cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
TRANSPARENCY
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 216 Documents
 7   8   9   10   11 
Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Solvabilitas Bank Di Luar Bank Sistemik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Chessa Stefany; Bismar Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.077 KB)

Abstract

ABSTRAK Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Solvabilitas Bank Di Luar Bank Sistemik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Chessa Stefany* Bismar Nasution ** Tri Murti Lubis***   Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau domino effect, yang dapat menganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia pada tahun 2004 tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi nasabah tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan bank. Salah satu indikator bank dikatakan tidak sehat apabila mengalami permasalahan solvabilitas bank yang menimbulkan dampak sistemik maupun tidak berdampak sistemik. Pada tahun 2016 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016  tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang salah satu fokusnya adalah mengenai kewenangan LPS dalam menyelesaikan permasalahan solvabilitas bank di luar bank sistemik, yang mengakibatkan bertambahnya kewenangan LPS selain yang telah diberikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan bertambah dengan disahkannya UU PPKSK, yang sebelumnya hanya berwenang dalam menangani atau menyelesaikan bank gagal, kini memiliki kewenangan dalam penyelesaikan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, termasuk permasalahan solvabilitas bank di luar bank sistemik sehingga dapat membantu mencegah terjadinya krisis sistem keuangan di Indonesia. Kata Kunci : Lembaga Penjamin Simpanan, Solvabilitas Bank, Bank Di Luar Bank Sistemik, Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
ABSTRAK Analisis Yuridis Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Putusan Pailit PT. Mandala Airlines (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST) Elyas Franklin; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.756 KB)

Abstract

ABSTRAK Analisis Yuridis Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Putusan Pailit PT. Mandala Airlines (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST) Elyas Franklin Hasiholan Simanjuntak* Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum** Tri Murti Lubis, SH.,MH*** Terminologi kepailitan sering dianggap sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal dan cacat hukum atas subjek hukum, sehingga kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa mungkin. Padahal, di dalam kepailitan terdapat prinsip commercial exit from financial distress yaitu kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, salah satu caranya adalah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (voluntary petition for self bankruptcy). Prinsip commercial exit from financial distress merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan Perseroan Terbatas. PT.Mandala Airlines telah dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST, dalil PT.Mandala Airlines dalam permohonan pailitnya adalah bahwa PT.Mandala Airlines mengalami kesulitan finansial (financial distress) yang berlarut-larut akibat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga di Indonesia. Yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, pengaturan prinsip commercial exit from financial distress dalam kepailitan Perseroan Terbatas dan penerapan prinsip commercial exit from financial distress dalam Putusan Pailit PT.Mandala Airlines. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik/internet. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip commercial exit from financial distress tidak dianut oleh ketentuan kepailitan di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kemudahan untuk mempailitkan subjek hukum yang berkaitan dengan debt collective proceeding. Padahal prinsip commercial exit from financial distress digunakan oleh PT.Mandala Airlines dalam mengajukan permohonan pailitnya, dalil utama permohonan pailit PT.Mandala Airlines adalah karena telah mengalami kesulitan finansial (financial distress) yang berlarut-larut akibat ketatnya persaingan usaha di Indonesia. Sehingga perlu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang lebih mengakomodir kepailitan badan hukum khususnya Perseroan Terbatas.   Kata Kunci : Kepailitan, Commercial Exit From Financial Distress, PT.Mandala Airlines
KEDUDUKAN HAK ISTIMEWA PERSONAL GUARANTOR (PENJAMIN PRIBADI) DALAM PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Riris Fatmawati; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.623 KB)

Abstract

ABSTRAK KEDUDUKAN HAK ISTIMEWA PERSONAL GUARANTOR (PENJAMIN PRIBADI) DALAM PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS *) Riris F Panjaitan **) Sunarmi ***) Tri Murti Lubis   Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak istimewa personal guarantor (penjamin pribadi) dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini tidak ada pengaturan hukum yang secara jelas mengatur hal tersebut. Adapun permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai personal guarantor (penjamin pribadi) di Indonesia, kemudian apa saja hak istimewa yang dimiliki oleh personal guarantor (penjamin pribadi), dan yang terakhir bagaimana kedudukan hak istimewa personal guarantor apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan. Keseluruhan data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian disajikan dengan secara deskriptif guna memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai personal guarantor (penjamin pribadi) diatur dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUHPerdata. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 141, Pasal 164 dan Pasal 165. Hak-hak istimewa personal guarantor (penjamin pribadi) terdapat pada Pasal 1430, 1431, 1821, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 KUHPerdata. Kedudukan hak istimewa Personal guarantor (penjamin pribadi) dalam perkara kepailitan Perseroran Terbatas adalah penjamin juga sama dengan debitor utama apabila telah melepaskan hak-hak istimewa yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada dirinya. Oleh karena penjamin adalah seorang debitor maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun perlu dilihat lagi syarat dari kepailitan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1.       Kata Kunci : Penjamin pribadi, Hak istimewa, Kepailitan
ANALISIS DAMPAK FOREIGN DIRECT INVESTMENT PADA SEKTOR BISNIS ONLINE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM NEGERI Ruth Medika; Budiman Ginting; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.417 KB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS DAMPAK FOREIGN DIRECT INVESTMENT PADA SEKTOR BISNIS ONLINE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM NEGERI Ruth Medika Sani Pakpahan* Budiman Ginting** Mahmul Siregar***     Penanaman modal asing memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu bidang usaha di Indonesia yang menarik minat investor asing adalah bisnis online atau  perdagangan elektronik (e-commerce). Meningkatnya minat investor asing terhadap e-commerce di Indonesia menjadi salah satu tugas pemerintah untuk memberikan keamanan, kejelasan dan kenyamanan bagi penanam modal asing tapi tentu tidak melupakan para pelaku usaha lokal untuk dapat berkembang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana pengaturan kegiatan penanaman modal asing dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007; kedua, bagaimana pengaturan penanaman modal asing dalam bidang usaha bisnis online di Indonesia; dan ketiga, apa dampak yang disebabkan investasi asing dalam bidang usaha bisnis online terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan hasil tulisan ilmiah lainnya seperti makalah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi ini adalah bahwa E-Commerce mempunyai peranan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. E-Commerce menjadi salah satu bidang usaha di Indonesia yang terbuka untuk asing dengan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Aliran investasi asing yang diterima dalam bidang usaha bisnis online memiliki dua dampak yang saling bersebrangan. Jika dikelola dengan baik maka dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun jika tidak, penguasaan asing dapat berlebih terhadap sumber daya milik negara. Kata Kunci : Foreign Direct Investment, Pertumbuhan Ekonomi, E-Commerce.   * Mahasiswa Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II
ABSTRAK PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN) SEBAGAI SALAH SATU PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Irene Manik; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.332 KB)

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN) SEBAGAI SALAH SATU PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE   Irene Manik* Bismar Nasution ** Mahmul Siregar ***   Keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada inisiatif perusahaan untuk mampu mengatur semua kinerja perusahaan dengan baik dalam wujud Good Corporate Governance yang dijalankan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Bahwasanya, pengelolaan perusahaan perlu melihat cara untuk mengakomodasikan dan  melindungi setiap unsur dalam perusahaan termasuk karyawan sebagai stakeholder. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Good Corporate Governance dalam hukum perusahaan di Indonesia, bagaimana penerapan dan sistem Employee Stock Ownership Program, bagaimana Employee Stock Ownership dalam Good Corporate Governance. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan  dengan teknik studi pustaka dan dianalisis secara kuslitatif. Konsep Good Corporate Governance diterapkan perusahaan guna memperbaiki keberlangsungan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan telah diatur dengan regulasi yang sedemikian. Konflik kepentingan perusahaan bisa muncul mengingat aspek perusahaan bukan saja tentang pemegang saham ada stakeholderlain yang juga mempunyai peran penting dan selanjutnya perlu dilindungi. Keberadaan program Employee Stock Ownership Program (ESOP) merupakan program yang telah lama dilaksankan pada negara-negara maju dan sejak tahun 1998 sudah diterapkan di Indonesia yang sistemnya diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Wujudnya dapat diberikan sebagai bonus atau pembelian secara sukarela karyawan atau bahkan dana yang ditetapkan, yang dikelola oleh pengelola dana yang akan melakukan investasi pada saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Korelasi antara kedua hal tersebut menjukkan sinergi yang baik dalam keberlangsungan perusahaan, peningkatan produktivitas, dan mampu membangun persepsi yang positif terhadap perusahaan.                 Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG), Employee Stock OwnershipProgram (ESOP)
PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI KREDIT CU MANDIRI TEBING TINGGI (Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinj Kwartaria Gultom; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.606 KB)

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI KREDIT CU MANDIRI TEBING TINGGI (Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi) Prof. Dr. Sunarmi, SH. M.Hum*[1] Tri Murti Lubis, SH, MH** Kwartaria Saut Marito Gultom*** Credit Union merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, di mana Credit Union memberikan pinjaman berupa uang untuk digunakan oleh anggota agar anggota tersebut dapat memakai uang yang dipinjam untuk memenuhi kebutuhan seperti untuk konsumsi, biaya kesehatan atau untuk modal usaha.Credit Union didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, oleh karena itu prinsip kekeluargaan masih dipegang teguh dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan melaksanakan penelitian ke lapangan secara langsung yaitu ke kantor Koperasi Kredit CU Mandiri Tebing Tinggi. Sebelumnya penulis juga melakukan penelitian hukum normatif terhadap peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah ini. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman di Koperasi Kredit CU Mandiri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Berdasarkan penjelasan atas pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang dimaksud dengan prinsip pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.   Kata Kunci: Koperasi, Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat. *Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU ** Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU ***Mahasiswa Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU
PERANAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL PADAPT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN DALAM MENDUKUNG PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE Gabriel Damanik; Bismar Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.617 KB)

Abstract

ABSTRAK PERANAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN DALAM MENDUKUNG PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE   Gabriel Damanik* Bismar Nasution** Tri Murti Lubis***   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan Satuan Pengendalian Internal dalam mendukung prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT.Perkebunan Nusantara IV Medan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetap kan sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada perusahaan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi denganmengumpulkan data pendukung dari literatur, jurnal, dan buku-buku referensiuntuk mendapatkan gambaran masalah yang diteliti dan peneltian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, SPI dalam mendukung prinsip GCG memiliki pengaruh terhadap tata kelola perusahaan (GCG) juga SPI mengevaluasi terjalinnya kerjasama yang baik antara Komisaris, Direksi, dan organ-organ Direksi sehingga dapat memberi nilai tambah dalam pencapaian sasaran perusahaan. Keberadaan fungsi SPI dalam PT Perkebunan Nusantara IV Medan menjamin efektivitas pengendalian internal dan merupakan mitra strategis dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan serta mendorong proses Governance. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan dalam rangka pemenuhan kepentingan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Satuan Pengawas Internal sebagai departemen audit internal perusahaan memiliki peranan penting dalam mewujudkan penerapan praktik GCG.     Kata Kunci: Satuan Pengendalian Internal, Good Corporate Governance      
KEWAJIBAN HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PADA PT. BANK MANDIRI Tbk CABANG MEDAN IMAM BONJOL) Johan Silalahi; Bismar Nasution; Deta Sukarja
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.051 KB)

Abstract

ABSTRAK KEWAJIBAN HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PADA PT. BANK MANDIRI Tbk CABANG MEDAN IMAM BONJOL) Johan Roy Mora Silalahi[1] Bismar Nasution** Detania Sukarja*** Perbankan memiliki peran untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Kebijakan pemberian kredit oleh lembaga perbankan haruslah memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam usahanya mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Medan Imam Bonjol sebagai salah satu lembaga perbankan berperan untuk menerapkan kebijakan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian kredit perbankan di Indonesia, mengapa bank di Indonesia wajib mencantumkan klausul lingkungan hidup dalam perjanjian kreditnya dengan debitor, dan selanjutnya bagaimana pelaksanaan kewajiban pencantuman klausul lingkungan hidup oleh PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Medan Imam Bonjol. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam memberikan kreditnya bank harus memiliki keyakinan bahwa debitor memiliki kemampuan untuk mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, pemberian kredit oleh bank harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup untuk menghindari pencemaran/perusakan  melalui analisis mengenai dampak lingkungan. PT. Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol mewajibkan dipenuhinya dokumen izin lingkungan sebagai syarat dalam pemberian kredit kepada debitor yang kegiatan usahanya berdampak terhadap lingkungan hidup.   Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Perjanjian Kredit, Perbankan. *Mahasiswa **Dosen Pembimbing I ***Dosen Pembimbing II
AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN DIVESTASI OLEH PENANAM MODAL ASING DALAM BIDANG PERTAMBANGAN (STUDI PT. FREEPORT INDONESIA) Elisabeth Silalahi; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.725 KB)

Abstract

ABSTRAK AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN DIVESTASI OLEH PENANAM MODAL ASING DALAM BIDANG PERTAMBANGAN (STUDI PT. FREEPORT INDONESIA) Elisabeth Aurora Silalahi* Bismar Nasution** Mahmul Siregar***   Tujuan dilakukannya pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.Salah satu yang memiliki peranan penting dalam membantu pembangunan nasional adalah penanam modal asing dalam bidang pertambangan, terkhususnya pertambangan mineral dan batubara. Namun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penanam modal asing dalam bidang pertambangan harus melakukan divestasi saham secara bertahap terhadap peserta Indonesia dan mengubah sistem kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas.Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (literature research) dan juga melalui bantuan media elektronik. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara dan divestasi saham telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penanam modal asing dalam bidang pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi saham. Apabila kewajiban divestasi saham tidak dipenuhi, maka akan timbul akibat hukum dari pelanggaran kewajiban tersebut yang akan diberikan kepada penanam modal asing dalam bidang pertambangan.   Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Divestasi Saham, Izin Usaha Pertambangan.        
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER) UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DALAM MEDIA INTERNET BERSADARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Yessica Agnes; Bismar Nasution; Detania Sukarja
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER) UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DALAM MEDIA INTERNET BERSADARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA *)Yessica Agnes Saragi **)Bismar Nasution ***)Detania Sukarja   Karya cipta di bidang musik dan lagu saat ini telah didukung oleh kemajuan teknologi dan media internet. Siapa saja dapat melakukan rekaman suara atau video memakai karya cipta lagu orang lain dan mengunggahnya ke media sosial yang dimiliki oleh pelaku cover version tersebut. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang apabila pelaku cover version yang ingin mengkomersialisasikan atau mencari keuntungan melalui lagu yang memilik hak cipta, harus mendapatkan izin atau lisensi melalui pemegang hak cipta agar tidak melanggar hak cipta. Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia. Walaupun tanpa melakukan pencatatan, karya cipta tersebut sudah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta. Tetapi  suatu karya cipta akan lebih baik melakukan pencatatan agar terhindar dari permasalahan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Penelitian ini bersifat menganalisis secara deskriptif dengan memaparkan dan mengungkapkan yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini masyarakat belum menyadari bahwa hak cipta sangatlah penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan dalam Indonesia. Masih banyak di dapati penyanyi yang menyanyikan kembali lagu atau musik orang lain secara komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta, baik secara langsung ataupun melalui media internet dan lainnya yang memperoleh keuntungan bagi si pelaku cover version. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur perlindungan bagi karya cipta lagu atau musik, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan hak ekonomi dan hak moralnya. Penyelesaian sengketa untuk hal di atas dapat dilakukan melalui jalur non litigasi atau pun jalur litigasi yaitu Pengadilan Niaga.   Kata Kunci: Lagu, Perlindungan Hukum, Cover version *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II

Page 9 of 22 | Total Record : 216

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 02 (2020) Vol 1, No 01 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 2, No 1 (2018) No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue