cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Phone
+6285262924618
Journal Mail Official
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Editorial Address
https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/Editorial-Team
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Mutiara Hukum
Published by Universitas Sari Mutiara Indonesia
ISSN : 26215691     EISSN : 26215691     DOI : https://doi.org/10.51544/jmh.v7i1
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Focus: Jurnal Mutiara Hukum diterbitkan oleh Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia sebagai Media untuk menyalurkan ilmu pengetahuan pemahaman tentang ilmu hukum di Indonesia . Ruang lingkup mengkaji tentang topik-topik dalam :Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Kesehatan, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
BATASAN MAKNA TENTANG ITIKAD BAIK DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS Yusuf, Muhammad
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Direksi mempunyai peran yang sangat vital bagi perseroan. Direksi ibarat nyawa bagi perseroan, tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Direksi sebagai Salah satu Organ Perseroan menjalankan. Direksi juga tidak semata - mata bertindak sebagai agen perseroan, tetapi lebih dari itu, karena padanya terdapat Doktrin Fiduciary Duty, Hal ini disebabkan karena direksi memilki 2 (dua) fungsi yakni fungsi manajemen dan fungsi representasi, Fungsi manajemen dari direksi berarti bahwa direksi bertugas untuk memimpin Perseroan dan fungsi representasi berarti direksi mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Konsep itikad baik yang ditekankan UUPT masih sangat kabur, Tentu masalah ini memerlukan kajian mendalam berdasarkan Prinsip - Prinsip Hukum Maupun kaidah hukum yang berlaku di setiap undang - undang untuk memberikan kepastian hukum. perlu adanya kriteria Tentang batasan makna itikad baik Direksi terkait langkah - langkah yang dilakukan hal tindakan kepengurusan dan pengambilan Putusannya di Perseroan. dengan adanya kriteria Batasan makna itikad baik Direksi di perseroan sehingga dapat meminimalisir pontensi konflik yang terjadi, apa lagi perseroan dianggap tidak mempunyai kehendak dan keinginan sendiri sehingga kehendak direksi adalah kehendak perusahaan, niat direksi adalah niat perusahaan dan pengetahuan direksi adalah pengetahuan perusahaan. Memiliki hukum yang efisien, kerangka hukum yang jelas dan memberikan ruang lingkup tegas untuk mengetahui batasan kriteria tindakan mana yang dianggap beritikad baik, yang kemudian tidak menyebabkan kekaburan norma atas tindakan yang akan diambil oleh Direksi, akan memberikan kelengkapan hukum (Uncompleted Norma) didalam UUPT mengenai tanggungjawab Direksi terhadap Putusan atas nama kepengurusan diambil terhadap Perseroan Terbatas dengan itikad baik. batasan makna tentang itikad baik direksi dimana salah satu poin utama dari Pasal 97 ayat (5) huruf (b). sebagai salah satu prinsip Hukum Perusahaan dianut secar penuh Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007. berinisiatif mengkaji tentang: Batasan Makna Tentang Itikad baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT (STUDI MARKETING PT.BCA,TBK.BRASTAGI SUPERMARKET MEDAN) Gulo, Syukur Imanjaya; Siahaan, Abbray Nico Tampati; Aisyah, Aisyah
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issuance of a credit card (credit card / CC) has a promise to make, of course there will be an agreement for the parties making it. Legal issues in the case of the agreement to issue the CC, are then submitted to the card holder by the issuer after going through a process of rigorous questions, research and checking of consumer data regarding the identity and assets of the prospective card holder, until the CC issuer is sure that the card user is capable and able. fulfill the obligation to pay bills by the bank as a result of the CC user being made by the card user in a place that accepts the use of the card (merchant). for this means that there arises a relationship between the parties who make it, where the relationship based on the existing bond of the contract is made by the parties which must certainly meet all the requirements in the issuance of the CC. This research is a juridical method with descriptive research type. Research data is secondary data. Consists of: primary legal materials: related laws and regulations, secondary legal materials: books related to research and so on, tertiary legal materials: dictionaries and so on. This study obtained several results, as follows: Customers as consumers have protection in the Republic of Indonesia, there is legal protection provided to consumers who hold CC issuance. The instrument is that the banking sector has given or carried out the stage of offering or introducing banking products, especially CC, the bank tries to provide explanatory information to potential customers or customers. this matter is in the UUTPK rule Article 4 letter c regarding consumer rights, then Article 7 letter c regarding what are the obligations of business actors to provide information to consumers. The transaction stage is the stage when there is an agreement between the customer and the bank through the application signature process, and there is also a form data filling that is made unilaterally by the bank, and approved by the customer, so that there is a legal relationship between the two parties. UUTPK is the law needed by consumers in Indonesian society to protect consumer complaints from business actors who behave unfairly. Consumers must know their rights as consumers.
STATUS WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG PUTUS KARENA PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Aisyah, Aisyah; Siburian, Sukses M P; Sunarto, Atika
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang statusanak dariperkawinan yag batal serta hak warisan dari anak hasil perkawinan yang putus akibat adanya pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah riset pustaka yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan di dasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Status warisan dari Anak hasil perkawinan yang putus akibat adanyabatal perkawinan tetap dapat mewarisi harta dari ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGAM KELUARGA BERENCANA Sunarto, Atika; Aisyah, Aisyah; Siburian, Sukses M P
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang program pemerintah yang mengenai Keluarga Berencana (KB) tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Metode yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah riset pustaka yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan di dasarkan pada Q.Lukman:14, AL-Ahkaf:15, Q.S Al-Anfaal:53, Q.S AL-Thalaaq:7menegaskan program pemerintah mengenai KB diakui dalam agama islam dan sangat baik apabila dilaksanakan.
TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR-RI KARENA TERLIBAT KASUS KORUPSI Siburian, Sukses M P; Sunarto, Atika; Aisyah, Aisyah
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v4i2.2608

Abstract

The legal arrangements of DPR-RI members involved in corruption cases are regulated in Law Number 27 Year 2009 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Legislative Assembly, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives and the Regulation of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia Number 1 / Dpr Ri / Year 2009 on the Code of Conduct which explains that every DPR-RI member who is proven to commit a criminal act of corruption will be dismissed from his membership as a member of DPR. The legal process of dismissing members of the DPR-RI involved in corruption cases is arranged in such a way from the start of the action of temporary dismissal until the dismissal remains. The legal process relating to the dismissal of DPR-RI members involved in corruption cases is known only in the form of interim termination and temporary dismissal, whereas in the interim change pattern is not known because the interchange pattern is not caused by the behavior of lawmakers who are contrary to the law but policy of political parties. The legal reason that a member of DPR-RI is dismissed in his / her position due to corruption case is caused by the member of DPR is proven to be corrupt and punished byimprisonment.
PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG DILAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN ANTAR AHLI WARIS LAINNYA (STUDI KASUS DI DAERAH GAYO LUES) Syafi’i, Abdullah; Marpaung, Rolando; Damanik, Micael Jeriko; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i1.5198

Abstract

Peralihan  hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada hak yang baru. Peralihan hak atas harta warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dari segi yuridis yaitu beralihnya tanah warisan secara melawan  hukum  karena merupakan warisan milik beberapa ahli waris namun menjadi sengketa setelah pewaris meninggal dunia karena beberapa ahli waris lainya membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) terhadap tanah warisan tanpa persetujuan antar ahli waris dan menguasai secara sepihak tanah warisan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dan perlindungan terhadap terjadinya peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris mengakibatkan adanya hak-hak ahli waris yang dirugikan karena ahli waris tidak mendapatkan bagian warisan berupa tanah dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan terdapat dalam Pasal 1066 KUHPerdata, hak saisine, diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata dan hak heriditatis petitio diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PASAL 170 KUHP DIKOTA MEDAN (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN) Hia, Nurdelinda; Simanjuntak, Bornok; Marpaung, Rolando; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v4i2.5201

Abstract

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum dan pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial dan dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara masyarakat salah satu tugasnya adalah berperan dalam menangani pelanggaran tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 170 yang dirumuskan sebagai barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dalam Skripsi Penelitian ini dilakukan pada bulan april sampai dengan bulan juni metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dari penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan bagaimana peran kepolisian dalam menganani pelanggaran tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama dalam pasal 170 kitab undang-undang hokum pidana dikota medan.
PENERAPAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG BERDASARKAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 761/PID.B/2021/PN STB) Luahambowo, Elfrida Feronika; Purba, Parlindungan; Hutagalung, Maltus; Saragih, Dikki Saputra
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i2.5321

Abstract

Penipuan utang piutang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, merupakan tindak pidana yang berdampak ekonomi, mengganggu bisnis, dan merusak kepercayaan transaksi. Manfaat penelitian ini ialah menentukan implikasi hukum dari tindak pidana ini. Kasus nomor 761.Pid.B/2021/Pn. Dalam kasus serupa, stabilitas menjadi dasar analisis penegakan hukum. Untuk memahami konsistensi peradilan, penelitian ini melakukan analisis kasus, evaluasi keputusan, dan perbandingan dengan kasus serupa. Penerapan hukum, perlindungan korban, dan pertimbangan hakim dalam studi kasus tersebut yaitu masalah utama. Kontribusi teoritis, literatur referensi, peningkatan pemahaman hukum, dan keberhasilan penegakan hukum dalam mencegah penipuan utang piutang di masa depan adalah beberapa keuntungan dari upaya ini untuk mempelajari penerapan hukum, mengevaluasi perlindungan korban, dan memastikan keadilan dan hukum yang tepat.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERKAIT KEPEMILIKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1604/PID.SUS/2022/PT MDN) Laia, Hendrik Wahyu Luther; Marpaung, Rolando; Sherhan; Damanik, Micael Jeriko
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i2.5330

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang putusan bebas terkait kepemilikan narkotika Dimana kepemilikan narkotika adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum di banyak yurisdiksi. Namun, ada situasi di mana individu yang dituduh memiliki narkotika akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Dalam penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui dan membahas: (1) untuk mengetahui dan membuktikan pembuktian perkara nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP (2) untuk menganalisa dan menyesuaikan putusan pengadilan nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN dengan fakta yang terungkap di persidangan (3) untuk mengetahui dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika di medan sumatera utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa terdakwa di vonis bebas oleh pengadilan tinggi medan setelah mengajukan banding. Dalam putusan tersebut terdakwa di vonis bebas karena jaksa penuntut umum tidak mempunyai cukup bukti yang sah.
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Silitonga, Romauli; Simanjuntak, Bornok; Marpaung, Rolando; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i1.5331

Abstract

Sejauh mana LBH Medan berfungsi sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat miskin di Sumatera Utara adalah subjek utama penelitian ini. Fokus utama adalah model bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Medan untuk meningkatkan akses ke keadilan serta masalah yang dihadapi LBH selama proses pemberian bantuan hukum. Metodologi yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini. LBH Medan telah melakukan upaya terbaiknya untuk mencapai akses keadilan, tetapi masih ada banyak hambatan. Konsultasi hukum, penyidikan hukum, dan pendampingan hukum dalam berbagai tahapan, seperti penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di tingkat kabupaten, tinggi, dan mahkamah agung, adalah contoh model bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga ini. Namun, mengingat sifat struktural dari bantuan hukum, lembaga ini juga melakukan tindakan non-litigasi seperti pengorganisasian masyarakat, pendidikan, dan sebagainya.

Page 3 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Mutiara Hukum More Issue