cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hamzah Latief
Contact Email
arrisalahjurnal@gmail.com
Phone
+6285113333130
Journal Mail Official
arrisalahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 9, Watampone, 92731, Indonesia
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Ar-Risalah
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : -     EISSN : 29863635     DOI : 10.30863/arrisalah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ar-Risalah: published by Islamic Family law Postgraduate Program of Institut Agama Islam Negeri Bone since 2021. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic Civil law. In the beginning the journal only served as a scholarly forum for the lecturers, professors, and students at the State Institute of Islamic Studies. However, due to the later development, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the Institute to contribute.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 2   3   4   5   6 
IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone) Hardilla, Hardilla; Faizal, Nadya; Darna, Andi
Jurnal Ar-Risalah Vol. 4 No. 2 (2024): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v4i2.5756

Abstract

AbstrackThis research discucces the Pledge of Talak Outside the Court Reviewed According to Islamic Family Law (Case Study in Pattimpa Village, Ponre District, Bone Regency). The problem in this study is how the perception of the people of Pattimpa Village, Ponre District about the Talak Pledge outside the court and how the review of Islamic Family Law about the Talak Pledge outside the court in the people of Pattimpa Village, Ponre District. The purpose of this study is to find out the perception of the people of Pattimpa Village, Ponre District about the Talak Pledge outside the court and the review of Islamic Family Law about the Talak Pledge outside the court in the people of Pattimpa Village, Ponre District. This research is a field research with a qualitative approach.The results of the study showed that there were several people in Pattimpa Village, Ponre District who divorced out of court. This is due to several reasons, namely: their lack of knowledge of how to litigate in court and the considerable amount of costs, long distance from the court, following previous divorces. Even though divorces carried out outside the court will not get legality, there are still people in Pattimpa Village, Ponre District who divorce outside the court. Divorce out of court results in the perpetrator not being able to legally carry out the next marriage according to the law. This is because her marital status has not been legally broken. In a sense, as a result of this out-of-court divorce, the perpetrator can only carry out the next marriage in a series.Abstrak Penelitian ini membahas tentang Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre tentang Ikrar Talak diluar pengadilan dan bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Ikrar Talak diluar pengadilan pada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre tentang Ikrar Talak diluar pengadilan dan tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Ikrar Talak diluar pengadilan pada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu: kurangnya pengetahuan mereka tentang cara berperkara di pengadilan dan jumlah biaya yang cukup besar, jarak tempuh yang jauh dengan pengadilan, mengikuti perceraian sebelumnya. Meskipun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas, namun masih saja ada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre yang melakukan perceraian di luar Pengadilan. Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang-undangan. Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri.
PERGESERAN MAKNA PANAI’ BERLANDASKAN GAYA HIDUP DI DESA CARREBBU DUSUN BENTENGE KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN Dewi, Irma Ayu Kartika
Jurnal Ar-Risalah Vol 2, No 1 (2022): Volume 2 Nomor 1, 2022
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v2i1.4171

Abstract

The tradition of Uang Panai' at Bugis weddings is indeed very unique. Uang Panai'  is a mandatory requirement in the Bugis marriage custom. Women's social level as a benchmark for the amount of Panai' given. The tradition of Uang Panai' in the modern era is still being maintained and the amount is getting more fantastic. This is because of the lifestyle that influences it. This study discusses the function and meaning of Uang Panai', as well as the influence of lifestyle in the tradition of Uang Panai'. The method used is a literature review and direct interviews with Bugis community members. The results showed that Uang Panai' originally had a meaning as a sign of respect for the woman who wanted to marry. This happens because the Bugis society does not want women to be considered inferior. With the development of the society, human habits are also affected, including in the implementation of Bugis marriages, determination the amount of Uang Panai' is influenced by the lifestyle of the bride and groom. This shift in meaning in giving Panai' Money has become a challenge for men to fulfill Panai's money in a fantastic amount as a form of fulfilling their lifestyle.
KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI NUSYUZ MENURUT AL-QUR’AN (SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDHU’I) Margono, Farhan
Jurnal Ar-Risalah Vol. 3 No. 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v3i2.5635

