Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK SUMUT UNIT US AHA SYARIAH MEDAN) Ika Indriani; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.937 KB)

Perkembangan ekonomi syariah saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat baik ekonomi Internasional maupun Indonesia.Perkembangan ekonomi syariah tersebut meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah serta bentuk bisnis syariah lainnya.Dalam mengembangkan dan memajukan lembaga tersebut, sehingga dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern, dibutuhkan inovasi produk dengan tetap mematuhi prinsip syariah.Agar mengoptimalkan terlaksananya prinsip syariah dalam menjalankan semua kegiatan perbankan syariah maka diperlukan adanya pengawasan.Dewan Pengawas Syariah berfungsi melakukan pengawasan secara teknis dan administrative di perbankan syariah.Namun, sampai saat ini masih ditemukan penyelewengan dari prinsip syariah dan pengawasan yang berjalan tidak maksimal. Maka dengan itu, permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah di Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research) di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan, data dianalisis secara kualitatif. Peran DPS dalam menanggulangi penyelewengan dari prinsip perbankan syariah adalah menanggulangi paling tidak meminimaliskan terjadinya kegiatan-kegiatan yang tidak syariah. Dengan adanya DPS terserbut, diharapkan akan terciptanya bank-bank syariah yang benar-benar murni syariah. Sehingga tujuan dibentuknya bank syariah tersebut dapat tercapai. Hasil penelitian bank Sumut bahwa DPS melaksanakan tugas berdasarkan tiga (3) fungsi yaitu fungsi internal audit, kepatutan dan fungsi legal. Fungsi inilah yang menjamin bahwa kontrak-kontrak yang diberlakukan di Bank Sumut Unit Usaha Syariah itu memenuhi kepatuhan hukum positif dan hukum syariah. Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah, Peraturan Perbankan Syariah

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI HARGA SATUAN DALAM PENINGKATAN STRUKTUR JALAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR Bintang Elvina; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.592 KB)

Peningkatan struktur jalan merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi yang baik kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan atau kegiatan peningkatan struktur jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya, tanpa peningkatan kapasitas.Oleh karena itu pemerintah perlu mengadakan kegiatan peningkatan struktur jalan ini bersama dengan penyedia jasa. Sebelum kegiatan ini diperlukan juga pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat menemukan penyedia jasa yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang kontrak pengadaan kontrak konstruksi, bagaimana tanggung jawab hukum dalam pekerjaan konstruksi antara pihak penyedia dan pihak pemerintah, bagaimana analisis yuridis perjanjian kerja kontrak konstruksi harga satuan dalam peningkatan struktur jalan di kabupaten Toba Samosir. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara penelusuran kepustakaan (library research) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data dalam praktek dengan pengumpulan bahan-bahan yang ada pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum UPT Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tarutung. Pihak pemerintah dan pihak penyedia jasa memiliki tugas dan tanggung jawab masing- masing sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati namun terkadang dapat terjadi perselisihan yang mengakibatkan wanprestasi dalam pekerjaan tersebut sehingga pihak yang satu akan memberikan sanksi terhadap pihak yang berwanprestasi dan pihak yang berwanprestasi harus menanggung resiko terhadap kesalahan dalam pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi yang baik dan mencermati tugas serta tanggung jawab antara pihak penyedia jasa dan pihak pemerintah dalam pelaksanakan pekerjaan konstruksi sehingga tidak menimbulkan kelalaian atau wanprestasi terhadap pihak lainnya. Kata kunci : Peningkatan struktur jalan, Kontrak konstruksi, Wanprestasi

ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN KERJA TENAGA ASING (IKTA) DAN PENGAWASANNYA OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Sarti Sonnia; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.432 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perizinan bagi tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia termasuk di Sumatera Utara dan bagaimana peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi tenaga kerja asing di Sumatera Utara. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data-data dan metode wawancara. Data yang digunakan ialah bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana prosedur penggunaan tenaga kerja asing, prosedur pemberian izin tenaga kerja asing yang tidak lagi disebut dengan IMTA ( Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ) melainkan telah diganti menjadi Notifikasi. Dimana untuk dapat bekerja tenaga kerja asing membutuhkan RPTKA dan Notifikasi. Dan setelah mendapatkan pengesahan RPTKA kemudian pemberi kerja TKA wajib meminta permohonan Notifikasi ke Kementrian yang menjadi dasar penerbitan VITAS ( Visa Izin Tinggal Terbatas) dan ITAS ( Izin Tinggal Terbatas). Dimana dalam proses perizinan nya masih terdapat kendala-kendala dalam kelengkapan data. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara berperan dalam mengawasi tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimana pengawasan yang dilakukan baik berupa pegawasan dalam pemeriksaan kelengkapan data dan perizinan tenaga kerja asing agar dapat bekerja, maupun pengawasan secara langsung ke lapangan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan dan Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Pengawasan juga dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk yakni TIM PORA ( Tim Pengawasan Orang Asing) yang tergabung dari beberapa instansi. Dalam hal ini pengawasan yang dlakuka oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara cukup baik dan terkoordinir dengan baik. Namun masih banyak hal yang perlu dibenahi agar pengawasan yang dilakukan dapat lebih akurat dan perizinan tenaga kerja asing di Sumatera Utara dapat lebih baik lagi dan terhindar dari tenaga kerja asing ilegal.

TUMPANG TINDIH PEMBERLAKUAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DENGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI INDONESIA Mar’ie Muhammad; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.742 KB)

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menjadi landasan hukum terhadap pemberlakuan perizinan penanaman modal melalui Online Single Submission (OSS). Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menjadi suatu dilematika terhadap pemberlakuan perizinan penanaman modal, hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada lembaga OSS dalam memberikan pelayanan perizinan penanaman modal yang memiliki kesamaan terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberika kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, bahan hukum primer, tersier. Serta didukung data primer. Data dikumpulkan dengan studi pustaka dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Mahkamah Agung merupakan tempat proses penyelesaian persoalan terhadap tumpang tindih pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia. Pembentukan OSS melalui Peraturan Pemerintah yang merupakan dibawah kedudukannya dengan PTSP yang pembentukan melalui Undang-Undang. Kewenangan Mahkamah Agung terhadap uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilandasi atas Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

KAJIAN HUKUM PERBANDINGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA DENGAN RESTRUKTURISASI UTANG DI AMERIKA SERIKAT Malik Hamid; Sunarmi Sunarmi; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.011 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Restrukturisasi Utang di Amerika Serikat berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code serta memberikan analisis perbandingan atas pelaksanaan kedua hal tersebut. Penulis mempergunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara PKPU dalam konsep Hukum Kepailitan Indonesia dengan Restrukturisasi Utang dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat.Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan masa penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri; jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang di antara keduanya; serta prosedur yang berlaku pada masing- masing konsep, yakni dalam hal eksistensi Pengurus atau Trustee pada PKPU dan Reorganisasi Perusahaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY CROWDFUNDING) BERDASARKAN POJK NOMOR 37/POJK.04/2018 Rugun Maylinda; Mahmul Siregar; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.516 KB)

Berkembangnya teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi di industri keuangan dan mendorong inklusi keuangan. Lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (fintech) kemudian muncul seiring dengan perkembangan di dunia keuangan.Keberadaan fintech memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan dan juga meningkatkan literasi keuangan.[1] Konsep fintech mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Produk yang dapat dikategorikan ke dalam bidang fintech, diantaranya adalah proses pembayaran (payments), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, jual beli saham, dan pembiayaan(lending) dll.[2] Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Demikian juga halnya pada sektor lembaga pembiayaan yang dahulunya bertujuan membantu masyarakat [1] Max Manroe, : ”Mengenal Fintech, Inovasi Sistem Keuangan Era Digital”, diakses dari https://www.maxmanroe.com/mengenal -fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html [2]Adam Rizal, ‘’Daftar StartUp Fintech Di Indonesia”.Diakses dari https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startupfintech-indonesia/

ANALISIS YURIDIS PELARANGAN EKSPOR KONSENTRAT PADA PT. FREEPORT INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Choky Saragih; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.569 KB)

Pemerintah mengeluarkan aturan baru soal ekspor mineral mentah. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor ‎5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Dengan demikian, PT. Freeport Indonesia tidak dapat melakukan ekspor konsentrat, karena statusnya masih berbentuk Kontrak Karya Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier.Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Kebijakan pertambangan mineral dan batubara dalam hukum nasional Indonesia, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 103 UU No. 4 tahun 2009: Pemegang IUP/IUPK OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri jo Pasal 170 UU No. 4 tahun 2009 Pemegang KK Wajib melakukan pemurnian didalam negeri dalam jangka waktu 5 tahun. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pelaksanan kewajiban pengolahan pemurnian bagi pemegang IUP/IUPK yang berasal dari hasil penyesuaian Kuasa Pertambangan paling lambat 12 Januari 2014. PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas PP 23 tahun 2010 pelaksanan kewajiban pengolahan pemurnian bagi pemegang IUP/IUPK paling lambat 12 Januari 2017. PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23 tahun2010 Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai tambah Mineral Melalui kegiatan Pengolahan dan Pemurnian ¾ Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Ekspor. Pemerintah Republik Indonesia melarang perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya untuk mengekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat terhitung mulai 12 Januari 2017.Pemegang KK masih dapat ekspor konsentrat apabila mengajukan perubahan status ke pemerintah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.Ketentuan larangan ekspor ini tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas PP 23/2010. Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.Pelarangan ekspor konsentrat pada PT Freeport Indonesia berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara.

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA KONTRAK SYARIAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG PEMBANTU TEBING TINGGI Rally Aditya; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu perjanjian dimana salah satu pihak merasa dirugikan dan atau merasa tidak puas. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Permasalahan yang penulis angkat disini adalah pertama, pengaturan hukum kontrak syariah dalam praktek perbankan syariah di Indonesia. Kedua, penyelesaian sengketa yang lahir dari kontrak syariah dalam praktek perbankan syariah di Indonesia. Ketiga, penyelesaian sengketa yang lahir dari kontrak syariah dalam praktek di Bank BRI SyariahKCP Tebing Tinggi.Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang terdiri dari hasil wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan dan penelitian langsung.Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak syariah di Bank BRI Syariah KCP Tebing Tinggi telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan oleh otoritas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa pada kontrak syariah di Bank BRI Syariah KCP Tebing Tinggi dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan agama dan jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi ditempuh terlebih dahulu sebelum sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi. Terdapat 3 (tiga) sengketa pada BRI Syariah KCP Tebing Tinggi yang diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan agama karena tidak tercapainya penyelesaian melalui musyawarah. Tidak ada penyelesaian yang dilakukan melalui BASYARNAS karena para pihak lebih mempercayai keputusan pengadilan.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN ( Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Makmur Gunung Tua ) Rahmat Hasibuan; Sunarmi Sunarmi; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Permasalahan dalam skrispsi ini adalah untuk mengetahui Perkembangan Pengaturan Koperasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peran dan Tanggung Jawab Penggurus dan Anggota Koperasi Dalam Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Makmur Gunung Tua. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menganalisis aturan hukum dalam pembagian hasil sisa hasil usaha, secara yuridis empiris, tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dan data-data, serta data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan penelitian. Hasil analisis dan penelitian dalam skrispsi ini adalah untuk mengetahui segala perkembangan pengaturan koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pengurus dan anggota koperasi. Dan lebih mengetahui peran dan tanggung jawab pengurus dan anggota koperasi dalam pembagian sisa hasil usaha berdasarkan -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peran pengurus dan anggota koperasi dalam peningkatan hasil pada pembagian sisa hasil usaha, yang pertama pengurus dan anggota sama-sama mensosialisasikan bagaimana untuk menarik minat non anggota untuk menjadi anggota, sehingga makin bertambahnya anggota koperasi maka peningkatan sisa hasil usaha makin bertambah. Yang kedua dengan mensosialisasikan kelebihan dari koperasi simpan pinjam dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EFEK SYARI’AH DALAM HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA Fahrunnisa Fahrunnisa; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Capital market is a market in the abstract sense that brings prospective investors (investors) with issuers (companies that issue securities in the capital market) that require long-term funds, which is regulated by Law No. 8 of 1995 on capital markets, but how the related arrangements The effect of syari'ah which in this era of globalization is increasingly interested in considering the syari'ah capital market is becoming alterative in collecting funds and as an investment opportunity syari'ah free from the elements of usury, gharar and mayshir. And how the effect of syari'ah in the perspective of the capital market law. The type of research used in the writing of this thesis is normative juridical research by collecting data in library research along with collecting legislation related to capital market activity and similar implementing regulation related to syari'ah capital market. Sources of data in this study are primary legal materials, secondary legal materials, tertiary and all three data are analyzed qualitatively. Based on the results of this study can be concluded that the effect of shari'ah in the law of capital markets in Indonesia that gives assertion that all activities based on syari'ah then must be in accordance with the principles of syari'ah. And with this required role by the National Syari'ah Council (DSN-MUI) as the supervisor of the principles of syari'ah in determining the criteria of syari'ah. However, the DSN-MUI fatwa is considered non-binding because of the absence of DSN MUI into the legislative regulation of the Republic of Indonesia, and demands a sharia stock exchange purely from the principles, mechanisms of issuance and trade transactions based on Islamic law

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA