Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK YURIDIS PENDAFTARAN MEREK YANG SAMA DENGAN MEREK TERKENAL UNTUK KELAS BARANG/JASA YANG TIDAK SEJENIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 80/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST) Atika Chyntya; Bismar Nasution; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.504 KB)

Merek adalah sesuatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan dipasaran. Dimana merek pada hakekatnya adalah suatu tanda.Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, maka merek harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang lain. Sebagaimana pengertian merek diatur dalam UU Merek 2016 yaitu “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Sehingga apabila terjadi pelanggaran merek, maka merek harus mendapatkan perlindungan. Permasalahan yang dikemukakan adalah : Bagaimana status pendaftaran hak merek didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ? Bagaimana pengaturan hukum pendaftaran merek yang sama untuk barang/jasa berbeda jenis ?dan Bagaimana aspek yuridis terhadap status pendaftaran merek yang sama dengan merek terkenal untuk kelas barang/jasa yang tidak sejenis dalam Putusan Nomor 80/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst ? Untuk itu, metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif.Dimana metode ini dapat menjawab permasalahan yang menggunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kesimpulan yang diperoleh bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, sarana atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, lalu memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat. Apabila mendaftarkan merek yang sama untuk barang/jasa berbeda jenis maka pemilik merek dapat mengajukan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek yang dimana sudah diatur didalam UU Merek 2016. Putusan Majelis Hakim dalam gugatan ini sangatlah tepat dan sesuai dengan pasal 4, 5, dan 6 UU Merek 2001 begitupun jika dikaitkan dengan UU Merek 2016 hasil putasan akan sama menurut penulis karena sesuai dengan pasal 21 ayat (1) huruf b dan c dan pasal 21 ayat (3). Kata Kunci :Pendaftaran Merek, Merek

PENEGAKAN HUKUM PAJAK TERHADAP PELAKU KEGIATAN USAHA INDEKOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK HOTEL Zulfikar Lubis; Budiman Ginting; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.528 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pajak hotel kategori indekos dan hambatan dalam penegakan hukum pajak terhadap pelaku usaha kegiatan indekos di Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara. Data yang digunakan ialah bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak hotel terhadap pelaku kegiatan usaha indekos di Kota Medan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi belum sepenuhnya berjalan maksimal. Dikarenakan beberapa faktor yang menghambat antara lain minimya kesadaran oleh wajib pajak dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini dengan memberikan saksi yang tegas kepada para wajib pajak dan petuas pajak lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi dan pendataan pengusaha-pengusaha indekos yang dikenakan sebagai wajib pajak hotel. Kata kunci : Penegakan Hukum Pajak Hotel, Wajib Pajak, Sanksi Pajak

KAJIAN REGULASI PENANAMAN MODAL DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA Yabes Marlobi Yabes Marlobi; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.381 KB)

Penerapan pelayanan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didukung melalui berbagai kebijakan regulasi yang dibuat dan diterapkan merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim penanaman modal yang baik. Hal ini tidak dapat diabaikan sebab akan mempengaruhi minat para penanam modal agar tertarik menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan dalam skripsi ini ialah mengenai pelayanan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal, dan efektivitas pelayanan terpadu satu pintu terhadap penyerapan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat dekskriptif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan metode studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field reserach), yakni melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan Potensi, dan Kewilayahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Data terkumpul dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan perubahan yang signifikan dalam proses pelayanan perizinan penanaman modal bagi para calon penanam modal di mana terjadinya kemudahan dan keefektivitasan dalam melakukan penanaman modal. Eksistensi regulasi ini juga didukung dengan adanya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 yang mempercepat proses pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya regulasi tersebut menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat untuk melakukan penanaman modal di Sumatera Utara yang berakibat pada penyerapan dana penanaman modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Melalui pelaksanaan sistem Online Single Submission yang telah diterapkan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha yang telah terintegrasi secara elektonik semakin mempermudah masyarakat ataupun para calon penanam modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal di pemerintahan Sumatera Utara secara efektif dan efesien tanpa harus memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama. Kata Kunci: Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penanaman Modal, Online Single Submission

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Pailit Dikaitkan dengan Klausula Arbitrase (studi putusan MA RI Nomor. 708K/PDT.SUS-PAILIT/2015) Ezra Cyntia; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.852 KB)

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berada di dalam lingkungan badan peradilan umum, bukanlah badan peradilan yang berdiri sendiri. Dasar pertimbangan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah karena pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa Negara Asia dan Indonesia sejak bulan juli 1997. Permasalahan yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai penyelesaian perkara kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, peran Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan tentang kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesain Perkara pailit dikaitkan dengan klausula arbitrase dalam putusan nomor. 708/K/PDT.SUS-PAILIT/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektonik/internet. Dalam penyelesaian perkara kepailitan terdapat pihak-pihak yang terlibat antara lain: kreditor, debitor, kurator, dan juga hakim pengawas. Kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam pasal 300 UU Kepailitan dan PKPU yang berwenang memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Putusan No.708/K/PDT.SUS-PAILIT/2015 menjelaskan pada putusan tingkat pertama Majelis pada Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, melainkan Majelis a quo langsung menolak pailit, dengan alasan menunggu putusan Arbitrase di Singapura Pertimbangan demikian jelas bertentangan dengan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kata Kunci : Perkara Kepailitan, Kewenangan, Pengadilan Niaga

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BAITUL MAAL WAT TAMWIL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) TERKAIT PERAN PENGUMPUL ZISWAF DAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Dimas Fattih; Sunarmi Sunarmi; Keizerina Devi
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.979 KB)

UMKM berbasis syariah dibiayai oleh beberapa lembaga seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang salah satunya ialah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Akan tetapi saat ini BMT tidaklah memiliki aturan hukum yang jelas. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni pertama bagaimana pengaturan hukum Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di indonesia, kedua bagaimana peran Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah terkait peran pengumpul Ziswaf dan pembiayaan kepada UMKM, ketiga bagaimana tanggung jawab Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah terkait peran pengumpul Ziswaf dan pembiayaan kepada UMKM Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun bahan yang dijadikan sumber penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Perbedaan bentuk badan hukum menyebabkan BMT berpedoman pada aturan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain karena menyesuaikan diri dengan bentuk badan hukum yang dipilih. Secara operasional BMT bersesuaian dengan Koperasi akan tetapi aturan hukum koperasi yang berlaku saat ini tetap belum mampu mengakomodir.Adapun BMT memiliki peran yang strategis dalam menyokong perkembangan UMKM, di antaranya dalam hal menyimpan dana, mananamkan syariat Islam serta memberikan pembiayaan dan permodalan yang memudahkan pelaku UMKM serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penyebab BMT memiliki banyak permasalahan kepada nasabah adalah minimnya pengetahuan pengurus dan pengelola mengenai pengelolaan BMT dalam konsep syariah dan tidak patuhnya pengurus dan pengelo terhadap peraturan perundang-undangan keuangan syariah . Kata Kunci: UMKM Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Baitul Maal WatTamwil, Ekonomi Nasional

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PROVIDER JUAL BELI ONLINE ATAS PENJUALAN BARANG – BARANG PALSU Ryan Samuel; Keizerina Devi; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.732 KB)

Pada masa kini perkembangan teknologi semakin pesat dengan kehadiran internet yang dimana kehadiran teknologi semakin memudahkan manusia untuk melakukan aktifitasnya termasuk dalam hal berbelanja. Di Indonesia sendiri banyak bermunculan Provider Jual beli yang banyak memperdagangkan barang dan jasa secara online.Namun banyak kejadian terjadi dimana barang yang diperdagangkan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya adalah pelanggaran hak merek yang dikarenakan Provider tersebut memperdagangkan barang yang tidak orisinil. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, tentu melihat hal ini sebagai masalah. Permasalahannya disini adalah 1) Bagaimana pengaturan hukum Hak Merek di Indonesia? 2) Bagaimanakah transaksi jual beli di provider jual beli online? 3) Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban Provider jual beli online atas penjualan barang – barang palsu? Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif.Sifat penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif.Jenis dan sumber datanya adalah Data Sekunder.Tehnik dan alat pengumpul data berupa Studi Pustaka dan Studi dokumen.Analisis data yang digunakan adalah Metode Analisis Kuantitatif.

