cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmad Lubis
Contact Email
yayasanyapenaindonesia@gmail.com
Phone
+6281283486472
Journal Mail Official
damejurnalhukum21@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sekolah Yapia Rt. 03 Rw. 04, Ds. Cidokom Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16340
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Dame Journal of Law
Published by Yayasan Pesantren Islam Literasi Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30909422     DOI : https://doi.org/10.64344/djl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
DJL | Dame Journal of Law is an open-access and peer-reviewed scientific journal that acts as an internationally reputable academic platform in studying the dynamics of cross-border law. The main focus of this journal is to analyze governance policies as well as legal aspects of civil rights, with particular attention to the context of developing countries. DJL covers various areas of legal studies, including but not limited to various fields such as: Civil law; Criminal law; Constitutional Law and State Administration; Customary Law and Local Wisdom; Customary Institution Law; Religious Jurisprudence Law; the Law of International Regimes; Governance and Legal Pluralism; Human Rights Law; Economic and Business Law; Environmental and Sustainability Law; Health Law and Bioethics; Cyber Law and Digital Technology; Maritime and Marine Law; Islamic Financial and Banking Law; Arbitration Law and Alternative Dispute Resolution; Intellectual Property Law; Tax Law and Public Finance Regulation;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
EFEKTIVITAS HUKUMAN PIDANA PEMISKINAN TERHADAP KELUARGA KORUPTOR: Efektivitas Hukuman Pidana Pemiskinan terhadap Keluarga Koruptor Nasution, Pitra Romadoni; Nuranisah, Nuranisah; Nurhalimah, Nurhalimah; Romadoni Nasution, Pitra
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.4

Abstract

Artikel ini membahas makna dan implementasi keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Fokus kajian ini adalah menguraikan bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam falsafah Pancasila dapat dijadikan landasan untuk menjamin kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis normatif-filosofis, artikel ini mengeksplorasi dimensi moral, hukum, dan sosial dari sila kelima, serta implikasinya terhadap kebijakan publik dan struktur kehidupan bermasyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa sila kelima mengandung prinsip-prinsip kesetaraan, perlindungan hak-hak dasar, distribusi sumber daya secara proporsional, dan penghapusan diskriminasi struktural. Dengan penguatan peran negara dalam menjamin kesejahteraan umum dan menjamin akses yang setara terhadap pelayanan publik, nilai keadilan sosial Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk sistem yang inklusif dan berkeadaban. Artikel ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi terhadap nilai keadilan dalam konteks pembangunan nasional dan modernisasi hukum, agar sejalan dengan semangat Pancasila yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.
HAK ATAS MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG BERKEADILAN: ANALISIS FALSAFAH PANCASILA SILA KE LIMA: Hak atas Mendapatkan Kehidupan yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima Sulaiman, Heri; Purnama, Desi; Durin, Ramzi
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.5

Abstract

Artikel ini membahas persoalan hukum pidana dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital. Penulis menyoroti kelemahan pendekatan hukum pidana konvensional yang cenderung bersifat represif dan tidak memberikan ruang bagi pemulihan korban maupun pelaku. Pendekatan keadilan restoratif dipertimbangkan sebagai alternatif solutif dalam merekonstruksi kebijakan hukum pidana, dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi aktif semua pihak yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanggulangan kejahatan siber memerlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berbasis pada penjeraan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, rekonsiliasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan guna menyesuaikan hukum pidana nasional dengan dinamika kejahatan di era digital.
RIKONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Tri Cahyono, Soetardi; Erni, Wina; Hidayat , Taufik
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.6

Abstract

Upaya rekonstruksi hukum pidana dalam merespons dinamika dan kompleksitas kejahatan siber di era digital. Kejahatan siber yang semakin masif menimbulkan tantangan serius terhadap sistem hukum nasional, terutama dalam aspek substansi hukum, mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Pendekatan normatif-teoretis digunakan untuk menganalisis kelemahan struktur hukum pidana saat ini, termasuk ketertinggalan regulasi, disharmoni antarperaturan, dan lemahnya integrasi teknologi dalam proses penegakan hukum. Kajian ini juga menekankan pentingnya pembaruan paradigma hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif, guna menjawab tantangan keadilan digital secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan strategi rekonstruksi melalui pembaruan legislasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tata kelola keamanan siber nasional. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia dapat menjadi lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi era digital yang terus berkembang.
Politik Hukum memaknai Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara Demokratis: Politik Hukum Memaknai Pemilihan Kepala Daerah Dipilih Secara Demokratis Lubis, Rahmad; Yunus, Nur Rohim; Herlina, Ratna; Shapiulayyevna, Aliyeva Patimat
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.17

Abstract

The election of regional heads (Pilkada) in Indonesia, which is regulated in Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution, has important implications in realizing the principles of democracy and regional autonomy. This article emphasizes that regional heads are elected directly by the people. This study aims to analyze the legal politics contained in Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution related to the election of democratic regional heads. Using a normative analysis approach, this study explores the relationship between the principles of democracy, decentralization, and the implementation of regional autonomy in the context of the Regional Elections. The results of the study show that although Article 18 Paragraph (4) provides a constitutional basis for direct regional elections, it also does not rule out the possibility that the election of regional heads through the Regional Representative Council (DPRD) both at the provincial and city district levels, its implementation still faces challenges in terms of the quality of democracy, local political influence, and imbalance between the central and regional governments. The study also identifies the importance of reforms to realize effective decentralization and better quality democracy at the regional level.
Problematika Perpecahan Organisasi Advokat: Problematika Perpecahan Organisasi Advokat Helvis, Helvis; Nugraha, Iqbal Subhan
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.18

Abstract

The advocate profession has a central role in the legal system as a guardian of justice and a protector of human rights. However, the integrity of this profession faces serious challenges due to the division of advocate organizations in Indonesia. This phenomenon is triggered by various factors, such as differences in internal and external interests, power dynamics, and disagreements regarding ethical standards and professionalism. Organizational fragmentation not only weakens the position of advocates as a collective entity, but also negatively impacts the effectiveness of the justice system and public trust. This article aims to examine the root causes of these divisions and offer strategic solutions to strengthen the unity and professionalism of advocacy organizations. With an analytical and reflective approach, this research is expected to contribute to the reconstruction of advocate institutions that are more inclusive and equitable in Indonesia.
The Relationship of Ethics and Interests: A Philosophical Study of Political Law and Economics: Hubungan Etika dan Kepentingan: Sebuah Studi Filsafat Hukum Politik dan Ekonomi Yunus, Nur Rohim; Abdurrahman, Abdurrahman; Setiawan, Refly
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.21

Abstract

This article discusses the complex relationship between ethics and interests in political economic law. This relationship becomes increasingly relevant in the contemporary context, where public policy is often influenced by political and economic interests that dominate over moral or ethical considerations. This study aims to analyze the dynamics of the meeting and conflict between ethical values and interests in political economic law, and to examine how ethics should guide public policy and institutions, especially in terms of justice and social welfare. This study uses a qualitative method with a literature and legal study approach, analysing classical philosophical works and related legal and ethical theories. Through this approach, the author identifies challenges arising from the tension between personal or group interests and moral demands that should be the basis for policy making. The results of this study indicate that the role of philosophy is vital in maintaining the integrity of values in legal practice and economic policy, and criticise the technocratic approach that often ignores moral considerations. This study concludes that to create fair and sustainable policies, ethics must be the primary basis in every decision-making process in political and economic law.
Analisis Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Prostitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Ditinjau Dari Sisi Hak Asasi Manusia: Analisis Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Prostitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Ditinjau Dari Sisi Hak Asasi Manusia Afiati, Nila; Lawal, Uthman Shehu
Dame Journal of Law Vol 1 No 2 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.44

Abstract

This research focuses on the legal, philosophical, and human rights analysis of the application of caning sanctions in prostitution crimes as regulated in Aceh Qanun Number 06 of 2014. The study is directed to examine the legal legitimacy, social effectiveness, and normative tensions between sharia norms and human rights principles in the context of Aceh's special autonomy. The research method used is a normative legal approach, with a review of legislation, legal doctrine, and academic literature. The analysis was conducted qualitatively through content analysis methods to assess the consistency, relevance, and consequences of the application of caning sanctions. The results show that caning sanctions in Aceh have strong legal legitimacy through the constitution, UUPA, and Qanun Jinayat, and are based on philosophical values ​​​​of justice, welfare, and deterrent effects. However, its effectiveness in suppressing prostitution practices is still limited due to more dominant socio-economic factors. From a human rights perspective, caning creates normative tensions because it has the potential to violate the principle of prohibition of torture and treatment that degrades human dignity. The implications of this research emphasize the importance of reformulating Aceh's criminal justice policy to be more adaptive to human rights criticisms without neglecting the legitimacy of sharia. This effort can be achieved through regulatory evaluation, strengthening empirical indicators of deterrent effects, and exploring more humane alternatives to sharia-based punishment.
Analisis Kritis Teori Maslahah Konflik Orang Tua dengan Gangguan Mental: Analisis Kritis Teori Maslahah Konflik Orang Tua dengan Gangguan Mental Khotimah, Khusnul; Nurhalimah, Nurhalimah; Azizah, Nur; Kiswan, Muna Fauziah
Dame Journal of Law Vol 1 No 2 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i2.46

Abstract

Anak merupakan sebuah titipan yang harus orang tua jaga dari usia masih bayi sampai dewasa, dalam kondisi tertentu apabila dalam sebuah rumah tangga mengalami sebuah perpisahan atau masalah, kewajiban mengasuh tetap menjadi tangung jawang kedua orang tuanya,  namun bagaimana jika kondisi tertentu seperti salah stu dari kedua orangtuanya mengalami gangguan jiwa (Orang dalam ganguan jiwa), bagaimana hukum Islam melihat dan menyelesaikan kasus ini. Dalam penelitian penulis menggunakan metode deskriptif, normatif dan komparatif dengan mengkaji data-data yang bersumber dari penelitian pustaka (library research), temuan penelitian menunjukkan dalam kondisi orang dalam gangguan jiwa tidak memiliki hak untuk menjadi hadhanah, pasal 109 disebutkan bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Pendapat Keempat madzhab sama mensyaratkan berakal sebagai bagian untuk dapat menjadi hadhan. Dalam madzhab As-Syafi’i hadhan yang berakal menjadi syarat pertama. Dimana orang gila tidak berhak mengasuh anak kecil, kecuali bila gilanya tidak parah dan tidak sering. Misal sekali dalam setahun. Sedangkan madzhab Hambali, Maliki, dan Hanafi mutlak mensyaratkan berakal dan tidak ada hak asuh untuk orang gila. Hal ini sudah sesuai dengan konsep teori maslahah di mana beralihnya hak hadhanah orang tua Gangguan Jiwa kepada kerabat lain yang lebih sempurna akalnya dapat mengurangi kemadharatan terhadap minimnya pengaruh buruk terhadap anak yang akan diasuhnya.
Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Ilmiah di Era Kecerdasan Buatan: Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Ilmiah di Era Kecerdasan Buatan Arifin, Misbahul; Ahmad, Amala Bilqis
Dame Journal of Law Vol 1 No 2 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i2.47

Abstract

Penelitian ini berfokus pada transformasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas karya ilmiah di era artificial intelligence (AI), dengan tujuan menganalisis tantangan regulasi yang ada, menilai relevansi hukum terhadap karya ilmiah berbasis AI, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), memanfaatkan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional terkait HKI, serta sumber sekunder dari literatur akademik dan jurnal ilmiah internasional terbitan 2020–2025. Analisis dilakukan secara normatif-kritis dengan membenturkan regulasi yang ada terhadap praktik dan perkembangan teknologi AI dalam penciptaan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi HKI di Indonesia masih menekankan konsep orisinalitas dan kepemilikan yang human-centered, sehingga karya ilmiah yang melibatkan kontribusi AI belum mendapatkan pengakuan hukum yang jelas. Studi terdahulu dari konteks global menekankan tren adaptasi hukum, transparansi penggunaan AI, serta pengakuan kolaborasi manusia–AI dalam karya ilmiah. Temuan ini menegaskan perlunya transformasi regulasi HKI yang inklusif dan adaptif untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas akademik. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi pembaruan kebijakan nasional, penguatan pedoman akademik, serta mendorong penelitian lanjutan untuk mendukung regulasi yang lebih komprehensif.
Analisis Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisis Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Ainul Yaqin, Ach.; Ilham, Lailul; Yaqin, Ach. Ainul Yaqin; Lailul Ilham
Dame Journal of Law Vol 1 No 2 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i2.50

Abstract

This research focuses on the legal analysis of asset confiscation resulting from corruption from the perspective of justice and human rights. Asset confiscation is seen as an important instrument in recovering state losses and strengthening the anti-corruption system, but its practice raises serious problems related to the protection of individual rights, especially those of well-intentioned third parties. The research method used is normative legal, emphasizing library research, analysis of laws and regulations, international legal instruments, and a review of relevant legal literature. The results indicate a tension between the state's interest in recovering losses from corruption and its obligation to safeguard the basic rights of citizens. Normatively, national regulations have regulated the mechanism for asset confiscation, but there are still implementation weaknesses, overlapping authority between institutions, and the absence of specific regulations regarding non-conviction-based asset forfeiture as stipulated in international standards. The implications of this research emphasize the importance of legal reform through the establishment of specific laws on asset recovery, institutional harmonization, and the adoption of international practices that uphold the principles of proportionality and substantive justice. Thus, asset confiscation policies can be more effective, accountable, and remain in line with human rights protection.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1 No 2 (2025): DJL Vol 1 No 1 (2025): DJL