cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 241 Documents
 9   10   11   12   13 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT Lifking Novian Kandow; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup, akibat kegiatan pertambangan rakyat serta memahami penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), serta pendekatan kasus (case approach) secara terbatas. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum penunjang. Data yang terkumpul diklasifikasi, diverifikasi, dan diolah berdasarkan bagian masing-masing, yang berintikan pada data dari aspek hukum lingkungan hidup dan data dari aspek hukum pertambangan, khususnya pertambangan rakyat. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan panduan teori hukum, pengertian, dan konsep-konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat mencakup tanggung jawab secara pidana, secara perdata dan secara administrasi negara. Kegiatan pertambangan rakyat baik yang legal maupun illegal terkait erat dengan pertanggungjawaban pelaku usahanya, karena pertambangan rakyat legal dapat menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan hidup, seperti di dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena prinsip pokok ketentuan lingkungan hidup ialah “Pencemar Membayar” (Polluter Pays). Perbedaan mendasar antara pertambangan rakyat legal dan yang illegal adalah pada perizinannya yakni Izin Usaha Pertambangan Rakyat. Pada pertambangan rakyat ilegal tidak terpenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang ditentukan.
EFEKTIVITAS MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Adila Hana Widiastari; Devi Siti Hamzah Marpaung; Hana Faridah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21498

Abstract

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga tak heran sering terjadi sengketa yang menyangkut wilayah atau pertanahan. Kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu contoh sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang bisa menyebabkan timbulnya sengketa tanah, salah satunya biaya persidangan sengketa tanah bernilai lebih besar dibandingkan objek yang disidangkan, selain itu lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan sehubungan dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui, sehingga tak jarang orang merelakan tanahnya karena alasan tersebut. Dalam situasi tersebut, mediasi hadir menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang membantu para pihak dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan, dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator atau pihak ketiga yang netral. Badan Pertanahan Nasional menjadi salah satu badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi khususnya di bidang sengketa pertanahan, sehingga keefektifannya sangat diperlukan, agar mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan prosedur yang sudah diatur dan dapat membantu para pihak menyelesaikan perkaranya, sehingga tidak perlu melalui proses persidangan yang memakan waktu cukup lama dan biaya yang cukup besar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS KEPEMILIKAN TANAH DI WILAYAH REKLAMASI PANTAI Reinhaard M. Mamalu; Merry E. Kalalo; Cornelius Tangkere
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan konsepsi dan prinsip hukum dan (2) perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak bagi pelaku usaha di wilayah pesisir. Penelitian ini akan menggunakan jenis dan pendekatan eksplanatoris, yaitu merumuskan konsepsi-konsepsi hukum dan prinsip-prinsip hukum tentang perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas bagi pelaku usaha di wilayah pesisir. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya. Terdapat tiga hal pokok menjadi dasar pengelolaan wilayah pesisir, yaitu dari aspek sosiologis, ekologis, dan ekonomis. Pelaksanaan hak-hak atas tanah di wilayah reklamasi pantai dari berbagai ketentuan telah memberi jaminan dan perlindungan hukum, baik secara materil maupun formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepemilikan tanah reklamasi. Merupakan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk merealisasikan kebijakan dan hukum untuk menata struktur dan sistem hukum penyelenggaraan pemerintahan, agar jaminan dan perlindungan hukum pada dunia usaha dapat berkembang dengan baik guna mewujudkan tujuan nasional.
PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 Sautsnida Mizuro; Devi Siti Hamzah Marpaung; Hana Faridah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21252

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan arbitrase dalam penyelesaian alternatif sengketa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, objek penelitian dan sumbernya berasal dari peraturan-peraturan tertulis atau literatur yang berhubungan dengan objek penulisan yang selanjutnya digabungkan secara sistematis. Arbitrase smerupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan didampingi oleh arbiter yang dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang bersifat keperdataan. Metode alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa melalui peradilan, sebagai perbandingan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemerintah turut mengambil peran dalam pembentukan lembaga arbitrase dalam penyelesaian kasus sengketa, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).
PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) Nurul Hajjan; Rani Apriani; Luthfi Ramadhan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22318

Abstract

Peningkatan penggunaan internet di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai kegiatan yang dilakukan secara online seperti e-commerce. Kegiatan jual-beli secara online pun dipermudah salah satu nya dengan menggunakan metode pembayaran COD (Cash On Delivery), namun hal ini justru menimbulkan tindakan wanprestasi dari pihak debitur selaku konsumen. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum atas tindakan wanprestasi konsumen melaui sistem COD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pembahasan yang diambil dari bahan kepustakaan dan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana menjelaskan bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran apabila barang tersebut telah sampai kepada tangan konsumen.
EFEKTlVlTAS JALUR NON LlTlGASl SEBAGAl ALTERNATlF PENYELESAlAN SENGKETA OLEH BADAN PENYELESAlAN SENGKETA KONSUMEN Febby Lizzia Firdatin; Devi Siti Hamzah Marpaung; Maharani Nurdin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22074

Abstract

Efektivitas Jalur Non litigasi sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Secara yuridis proses penyelesaian sengketa konsumen yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa ditempuh dengan memakai jalur non litigasi. Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa antara pembeli dengan penjual yang memiliki tujuan menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara non litigasi yang efektif dan efisien merupakan tujuan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terbentuknya akta perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa sendiri dapat menjadi tolak ukur efektifitas dari pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa sendiri sejatinya dapat dioptimalkan dan diperkuat oleh mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang merupakan bagian dari hukum acara perdata. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.
PERSEPSI DOSEN TENTANG EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Irvin Nofrianto Pabane; Mustaring Mustaring; Herman Herman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Persepsi Dosen terhadap eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; dan (2) Pandangan Dosen terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi pasca disahkannya revisi kedua Undang-Undang KPK di Program PPKn FIS UNM. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data primer yaitu enam responden dari Dosen PPKn FIS UNM dan satu orang narasumber dan lembaga negara KPK RI. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, naskah akademik revisi kedua KPK, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi sebagian Dosen PPKn FIS UNM diadakannya Dewan Pengawas KPK terbelah dua, sebagian menilai positif atau mendukung dan sebagian menilai negatif atau tidak mendukung. (2) Dosen PPKn FIS UNM berpandangan bahwa perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK yang semakin menguatkan kewenangan KPK, mendukung KPK agar independen dalam menjalankan tugasnya serta mendorong KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi dengan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai instansi sampai ke pelosok daerah.
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BIKAMERAL BERDASARKAN PRINSIP CHECK AND BALANCES Muhammad Akbal; Muhammad Amin; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.32626

Abstract

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sistem Bikameral Berdasarkan Prinsip Check and Balances. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bikameral yang ideal dengan mempertimbangkan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian hukum ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian menemukan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 telah sesuai dengan prinsip check and balances. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan DPD yang sifatnya terbatas merupakan pilihan yang tepat untuk mewakili kepentingan politik daerah demi menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. The Authority of the Regional Representative Council of the Bicameral System Based on the Principle of Checks and Balances. This study aims to examine how the authority of the Regional Representative Council institutions in the ideal bicameral system by considering the principle of checks and balances in the Indonesian constitutional system. This legal research method uses a literature study with a statutory approach, a case approach and a historical approach. The results of the study found that the authority of DPD as stipulated in Article 22D of the 1945 NRI Constitution was in accordance with the principle of checks and balances. The results showed that the limited authority of the DPD was the right choice to represent regional political interests in order to maintain the integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar) Muh. Sudirman; Mustaring Mustaring; Imam Suyitno
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33237

Abstract

ABSTRAK: tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga di Pengadilan Agama kelas IA Makassar tahun 2020. Dan  untuk mengetahui dan menganalisis isi putusan hakim Pengadilan Agama kelas IA Makassar mengenai perkara perceraian yang disebabkan orang ketiga.Penelitianini merupakan studiputusandenganmenggunakan pendekatan kasus (case approach) yang mengkaji ratio decidendi ataureasoningyaitupertimbanganputusanPengadilanAgamaKelas IA MakassarNomor1672/Pdt.G/2021/PA.Mks,Nomor.1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor.1667/Pdt.G/ 2021/PA. Mks. Adapun pengolahan data sebagai berikut yaitu melalui reduksi  data,sajiandata,dianalisisdandisimpulkanatauverifikasi.Datayangterkumpuldianalisisdengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diperoleh data bahwa 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskanperkaraperceraiankarenaorangketigameliputi;pertimbanganfilosofis,pertimbanganyuridis,danpertimbangannonyuridis(meta yuridis)mencakupaspek psikologis, sosiologis, danetika, sehingga pada pokoknya pertimbangan hakim mengacu pada syiqaq sebagai alasanutamaperceraianyangdijadikansebagaipertimbanganhukumolehhakimdalammemutuskan cerai gugat. Setelah majelis hakim menggali dan menemukanfakta-faktahukum dalam persidangan kemudian memutuskan perkara. 2) Isi putusan PengadilanAgama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga dalam perkara 1, 2, dan 3 oleh   majelis hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan pertimbangan hakim melaluianalisis terhadap pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan nonyuridis(metayuridis)mencakupaspekpsikologis,sosiologis,danetika,munculnyasyiqaqdisebabkanoleh tergugatselakusuamisebagaipemimpinrumahtanggamelakukanperselingkuhandenganperempuanlainyangmengakibatkanperpecahandalamperkawinanPenggugatdanTergugat, demikian juga sebaliknya.
KESADARAN MAHASISWA TERHADAP PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME MELALUI MEDIA LITERASI ONLINE Muh. Zubair; Bagdawansyah Alqadri; Fitriah Artina
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran mahasiswa terhadap penyebaran radikalisme melalui media literasi online, dan literasi media online mahasiswa terhadap penyebaran radikalisme. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesatuan kesadaran, indikator pemahaman radikal dari Tahir (2020), dan kerangka literasi media baru Hen (2011). Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pemetaan kesadaran mahasiswa tentang penyebaran radikalisme melalui media literasi online. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis survei yang digunakan adalah survei cross sectional. Survei ini dilakukan di Universitas Mataram. Populasi adalah mahasiswa dari seluruh mahasiswa S1 yang sedang aktif kuliah di Universitas Mataram yang menjadi sasaran survei. Distribusi sampel untuk masing-masing program studi, untuk kebutuhan analisis berbasis variabel peneliti menggunakan purposive sampling agar setiap fakultas terdistribusi secara merata. Hasil Penelitian: (1) Media online mengambil porsi dan peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, diketahui semua mahasiswa memiliki akun media sosial, dan umumnya menggunakan dan memiliki tiga akun media sosial, dimana WhatsApp merupakan media sosial yang paling banyak digunakan, kemudian Instagram, facebook, youtube, Tiktok, twitter, line, block dan media sosial lainnya. Data lain yang mendukung bahwa semua siswa menggunakan akses internet sebagai sumber informasi; (2) media online berperan penting dalam menangkal dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang isu radikalisme sehingga masyarakat dapat mengambil langkah untuk mencegah berkembangnya gerakan ekstremis yang mengangkat tiga isu yang selalu disebarkan oleh kelompok radikal, yaitu intoleransi, anti-Pancasila, dan anti NKRI; (3) literasi literasi online merupakan solusi dan strategi dalam membentuk otonomi kritis yang diperlukan untuk berinteraksi dengan media secara sehat dan bertanggung jawab, mengurangi dampak negatif media dan memaksimalkan dampak positif.

Page 11 of 25 | Total Record : 241

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue