakibat pada pelanggaran terhadap norma lainnya sehingga untuk dapat melaksanakan salah satu norma diperlukan adanya apa yang disebut sebagai derogasi atau peniadaan validitas norma lainnya. Untuk menentukan norma mana yang diutamakan, dalam praktik lazim digunakan asas lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, atau lex posterior derogat legi priori. Dalam tulisan ini akan dibahas pemaknaan, problematika, dan penggunaan asas tersebut sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum dalam memecahkan persoalan konflik norma.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI DI INDONESIA Lature, Karolus Elwinman
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i3.218

Abstract

Nowadays, Indonesia is faced to the phenomenon of equitable development. President Joko Widodo is building infrastructure projects intensively to remote areas. Indirectly it makes the construction service as one of the six sectors that contribute to the Indonesian economy. The concern is that construction disputes are rising in line with the intensity of this development. However, construction disputes are still a serious problem in some countries. This problem is able to overcome under Law No. 2 Year 2017 on Construction Services. Since the implementation rules mandated by this law have not yet been published, this research needs to be done in order to avoid the formation of regulations from misperception. Therefore, this study contains the author's normative analysis of the philosophy and dispute resolution mechanism of construction in Indonesia after the issuance of Law No. 2 Year 2017 on Construction Services.
PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DELEGATION OF AUTHORITY THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION REGULATION) ., Zaelani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v9i1.380

Abstract

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat normahukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh LembagaNegara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalamPeraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan padaumumnya tidak memuat ketentuan pengaturannya secara rinci atau mendetail,sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut perlu dibuat pengaturanlebih lanjut dalam suatu perangkat hukum Peraturan Perundang-undangansejenis atau yang lebih rendah. Perintah suatu peraturan perundang-undanganuntuk membuat pengaturan lebih lanjut kepada lembaga/badan dalam bentukperangkat hukum sejenis atau perangkat hukum yang lebih rendah dariperaturan perundang-undangan yang bersangkutan, Perintah untuk membentukketentuan lebih lanjut dalam ilmu perundang-undangan disebut Pelimpahankewenangan. Pelimpahan kewenangan ini pada umumnya diberikan kepadapemrakarsa untuk membuat pengaturan hukum lebih lanjut agar ketentuanyang diatur dalam undang-undang bersangkutan dapat dilaksanakansebagaimana mestinya. Perintah pembentukan pengaturan lebih lanjut kepadaLembaga Negara/Pemerintahan merupakan Pelimpahan kewenangan.

Page 41 of 56 | Total Record : 560

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025 Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025 Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025 Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - April (2025) Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024 Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024 Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024 Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024 Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023 Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023 Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022 Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022 Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022 Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 Vol 18, No 4 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2021 Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021 Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021 Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021 Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020 Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020 Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020 Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020 Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019 Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018 Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018 Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017 Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017 Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016 Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012 Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011 Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011 Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009 Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009 Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008 Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2005 Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004 Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2004 Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2004 More Issue