cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putri Marzaniar
Contact Email
sangerjournal@ar-raniry.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sangerjournal@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Building of Public Administration Department, Social and Govermental Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, Jl. Syeikh Abul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia, Postal Code 23111
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Sanger: Social, Administration and Government Review
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : -     EISSN : 30481589     DOI : https://dpi.org/10.22373/sanger
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review with registration number ISSN 3048-1589 (online) is an open access journal with double-blind peer-reviewed. The main purpose of this journal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various issues, such as social issues include social policy, social development, public welfare, gender and marginalized groups. Then the issue of public administration which includes public management and public policy. the next issue around the government which includes bureaucracy, decentralization and regional autonomy, and islamic governance. The concentration of scope in this journal prioritizes writings that are oriented towards Islamic perspectives. The articles of this journal are published 2 times a year; June and December. This journal is published in two languages, Indonesian and English. Submission of articles is open throughout the year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Dampak Kebijakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Administrasi Bisnis Bagi Pelaku Ekspor dan Impor di Banda Aceh Adi Kurnia, Candra; Jalaluddin
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 1 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i1.2932

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dampak impelementasi kebijakan mengenai Lembaga Keuangan Syariah di Aceh terhadap pelaku bisnis ekspor dan impor. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi dengan desain penelitian studi kasus deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui observasi dan wawancara kepada para pelaku ekspor dan impor, pengusaha forwarder kapal serta penanggungjawab perdagangan luar negeri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku referensi dan jurnal nasional maupun internasional yang sesuai dengan fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlu adanya tindakan yang jelas dan terukur dari Pemerintah untuk mengantisipasi berbagai keterbatasan yang terjadi sebagai dampak dari penerapan Qanun ini, terutama dalam hal sarana dan fasilitas yang mendukung penerapan hukum. Keterbatasan ini juga disebabkan oleh adanya kebijakan merger tiga Bank Syariah di Indonesia (BNI Syariah, BSM dan BRI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia. Keterbatasan dalam hal layanan transfer antar negara, pencairan L/C untuk kegiatan ekspor impor serta layanan perbankan berupa fasilitas pinjaman juga dibicarakan. Berbagai kendala yang terjadi ini disebabkan ketentuan hukum yang ingin diterapkan tidak sesuai dengan sistem hukum nasional, sehingga Pemerintah Pusat harus menambah keluasan otonomi secara khusus bagi Aceh serta memenuhi sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemberlakuan wajib bank syariah agar menjadi lebih efektif, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Advocacy Coalition Framework Dalam Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia Taufik
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 1 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i1.2955

Abstract

Tuntutan peningkatan upah minimum di Indonesia menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dalam studi kebijakan publik. Gerakan buruh terus menuntut atas perbaikan upah minimum. Sementara perusahaan mengharapkan upah yang rendah agar mendapatkan keuntungan besar. Disisi lain, pemerintah harus menjamin pemenuhan lapangan kerja bagi masyarakat, dan menjaga angka pengangguran terus menurun. Kerangka kerja advokasi merupakan suatu konsep perubahan kebijakan dalam sub-sistem kebijakan yang dilakukan oleh aktor atau stakeholder yang terlibat dalam kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka kerja advokasi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Terdapat empat sub-sistem kebijakan penetapan upah minimum di Indonesia, yang meliputi: (a) kelompok asosiasi (pengusaha); (b) asosiasi serikat buruh; (c) pemerintah, dan (d) perguruan tinggi. Keempat aktor ini dikategorikan sebagai internal sub-sistem kebijakan. Aktor-aktor ini memiliki peran dan fungsi masing-masing yang saling berinteraksi satu dengan lain dalam kebijakan penetapan upah minum di Indonesia. Permasalahan upah minimum dapat diselesaikan apabila diberikan ruang untuk berkontribusi dan dialog terbuka antar aktor dalam penetapan kebijakan. Peran aktor penengah seperti pemerintah dan perguruan tinggi harus dioptimal perannya dalam proses penetapan upah minimum. Sehingga masing-masing harapan dari aktor terakomodir dalam penetapan kebijakan upah minum di Indonesia.
Pentingnya Prinsip Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Gratifikasi Di Lingkungan Birokrasi Publik Marbela, Sinta; Aprilya, Zahra; Ulfa, Khalida
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 1 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i1.2956

Abstract

Gratifikasi merupakan pelanggaran etika dan dapat merusak sistem birokrasi publik. Secara umum Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian imbalan atas tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Gratifikasi dalam pelayanan publik seringkali dianggap sebagai perilaku korupsi, karena melibatkan penerimaan atau pemberian imbalan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan petugas pelayanan publik. Hal ini merusak prinsip keadilan, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fokus dan tujuan penelitian ini untuk menganalisis prinsip etika administrasi publik dalam upaya pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data di peroleh dari literature review, jurnal, buku, dan website resmi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis content dan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prinsip etika administrasi publik sangat penting dalam upaya pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik. Etika administrasi publik dapat menjadi pedoman bagi pegawai publik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan transparan. Kepatuhan terhadap prinsip etika administrasi publik akan meminimalkan risiko adanya tindakan yang tidak etis dan gratifikasi yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sosialisasi dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif gratifikasi bagi tata kelola pemerintahan dan kepentingan publik, Memperkuat pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal atas kegiatan pemerintahan, meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai publik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, menerapkan sistem pengaduan dan whistleblowing yang efektif dan terjamin keamanannya, peningkatan pengawasan dan penegakan, dan implementasi Sistem Pengawasan Internal pemerintah, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dapat membuat pengelolaan keuangan publik lebih transparan dan akuntabel.
PENGARUH KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Razif, Muhammad; Gibran, Khalil
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 1 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i1.3341

Abstract

Tindakan korupsi merupakan suatu masalah bagi Negara karena dapat meganggu stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi berdampak pada banyak aspek salah satunya adalah ekonomi dimana korupsi dapat menghambat dan mengacaukan stabilitas pembangunan ekonomi dengan mendistorsi hukum dan melemahkan landasannya dimana ekonomi sangat bergantung pada hal tersebut. Saat ini korupsi sudah sangat menjamur di Indonesia dan sangat sulit untuk dibasmi dimana korupsi sudah terjadi di berbagai aspek baik itu politik, sosial, hingga perguruan tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi korupsi di mulai dari segi regulasi, pemanfaatan, teknologi, hingga peningkatan partisipsi masyarakat. Korupsi bukanlah hal yang mustahil diatasi namun tentunya prosesnya tidak sedrhana serta harus melibatkan berbagai aspek masyarakat dan pemerintah. Fokus dan tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap perekonomian di indonesia dan upaya penanggulangannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif. Sumber data berasal dari website, berita, jurnal, dan media lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis content. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korupsi yang berefek secara berkelanjutan di bidang ekonomi merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena dapat mengancam suatu negara, kebanyakan kasus kriminalitas terjadi karena permasalahan ekonomi yang dialami oleh pelaku sehingga dengan peningkatan ekonomi maka kriminalitas akan turun dengan sendirinya. Efek korupsi juga menghambat perekonomian di bidang distribusi karena korupsi di berbagai infrastuktur khususnya tranportasi menghambat distribusi yang mengakibatkannnya menjadi lambat dan mahal.Pemberantasan korupsi memang sulit dilakukan namun bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan, berbagai program mulai dari penataan peraturan-perundang-undangan hingga pemanfaatan teknologi membuat hal ini bukan hanya sekedar mimpi belaka. Digitalisasi merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi korupsi karena mengurangi celah terjadinya korupsi dan jikapun terjadi mudah dilacak, namun hal ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan perlu adanya peningkatan kemampuan tenaga ahli di bidang teknologi serta pengawasan yang ketat dalam pengunaanya
Perbandingan Keberhasilan Smart City DKI Jakarta Dengan Kota Banda Aceh Oktaviana, Lusi; Azkia Asca, Shafa
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 1 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i1.3342

Abstract

Smart city adalah konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan meningkatkan kinerja layanan publik. Jurnal ini dibuat bertujuan untuk membandingkan keberhasilan DKI Jakarta dalam menjadi smart city dengan Kota Banda Aceh yang mencoba menjadi smart city akan tetapi masih banyak penghambat Kota Banda Aceh untuk menjadi smart city, terutama dalam pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi smart city di kedua kota dengan melihat indikator dari smart city. Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan metode penelitian. DKI Jakarta tergolong telah berhasil dalam menjalankan konsep dari smart city sedangkan Banda Aceh masih tertinggal dari Jakarta yang di mana indikator dari smart city masih belum sepenuhnya tercapai. Padahal Kota Banda Aceh dan Jakarta keduanya memiliki status otonomi khusus, memberikan kewenangan tambahan dalam mengatur urusan daerah. Meskipun demikian, Banda Aceh tertinggal dalam hal mobilitas penduduk dan sarana prasarana dibandingkan dengan Jakarta, yang merupakan ibu kota dan pusat kegiatan ekonomi, bisnis, dan pemerintahan negara. Konsep smart city mencakup enam bagian: Smart Government, Smart Mobility, Smart Living, Smart Economy, Smart People, dan Smart Environment. Banda Aceh dan Jakarta telah mengimplementasikan proyek dan inisiatif untuk mewujudkan visi smart city, dengan Jakarta memiliki perkembangan yang lebih maju.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.14 TAHUN 2018 PASAL 7 HURUF B TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK TAHUN 2019/2020 DI KOTA BANDA ACEH Muslim Zainuddin; Aklima; Annisa Rossa
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 2 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i2.4379

Abstract

Kajian ini focus pada pembahasan tentang praktik pernikahan dini di kota Banda Aceh melalui Peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 pasal 7 huruf tentang Pencegahan pernikahan usia anak dengan menggunakan teori implemetasi Merriam. S. Grindle. Analisis ini dilakukan berdasarkan peningkatan data pernikahan anak di Aceh semakin meningkat dari tahun 2019 ke 2020 dengan jumlah 22,61% berdasarkan data BKBN sedangkan data Pernikahan anak dikota banda aceh mencapai 36 kasuspertahun praktik pernikahan dini. Sehingga kajian ini focus pada strategi implementasi dan factor pendukung serta penghambat Pencegahan praktik pernikahan dini berdasarkan Peraturan Walikota. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah kota diantaranya Kerjasama antar sektor, Sosialiasi, Penguatan Sumber Daya Masyarakat (orang tua dan anak) dengan factor pendukung tersedia regulasi dalam mewujudkan kota layak anak. Sedangkan factor penghambat implementasi peraturan walikota yaitu sistem komunikasi yang tidak tuntas antar sektor, minim nya pengetahuan orang tua terhadap dampak praktik pernikahan dini pada anak serta pengaruh lingkungan.
Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh Zamharira, Cut; Ulsyafa, Ula; Fanzikri, Mirza
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 2 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i2.4404

Abstract

Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh merupakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan standarisasi pelayanan publik di mal tersebut dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk memenuhi standar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standarisasi pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh belum optimal. Sarana dan prasarana yang digunakan belum memenuhi standar dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi dengan baik. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik bagi semua masyarakat tanpa terkecuali, khususnya untuk penyandang disabilitas. Pemerintah diharapkan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan agar standar pelayanan publik dapat terpenuhi dengan sempurna.
Penerapan Smart Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dahlawi; Dicky Izmi Syahputra; Zakki Fuad Khalil; Muhammad Al Munadi
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 2 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i2.4406

Abstract

Perkembangan zaman telah merubah pola hidup manusia menjadi berpusat kepada teknologi. Cara manusia bersosialisai dan perkembangan akan kebutuhan telah membuat aspek politik dan pemerintahan harus menyesuaikan dengan keadaan. Masalah - masalah pelayanan publik yang dulunya tersembunyi secara publik, mulai terangkat ke permukaan dengan adanya teknologi. Pelayanan yang tidak pro rakyat, sifat informalitas yang diutamakan dalam memberikan pelaynan, pelayanan yang berbelit-belit menjadi perhatian pemerintah sejak publik mulai berani mengkritik penyelenggaraan pelayanan publik. Teknologi menjadi solusi memperbaiki citra buruk pelayanan publik, maka dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana penerapan Smart Governance dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metodelogi yang dipakai adalah pendekatan studi pustaka dan menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif. Data yang dipakai berupa artikel-artikel berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini, dikumpulkan dan dianalisis, kemudian di deskripsikan dalam bentuk narasi yang saling berkaitan membentuk suatu alur penelitian. Penerapan sistem Smart Governance perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas dari pelayanan publik. Penerapan teknologi menawarkan perbaikan pelayanan publik agar lebih terbuka dan partisipatif. Dengan masyarakat yang lebih aktif akan membuat paradigma pelayanan yang dulunya “top-dowm” menjadi “bottom-up” yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang menentukan apa yang menjadi kebutuhannya, tidak lagi menunggu keputusan dari pemerintah yang terkadang tidak sesuai dengan realitas didalam masyarakat.
Strategi Pengentasan Praktik Suap di Lingkungan Publik Sarbila Karlina Wati; Anggi Ramadani; Teuku Muhammad Haekal
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 2 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i2.4617

Abstract

Suap menyuap merupakan salah satu modus yang menyebabkan akan terjadinya korupsi dan praktik suap merupakan masalah serius di Indonesia yang berdampak negatif terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Maka untuk melawan korupsi, diperlukan strategi efektif yang dapat memerangi praktik suap di lingkungan publik. Penelitian ini menyajikan beberapa data dan fakta terkait masalah suap di Indonesia, termasuk peringkat CPI yang menunjukkan tingkat korupsi di dalam negeri, kasus suap yang melibatkan pejabat pemerintah, dan hasil survei mengenai indeks korupsi daerah. Selain itu, dijelaskan juga tentang praktik suap dalam layanan publik dan upaya program–program pemerintah serta peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Penyebab terjadinya suap karena tingginya tingkat korupsi dimana terdapat peluang dan kesempatan bagi birokrat melakukan suap sehingga hal ini menyebabkan tingginya tingkat korupsi dan kurangnya transparansi dan pengawasan sehingga terjadinya praktik suap menyuap di lingkungan publik. Partisipasi masyarakat dan tindakan penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam memerangi korupsi. Dalam konteks ini, artikel ini menggarisbawahi perlunya strategi efektif yang melibatkan pemerintah, lembaga anti- korupsi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memerangi praktik suap di lingkungan publik.
Pengentasan Cyber bullying di Sekolah: Strategi Pencegahan dan Intervensi Berbasis Bukti Nisa Humaira; Siti Nur Zalikha
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 2 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i2.4649

Abstract

Cyber bullying, sebagai bentuk perundungan dalam ranah digital, semakin meresahkan di erateknologi informasi. Media digital seperti ponsel, komputer, dan tablet menjadi alat utama untukmenyebarkan konten merugikan melalui SMS, aplikasi pesan instan, media sosial, forum online, dankomunitas game online. Platform media sosial menjadi tempat utama terjadinya cyber bullying, denganmudahnya individu mengakses, berpartisipasi, atau memicu perundungan secara massal. Dampaknya tidakhanya individu, tetapi juga mengganggu proses belajar di sekolah dan merusak iklim sekolah secarakeseluruhan. Pentingnya penanganan serius terhadap cyber bullying di dunia pendidikan melibatkankolaborasi semua pihak, termasuk siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua. Strategi pencegahan, edukasi,serta kebijakan dan prosedur yang jelas diperlukan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalampenyusunan jurnal ini, dengan pendekatan studi literatur untuk memahami konsep cyber bullying danstrategi penanganannya. Implikasi dari fenomena ini membutuhkan kerjasama lintas sektor, melibatkanpemerintah, dinas pendidikan, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan holistik danberkelanjutan, didukung oleh peraturan pemerintah yang jelas, dukungan teknis, pelatihan, dan partisipasisemua stakeholder, diperlukan untuk mengatasi kompleksitas cyber bullying.

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 2 No. 2 (2024): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 2 No. 1 (2024): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 2 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 1 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review