Abstract

ABSTRACTHusband violence is behavior that cannot be justified in the Qur'an. Even if there is a verse that allows beating a nusyuz wife, the verse has the intention of advice. There are several verses of the Qur'an discussing the concept of nuysuz and providing what actions are taken on nusyuz wives, using the maudhu'i tafsir method in examining verse by verse collected and providing an interpretation that the nusyuz wife is not violence as a first step until the husband acts arbitrarily on the wife even as the leader of the household. This study discusses how husband's violence on nusyuz wife and how the husband's actions on nusyuz wife according to the Qur'an. This research is a descriptive qualitative research, namely the type of writing that describes through secondary data sources that are analyzed.  The results of this study come from literature taken from classic books or books that are old and still accessible. The secondary data used in this study can answer library research questions.This research results in the finding that beating a husband because his wife acts nusyuz should be a lesson that husbands should not hurt their wives because of it, not to provide pain or violence. Violence or beatings that torment the wife will only increase the wife's nusyuz and not provide a solution. Rather, the concept found in the Qur'an is the means by which family conflicts are resolved, ranging from giving advice, cutting the bed to hitting her, and sending a hakam to reconcile. The whole purpose of all that is to fulfill his sincere desire to make his household united. ABSTRAKKekerasan suami adalah perilaku yang tidak dapat dibenarkan dalam al-Qur’an. Sekalipun terdapat ayat yang membolehkan pemukulan pada istri nusyuz namun ayat tersebut memiliki maksud sebagai nasihat. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an membahas tentang konsep nuysuz dan memberikan tindakan apa yang dilakukan pada istri nusyuz, Dengan menggunakan metode tafsir maudhu’i dalam menelaah ayat demi ayat dikumpulkan dan memberikan penafsiran bahwa pada istri nusyuz bukan kekerasan sebagai langkah awal hingga suami bertindak semena-mena pada istri sekalipun sebagai pemimpin rumah tangga. Penelitian ini memebahas mengenai Bagaimana kekerasan suami pada istri nusyuz dan bagaiamana tindakan suami pada isri nusyuz menurut al-Qur’an. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitiatif yaitu dengan jenis penulisan yang memaparkanan melalui sumber data sekunder yang dianalisis.  Hasil penelitian ini berasal dari literatur yang diambil dari kitab atau buku klasik yang sudah lama dan masih dapat diakses. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian kepustakaan.Penelitian ini menghasilkan temuan pemukulan suami karena istri berbuat nusyuz seharusnya menjadi pelajaran bahwa suami tidak boleh melukai istri karenanya, bukan untuk memberikan rasa sakit atau kekerasan. Kekerasan atau pemukulan yang menyiksa istri hanya akan menambah nusyuz istri dan tidak memberikan solusi. Namun, konsep yang ditemukan dalam al-Qur'an adalah cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik keluarga, mulai dengan memberi nasihat, memotong tempat tidur hingga memukulnya, dan mengirimkan seorang hakam untuk mendamaikan. Keseluruhan tujuan dari semua itu adalah untuk memenuhi keinginan tulusnya untuk membuat rumah tangganya bersatu.
Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone Fahri, Marjana; Karlina, Lilis
Jurnal Ar-Risalah Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v2i2.4159

Abstract

Penelitian ini membahas tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan dibahas dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menujukkan bahwa secara yuridis, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah mengakomodir perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Bone tidak terealisasi sepenuhnya dan masih belum optimal. 
MENGKAJI SISTEM PENGUPAHAN BURUH DALAM UU NO. 11 TAHUN 2020 DENGAN SISTEM PENGUPAHAN YANG SESUAI DENGAN SYARIAT ISLAM DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH Sari, Muspita; Resky Nursyam, Andi
Jurnal Ar-Risalah Vol 3, No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v3i1.5410

Abstract

Jurnal ini berjudul Mengkaji Sistem Pengupahan Buruh dalam UU No. 11 Tahun 2020 dengan Sistem Pengupahan yang Sesuai dengan Syariat Islam dari Perspektif Fiqh Muamalah. membahas mengenai bagaimana sistem pengupahan hukum positif yang dikolaborasikan dengan sistem pengupahan dalam syariat Islam. Dari latar belakang tersebut kemudian timbul hubungan kerjasama antara pengusaha dan pekerja. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus diminimalisir agar harga barangnya tidak terlalu mahal. Bagi pekerja upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu sesuai dengan kapasitas pekerjaannya.  Dalam Al-Qur'an  secara tegas  mewajibkan  seseorang (pengusaha) untuk membayar gaji karyawan yang ia pekerjakan. Sedangkan besaran upah dalam Islam harus ditentukan dengan kesepakatan antara pekerja dan majikan berdasarkan   nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan
HUKUM WARIS ISLAM DARI SUDUT PANDANG HUKUM BERKEADILAN GENDER Bahriayub, Bahriayub; Rahmawati, Hj. St.
Jurnal Ar-Risalah Vol. 1 No. 2 (2021): Volume 1 Nomor 2, 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v1i2.4195

Abstract

This study aims to determine the difference heirs of men and women in Islam, different parts of the heirs of men and women in the concept of two to one in Islam and the differences between the heirs of men and women according to gender analysis.Data analysis methods used by the author in this thesis is a qualitative descriptive method which provides an overview of the logical flow of data analysis as well as providing input on qualitative data analysis techniques were used. Once that is done on analyzing the comparison between diverse data and then analyze each other, so that can know the elements that are relevant and irrelevant between Islamic inheritance law with the concept of gender, in order to draw a conclusion.The results of the research in this study; section of a boy with two girls section 2:1. 2:1 that is loaded with the values of justice, arguing that men have obligations from material things exceeds that of women. The concept of gender-equitable distribution of inheritance between men and women equal 1:1, because the provision of a fair is not 2:1. 
EKSISTENSI HAKIM, AL MAHKUM FIH, DAN AL MAHKUM ALAIH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Saputra, M. Fikrar; Mumtahana, Nur; Jaya, Nur Amanda; Kurniati, Kurniati
Jurnal Ar-Risalah Vol. 4 No. 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v4i1.5686

Abstract

ABSTRAKIslam sangat berperan penting dalam sejarah hukum di indonesia. Selain hukum belanda, hukum isslam juga menjadi salah satu sumber hukum bagi konstitusi. Sehingga dalam proses penegakan hukum dan peradilan diperlukan pengetahuan dan wawasan mengenai perspektif hukum islam dan korelasinya dengan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan korelasi dan definisi dari kedua perspektif mengenai subjek hukum (al mahkum alaih), objek hukum (al mahkum fih),  dan hakim menurut hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mencari sumber kepustakaan (library research) dengan pendekatan ushul fiqh. Al mahkum alaih yang merupakan subjek hukum, al mahkum fih adalah objek hukum, serta hakim adalah penetap hukum. Hasil temuan dari penelitian ini adalah kesamaan perspektif terhadap subjek hukum, objek hukum dan hakim sebagai penetap hukum. Serta contoh kasus tindakan hukum yang menjadi implementasi dari kedua perspektif yakni hukum Islam dan hukum positif. AbstractIslam plays an important role in the history of Indonesian law. In addition to Dutch law, Islamic law is also one of the sources of law for the constitution. So that in the process of law enforcement and justice, knowledge and insight into the perspective of Islamic law and its correlation with applicable positive law are needed. This research aims to find correlations and definitions from both perspectives regarding the subject of law (al mahkum alaih), the object of law (al mahkum fih), and judges according to Islamic law and positive law. This research is qualitative in nature by searching library research with an ushul fiqh approach. Al mahkum alaih which is the subject of law, al mahkum fih is the object of law, and the judge is the legal determinant. The findings of this study are similar perspectives on the subject of law, the object of law and the judge as a legal determinant. As well as examples of legal action cases that are the implementation of both perspectives, namely Islamic law and positive law.
PENGARUH KODE ETIK PROFESI TERHADAP KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA Makkarateng, Ma'adul Yaqien
Jurnal Ar-Risalah Vol. 2 No. 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v2i2.4161

Abstract

AbstractThe professional code of ethics is a norm set and accepted by a group of professions that direct or instruct their members how to do and at the same time ensure the quality of the profession ahead of the community. Violation of the professional code of ethics is a deviation from the norms established and accepted by a group of professions, which directs or instructs its members how to do and at the same time guarantees the quality of the profession in the front of the public. Man is the most perfect creature of God and even man is equipped with an attitude about which knowledge and behavior are good and which are evil from the laws of nature, which can be dug through reason, within the framework of the theory of nature law, wise people will live well. This attitude is the happiest that God the Creator wants. 
UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Faisal, Fatma
Jurnal Ar-Risalah Vol. 4 No. 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v4i1.5601

Abstract

Abstrak            Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakn pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh, yakni dengan cara meneliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apakah suatu sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui Upaya administrasi atau tidak, adalah tergantung pada pengaturan perundang-undangan yang menjadi dasar mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Istilah Upaya administratif hanya ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan peraturan perundang-undangan memakai istilah yang bermacam-macam. Untuk membedakan apakah sengketa harus diselesaikan melalui banding administratif atau keberatan dapat dilihat dari pejabat atau instansi yang berwenang menyelesaikannya. AbstractThe purpose of this research is to investigate the Administrative Efforts in Resolving State Administrative Disputes. The type of research conducted is normative law. Normative legal research is a process of discovering legal rules, legal principles, or legal doctrines to address legal issues faced. Normative legal research is conducted to produce arguments, theories, or new concepts as prescriptions in solving the problems encountered. By using statutory approach and conceptual approach. The data source in this research is the subject from which the data is obtained, namely by examining field data supported by literature. The results of this study indicate that whether a State Administrative dispute should be resolved through Administrative Efforts or not depends on the legal regulations that serve as the basis for issuing the State Administrative Decision. The term Administrative Efforts only exists in Law Number 5 of 1986 jo Law Number 9 of 2004 concerning State Administrative Court, while legal regulations use various terms. To distinguish whether a dispute should be resolved through administrative appeal or objection can be seen from the official or authorized agency to resolve it.
PROBLEMATIKA HAK WARIS SAUDARA DALAM KEWARISAN KALALAH Sarjan, Andi
Jurnal Ar-Risalah Vol 1, No 1 (2021): Volume 1 Nomor 1, 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v1i1.4038

Abstract

In Islam, in an event of death, the transfer of wealth is the right thing to do for families who are still alive. Islamic inheritance has been determined by Allah and His Messenger Muhammad, so there is a standard inheritance, also its development in the form of the companions’ ijma and contemporary Islamic legal expert opinion.Kalalah inheritance is an inheritance law provisions in the event of certain conditions, namely the death of a person is extinct, do not leave parents or children. The specific inheritance kalalah has been referred to in verse 12 and 176 Surat an-Nisa '. Determination of portion of the relatives’ inheritance rights in these two verses of kalalah are 1/2, 1/6, 1/3, and 2/3.This paper describes the division of the inheritance rights of siblings of the same parents, or of the same father only or the same mother. Kalalah conditions are very likely to occur, so there is a need to analytical study that is useful in the establishment and development of inheritance law kalalah. This paper opens academic access to academicians, justice practitioners and community.  

Page 4 of 7 | Total Record : 62

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 3, No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022 Vol 2, No 1 (2022): Volume 2 Nomor 1, 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): Volume 1 Nomor 2, 2021 Vol 1, No 1 (2021): Volume 1 Nomor 1, 2021 More Issue