cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
TRANSPARENCY
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 216 Documents
 16   17   18   19   20 
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEKERJA (STUDI KASUS:PT.NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES MEDAN) Rydayanti Simanjuntak; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rydayanti Simanjuntak,BismarNasution, MahmulSiregar Undang-Undang BPJS membentuk dua badan penyelenggara yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kecelakaan kerja adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan tugas pekerjaan. Adapun yang menjadi rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimana program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam sistem jaminan nasional Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja, pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di PT Novel Pharmaceutical Laboratories Medan.                                                        Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat empiris. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis secara normatif-kualitatif. Sistem jaminan sosial nasional telah menyelenggarakan 5 (lima) program jaminan sosial yaitu, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dalam programnya setiap pekerja mengharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal- hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki hari tua. Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT Novell Pharmaceutical Laboratories Medan sudah terlaksana dengan menggunakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Saran agar PT Novell Pharmaceutical Laboratories Medan tetap melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja pada pekerja farmasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Serta dapat langsung andil dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program perlindungan keselamatan kerja.
ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY FEE DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI PUTUSAN NOMOR 493/PDT/2018/PT.DKI) Natasia Agustin; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.447 KB)

Abstract

Waralaba merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat dewasa ini.Oleh karena hal ini, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba. Para pihak yang terlibat dalam waralaba diwajibkan untuk mengadakan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba yang disepakati tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yag membuatnya. Para pihak yang tidak mematuhi perjanjian waralaba yang telah disepakati bersama dapat dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi pembayaran royalty fee merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh franchisee.Penelitian ini membahas kasus wanprestasi royalty fee yang terdapat dalam putusan No. 493/PDT/2018/PT.DKI.Wanprestasi pembayaran royalty fee dilakukan oleh pihak frachisee kepada PT.My Salon Internasional selaku franchisor. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan wanpretasi pembayaran royalty fee dalam perjanjian waralaba diatur dalam perjanjian yang disepakati para pihak serta dalam ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada buku III KUH Perdata.Penyelesaian sengketa dalam perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi.Adapun penerapan hukum dalam putusan No. 493/PDT/2018/PT. DKI telah dilaksanakan dengan benar.Dalam putusantersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pihak penggugat telah kehilangan hak nya untuk menggugat karena telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi, yaitu dalam hal tidak menyediakan karyawan untuk outlet salon yang ada.Hal ini sesuai dengan prinsip exceptio non adimpleti contractus yang diatur dalam Pasal 1478 KUH Perdata. Hal ini mengakibatkan outlet salon yang dikelola Tergugat tidak dapat beroperasi secara maksimal, sehingga Tergugat tidak melakukan kewajiban nya dalam hal membayar royalty. Kata Kunci: Waralaba, Wanprestasi, Royalty Fee
PENERAPAN AZAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TERKAIT MASALAH PERIZINAN ( Studi Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Nur Ulfah; Budiman Ginting; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepastian hukum adalah salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim investasi yang baik. Hal ini tidak dapat diabaikan sebab akan mempengaruhi minat investor agar tertarik menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan dalam skripsi ini ialah mengenai kewenanangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan perijinan bidang penanaman modal , kendala-kendala yang dihadapi investor khususnya dalam bidang perijinan dan penerapan azas kepastian hukum terhadap investor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder.Data sekunder dikumpulkan dengan metode studi pustaka (library reseach) dan wawancara dengan Sekretaris BPMP Provinsi Sumatera Uatara.Data terkumpul dianalisis dengan metode analisis data kuantitatif. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan bahwa BKPM merupakan lembaga pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanam modal. Sesuai ketentuan pasal 14 huruf a UUPM menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi penanam modal sebagai jaminan dari pemerintah salah satunya pemerintah Provinsi Sumatera Utara bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan penanaman modal.Dimana kebijakan BKPM Provinsi Sumatera Utara yang sudah membentuk Medan Bisnis Forum (MBF) yang berfungsi sebagai forum komunikasi kegiatan investasi usaha swasta dan asing, Mempersiapkan unit pelayanan terpadu (UPT) satu atap untuk menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal sehingga diharapkan dapat lebih sederhana. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara.Namun kenyataannya investor seringkali dibebani oleh peraturan yang tumpang tindih antara peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah dengan pemerintahan diatasnya, panjangnya birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan adanya pungutan liar.      
ANALISIS YURIDIS PERANAN PENGURUS TERHADAP PERKEMBANGAN YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASANAH PADANG BULAN Dini Permata Sari; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Salah satu yayasan yang sedang berkembang adalah Yayasan Nurul Hasanah yang berada di Padang Bulan Medan. Pengurus memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan Yayasan Nurul Hasanah dengan menemui kendala-kendala yang dihadapi selama menjalankan tugas dan fungsinya di Yayasan Nurul Hasanah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan melaksanakan penelitian ke lapangan secara langsung yaitu ke Yayasan Nurul Hasanah Padang Bulan. Sebelumnya penulis juga melakukan penelitian hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah ini. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Pengurus memiliki fungsi untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan, menyimpan dokumen keuangan yayasan, dan berkewajiban untuk menyusun laporan tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sesudah buku yayasan ditutup. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Pengurus mendapat beberapa kendala seperti keterlambatan siswa/siswi membayar SPP, adanya perilaku siswa/siswi yang tidak taat aturan, rusaknya sarana dan prasarana yayasan, ketidakamanan penjagaan di sekitar yayasan dan adanya pengurus terdahulu yang enggan di berhentikan sehingga mengakibatkan pengurus sekarang sulit menjalankan peran dan fungsinya di Yayasan Nurul  Hasanah.   Kata Kunci:Yayasan, Peran Pengurus Yayasan.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FILM YANG DIBUAT PRODUSER BERDASARKAN REFERENSI NASKAH PIHAK KETIGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 305K/Pdt.Sus-HKI/2014) Star Parulian; Keizeirina Devi; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia Pengaturan Hukum untuk pihak-pihak yang terlibat dalam produksi sebuah film tidak ada diatur secara terperinci sesuai dengan peranan yang ada dalam produksi sebuah film, semua pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah produksi film digolongkan menjadi insan perfilman, yang hak dan kewajibannya di lindungi dan diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, hal ini yang menjadi awal mula terjadinya sengketa tentang siapa yang memiliki hak cipta dalam film Soekarno: Indonesia Merdeka yang disebabkan naskah dari film tersebut merupakan karya dari pihak ketiga sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Register 305K/Pdt.Sus-HKI/2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder serta dengan penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisi data kualitatif. Dalam penjabaran dari Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman seorang penulis/pencipta skenario film dimasukkan kedalam kategori insan perfilman dan tidak ada peraturan yang terpisah membahas tentang penulis/pencipta skenario film tersebut. Kedudukan seorang pencipta/penulis naskah dalam sebuah produksi film hanya sebagai penulis cerita untuk film tersebut, terlepas dari mana ide cerita itu di dapat. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman juga tidak diatur secara terperinci mengenai kedudukan seorang pencipta/penulis naskah dalam sebuah produksi film.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MELALUI ARBITRASE DI KOTA MEDAN (Kasus Antara Esrawaty Melawan PT Graha Kirana Development Dalam Putusan NO : 036/PEN/III/BPSK-MDN) Lismar Wahyuni; Bismar Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui Pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak.Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK.Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK Kota Medan merupakan lembaga yang berwenang dan bertugas menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara arbitrase. Namun UUPK tidak menjelaskan secara rinci batasan sengketa konsumen yang dapat diselesaiakan oleh BPSK. Penyelesaian sengketa oleh BPSK yang dilakukan dengan cara arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan sepenuhnya proses persidangan kepada arbiter, kemudian persidangan tersebut harus selesai dalam jangka waktu 21 hari. Dalam hal ini para pihak yang memilih majelis anggota BPSK yang terdiri dari unsur konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun, tidak semua sengketa dapat dilselesaikan dengan cepat. Dalam Putusan BPSK No 036/PEN/III/BPSK-MDN, sengketa antara Esrawaty melawan PT Graha Kirana Development diselesaikan lebih dari 21 hari kerja sehingga masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KAJIAN HUKUM EKSEKUSI PENJUALAN JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI BADAN LELANG NEGARA (STUDI PADA LEASING DIPOSTAR) Upsa Vision; Sunarmi Sunarmi; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai langkah mencegah terjadinya kehilangan objek leasing, maka setelah dilakukan langkah penarikan terhadap mobil yang menjadi objek jaminan fidusia. Penarikan dapat dilakukan apabila dianalisa bahwa nasabah tidak lagi memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut. Setelah dilakukan penarikan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi yang dilakukan terhadap jaminan fidusia pada leasing Dipostar dilakukan dengan penjualan melalui lelang yang dilakukan tanpa melalui Badan Lelang Negara. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia. Eksekusi ini dilakukan melalui parate eksekusi. Parate eksekusi adalah melakukan eksekusi sendiri tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang artinya selain penelitian ini menekankan pada hukum dalam peraturan juga menekankan pada berlakunya peraturan hukum tersebut dalam masyarakat. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk jaminan fidusia ada dua yaitu fidusia cum creditore yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, artinya bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengambil alih kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utang debitur telah dibayar lunas. Kedua adalah fiducia cum amico yang artinya adalah kebalikan dari sebelumnya bahwa kreditur sepakat memberikan hak atas jaminan fidusia kembali kepada debitur yang telah melunaskan utangnya kepada kreditur.  Leasing Dipo Star Finance berperan sebagai lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan roda empat dan alat berat. PT. Dipo Star Finance merupakan perusahaan pembiayaan otomotif, Dipo Star  Finance  berkembang  seiring  dengan  perekonomian  Indonesia.  Selain  dari pada   itu,   perekonomian   Indonesia   yang   kuat   dan   stabil   diharapkan   terus berkembang. Pelelangan yang dilakukan oleh leasing tidak melalui Badan Lelang Negara, memang murah dan cepat dalam proses penjualannya dinilai cukup membantu dalam dunia bisnis. Penjualan barang yang dilakukan terhadap objek pembiayaan kendaran bermotor oleh perusahaan pembiayaan tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia   Kata kunci :Lelang, Jaminan fidusia, Leasing
PENERAPAN KLAUSULA GAS MAKE UP SEBAGAI EFISIENSI PENYERAPAN GAS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI GAS ANTARA PT. PERTAMINA EP DENGAN PT. PLN PERSERO Anggita Tridiani Sirait Tridiani; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Klausula Gas Make Up sebagai upaya efisiensi penyerapan gas dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang dilakukan oleh PT. Pertamina EP sebagai Penjual dengan PT. PLN (Persero) sebagai Pembeli. Klausula Gas Make Up merupakan solusi terbaik dalam PJBG sebagai alternatif bagi PT. PLN sebagai Pihak Kedua untuk menggunakan gas dan PT. Pertamina EP sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian jual beli gas, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat menyerap gas sesuai dengan Jumlah Pembelian Minimal Tahunan (JPMT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Gas Make Up dalam perjanjian jual beli gas yang dilakukan oleh pihak pertama sebagai penjual gas dengan pihak kedua sebagai Pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Klausula Gas Make Up lahir dari prinsip kebebasan berkontrak. Dengan klausula ini terjadi efisiensi penggunaan gas, karena gas yang tidak dapat diserap berdasarkan JPMT dapat digunakan pada periode pembelian berikutnya. Apabila terjadi sengketa atas perjanjian dapat dilakukan dengan cara musyawarah, jika tidak mendapatkan jalan keluar maka akan dilakukan dengan cara penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase (BANI). Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Gas Make Up.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM LEASING KENDARAAN BERMOTOR ( STUDI PADA FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ASTRA KOTA MEDAN ) Rezki Arafah; Sunarmi Sunarmi; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian pembiayaan konsumen pada Federal International Finance Cabang Kota Medan merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak  Federal International Finance Cabang Kota Medan dan pihak konsumendengan penyerahan barang secara fidusia, dalam arti penyerahan barang tersebutdilakukan berdasarkan atas kepercayaan, serta tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukanpembayaran kembali hutang pembiayaan,tentunya hal itu merupakan suatuperbuatan yang akan membawa akibat hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif, dimana keseluruhan data baik primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh FIF ASTRA Cabang Medan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan FIF cabang Kota Medan untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor ,adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaran bermotor tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga konsumen tidak akan dirugikan. FIF ASTRA Cabang Medan dalam menangani kredit bermasalah selalu berusaha menempuh penyelesaian dengan cara persuasif yaitu mengadakan pendekatan kepada Konsumen untuk dapat menyelesaikan tunggakan angsurannya dengan melewati beberapa tahapan, seperti tahapan menghubungi via telepon untuk mengingatkan keterlambatan pembayaran kredit, jika cara tersebut tidak mendapat tanggapan dari Konsumen, FIF ASTRA Cabang Medan akan menempuh cara persuasif lainnya yaitu dengan mendatangi Konsumen secara langsung ke alamat yang tertera, tahap terakhir jika konsumen yang tiga kali berturut-turut tidak membayar tunggakan angsurannya, maka FIF ASTRA Cabang Medan akan menarik kendaraan bermotor yang menjadi jaminan.
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU( STUDI KASUS KANTOR PAJAK MEDAN TIMUR) Parhorasan Tambunan; Budiman Ginting; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan atau income bagi negara.Setiap pelaku usaha termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan penyumbang pajak kepada negara.Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh atau Diterima oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu juga dikenakan pajak.  Adapun yang menjadi rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimana persyaratan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap UMKM, bagaimana penerapan pajak bagi pelaku UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018,apa saja hambatan-hambatan petugas pajak dalam pemungutan pajak penghasilan atas pelaku UMKM di kantor pajak Di Medan Timur. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris.Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka.Analisis data yang digunakan adalah analisis secara normatif-kualitatif. Kurangnya pemahaman ataupun ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi petugas pajak. Setelah diundangkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh atau Diterima oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,dengan pengurangan tarif final UMKM menjadi 0,5% diharapakan menumbuhkan pelaku usaha baru dan taat dalam membayar pajak usaha mereka. Oleh karena itu petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur agar selalu melakukan sosialisasi, edukasi, dan konsultasi kepada Wajib Pajak, guna menambah kepatuhan mereka.

Page 18 of 22 | Total Record : 216

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 02 (2020) Vol 1, No 01 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 2, No 1 (2018) No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue