cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 43   44   45   46   47 
Fiqh Talak Sebagai Objek Kekerasan Muttaqin, Muhammad Riki Zaenal; Anwar, Syahrul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1559

Abstract

This paper examines how the practice of ṭalāq can be misused as an instrument of abuse whether physical, psychological, or structural and maps the normative safeguards within Islamic jurisprudence (fiqh) and Indonesian positive law to prevent such misuse. The foundations of fiqh emphasize the principle of lā ḍarar wa lā ḍirār (no harm and no reciprocating harm), the principle of mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf (living together in a good and respectful manner), and the ethical-procedural boundaries of divorce as outlined in the Qur’an. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI) requires ṭalāq to be declared before a Religious Court, and the Domestic Violence Law (UU PKDRT) imposes sanctions if divorce is accompanied by violence. Thus, ṭalāq must not be employed as a means of intimidation, coercion, or perpetuating harmful relationships.
The Responses of Gen Z to the Qur`An-Based Jihad Propagation on the Internet Sites Wardani, Wardani; Bashori, Bashori; Tasrif, Muh.
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1560

Abstract

The jihād as a war against non-muslim communities constitutes a global phenomenon. The people of radical thought have used various means to promote their ideas, including the Internet. This article aims to analyze the responses of Gen Z as university students toward interpreting some Qur’anic verses and using images to support the arguments for the necessity of jihād. Employing Wolfgang Iser’s theory of reception and Norman Holland’s theory of psychological reader-response, it concludes first, that although educated in the Quranic interpretation principles, the vast majority of them have accepted those radical interpretations of jihād-verses and have affirmed that war, based on perceived ideological interpretations, is a permanent duty upon Muslim communities; second, that their psychological expression, either happiness, sadness, being shocked, or angry, in various ways of expressed reasons, represent a single goal, e.g., the willingness of performing jihād; third, viewed from their theological motives, that the different faith, in their minds, could be regarded the sufficient reason for war; fourth, that, due to belonging to poor farmer families, one of the possible factors, among others, behind their minds of others as such is an economic factor because it contributes to inadequate education.
Hukum “Jual Seadanya” Pada Penjualan Baju Bekas (Trhift) Di Banjarmasin Jannah, Raudatul; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1561

Abstract

Penelitian ini membahas praktik jual beli baju bekas dengan sistem “jual seadanya” yang berkembang di Kota Banjarmasin ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum Islam karena adanya potensi gharar (ketidakjelasan) kualitas barang (gharar) yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan gharar dan dasar hukum dalam praktik jual beli baju bekas sistem “jual seadanya”, menganalisis praktik tersebut ditinjau dari prinsip perlindungan konsumen serta aspek maslahah dan mudharat, serta merumuskan mekanisme transaksi alternatif yang sesuai dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi Islam melalui wawancara dengan tokoh ulama dan pengamatan terhadap praktik jual beli baju bekas di Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli baju bekas pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam berdasarkan kaidah al-aslu fil mu‘amalati al-ibahah, namun menjadi tidak sah apabila mengandung gharar fahish yang signifikan. Praktik “jual seadanya” tanpa transparansi kondisi barang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme transaksi yang transparan, penerapan hak khiyar, serta pemberian jaminan kualitas barang agar praktik jual beli baju bekas dapat berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam.
Analisis Hukum Merek Terhadap Produksi Sepatu Merek Lokal Yang Memiliki Kemiripan Desain Dengan Merek Terkenal Noorjanah, Noorjanah; Prabowo, Laudri Tio; Al Ansari, Muhammad Al Ansari
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1562

Abstract

Perkembangan industri kreatif di Indonesia mendorong pertumbuhan merek lokal, termasuk dalam bidang produksi sepatu. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit merek lokal yang menghasilkan produk dengan desain yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal, sehingga menimbulkan persoalan hukum merek. Kemiripan desain tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta melanggar hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum merek terhadap produksi sepatu merek lokal yang memiliki kemiripan desain dengan merek terkenal berdasarkan ketentuan hukum merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiripan desain pada produk sepatu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran merek apabila memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan berpotensi menyesatkan konsumen. Perlindungan hukum merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar sekaligus mendorong persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif bagi pelaku usaha lokal mengenai batasan kreativitas dalam desain produk agar tidak melanggar ketentuan hukum merek yang berlaku.
Pandangan Tokoh Agama Kota Banjarmasin Mengenai Istri Yang Mempercantik Diri Untuk Suami Dengan Menyuntikan Zat Hewani Normadina, Najwa; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1563

Abstract

Islam memandang upaya mempercantik diri dalam hubungan rumah tangga sebagai bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta dianjurkan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Berhias bagi pasangan tidak hanya bernilai estetis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Perkembangan teknologi medis dan industri kecantikan melahirkan berbagai metode perawatan modern yang memunculkan persoalan hukum Islam, salah satunya praktik penyuntikan zat hewani untuk tujuan estetika. Praktik ini menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan status kehalalan bahan, potensi risiko kesehatan, serta batasan syariat terhadap perubahan ciptaan Allah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan tokoh agama Kota Banjarmasin mengenai praktik penyuntikan zat hewani yang dilakukan oleh istri untuk mempercantik diri bagi suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter normatif-empiris hukum. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mempercantik diri pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip kehalalan, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak mengubah ciptaan Allah secara permanen.
Urgensi Pengaturan Cyber Insurance (Asuransi Siber) Wajib Bagi Bank Fitrianto, Bambang; Armayanti, Rika; Siagian, Sahat
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1564

Abstract

The rapid development of information technology and the digitalization of banking services have brought convenience as well as new risks in the form of increasingly complex cyber threats, such as data breaches, system hacking, and operational disruptions. These cyber risks not only affect the internal stability of banks but also potentially cause losses to customers and undermine public trust in the national financial system. Although the Indonesian banking regulatory framework has addressed risk management and data protection, specific regulations concerning mandatory cyber insurance for banks have not yet been comprehensively established. This study aims to analyze the urgency of regulating cyber insurance as a legal obligation for banks in order to strengthen legal protection, risk mitigation, and banking system stability. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches by examining banking regulations, data protection laws, and legal doctrines related to risk management and insurance. The findings indicate that cyber insurance plays a strategic role as a non-financial risk mitigation instrument by providing financial protection against losses caused by cyber attacks. Therefore, the mandatory regulation of cyber insurance for banks is an urgent necessity to ensure customer protection, enhance banking resilience, and support trust and stability within the national financial system.
Pandangan Tokoh Agama Mengenai Praktik Menandai Kuburan Dengan Kain Kuning Dalam Fikih (Studi Kasus Desa Mataraman) Istiqomah, Istiqomah; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1566

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang praktik penandaan kain kuning di kuburan, yang mana ini merupakan fenomena sosial-keagamaan yang hidup dalam tradisi masyarakat Banjar Kalimantan Selatan khususnya di Desa Mataraman. Kain kuning sendiri dianggap sebagai simbol sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh agama dan ulama yang memiliki peran dan jasa dalam pembinaan umat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik penandaan kain kuning di kuburan ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan fikih dan kaidah ushul fikih, dengan mendasarkan kajian pada hasil wawancara terhadap dua narasumber, yakni MR dan RS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji pandangan hukum Islam serta realitas praktik adat yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum asal, penandaan kain kuning di kuburan termasuk perbuatan mubah karena merupakan bagian dari adat ('urf) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum negara, selama niatnya sebatas penghormatan. Namun, praktik tersebut menjadi terlarang apabila disertai keyakinan adanya kekuatan gaib pada benda atau dilakukan secara mubazir, terutama pada kuburan orang biasa. Dengan demikian, hukum penandaan kain kuning di kuburan sangat bergantung pada niat, objek, dan tujuan praktik tersebut.
Praktik Penggantian Nama Karena Alasan Keberatan Dalam Masyarakat Banjar Shabrina, Fauzia Nur; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1567

Abstract

Nama merupakan identitas personal yang memiliki makna filosofis, sosial, dan keagamaan. Dalam tradisi Islam dan budaya masyarakat Banjar, nama tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas, tetapi juga dipahami sebagai doa, harapan, dan simbol kebaikan bagi pemiliknya. Namun, dalam praktik sosial masyarakat Banjar terdapat fenomena penggantian nama karena alasan keberatan, yaitu keyakinan bahwa anak sering sakit atau mengalami kesulitan hidup karena dianggap tidak cocok dengan nama yang disandangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggantian nama karena alasan keberatan dalam masyarakat Banjar, pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut, serta meninjaunya dari perspektif fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan, melalui wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat, serta kajian terhadap kitab-kitab fikih dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggantian nama dalam masyarakat Banjar dipengaruhi oleh faktor budaya, kepercayaan, dan religiusitas masyarakat, serta berfungsi sebagai ikhtiar batin dan sarana sosial untuk memperoleh ketenangan dan harapan. Dari perspektif fikih Islam, penggantian nama dibenarkan bahkan dianjurkan apabila bertujuan memperbaiki makna nama yang tidak sesuai dengan syariat. Namun, penggantian nama yang didasari keyakinan bahwa nama dapat menentukan kesehatan, nasib, atau takdir seseorang tidak memiliki dasar syar‘i dan perlu diluruskan sesuai ajaran Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional mengenai praktik penggantian nama dalam masyarakat Banjar dengan memperhatikan keseimbangan antara tradisi budaya dan prinsip-prinsip fikih Islam.
Hukum Sholat Di Atas Tanah Yang Besengketa Menurut Perspektif Tokoh Agama Barabai Muhammadie, Muhammad Fakhril; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1568

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang hukum sholat di atas tanah yang bersengketa di Barabai dari perspektif tokoh ulama di Barabai dan hukum Islam, Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pandangan tokoh agama di wilayah Barabai mengenai hukum pelaksanaan sholat di atas tanah bersengketa. Secara normatif, Islam menekankan kesucian dan keabsahan tempat ibadah sebagai syarat kesempurnaan atau keabsahan sholat. Namun, dalam realitas sosial di Barabai, seringkali terjadi pergesekan antara aspek teologis dan sengketa kepemilikan tanah secara hukum formal. Situasi ini menghadirkan kompleks ketika ruang pelaksanaan ibadah tidak hanya dimaknai sebagai area yang suci dan sakral secara spiritual religius, tetapi juga sebagai objek yang bersinggungan dengan isu hak kepemilikan, otoritas penggunaan lahan, legitimasi hukum, dampak sosial komunal, sensitivitas masyarakat, potensi konflik horizontal, serta implikasi sosiologis di tingkat akar rumput. Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani, mensintesiskan, dan mendialogkan kesenjangan antara norma ideal hukum Islam dan kondisi empirik-faktual di Barabai, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan dalam diskursus fikih ibadah yang berkelindan dengan problematika muamalah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan isu sengketa tanah dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan ritual keagamaan.
Praktik Distribusi Zakat Padi Melalui Mekanisme Talang Dalam Perspektif Fikih Zakat (Studi Di Desa Ilung Pasar Lama) Fauzati, Naila; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1569

Abstract

Praktik zakat pertanian di masyarakat sering mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial setempat, salah satunya adalah distribusi zakat padi melalui mekanisme talang yang berkembang di Desa Ilung Pasar Lama. Praktik ini dilakukan dengan menyerahkan zakat padi kepada mustahik, kemudian zakat padi tersebut dikembalikan kepada muzakki atas dasar kesepakatan untuk dijual dan hasilnya dibagikan dalam bentuk uang, sementara sebagian uang diberikan terlebih dahulu sebagai talangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik zakat padi dengan mekanisme talang, mengetahui pandangan tokoh agama desa, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih zakat, khususnya terkait prinsip tamlik sebagai syarat sah zakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap tokoh agama dan masyarakat yang terlibat langsung. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama, di mana sebagian menilai praktik tersebut tidak sah karena dianggap mengandung ketidakjelasan, sementara pendapat lain menyatakan zakat tetap sah selama akad dan serah terima zakat dilakukan dengan benar serta kepemilikan harta zakat telah berpindah secara sempurna kepada mustahik. Analisis fikih menunjukkan bahwa mekanisme talang berada di luar akad zakat dan keabsahan praktik ini sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip tamlik dan kejelasan akad.

Page 45 of 55 | Total Record : 550

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue