cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 16, No 2 (2021)" : 24 Documents clear
ASAS KEADILAN DALAM KETENTUAN HUKUM PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS Shafira Della Astrina; Achmad Ruslan; Zulkifli Aspan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas keadilan dalam ketentuan pajak hotel terhadap rumah kos di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan Pajak Hotel atas rumah kos di Kota Makassar belum mencerminkan asas keadilan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu: Kesamaan keadaan yang dimiliki baik oleh antar Subjek Pajak Hotel maupun antar Wajib Pajak Hotel, namun ada yang dibebankan pajak hotel ada yang tidak; Ketentuan yang menetapkan Wajib Pajak Hotel atas rumah kos berdasarkan jumlah kamar merupakan suatu diskriminasi, karena mengasumsikan rumah kos yang tidak memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) tidak mempunyai kemampuan untuk dijadikan Wajib Pajak Hotel.
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Sonny Engelbert Palendeng; Merry E. Kalalo; Deasy Soeikromo
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa merek dagang terkait kepastian hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia serta putusan sengketa merek dagang terkait dengan pelaksanaan ganti rugi. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach). Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan-perundangundangan yang berlaku yang berkaitan penyelesaian sengketa merek. Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan penyelesaian sengketa merek  dan ganti kerugian bagi pihak yang haknya dilanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara merek sangatlah bervariasi, karena itu untuk memberikan Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek sangat tergantung kepada kejujuran dan profesionalitas hakim Pengadilan Niaga dalam menerapkan asas pendaftaran pertama (first to file principle), juga konsistensi hakim dalam memutus perkara merek dengan mengoptimalkan kebebasan dan keleluasaan hakim sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental, serta pemanfaatan putusan hakim terdahulu sebagai pedoman (yurisprudensi) walaupun model ini akan menyesuaikan dengan sistem hukum common law (kolaborasi antar sistem hukum).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Sekaring Ayumeida Kusnadi; Chamdani Chamdani; Starry Kireida Kusnadi; Vika Andarini; Husni Anggoro
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.23126

Abstract

Anak termasuk dalam kelompok rentan dari bagian masyarakat. Anak sebagai korban suatu tindak pidana tentu membutuhkan perlindungan hukum yang tepat dan maksimal. Dewasa ini tindak pidana banyak yang melibatkan anak sebagai korban. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, tindak pidana saat ini banyak yang menyalahgunakan data pribadi seseorang guna kepentingan pribadi maupun kelompok. Data pribadi seorang anak juga banyak yang disalahgunakan untuk kepentingan seseorang tanpa memikirkan dampak kerugian yang dialami anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, melalui  pendekatan konsep (conseptual approach). Langkah Penelitian ini adalah penyusunan konsep, prinsip atau asas yang memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ditentukan hubungan antara konsep, prinsip atau asas dan naskah akademik dengan menggunakan logika deduktif-induktif guna mendapat preposisi dan konsep baik definisi, deskripsi serta klasifikasi yang dapat dipercaya sebagai hasil penelitian yang bersumber dari penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, diidentifikasi, klasifikasi konsep, prinsip atau asas, dan undang –undang yang memiliki keterkaitan kemudian dikelompokkan sesuai dengan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hakikat perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana adalah hak konstitusional setiap anak yang melekat dan harus diwujudkan karena hak konstitusional adalah kewajiban bagi pemerintah, pemerintahan serta warga negara lain untuk turut mewujudkannya. (2) Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan khsuus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi termasuk perlindungan hukum terhadap data pribadi seorang anak. Dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, maka dalam segi yuridis, Indonesia masih memiliki kekosongan norma. Children belong to a vulnerable group from this section of society. Children as victims of a crime certainly need proper and maximum legal protection. Today many criminal acts involve children as victims. With the rapid development of technology, many criminal acts are currently abusing a person's personal data for personal or group interests. Personal data of a child is also widely misused for the benefit of someone without thinking about the impact of the loss suffered by the child as a victim. The research method used in this research is normative juridical, through a conceptual approach. This research step is the preparation of concepts, principles or principles that are related to the relevant laws and regulations. Then determine the relationship between concepts, principles or principles and academic texts using deductive - inductive logic in order to get prepositions and concepts, both definitions, descriptions and classifications that can be trusted as research results sourced from primary legal materials, secondary legal materials, identified, classification concepts, principles or principles, and related laws are then grouped according to the legal system. (1) The nature of legal protection of children faced with the law in criminal acts is the constitutional right of every child that is inherent and must be realized because constitutional rights are an obligation for the government, government and other citizens to participate in making it happen. (2) Currently Indonesia does not have special laws and regulations regarding the legal protection of personal data including legal protection of the personal data of a child. In the absence of special rules governing the legal protection of children as victims of criminal acts of misuse of personal data, then in terms of juridical, Indonesia still has a void of norms.
KEPUTUSAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM MENCIPTAKAN SANKSI KASUS TINDAK PIDANA ADAT Eza Mahendra; Margo Hadi Pura; Luthfi Ramadhan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21219

Abstract

Membahas Indonesia sebagai negara hukum, maka perangkat hukum yang ada akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan khusus negara tersebut. Karena budaya dan masyarakat Indonesia yang beragam, orang terkadang menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan, meskipun faktanya negara tersebut telah memiliki perangkat hukumnya sendiri. Tulisan ini menjelaskan hubungan antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, serta bagaimana hukum pidana adat menghukum mereka yang ada di masyarakat. Teknik penelitian yang digunakan adalah pendekatan regulasi hukum, yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi penelitian. Karena merupakan hukum adat yang pluralistik, membahas realitas evolusi hukum adat ke dalam Rancangan KUHP atau reformasi hukum nasional tidaklah mudah karena merupakan subjek yang kompleks. Pengenalan berbagai hukuman pidana bagi masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bentuk reformasi berdasarkan model Indonesia, di mana masyarakat adat Indonesia berharap memiliki kerangka perilaku yang memperhitungkan berbagai jenis tindakan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran adat atau sebagai pelanggaran adat. pelanggaran. Dalam penyelesaian sengketa komunal, hukum adat Indonesia pada dasarnya mengikuti struktur yang sama. Setiap kelompok adat memiliki lembaga adat untuk memantau perilaku individu dan memberikan hukuman jika hukum adat dilanggar. Kepala Suku Ainan, misalnya, akan membuat tim dalam kasus pemerkosaan di kalangan suku Nusa Tenggara Timur, jika ada pemerkosaan, berdasarkan pengaduan korban, untuk memeriksa pengakuan korban. Ketika dinilai bersalah oleh pelaku, pelaku memiliki dua pilihan: bertanggung jawab dan menikahi orang yang bersangkutan atau menerima hukuman yang akan diputuskan oleh tim pemimpin adat.
PENGATURAN DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT BANK PADA MASA COVID-19 Jastinra Paula Megaputri Mamalu; Ronny A. Maramis; Abdurrahman Konoras
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum kredit perbankan serta kebijakan kredit bank di era Covid-19. Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yang meliputi pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian diolah dengan melakukan klasifikasi dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kredit perbankan berada dalam lingkup hukum perbankan yang terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disebut dengan Pembiayaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menentukan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan, oleh karena mengandung risiko seperti timbulnya kredit bermasalah misalnya kredit macet. Kredit bank bermasalah dalam penanganannya sebelum pandemic Covid-19 hanya diselesaikan di antara bank selaku kreditur dengan debitur sehingga dilaksanakan secara individual. Salah satu bentuk atau cara penyelesaian kredit bank bermasalah ialah dilakukan dengan restrukturisasi misalnya perpanjangan jangka waktu kredit maupun penambahan kredit.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRANATA PANGNGIURAN MENURUT HUKUM ADAT TORAJA Resty Gloria Pasomba; Andi Suriyaman Mustari Pide; Kahar Lahae
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21134

Abstract

Implikasi Hukum Terhadap Pranata Pangngiuran Menurut Hukum Adat Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pangngiuran menurut hukum adat Toraja dan mengetahui konsekuensi terhadap ahli waris dalam menerima atau menolak pranata pangngiuran dalam sistem hukum waris adat Toraja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Historis dan Pluralisme dengan tipe penelitian hukum empiris dengan menganalisis data yang terkumpul melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi pelaksanaan pangngiuran pada pembangunan Tongkonan masih berjalan setiap kali pembangunan dilaksanakan, dan kosekuensi pada ahliwaris ketika menolak pelaksanaan pangngiuran pada pembangunan Tongkonan adalah sawah yang menjadi bagian dan tanda bahwa mereka merupakan anggota Tongkonan akan di tarik kembali bagi ahli waris to diba’gi dan to di lullungngi.Legal Implications for Pangngiuran  structure according to Toraja Customary Law. Legal Implications for Pangngiuran Institutions in Toraja Customary Law. This study aims to identify and analyze the implementation of pangngiuran according to Toraja customary law and to find out the consequences for heirs in accepting or rejecting pangngiuran institutions in the Toraja customary inheritance law system. This study uses the Historical approach and Pluralism with the type of empirical legal research by analyzing the data collected through interviews and literature study. The results of this study indicate that the existence of the implementation of pangngiuran in Tongkonan construction is still running every time the construction is carried out, and the consequences for heirs when refusing the implementation of pangngiuran in Tongkonan construction are rice fields that are part of and a sign that they are members of Tongkonan will be withdrawn for heirs to be brought back for heirs to di ba 'gi and to di lullungngi.
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN DOMPET VIRTUAL DI ERA DIGITAL Winda Febriyanti Putri; Cindy Aoslavia; Grasia Kurniati
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21868

Abstract

Perkembangan era digital di Indonesia memang tidak bisa dihindari,  perkembangan ini selain dipengaruhi oleh peradaban dunia, juga oleh cara berpikir yang semakin maju. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hukum perlindungan konsumen dalam mengoptimalisasikan kebijakan dalam penggunaan dompet virtual pada era digital. Hasil penelitian menujukkan bahwa era digital tidak hanya berpotensi besar untuk kemajuan teknologi bangsa, tetapi juga mengubah kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Bank Indonesia selaras untuk memberikan perlindungan kepada hak konsumen. Hak ini merupakan kunci dari keberhasilan barang/jasa adanya keamanan sistem pembayaran termasuk juga adanya keselamatan dalam menggunakan sistem pembayaran.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT Lifking Novian Kandow; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup, akibat kegiatan pertambangan rakyat serta memahami penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), serta pendekatan kasus (case approach) secara terbatas. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum penunjang. Data yang terkumpul diklasifikasi, diverifikasi, dan diolah berdasarkan bagian masing-masing, yang berintikan pada data dari aspek hukum lingkungan hidup dan data dari aspek hukum pertambangan, khususnya pertambangan rakyat. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan panduan teori hukum, pengertian, dan konsep-konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat mencakup tanggung jawab secara pidana, secara perdata dan secara administrasi negara. Kegiatan pertambangan rakyat baik yang legal maupun illegal terkait erat dengan pertanggungjawaban pelaku usahanya, karena pertambangan rakyat legal dapat menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan hidup, seperti di dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena prinsip pokok ketentuan lingkungan hidup ialah “Pencemar Membayar” (Polluter Pays). Perbedaan mendasar antara pertambangan rakyat legal dan yang illegal adalah pada perizinannya yakni Izin Usaha Pertambangan Rakyat. Pada pertambangan rakyat ilegal tidak terpenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang ditentukan.
EFEKTIVITAS MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Adila Hana Widiastari; Devi Siti Hamzah Marpaung; Hana Faridah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21498

Abstract

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga tak heran sering terjadi sengketa yang menyangkut wilayah atau pertanahan. Kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu contoh sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang bisa menyebabkan timbulnya sengketa tanah, salah satunya biaya persidangan sengketa tanah bernilai lebih besar dibandingkan objek yang disidangkan, selain itu lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan sehubungan dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui, sehingga tak jarang orang merelakan tanahnya karena alasan tersebut. Dalam situasi tersebut, mediasi hadir menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang membantu para pihak dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan, dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator atau pihak ketiga yang netral. Badan Pertanahan Nasional menjadi salah satu badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi khususnya di bidang sengketa pertanahan, sehingga keefektifannya sangat diperlukan, agar mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan prosedur yang sudah diatur dan dapat membantu para pihak menyelesaikan perkaranya, sehingga tidak perlu melalui proses persidangan yang memakan waktu cukup lama dan biaya yang cukup besar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS KEPEMILIKAN TANAH DI WILAYAH REKLAMASI PANTAI Reinhaard M. Mamalu; Merry E. Kalalo; Cornelius Tangkere
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan konsepsi dan prinsip hukum dan (2) perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak bagi pelaku usaha di wilayah pesisir. Penelitian ini akan menggunakan jenis dan pendekatan eksplanatoris, yaitu merumuskan konsepsi-konsepsi hukum dan prinsip-prinsip hukum tentang perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas bagi pelaku usaha di wilayah pesisir. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya. Terdapat tiga hal pokok menjadi dasar pengelolaan wilayah pesisir, yaitu dari aspek sosiologis, ekologis, dan ekonomis. Pelaksanaan hak-hak atas tanah di wilayah reklamasi pantai dari berbagai ketentuan telah memberi jaminan dan perlindungan hukum, baik secara materil maupun formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepemilikan tanah reklamasi. Merupakan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk merealisasikan kebijakan dan hukum untuk menata struktur dan sistem hukum penyelenggaraan pemerintahan, agar jaminan dan perlindungan hukum pada dunia usaha dapat berkembang dengan baik guna mewujudkan tujuan nasional.

Page 2 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue