cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 45   46   47   48   49 
Menelaah Ijma Ulama tentang Crypto Currency dari Sudut Pandang Kaidah Muamalah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah Purba, Asnan; Suntana, Ija; Anwar, Syahrul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1581

Abstract

The rapid development of blockchain technology and cryptocurrency has generated significant legal challenges within Islamic commercial law, particularly in determining the permissibility of digital financial instruments that were unknown in classical fiqh literature. This article aims to examine the legal status of cryptocurrency based on the fiqh maxim al-aslu fil muamalah ibahah and to analyze the implications of the ulama consensus established during the 2021 Ijtima’ Ulama of the Indonesian Council of Ulama (MUI). This study employs a normative legal research method using conceptual, typological, and comparative approaches. Cryptocurrency is systematically categorized into five types: utility tokens, security tokens, asset-backed tokens, decentralized finance (DeFi) tokens, and non-fungible tokens (NFTs), each analyzed through definitional, operational, sharia compliance, and ijma-based perspectives. The findings demonstrate that cryptocurrency cannot be assessed through a generalized legal judgment but must be evaluated differentially according to its function, characteristics, and underlying assets. Utility tokens and security tokens may be considered permissible when they fulfill the requirements of lawful commodities, provide tangible benefits, and avoid elements of gharar, maysir, and riba. In contrast, purely speculative cryptocurrencies lacking clear utility or asset backing tend to conflict with Islamic legal principles. This study affirms the continued relevance of al-aslu fil muamalah ibahah as a methodological framework for addressing contemporary digital financial innovations while maintaining adherence to maqasid al-shariah and legal prudence.
Analisis Hukum Penyalahgunaan Merek Terkenal Dalam Peredaran Produk Palsu Di Marketplace Ahla, Anisah; Nabilah, Nor Rif’atin; Auliya, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penyalahgunaan merek terkenal dalam peredaran produk palsu di marketplace. Fokus penelitian mencakup mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal, bentuk pelanggaran yang terjadi, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosial, melalui studi literatur peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan merek terkenal dalam marketplace semakin meningkat seiring dengan perkembangan perdagangan elektronik. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia telah diatur secara tegas, namun masih terdapat kendala dalam implementasi dan pengawasan, terutama terkait identifikasi produk palsu dan penegakan sanksi. Penelitian ini memberikan rekomendasi penting bagi penguatan mekanisme hukum, peningkatan literasi masyarakat, serta peran aktif marketplace dalam mencegah peredaran produk palsu.
Pandangan Tokoh Agama Banjarmasin Terhadap Keabsahan Penyaluran Zakat Digital Azzahra, Fatimah Husna
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1583

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para tokoh agama terhadap keabsahan penyaluran zakat digital di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama di Kota Banjarmasin serta data sekunder yang bersumber dari literatur fikih, fatwa, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat secara digital dinilai sah selama rukun dan syarat zakat terpenuhi, terutama terkait niat, kepemilikan harta secara sempurna, serta penyerahan hak kepemilikan kepada mustahik. Zakat digital dipandang sebagai inovasi muamalah yang dapat diterima berdasarkan prinsip kemaslahatan. Meskipun demikian, masih terdapat kekhawatiran terhadap potensi penipuan dan ketidakjelasan lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, para tokoh agama menekankan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISMU guna menjamin keabsahan, keamanan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Metode Istinbāt Dalam Fatwa DSN-MUI: Kajian Normatif Terhadap Pendekatan Nass Dan Maqāsid Rahmatika, Nadila; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1584

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbāṭ yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi syariah, khususnya melalui pendekatan naṣṣ dan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis terhadap teori-teori ushul fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI menerapkan pola istinbāṭ integratif, yaitu menempatkan nass sebagai dasar hukum utama dalam menentukan kehalalan atau keharaman suatu transaksi, sementara maqāṣid al-syarī‘ah digunakan untuk memahami kemaslahatan dan relevansi hukum dalam konteks perkembangan ekonomi modern. Dalam telaah penerapannya, DSN-MUI berhasil memadukan kedua pendekatan tersebut dalam berbagai fatwa, termasuk Fatwa No. 116/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang menunjukkan bahwa metode istinbāṭ DSN-MUI mampu menjawab persoalan kontemporer tanpa keluar dari prinsip dasar syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode istinbāṭ DSN-MUI memiliki relevansi penting dalam pengembangan hukum Islam modern di Indonesia, karena selain menjaga kepastian hukum berbasis nash, juga memberi ruang adaptasi melalui maqasid sehingga fatwa dapat diterapkan dalam sistem keuangan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan.
Identifikasi Kendala Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Pendaftaran Hak Merek Pada UMKM (Studi Kasus Usaha Mebel, Makanan Ringan Dan Kuliner) Amanda, Amanda; Hajati, Mauliani; Irwansyah, Taufik
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1585

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala serta merumuskan strategi peningkatan kesadaran pendaftaran hak merek pada pelaku UMKM, dengan fokus pada tiga sektor: mebel, makanan ringan, dan kuliner. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus pada tiga UMKM di Loktabat Utara, yaitu OGY Mebel, Marindu Pisang, dan Ayam Geprek Ahmad Nafis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi logo usaha, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek masih bervariasi. OGY Mebel telah mendaftarkan mereknya karena memahami manfaat perlindungan hukum, sementara Marindu Pisang dan Ayam Geprek Ahmad Nafis belum mendaftarkan merek akibat beberapa kendala, seperti anggapan usaha masih kecil, kurangnya pengetahuan, serta persepsi biaya pendaftaran yang dianggap tinggi. Analisis terhadap logo menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM memiliki identitas visual yang berpotensi untuk didaftarkan, namun konsistensi penggunaan dan kualitas desain masih perlu diperkuat. Penelitian merekomendasikan strategi peningkatan kesadaran melalui edukasi intensif, pendampingan pendaftaran, penguatan identitas merek, serta program fasilitasi pendaftaran kolektif bagi UMKM. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat perlindungan merek di sektor UMKM.
Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Studi Empiris Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Di Kota Banjarbaru Mufharichah, Indriana; Dluha, Muhammad Syamshu; Amalia, Saima
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1586

Abstract

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran strategis bagi keberlangsungan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya karena keterbatasan pengetahuan, biaya, dan persepsi bahwa perlindungan merek belum menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hukum merek, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pendaftaran merek, serta menganalisis implikasi hukum dari merek yang tidak terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara langsung terhadap beberapa pelaku UMKM kuliner di Kota Banjarbaru, yaitu usaha Jancuan, Mang Ipung, dan Es Dawet Sukawati. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan sikap pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek. UMKM yang telah lama beroperasi cenderung lebih menyadari risiko hukum dan memilih untuk mendaftarkan mereknya, sementara UMKM yang baru berdiri atau berskala kecil masih menganggap pendaftaran merek belum prioritas. Faktor utama penghambat pendaftaran merek meliputi kurangnya informasi mengenai prosedur, biaya pendaftaran, serta rendahnya sosialisasi dari pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum merek pada UMKM belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan kemudahan akses pendaftaran merek guna memperkuat perlindungan hukum serta meningkatkan daya saing UMKM.
Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Jasa Pembersihan Mobil Tanpa Permintaan Di Lampu Merah Fly Over Banjarmasin Nurrahman, Muhammad Ali
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1587

Abstract

Fenomena jasa pembersihan kaca mobil di lampu merah fly over Banjarmasin merupakan bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang muncul akibat keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal. Praktik jasa ini umumnya dilakukan tanpa adanya permintaan atau kesepakatan terlebih dahulu dari pengendara, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait akad, kerelaan, dan status imbalan yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jasa pembersihan mobil tanpa permintaan tersebut ditinjau dari perspektif fikih muamalah, khususnya berkaitan dengan akad ijarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, serta dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa pembersihan mobil tanpa permintaan tidak memenuhi rukun dan syarat akad ijarah karena tidak adanya akad atau kesepakatan di awal, tidak adanya izin dari pemilik kendaraan, serta tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik tersebut dinilai tidak sah sebagai transaksi muamalah menurut hukum Islam. Adapun uang yang diberikan oleh pengendara tidak dapat dikategorikan sebagai upah (ujrah), melainkan lebih tepat dipahami sebagai sedekah atau hibah apabila diberikan secara sukarela atas dasar niat membantu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik ekonomi masyarakat jalanan agar selaras dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kepastian hukum dalam fikih muamalah.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek (Studi Kasus Ayam Kentucky Di Kabupaten Banjar) Maghfiroh, Alfi Wahyu; Nadhirah, Alya Ahda; Nisa, Saidatun; Utami, Yeny Enjang Wiji
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1588

Abstract

Penelitian ini membahas kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran hak merek, dengan studi kasus pada pelaku usaha Ayam Kentucky di Kabupaten Banjar. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki fungsi strategis sebagai identitas usaha sekaligus alat perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek secara resmi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap hak merek masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran merek, minimnya sosialisasi, serta anggapan bahwa pendaftaran merek tidak terlalu penting dan memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan pendampingan hukum agar pelaku usaha memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum dan keberlanjutan usaha.
Pandangan Tokoh Agama Desa Tanete Terhadap Uang Sumbangan Masjid Dari Hasil Lelang Dalam Acara Turnamen Lomba Voli Desa Tanete Kabupaten Tanah Bumbu Romzaniah, Osima Hayatur
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1589

Abstract

Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh agama Desa Tanete terhadap sumbangan masjid yang bersumber dari hasil lelang dalam kegiatan turnamen lomba voli tingkat desa. Praktik penggalangan dana melalui lelang sering dilakukan untuk mendukung kegiatan dan pembangunan masjid, namun menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara tokoh agama serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Desa Tanete pada umumnya memandang sumbangan masjid dari hasil lelang sebagai perbuatan yang diperbolehkan, selama barang yang dilelang bersifat halal, prosesnya dilakukan secara sukarela dan transparan, serta tidak mengandung unsur judi, paksaan, maupun penipuan. Dalam perspektif fikih, sumbangan tersebut termasuk kategori sedekah (shadaqah) yang dibolehkan karena mengandung nilai kemaslahatan.
Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Sa’adiya, Zahra; Anggita, Siti Rahma; Syifa, Ahmad
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1591

Abstract

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting dalam melindungi produk yang kualitas, reputasi, dan karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor geografis tertentu. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya persaingan produk dan potensi penyalahgunaan identitas produk lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum Indikasi Geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta menganalisis pengaturan dan efektivitas perlindungan hukum Indikasi Geografis dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta instrumen hukum internasional seperti TRIPs Agreement, didukung oleh literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum yang cukup komprehensif dan sejalan dengan standar internasional. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi kendala pada tataran implementasi, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan peran pemerintah daerah, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, perlindungan hukum Indikasi Geografis tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung perlindungan produk lokal secara berkelanjutan.

Page 47 of 55 | Total Record : 550

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue