cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 44   45   46   47   48 
Fikih Dakwah Dalam Menghadiri Acara Pernikahan (Studi Di Kota Banjarbaru) Azzahra, Nelia; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1570

Abstract

Artikel ini membahas praktik penyelenggaraan acara pernikahan yang menyediakan fasilitas karaoke dan musik yang semakin umum di kalangan masyarakat Muslim. Praktik ini dipandang sebagai bagian dari adat dan sarana memeriahkan walimatul ‘ursy, namun menimbulkan persoalan hukum Islam apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dakwah Islam terhadap hukum kehadiran dalam acara pernikahan yang disertai karaoke dan musik, dengan menyoroti pandangan tokoh agama mengenai batasan kehadiran serta sikap yang seharusnya diambil oleh umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama dan da’i yang memiliki otoritas keilmuan di bidang fikih dan dakwah. Data dianalisis untuk mengungkap argumentasi hukum dan pendekatan dakwah dalam menyikapi fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kehadiran dalam acara pernikahan dengan fasilitas karaoke dan musik bersifat kontekstual, bergantung pada jenis hiburan, substansi acara, dan adanya unsur maksiat. Para tokoh agama menekankan pentingnya dakwah yang persuasif dan edukatif agar masyarakat mampu membedakan hiburan yang dibolehkan dan yang dilarang, sehingga tradisi pernikahan tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.
Pemahaman Ulama Fikih Daerah Sampit Tentang Kondisi Darurat Yang Membolehkan Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan Rifandi, Ahmad; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1571

Abstract

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban ibadah bagi setiap muslim yang memiliki tujuan utama membentuk ketakwaan. Namun, syariat Islam juga memberikan keringanan (rukhsah) bagi individu yang berada dalam kondisi darurat atau uzur syar’i, seperti sakit, safar, kehamilan, menyusui, dan kondisi lain yang berpotensi menimbulkan mudarat. Perkembangan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat menuntut pemahaman fikih yang lebih komprehensif terkait batasan darurat yang membolehkan seseorang tidak berpuasa serta konsekuensi hukum berupa qadha dan fidyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, batasan, dan penerapan kondisi darurat dalam puasa Ramadhan berdasarkan perspektif ulama fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris hukum Islam. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian Al-Qur’an, Hadis, dan literatur fikih, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan tokoh agama di Sampit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep darurat dalam puasa bersifat kondisional dan harus ditentukan berdasarkan ukuran bahaya dan kemampuan mukallaf, dengan tetap berlandaskan dalil dan kaidah fikih. Kesimpulannya, rukhsah dalam puasa bertujuan menjaga kemaslahatan jiwa tanpa menghilangkan tanggung jawab ibadah melalui kewajiban qadha atau fidyah sesuai ketentuan syariat Islam.
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban Di Mushola Nurul Iman Karang Bintang, Batulicin Sari, Yumeida Riyana; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1572

Abstract

Ibadah kurban merupakan ibadah yang mulia namun memerlukan biaya yang cukup besar, terutama saat mendekati hari raya idul adha. Di Musholla Nurul Iman karang bintang, Batulicin, masyarakat memiliki solusi kreatif agar tetap bisa berkurban, yaitu melalui sistem arisan. Arisan ini diikuti 42 peserta dengan iuran rutin sebesar Rp300.000 setiap bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik ini berjalan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadapnya. Melalui wawancara dan pengamatan langsung, hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan kurban ini adalah inovasi yang sangat baik. Secara aturan agama (Fikih Muamalah), praktik ini dibolehkan karena didasari semangat saling membantu (ta’awun). Meskipun dilakukan secara bergiliran dengan menyembelih 3 ekor sapi untuk 21 orang setiap tahunnya, manajemennya tetap sangat rapi di mana setiap satu ekor sapi tetap diperuntukkan bagi 7 orang peserta, sehingga memenuhi syarat sah kurban dalam Islam terkait kepemilikan dan jumlah pekurban.
Usus Al-Syari’ah Fi Al-Muamalah: Tabadul Al-Manafi Didalam Produksi Nuranisyah, Siti; Hasanuddin, Muhammad; Hakim, Atang Abd.
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1573

Abstract

This study aims to analyze the application of the principle of tabadul al-manafi in production within the framework of Islamic muamalah. The research was conducted using a qualitative approach with a literature review method, focusing on primary sources such as fiqh muamalah texts and secondary sources from recent academic journals. The results indicate that the implementation of tabadul al-manafi in production creates a more just, sustainable, and mutually beneficial economic system. This principle ensures that all parties involved in production receive proportional benefits, without exploitation or harm to any party. The findings support the hypothesis that tabadul al-manafi enhances distributive justice, efficiency, and social harmony in production processes. In conclusion, the principle of tabadul al-manafi is fundamental for building a fair and sustainable economic system in accordance with Islamic values. Further research is recommended to develop practical models for implementing this principle in various industries and to empirically evaluate its impact on corporate performance and social welfare.
Tanggung Gugat Bank Terhadap Penipuan Skema Social Enginering dalam Transaksi Digital Fitrianto, Bambang; Lestari, Cut Anggi; Gusnita, Deviyanti; Permata, Dhira Ahzara; Sipakar, Erwin Juliandi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1574

Abstract

The development of information technology and the digitalization of banking services have significantly increased the use of digital transactions, offering efficiency and convenience while simultaneously giving rise to increasingly complex cybercrimes. One prevalent form of cybercrime in digital banking practices is fraud through social engineering schemes. This type of fraud exploits psychological manipulation to obtain customers’ confidential information, authentication codes, or unauthorized transaction approvals, resulting in substantial financial losses. In the context of banking law, social engineering fraud raises legal issues concerning banks’ liability for customer losses, particularly in determining the boundary between bank negligence and customer fault. The Indonesian banking regulatory framework has incorporated prudential principles, risk management, and consumer protection measures. However, regulations specifically addressing banks’ liability in cases of social engineering fraud remain insufficient and lack comprehensive clarity, leading to potential legal uncertainty and inconsistent dispute resolution. This study aims to analyze banks’ liability for social engineering fraud in digital transactions from the perspective of banking law and customer protection. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches by examining banking regulations, consumer protection laws, and legal doctrines related to liability and negligence. The findings indicate that banks may be held liable when customer losses arise from weaknesses in security systems, failure to properly implement prudential principles, or inadequate customer protection and education measures. Therefore, clearer legal regulation is necessary to define the allocation of liability between banks and customers in order to ensure legal certainty and strengthen customer protection in digital banking transactions.
Analisis Cost-Benefit dan Value for Money Aplikasi Akuntansi Digital terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kalimantan Selatan Nashoha, Muhammad Rizalun
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1575

Abstract

The adoption of financial technology is crucial for the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), but doubts regarding cost efficiency and the tangible benefits of technology investment remain a major obstacle for businesses in the region. This study aims to evaluate the feasibility of implementing digital accounting applications through quantitative Cost-Benefit analysis and Value for Money (VfM) assessment, as well as to analyze its impact on improving the financial performance of MSMEs in South Kalimantan. This study uses quantitative methods with data collection techniques through questionnaire surveys of 67 MSME players who have used digital accounting applications. Data analysis was conducted by calculating the Benefit-Cost Ratio (BCR) and VfM indicators, which include Economic, Efficiency, and Effectiveness aspects. The results show that the implementation of digital accounting applications produces a BCR value [specify the number, e.g., >1], indicating that the economic benefits received exceed the investment costs incurred. Based on the Value for Money assessment, the use of the application was proven to meet economic criteria in procurement, be efficient in operational processes, and be effective in producing accurate financial reports. Overall, the implementation of this system had a positive and significant impact on improving the financial performance of MSMEs through operational cost efficiency and speed of managerial decision-making.
Analisis Yuridis Penggunaaan Smart Contracts Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Fitrianto, Bambang; Fahri, Yusril; Barus, Wahyuda; Pratama, Satria Fadhil Wira
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1576

Abstract

The development of information technology and the digitization of financial services have driven significant transformations in banking financing agreements, one of which is through the use of blockchain-based smart contracts. Smart contracts offer various advantages, such as process efficiency, transparency, certainty of agreement implementation, and automated contract execution without the need for third-party intervention. However, the application of smart contracts in bank financing agreements also raises a number of legal issues, particularly those related to the validity of agreements, legal evidence, the responsibilities of the parties, and customer protection in banking legal relationships. In the Indonesian legal system, regulations regarding smart contracts have not been specifically and comprehensively regulated, so their use in the banking sector has the potential to create legal vacuums and legal uncertainty. This study aims to analyze the use of smart contracts in bank financing agreements from a legal perspective, with an emphasis on their conformity with the principles of contract law and their legal implications in banking practice. The research method used is normative legal with a legislative and conceptual approach, through a review of banking regulations, contract law, and legal doctrines related to electronic contracts and blockchain technology. The results of the study indicate that, conceptually, smart contracts can be applied in bank financing agreements as long as they meet the requirements of a valid agreement and the applicable principles of contract law. However, the absence of specific legal regulations regarding smart contracts in Indonesian banking law emphasizes the need to establish an adaptive regulatory framework to ensure legal certainty, customer protection, and the security and sustainability of banking financing transactions in the digital era.
Tantangan Perlindungan Merek Untuk Produk UMKM Dengan Nama Generik: Studi Kasus Penolakan Pendaftaran Merek Di DJKI Aulia, Najwa; Andraini, Mirda; Padiya, Aliya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1578

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam perlindungan hukum atas merek dagang, khususnya penggunaan nama generik sebagai identitas produk. Nama generik kerap digunakan oleh pelaku UMKM karena dianggap mudah diingat dan merepresentasikan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan nama generik sering kali berujung pada penolakan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) karena tidak memenuhi unsur daya pembeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan perlindungan merek bagi produk UMKM yang menggunakan nama generik serta mengkaji pertimbangan hukum DJKI dalam menolak permohonan pendaftaran merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan atau keputusan penolakan pendaftaran merek di DJKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman hukum merek di kalangan pelaku UMKM, minimnya pendampingan hukum, serta ketentuan hukum mengenai larangan pendaftaran merek generik menjadi faktor utama terhambatnya perlindungan merek. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta strategi penamaan merek yang lebih kreatif agar produk UMKM memperoleh perlindungan hukum yang optimal dan berkelanjutan.
Pemahaman Fikih Masyarakat Desa Keliling Benteng Tengah Tentang Kepercayaan Dalam Menentukan Jodoh Berdasarkan Ramalan Babilangan Nama (Studi Kasus Kota Martapura) Syahfitri, Suci Dewi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1579

Abstract

Tradisi menghitung nama untuk menentukan kecocokan pasangan dalam memilih jodoh adalah salah satu kebiasaan adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Banjar, terutama di Desa Keliling Benteng Tengah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tradisi ini dilakukan dengan cara menghitung nilai huruf dari nama calon mempelai untuk menilai sejauh mana kecocokannya serta memperkirakan kehidupan rumah tangga di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat memandang tradisi menghitung nama ini dalam menentukan jodoh serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum dan sosial. Data yang dikumpulkan didapatkan melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang pernah atau masih melakukan tradisi ini, serta dari studi literatur kitab hukum Islam dan karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang tradisi menghitung nama sebagai bentuk usaha dan kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup, bukan sebagai penentu jodoh secara mutlak. Namun, tradisi ini tetap memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam menikah. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini dianggap tidak memiliki dasar syari’at yang kuat dan berpotensi menyebabkan keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid jika diyakini sebagai penentu nasib dan takdir. Karena itu, tradisi ini dihukumi haram apabila diyakini memengaruhi takdir, dan makruh apabila hanya dianggap sebagai tradisi tanpa keyakinan terhadap kebenarannya. Penelitian ini menekankan pentingnya masyarakat membedakan antara adat yang sesuai dengan syariat Islam dan praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar agama.
Kajian Fikih Terhadap Hasil Perolehan Hadiah Dari Perlombaan Dan Permainan Di Kota Banjarmasin Afyani, Mirhan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1580

Abstract

Perlombaan dan permainan berhadiah merupakan praktik yang umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini sering dipandang sebagai bentuk hiburan dan apresiasi, namun dalam perspektif hukum Islam perlu dikaji lebih lanjut karena berpotensi mengandung unsur yang dilarang seperti maysir (perjudian) dan gharar (ketidakjelasan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum hasil perolehan hadiah dari perlombaan dan permainan berdasarkan perspektif fikih Islam serta pandangan tokoh ulama di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan kajian normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur’an, Hadis, literatur fikih, dan karya ilmiah yang relevan, serta wawancara dengan tokoh ulama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlombaan dan permainan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur maysir dan gharar. Hadiah dinilai tidak sah apabila diperoleh melalui mekanisme taruhan dan ketidakpastian yang bergantung pada keberuntungan. Sebaliknya, hadiah dapat dibolehkan apabila mekanismenya jelas, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan penyelenggara dalam memahami batasan syariat terkait perlombaan dan permainan berhadiah

Page 46 of 55 | Total Record : 550

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue