cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 42   43   44   45   46 
Zakat, Infak, Sedekah, dan Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara dalam Perspektif Tafsir Ahkam Mahabuddin, Muammar; Bisri, Hasan; Athoillah, Muhamad
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1546

Abstract

This paper examines the position of zakat, infaq, sadaqah, and taxation as sources of state finance from the perspective of tafsir ahkam. Zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) are sharia-based instruments that not only function as acts of individual worship but also possess strategic socio-economic roles in realizing social justice and public welfare. Meanwhile, taxation serves as a state instrument to finance public interests and national development. This study aims to analyze the relevance of Qur’anic verses, particularly Qur’an Surah Al-Baqarah verses 261–262, 267, and 271, as well as Surah At-Tawbah verse 103, in the context of managing state finance based on sharia values. The research employs a qualitative approach through a literature review of the Qur’an, classical and contemporary tafsir works, and relevant fiqh sources. The findings indicate that the Qur’an emphasizes the principles of sincerity, the quality of wealth, and ethical distribution in the implementation of zakat, infaq, and sadaqah. Zakat carries both spiritual and social dimensions that function to purify wealth and the soul, while infaq and sadaqah strengthen social solidarity. In the modern context, the synergy between ZIS and taxation can serve as a foundation for a just, sustainable, and welfare-oriented state financial system.
Etika Fikih Dalam Pengobatan Tradisional Terbuka Aurat (Sampel Mandi Buka Aura) Studi Kasus Desa Manarap Monawarah, Monawarah; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1548

Abstract

Penelitian ini membahas persoalan etika fikih dalam praktik pengobatan tradisional terbuka aurat dengan sampel mandi buka aura yang terjadi di Desa Manarap. Praktik mandi buka aura dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk ikhtiar pengobatan tradisional dan spiritual, namun dalam pelaksanaannya sering melibatkan pembukaan aurat dan sentuhan fisik oleh orang yang bukan mahram. Hal ini menimbulkan persoalan hukum Islam, khususnya terkait batasan aurat dan ketentuan darurat dalam pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama mengenai etika membuka aurat dalam konteks pengobatan serta menilai kesesuaian praktik mandi buka aura dengan prinsip-prinsip fikih Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara tokoh agama, observasi lapangan, serta kajian terhadap kitab fikih dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membuka aurat dalam pengobatan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat yang nyata, terbatas pada bagian yang diperlukan, dilakukan oleh sesama jenis, dan tidak disertai unsur ritual yang menyimpang dari syariat. Praktik mandi buka aura dinilai tidak memenuhi kriteria darurat sebagaimana ditetapkan dalam kaidah fikih, sehingga berpotensi melanggar etika menjaga aurat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman fikih yang lebih mendalam agar praktik pengobatan di masyarakat tetap sejalan dengan prinsip syariat Islam dan menjaga kehormatan manusia.
Etika Doa Tolak Bala Dalam Tradisi Berkeliling Kampung Kajian Fikih Kontemporer (Studi Kasus Di Desa Pulau Sugara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala) Putri, Sabrina Ardani; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1549

Abstract

Penelitian ini membahas praktik tradisi doa tolak bala keliling di Desa Pulau Sugara, dengan fokus pada aspek keagamaan dan sosial serta kesesuaiannya dengan prinsip fikih kontemporer. Tradisi ini merupakan prosesi doa kolektif yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi kampung dan dipimpin oleh tokoh agama setempat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama dan pelaku tradisi, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ karena tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat. Praktik ini tidak hanya memiliki fungsi spiritual sebagai sarana penguatan hubungan umat dengan Allah Swt., tetapi juga membawa kemaslahatan sosial dengan mempererat solidaritas, silaturahmi, dan harmoni antarwarga. Keterlibatan tokoh agama sebagai pemimpin doa sekaligus pemberi legitimasi moral memastikan praktik tetap sesuai syariat, sementara unsur keliling kampung berperan sebagai media interaksi sosial. Dengan demikian, tradisi doa tolak bala keliling menjadi contoh integrasi harmonis antara nilai keagamaan dan budaya lokal.
Koherensi Argumentasi Yuridis Dalam Penalaran Hukum: Analisis Model Irfac Pada Kompetisi Debat Hukum Adelia, Nisa; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdebatan hukum sebagai salah satu ruang pembentukan cara berpikir yuridis mahasiswa tidak hanya menuntut kemampuan retorika, tetapi juga koherensi logika dalam penyusunan argumentasi hukum. Namun, dalam praktiknya, struktur argumentasi yang dibangun mahasiswa sering kali bersifat beragam dan dipengaruhi oleh pembagian peran pembicara serta strategi komunikasi tim, sehingga penerapan pola penalaran hukum tidak selalu tampak dalam bentuk yang baku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana model penalaran hukum, khususnya IRFAC (Issue, Rule, Fact, Analysis, Conclusion), dioperasikan dalam konteks kompetisi debat hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam terhadap empat mahasiswa dari program studi yang berbeda di Fakultas Syariah yang pernah berpartisipasi sebagai anggota tim debat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur IRFAC diterapkan secara kolektif dan kontekstual melalui pembagian peran pembicara, di mana unsur Issue dan Rule lebih dominan pada pemaparan awal, sedangkan Analysis dan Conclusion lebih menonjol pada pemaparan akhir. Selain itu, argumentasi tidak hanya bertumpu pada dasar normatif, tetapi juga mengintegrasikan dimensi faktual, sosiologis, dan retorika sebagai strategi penguatan posisi hukum dalam forum debat.
Analisis Hak Merek Terhadap Pendaftaran Brand Lokal Yang Menyerupai Merek Asing Terkenal Pada Produk Sejenis Di Indonesia Ilmi, M.fathul; Irhamna, Irhamna; Hidayah, Hildatul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1551

Abstract

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan, karena berfungsi sebagai pembeda barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Dalam praktik di Indonesia, masih sering ditemukan pendaftaran merek lokal yang menyerupai merek asing terkenal pada produk sejenis, baik dari segi nama, logo, maupun unsur visual lainnya. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak merek, khususnya mengenai prinsip itikad baik, persamaan pada pokoknya, serta perlindungan terhadap merek terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak merek terhadap pendaftaran brand lokal yang menyerupai merek asing terkenal pada produk sejenis di Indonesia serta implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait merek, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek yang menyerupai merek asing terkenal pada produk sejenis berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kehati-hatian dalam proses pemeriksaan merek guna memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pemilik merek yang sah.
Zakat Pertanian Pada Sistem Pertanian Modern: (Analisis Fikih Terhadap Praktik Petani Pengguna Alat Mesin Di Desa Beramban Raya) Rahma, Nur Paidha; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1554

Abstract

Zakat pertanian merupakan kewajiban dalam hukum ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ketentuan fikih klasik tentang zakat pertanian pada mulanya disusun dalam konteks pertanian tradisional dengan biaya produksi yang relatif rendah. Perkembangan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan alat mesin dan sistem irigasi buatan, telah meningkatkan biaya produksi sehingga memunculkan persoalan terkait penentuan kadar zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik zakat pertanian pada petani pengguna alat mesin serta meninjaunya dari perspektif fikih klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama dan petani di Desa Beramban Raya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani menetapkan zakat sebesar 10% untuk pertanian yang mengandalkan air hujan atau sumber alami, dan 5% untuk pertanian yang memerlukan biaya produksi tinggi. Praktik ini sejalan dengan hadis Nabi ﷺ dan prinsip fikih yang memberikan keringanan hukum atas dasar kesulitan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran fikih kontekstual dalam pelaksanaan zakat pertanian modern.
Pemahaman Fikih Masyarakat Banjar Tentang Hukum Penggunaan AI (Artificial Intelligence) Untuk Ceramah Dan Dakwah Online Ulfah, Rizqa Qiftia; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1555

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemahaman masyarakat Banjar di Banjarmasin terhadap hukum penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam ceramah dan dakwah online. Perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan AI oleh sebagian pendakwah dalam penyusunan materi dan produksi konten dakwah. Namun, muncul perbedaan pandangan terkait keabsahan dan etika penggunaannya dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan tokoh agama, pendakwah, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat diterima selama tidak melanggar prinsip kejujuran, tidak menipu jamaah, dan tetap menjaga niat dakwah. Sebaliknya, penggunaan AI yang meniru suara atau wajah pendakwah dinilai berpotensi menimbulkan fitnah dan mengurangi keaslian dakwah. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam dakwah online dapat dibolehkan menurut fikih Islam apabila memenuhi prinsip kejelasan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat.
Hukum Pembayaran Zakat Secara Digital Melalui Qris Sukarni, Sukarni; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1556

Abstract

Penelitian ini membahas praktik dan perspektif hukum pembayaran zakat secara digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS berfungsi sebagai sarana pembayaran non-tunai yang memudahkan muzakki menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga amil zakat resmi, sekaligus tetap memenuhi rukun dan syarat zakat dalam syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara tokoh masyarakat dan kajian pustaka untuk menganalisis praktik dan perspektif fikih terhadap pembayaran zakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat melalui QRIS sah dan diperbolehkan dalam Islam, selama muzakki berniat menunaikan zakat dan dana zakat disalurkan kepada mustahik yang berhak. Praktik ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan, tanpa mengurangi ketentuan pokok ibadah zakat.
Tafsir Ahkam QS Al-Baqarah 283: Analisis Asbabun Nuzul, Mufrodat, dan Hukum Rahn dalam Muamalah Safar Nurlelasari, Irma; Bisri, Hasan; Athoillah, M.
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1557

Abstract

Qur'an Surah Al-Baqarah (2):283 extends verse 282 on debt transactions, emphasizing justice in muamalah during travel without a contract writer. This study explores the asbabun nuzul of the verse, which, per contextual narrations in Ibn Kathir, was revealed in Madinah to address unsecured debts lacking witnesses, promoting rîhânun maqbûdah (tangible collateral) as a safeguard. Mufrodat analysis covers key terms like amînah ba'dukum ba'dan (mutual trust based on taqwa) and yû'addî alladzî ûtumina amânatahû (obligation to fulfill entrusted debts), forming the basis for tafsir ahkam: rahn is obligatory during travel or without witnesses, concealing testimony is forbidden, and mutual trust is permissible with piety. Employing a qualitative maudhu'i tafsir approach with lafzhiyah (linguistic), historical, and ijtihadi analysis, the research draws from primary sources (Tafsir Ibn Kathir, Jalalain, Al-Munîr) and secondary fiqh texts (Hanafi-Shafi'i schools). Findings affirm rahn's validity in fiqh to protect creditors without exploiting collateral. The contemporary study links the verse to sharia pawn-broking in the digital era, such as Pegadaian Syariah platforms or Islamic fintech (e.g., rahn + murabahah apps). Challenges include verifying virtual assets (NFTs/crypto); solutions involve blockchain for amanah transparency and compliance with OJK/DSN-MUI regulations. The results underscore verse 283's relevance to modern Islamic economics, reinforcing digital muamalah ethics rooted in justice and taqwa. Recommendations include specific fatwas on virtual rahn to prevent hidden riba.
Hak Atas Keterlupaan (Right to be Forgotten) dan Paradoks Keabadian Data: Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Kedaulatan Individu di Ruang Siber Zulfaidah, Rena; Saepullah, Usep
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1558

Abstract

This article profoundly examines the philosophical conflict between the Right to Be Forgotten (RTBF) and the phenomenon of the Paradox of Data Immortality characterizing the digital age. Employing normative legal research with conceptual and philosophical approaches, this study aims to reconstruct the concept of individual sovereignty threatened by permanent data footprints. Amidst a system ensuring perfect recall, individual sovereignty has transformed from physical autonomy to digital narrative autonomy; the right to control one's self-representation in the cyber public sphere. The RTBF, strengthened by jurisprudence such as the Google Spain ruling and Indonesia’s Law No. 27/2022 on Personal Data Protection, is asserted as an instrument to restore human dignity and the individual's freedom to change. However, its implementation faces serious philosophical challenges: the balancing test between the individual's right and public interest, particularly freedom of expression and collective memory. The analysis reveals that the balancing test must shift from merely assessing data relevance towards considering the magnitude of prejudice suffered by the individual. Prescriptive recommendations include establishing an Independent Digital Ethics Commission to ensure RTBF decisions are grounded in deep ethical considerations, maintaining that forgetting does not entail social amnesia.

Page 44 of 55 | Total Record : 550

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue