cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hamzah Latief
Contact Email
arrisalahjurnal@gmail.com
Phone
+6285113333130
Journal Mail Official
arrisalahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 9, Watampone, 92731, Indonesia
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Ar-Risalah
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : -     EISSN : 29863635     DOI : 10.30863/arrisalah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ar-Risalah: published by Islamic Family law Postgraduate Program of Institut Agama Islam Negeri Bone since 2021. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic Civil law. In the beginning the journal only served as a scholarly forum for the lecturers, professors, and students at the State Institute of Islamic Studies. However, due to the later development, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the Institute to contribute.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN WALI HAKIM BAGI WANITA YANG TIDAK DIRESTUI WALI NASABNYA DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A agustan, agustan
Jurnal Ar-Risalah Vol 1, No 1 (2021): Volume 1 Nomor 1, 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v1i1.3942

Abstract

This thesis discusses the consideration of judges in deciding guardian judges for women who are not approved by their lineage guardian (a case study of guardian adhal in the Watampone Religious Court Class 1A). The main problem is what is the procedure for submitting a guardian judge at the Watampone Religious Court Class 1A for women who are not approved by their lineage guardian and how the consideration of the judge at the Watampone Religious Court Class 1A decides for a woman guardian who is not approved by her lineage guardian. This research is a qualitative research that uses methods with two approaches, namely; normative approach, sociological approach. The data in this study were obtained through direct observation and interviews with judges and the public as applicants, namely: Judges at the Watampone Religious Court Class 1A and the community as applicants in Bone Regency. This study aims to determine the procedure for submitting guardian judges for women who are not approved by their lineage guardians and the judge's considerations in deciding guardian judges for women who are not approved by their lineage guardians at the Watampone Religious Court Class 1A. The usefulness of this research is expected to be able to contribute and contribute to the development of legal science, and religion in particular. The results showed that; The procedure for submitting a guardian judge at the Watampone Class 1A Religious Court for women who are not approved by their lineage guardians that; when the bride comes to register her marriage and her lineage guardian is reluctant to marry and does not succeed in making peace, a marriage refusal letter is issued from the Office of Religious Affairs for administrative completeness of the submission of the guardian judge at the Religious Court. The considerations of the judges of the Watampone Class 1A Religious Court in deciding the guardian judge for women who are not approved by their lineage guardians are that; if a woman has agreed to marry a man of the same level (sekufu), the terms and conditions, and there are no barriers for the bride and groom to marry or are not mahram, ask her guardian for marriage and her guardian refuses or does not approve without reason, or reasons that are not in accordance with Islamic law (syara') then the guardian of the lineage is determined to be adhal.
Pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah Tentang Cara Penyusuan (Raḍā’ah) yang Menimbulkan Hubungan Mahram (Studi Perbandingan Hukum) Astuti, Widia
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i1.5791

Abstract

Jurnal ini membahas tentang Pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah Tentang Cara Penyusuan (Raḍā’ah) yang Menimbulkan Hubungan Mahram (Studi Perbandingan Hukum). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pendapat antara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah terkait dengan cara penyusuan (raḍā’ah) yang bisa menimbulkan hubungan mahram. Serta metode istinbat yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah.Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis melakukan penelitian pustaka (library research) yang menggunakan metode pendekatan historis dan pendekatan uṣul fiqh dengan menggunakan berbagai macam informasi dari bahan-bahan pustaka, yang pengambilan datanya melalui kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dan menggunakan teknik analisis data komparatif dan konten analisis isi (content analysis).Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Ibnu Hazm, hukum penyusuan (raḍā’ah) hanya berlaku jika dilakukan dengan penyusuan langsung, apabila melalui air susu perah, menurutnya tidak menimbulkan hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Ibnu Hazm berpendapat bahwa al-Qur’an dan hadis tidak melarang pernikahan tersebut kecuali kata (raḍā’ah) yang disebutkan di dalam QS al-Nisā’/4: 23 yang artinya penyusuan saja. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa dengan meminumkan air susu perah sama hukumnya dengan penyusuan secara langsung (raḍā’ah) sehingga keduanya bisa menimbulkan hubungan mahram. Yang melatarbelakangi perbedaan pendapat ini dikarenakan, Ibnu Hazm cenderung memaknai kata (raḍā’ah) secara tekstual, sedangkan Ibnu Qudamah memaknai kata (raḍā’ah) jauh lebih luas dengan menganalogikan penyusuan melalui air susu perah dengan penyusuan secara langsung. Sehingga bisa menimbulkan hubungan mahram. 
Sistem Pengaturan Hukum Wasiat dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif Kuhperdata dan Kompilasi Hukum Islam Fachrul, Fachrul; Paikah, Nur; Zubair, Asni
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i1.5796

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pengaturan  hukum wasiat dalam hukum kewarisan Indonesia perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui menyelesaikan masalah sistem pengaturan hukum wasiat dalam hukum kewarisan Indonesia perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.Jenis penelitian yaitu penelitian  Library Research dengan menggunakan   pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kemaslahatan. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara deksriptif komparatif.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Perbedaan wasiat yang ditemukan penulis dalam KUHPerdata yaitu (1) pewasiat sudah mencapai umur 18 tahun (2) Orang yang diberi wasiat itu ahli waris atau menunjuk seseorang (3) benda yang diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva (4) redaksi wasiat berupa akta otentik , baik dengan akta umum atau akta rahasia (5) Batasan wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris (6) Bentuk wasiat ada wasiat umum, wasiat yang dibuat sendiri oleh pewasiat dan dititipkan pada Notaris, wasiat tertutup atau rahasia. Perbedaan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: (1) pewasiat berumur 21 tahun, (2) orang yang diberi wasiat orang yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris, (3) Benda yang di wasiatkan berupa hasil pemanfaatan suatu benda tertentu,(4) redaksi wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris (5) Batasan wasiat maksimal 1/3 dari harta warisan, (6) Bentuk wasiat lisan dan tertulis atau di hadapan Notaris. Kedua dalam ketentuan wasiat menurut KUHPerdata terdapat aturan mengenai bagian mutlak, yaitu pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang berhak akan legitieme portie disebut legitimaris. Jadi yang termasuk legitimaris adalah ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan lurus ke atas. Berarti yang tidak berhak terhadap legitieme portie jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ketentuan wasiat adalah Islam  menetapkan wasiat tidak boleh para ahli waris pewaris.
Efektifitas Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kementerian Agama Kab. Bone) As., Asdar; Abdulahana, Abdulahana; ilmiati, Ilmiati
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i1.5797

Abstract

Artikel ini membahas tentang efektivitas strategi sertifikasi tanah wakaf di Kab. Tulang. Pada hal ini, mengkaji fokus permasalahan terkait dengan proses sertifikasi tanah wakaf, strategi pemerintah dalam proses sertifikasi tanah wakaf berjalan dengan efektif dan faktor pendukung serta faktor penghambat sertifikasi tanah wakaf di Kab. Tulang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses dan strategi sertifikasi tanah wakaf di Kab. Bone, serta menerbitkan peran Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi oleh pihak yang berwenang dalam upaya mengefektivitaskan strategi sertifikasi tanah wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan strategi oleh pihak yang berwenang dalam upaya mengefektivitaskan strategi sertifikasi tanah wakaf. Untuk itu, pihak Kementerian Agama Kab. Bone melakukan kordinasi dengan Kantor Urusan Agama untuk melakukan pendataan tanah akaf yang tidak bersertifikat dan kemudian akan membentuk forum nir, guna memberikan pemahaman kepada ni atau masyarakat setempat terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf tidak terlepas dari beberapa keluhan dan hambatan yang mengakibatkan kurang efektifnya sertifikasi tanah waka khususnya di Kab. Tulangnya, antara lain: kurangnya pemahaman pihak nir hingga masyarakat terkait pentingnya sertifikasi, kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa proses sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, serta prosedur sertifikasi yang dianggap sulit dan tidak mudah. Kata Kunci: Strategi; Sertifikasi; Tanah Wakaf
Prospek Wakaf produktif (Studi pada Beberapa Tanah wakaf di watampone) Canthika, Try; Jasmani, Jasmani; Firdaus, Firdaus
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i1.5800

Abstract

Penelitian ini membahas tentang prospek wakaf produktif di Watampone dalam hal ini mengacu kepada bagaimana perkembangan wakaf produktif di Kab. Bone dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap wakaf produktif itu sendiri.  Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dan Sumber data dalam penelitian ini meliputi; data primer yang diperoleh langsung dari sumber, seperti hasil wawancara dan observasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Watampone mengenai wakaf produktif masih dianggap tradisional. Masyarakat kebanyakan menganggap bahwa tanah wakaf hanya diperuntukkan untuk keperluan amal jariyah atau keperluan ibadah semata. Berbicara mengenai prospek wakaf produktif, apabila tanah wakaf di Watampone secara keseluruhan dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif maka hasil dari kegiatan usaha disetiap tanah wakaf itu mampu memberikan manfaat untuk meminimalisir tingkat kemiskinan, membantu pemerintah dalam pembangunan daerah, serta memperbesar aset dari setiap tanah wakaf.
Keabsahan Wudhu Menurut Hukum Islam Studi Kritis Terhadap Pengguna Kosmetik Waterproof Syam, Rika Afrinia; Hukmiah, Hukmiah; Syarif, Maria Ulfah
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i1.5803

Abstract

               Jurnal ini membahas tentang keabsahan wudhu menurut hukum islam (studi kritis terhadap pengguna kosmetik waterproof. Pokok masalah yang dipecahkan dalam penelitian ini yaitu pemahaman wudhu bagi perempuan pengguna kosmetik waterproof. Adapun jenis penelitian yang digunakan field research kualitatif deskriptif yaitu penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non. statistik Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan, dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset, dan video. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman wudhu bagi perempuan pengguna kosmetik waterproof di lingkup mahasiswi berbeda. Pemahaman mahasiwi yang menggunakan kosmetik waterproof dalam kesehariannya, bahwasanya apabila memakai kosmetik waterproof maka wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu dengan pembersih khusus agar tidak  ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Namun ada juga mahasiswi pengguna kosmetik waterproof yang tidak membersihkan wajahnya dari kosmetik waterproof, mereka melaksanakan wudhu tanpa memperdulikan kosmetik waterproof yang digunakan menghalangi air wudhu sampai ke kulit. Maka semestinya mahasiswi lebih mendalami terkait syarat sah wudhu agar kiranya wudhu yang dilakukan dapat sah. Karena kunci dari sebuah ibadah yang dilakukan sesorang tergantung pada wudhunya terutama bagi orang yang melaksanakan shalat, jika wudhunya tidak sempurna maka shalatnya tidak sah.Kata Kunci: Pemahaman mahasiswi terhadap keabsahan wudhu
Analisis Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia Maharani, Erzy Aurelia
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i1.5806

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum pengangkatan anak dalam skistem hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang menggunakan literatur atau kepustakaan sebagai sumber data. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitif karena sumber data maupun hasil penelitian berupa deskripsi kata-kata. Pendekatan ini merujuk pada metode yang digunakan untuk menggali dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dokumen, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak angkat merupakan suatu perbuatan hukum, maka dari itu harus melalui prosedur yang sah. Kadudukan anak angkat dalam sistem hukum islam tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris namun mereka mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian. sedangkan dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memeperoleh kedudukan yang sama sebagai anak kandung, sehingga anak angkat manjadi ahli waris orang tua angkat.
Kontribusi Ekonomi Istri dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis terhadap Putusan Peradilan Agama di Indonesia Faizal, Nadya
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i1.5829

Abstract

Urgensi pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri dalam pembagian harta bersama menjadi semakin penting seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi rumah tangga di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kontribusi ekonomi istri dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan menelaah putusan peradilan agama sebagai data utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, mengandalkan studi dokumen terhadap putusan pengadilan agama serta analisis teori keadilan distributif (Rawls), teori kontribusi harta dalam hukum perdata, dan konsep maslahah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri masih sering diabaikan dalam praktik peradilan, meskipun secara normatif terdapat dasar hukum yang mendukung kesetaraan dalam pembagian harta bersama. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap wacana hukum keluarga dan keadilan gender, dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik yudisial. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum dan pendekatan yang lebih adil serta responsif terhadap gender dalam sistem peradilan agama. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan data dan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam untuk memperkaya pemahaman terhadap dinamika pembagian harta dalam konteks sosial-budaya yang berbeda.
PENGARUH PEMIKIRAN BRIAN Z. TAMANAHA TENTANG SOCIO LEGAL POSITIVISM TERHADAP PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM Ansar, Lukman; Hasmiyati, Hasmiyati; Satriadi; Tarmizi; Budi Firamulia, Muhammad Tryas
Jurnal Ar-Risalah Vol. 3 No. 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v3i2.5872

Abstract

Hukum dalam masyarakat modern tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma formal, melainkan sebagai produk interaksi kompleks antara nilai sosial, moral, dan kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemikiran Brian Z. Tamanaha mengenai Socio Legal Positivism terhadap proses pengambilan putusan hakim di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi pustaka serta analisis kasus, penelitian ini mengeksplorasi cara Tamanaha mensintesis pendekatan formalisme dan realisme hukum ke dalam kerangka yang responsif terhadap realitas sosial.Hasil kajian menunjukkan bahwa Socio Legal Positivism memberikan dasar epistemologis bagi hakim untuk tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Melalui studi kasus penghentian proses hukum terhadap pimpinan penyidik KPK oleh Jaksa Agung pada 2016, terlihat bahwa pendekatan ini mencerminkan praktik hukum yang mengintegrasikan pertimbangan normatif, empiris, dan pragmatis. Meskipun penerapannya di ruang peradilan Indonesia masih terbatas, pendekatan Tamanaha memiliki potensi signifikan untuk mendorong praktik peradilan yang lebih adil, adaptif, dan kontekstual.
HARMONY IN THE HOME: THE MEANING OF MAPPASIKARAWA FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE Darwis, Rustan; Sabaruddin, Sabaruddin
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i2.5938

Abstract

This study aims to understand the meaning of Mappasikarawa in Islamic law and the Mappasikarawa procession in Bugis marriage customs. This study uses a qualitative approach with ethnographic methods. The research was conducted in Boneputeh Village. Data was collected through the following techniques: a) Participatory observation. b) Interviews, c) Documentation. Data was analyzed using descriptive qualitative analysis and thematic analysis, with the following stages: a) Transcription and coding, b) Data reduction. c) Data interpretation, d) Data validity. The results of the study show that the Mappasikarawa tradition is a very important form of traditional ceremony in the social life of the Bugis people, especially in relation to the marriage process. This ceremony is carried out as a series of events after the marriage contract has been concluded. Mappasikarawa aims to guide the bride and groom in building a new household. The Mappasikarawa ceremony has deep ritual, spiritual, and educational values, where every action, advice, and prayer given has a symbolic meaning that reflects family life. From a sociocultural perspective, Mappasikarawa demonstrates the close relationship between traditional practices and efforts to maintain social harmony. The implementation of this ritual involves various elements of society, including traditional leaders, immediate family, and relatives, who together instill moral values. In the implementation of Mappasikarawa, there are several parts of the body that may be touched, each touch having a meaning closely related to religious teachings.

Page 6 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 3, No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022 Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022 Vol 2, No 1 (2022): Volume 2 Nomor 1, 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): Volume 1 Nomor 2, 2021 Vol 1, No 1 (2021): Volume 1 Nomor 1, 2021 More Issue