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA MENJADI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TETAP DALAM PUTUSAN NOMOR 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Wigrha Tommy; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.586 KB)

Salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang untuk mengantisipasi kesulitan yang menimbulkan masalah dalam utang piutang tersebut, maka dapat digunakan ketentuan perdamaian yang telah disediakan Pemerintah sebagai instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK dan PKPU). PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Apabila permohonan PKPU dikabulkan secara tetap dan tercapai perdamaian, maka debitor akan terhindar dari kepailitan. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia, Bagaimana Proses Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, Bagaimanakah Proses PKPU dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kesimpulan, Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia diatur dalam Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-

KERINGANAN PERPAJAKAN DAERAH SEBAGAI BENTUK INSENTIF INVESTASI DI SUMATERA UTARA ( ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL ) Virginia Sitepu; Budiman Ginting; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.81 KB)

Pembangunan ekonomi membutuhkan modal atau investasi yang jumlahnya cukup besar sehingga pemerintah membutuhkan adanya investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh para investor baik asing maupun domestik. Guna menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyusun regulasi terkait penanaman modal serta mengatur kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang dapat diberikan kepada para penanam modal atau investor yang ingin menanamkan modalnya di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu daerah yang telah menyusun regulasi terkait pemberian kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal kepada investor adalah Provinsi Daerah Sumatera Utara yakni dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dalam Perda tersebut terdapat salah satu kemudahan yang menarik untuk dicermati adalah keringanan pajak bagi investor, hal ini dikarenakan dalam Perda No. 14 Tahun 2014 tidak ada pengaturan mengenai mekanisme pemberian keringanan pajak tersebut serta tata cara pelaksanaannya secara tertulis. Dengan demikian diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui tata cara pemberian keringanan pajak kepada para investor di daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini digunakan dua metode yakni metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa sinkronisasi antara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Serta metode penelitian yuridis empiris melalui wawancara terhadap aparautr terkait untuk mengetahui pelaksanaan pemberian

ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PENAGIHAN KREDIT OLEH BANK KEPADA PELAKU UMKM YANG TERKENA BENCANA ALAM BERDASARKAN POJK NO. 45/POJK.03/2017 Rommy Hamzah; Bismar Nasution; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.851 KB)

Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan.Bank sebagai agen pembangunan (agent of depelovement) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi :Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturanpenundaan penagihan kredit oleh bank kepada pelaku umkm yang terkena bencana alam diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2017 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam. Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS yang tidak direstrukturisasi maupun yang direstrukturisasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 3 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aktiva produktif.

ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM PENETAPAN TKI KE LUAR NEGERI Siti Sahara; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.435 KB)

Untuk dapat mengusahakan agar setiap Tenaga Kerja Indonesia dapat memperoleh kesejahteraan dan keamanan di tempat di mana mereka bekerja, maka perlu adanya perjanjian kerja secara tertulis untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja.Dengan adanya perjanjian kerja diharapkan TKI dapat bekerja dengan baik, dan sebaliknya mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah diperjanjiakan. Namun kenyataannya, perjanjian kerja belum benar-benar mampu memberikan perlindungan kepada TKI. Berdasarkan pengaduan dari keluarga TKI atau masyarakat kepada BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI) sebagaimana telah dipaparkan, nampak ada pengaduan gaji yang dibayarkan kepada TKI tidak sesuai standar bahkan ada TKI yang tidak menerima gaji. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang ketenagakerjaan di Indonesia, bagaimana sistem dan bentuk perjanjian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri dan bagaimana bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengiriman TKI ke luar negeri Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skrispsi ini adalah metode yuridis normatif.Metode yuridis normatifyaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan dan pengambilan data yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (library research). Analisis data yang dilakukan penulis dalam penulisan jurnal ini dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwajenis perjanjian dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar negeri adalah jenis perjanjian internasional dan perjanjian bilateral yang bersifat hukum perdata Internasional. Perlindungan TKI menurut UU No. 39 Tahun 2004 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerjaKewajiban bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik perwakilan konsuler maupun perwakilan diplomatik untuk melindungi warga negara Indonesia karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jendral Republik lndonesia (KONJEN-RI). Perlindungan represif yang dilakukan oleh Perwakilan RI adalah tindakan yang dilakukan setelah adanya tindakan aparat. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia dibagi atas upaya perlindungan preventif dan represif. Perlindungan prenventif tidak saja dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA