cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 241 Documents
 10   11   12   13   14 
PEMBELAJARAN PPKN KELAS INKLUSI DI SMKN 5 MATARAM Bagdawansyah Alqadri; Hariyanto Hariyanto; I Nengah Agus Tripayana; Mursini Jahiban
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.32021

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram, (2) Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram,, (3) Evaluasi Pembelajaran PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram, dan (4) Kesulitan yang dihadapi guru PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram dan Solusinya. Metode penelitian ini termasuk menggunakan pendekatan  kualitatif dengan Subyek Penelitian Guru PPKn kelas X dan XI. Sedangkan informan penelitian terdiri atas Kepala Sekolah, Wakase Bidang Kurikulum, dan perwakilan  siswa kelas X, XI. Teknik pengmumpulan data menggunakan observasi, interview, dokumen, dan focus group discussion. Selanjutnya data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan setelah data divalidasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kelas Iklusi SMKN 5 menggunakan  pendekatan scientific, model pembelajaran koperatif, problem based  learning, (2) Pelaksanaan pembelajaran  PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram Kelas X :  dilaksanakan dengan tahap diawali  pertanyaan pemantik,  penjelasan guru, diskusi kelompok, browsing literasi, identifikasi masalah, analisis masalah, pengumpulan data, analisi data, kesimpulan  yang hasilnya dipresentasikan dalam kelas. Sedangkan guru kelas XI melaksanakannya diawali dengan literasi mengamati video, diskusi kelompok, analisis masalah, pengumulan data, menalar, kesimpulan, dan  presentasi kelas, (3) Evaluasi pembelajaran  menggunakan test tulis atau lisan 50 %, observasi skala sikap 30 %, dan keterampilan produk 20 %. (4) Kesulitan guru PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram  dan solusinya : Beberapa siswa malas solusinya himbauan persuasive untuk mengelola waktu, kesiapan belajaran siswa rendah  solusinya diberikan motivasi, monopoli pembicaraan oleh siswa pandai solusinya member kesempatan siswa lainnya, kesulitan menjawab pertanyaan HOTS solusinya dengan member arahan kata kunci, Siswa berkebutuhan khusus minder dan  menggangu temannya solusinya mengingatkaan agar saling menghargai dan melindungi dan meningkatkan rasa percaya diri, siswa berkebutuhan khusus menaglami kesulitan pewnjelasan lisan guru solusinya “speach to text”, budaya membaca rendah solusinya meningkatkan minat baca. Kesimpulan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn kelas inklusi telah menerapkan pembelajaran inovatif melalui pendekatan scientific, model pembelajaran koperatif, dan problem based learning. Pelaksanaan pembelajaran  menerapkan 5 M  (  Mengkaji masalah , Mengumpulkan data, Menalar melalui pembuktian, Menarik kesimpulan, dan Menyajikan  hasil diskusi di depan kelas ) dan juga meneraapkan L4C dan pertanyaan HOTS  sesuai tuntutan  revolusi industi 4.0 dan abad 21
UPAYA HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN KDRT TERHADAP ANAKNYA Supandi Darmawan; Margo Hadi Pura; Hana Faridah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.24598

Abstract

Penelitian ini bertujuan upaya hukum pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya yang ditinjau dari UU No. 23/2004. Metode yuridis normatif diaplikasikan pada penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya peran dari aparat penegak hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta dibantu pihak lainnya seperti masyarakat untuk mengimplementasikan hukum pidana dan melindungi hak-hak daripada anak terhadap implementasi UU NO.23/2004 dan UU No. 35/2014 demi terwujudnya perlindungan anak yang benar-benar nyata dan terlaksana. This study aims to enforce criminal law against parents who commit domestic violence against their children, which is reviewed from Law No. 23/2004. Normative juridical methods are applied to the writing of this article. The results of the study showed that the need for the role of law enforcement officials and the Indonesian Child Protection Commission and assisted by other parties such as the community to implement criminal law and protect the rights of children against the implementation of Law No. 23/2004 and Law No. 35/2014 for the realization of real and implemented child protection.
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN POHUWATO Fatma Faisal; Halisma Amili; Rustam Rustam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.25164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato serta untuk mengetahui hambatan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam mendukung kemajuan pengawasan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data-data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian sehingga diketahui apakah kondisi yang terjadi telah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sembilan rekomendasi yang disepakati Bawaslu bersama Satgas yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bumi Panua di Kantor Bawaslu Pohuwato, rekomendasi ini dibuat agar pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengalami kendala meskipun di masa pandemi. Hambatan yang dialami Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 yaitu keterbatasan anggaran dalam pengadaan peralatan protokol kesehatan, petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas, tidak tersedianya rapid test, dan jaringan internet yang belum mendukung.
GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PERIODE 2019 – 2021 Tunggul Prasodjo; Harbani Pasolong; Epifania Datu Popang
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.32506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Camat Biringkanaya Kota Makassar periode 2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan tipe deskriptif dengan populasi yaitu seluruh pegawai Kantor Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar yang berjumlah 31 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan tabel distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan kepemimpinannya, Camat Biringkanaya dominan menggunakan gaya kepemimpinan paternalistik. Pengelolaan urusan pemerintahan kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik jika dalam tubuh organisasi kantor camat bersangkutan berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif, efesien, dan inovatif. Dalam hal tersebut diperlukan pemimpin yang mampu menjalankan peranan kepemimpinannya di dalam mengembangkan organisasi. Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang pimpinannya dipegang oleh seorang Camat yang telah menjabat sejak tahun 2019. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Camat Biringkanaya ditengarai cenderung membuat keputusan secara langsung, yang kemudian diikuti dengan belum maksimalnya pelaksanaan tugas oleh aparat kecamatan beserta unsur-unsur pendukungnya. Hal ini tercermina dari hasil penelitian dimana camat menerapkan gaya kepemimpinan paternalistik.
ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBANKAN TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks) Muh. Rizal S; Andika Wahyudi Gani; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33202

Abstract

Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai ratio decidendi putusan terhadap penegakan hukum tindak pidana perbankan terkait perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks). Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Didasarkan pada kronologi kasus tersebut bahwa tindak pidana perbankan khususnya yang berkaitan dengan perizinan memiliki modus operandi yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap industri keuangan melainkan dapat pula berdampak negatif jika dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Alih-alih mendapatkan keuntungan 2% per harinya dengan cara investasi dalam bentuk trading system yang mengandalkan robotic, kehilangan dana yang disetor justru menjadi kompensasi atas risiko untuk meraih keuntungan secara instan. (2) Ratio decidendi pada putusan PN Makassar dalam perkara Nomor 222/Pid.B/2018 meliputi fakta-fakta materil. Fakta tersebut berupa orang dan korporasi yang melakukan penghimpunan dana di masyarakat dengan cara menawarkan program aplikasi trading system dengan keuntungan 2% per harinya. Pelaku terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin sebagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh pelaku kemudian dapat dipersamakan sebagaimana tabungan yang di maksud oleh pasal 46 ayat (1). Hal tersebut merupakan penemuan hukum oleh hakim karena hakim menafsirkan bahwa meski tindakan menghimpun dana oleh pelaku bukan merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebagaimana lembaga perbankan melainkan dapat di persamakan dengan hal itu. Dari sini dilihat bahwa undang-undang perbankan khususnya pasal 46 masih memiliki sifat futuristik karena masih dapat menjangkau tindak pidana yang tergolong bersifat futuristik karena melibatkan teknologi di dalamnya.
IMPLIKASI YANG TIMBUL DALAM KEMUDAHAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Syarah Syam Amir; Harsanto Nursadi; Indah Mutiara Sari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.31731

Abstract

Penyederhanaan sistem perizinan dilakukan Pemerintah dengan menerapkan sistem perizinan berbasis elektronik Online Single Submission Risk Based Approach yang mengklasifikasikan tingkat usaha berdasarkan risiko. Data dari Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan bahwa dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, saat ini baru 116 Kabupaten/Kota yang telah menyusun Peraturan Daerah RDTR. Penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga memberikan gambaran bahwa sistem OSS RBA belum siap dilaksanakan, kendala masih sering dihadapi khususnya pada izin yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah, beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan sistem OSS RBA, hal tersebut kemudian menyebabkan implikasi beberapa daerah menerapkan sistem perizinan lama/manual, tidak berkesesuaiannya antara perizinan melalui OSS RBA dan perizinan di daerah, ketidaksiapan penerapan dalam aspek regulasi, aspek kelembagaan, serta aspek digitalisasi, menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS RBA.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA PENDIDIK DI UPTD SMPN 5 MANDAI KABUPATEN MAROS Mustari Mustari; Imam Suyitno; Andika Wahyudi Gani; Mudrikah Mudrikah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33769

Abstract

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005  dalam menjalankan tugas profesinya, (2) mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru, dan (3) mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan persentase. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan angket.Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros sudah berjalan dengan baik dengan indikator bahwa tidak adanya permasalahan dan guru melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman, Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. secara umum  ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik antara lain; substansi hukum; Aparat penegak hukumnya; Budaya hukum masyarakat. faktor substansi hukum sudah cukup memadai. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum bagi guru adalah secara umum adalah  upaya hukum preventif yang tampak pada beberapa peraturan perundangan. Di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros, telah melakukan upaya untuk menghindari permasalahan hukum dengan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dari polsekta Kecamatan Mandai yang setiap saat memberikan sosialisasi dalam lingkungan sekolah yang biasanya dihadiri oleh orang tua peserta didik, komite sekolah, guru, peserta didik dan pegawai.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU Firdaus W. Suhaeb; Anisah Aah Marfuah; Ernawati S. Kaseng
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33776

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) adaptasi siswa dan guru dalam pembelajaran blended learning di SMK Negeri 3 Makassar di masa new normal; 2) dampak dari penerapan pembelajaran blended learning di SMK Negeri 3 Makassar di masa new normal. Penelitian ini merupakan penelitian deskirptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan menggunakan triangulasi sumber yakni menguji kredibilitas data yang dilaksanakan dengan cara meneliti data yang sudah didapatkan menggunakan sejumlah sumber. Hasil penelitian memperlihatkan: 1) adaptasi siswa dan guru dalam pembelajaraan blended learning yaitu adaptasi fungsional dari sistem sekolah dilihat dari sarana dan prasana, adaptasi epi genetik dalam kesesuan diri dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, adaptasi budaya merupakan adaptasi tingkah laku sosial dalam interaksi sesama teman dan guru. 2) dampak penerapan pembelajaran blended learning yaitu dakmpak positif dan negatif. Dampak positif yakni menjadikan pembelajaran blended learning model ini mempermudah guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran yang bisa melaksanakan tatap muka langsung di sekolah. Dampak negatif yakni dari segi waktu dan materi yang dipersingkat, dan sarana prasana yang kurang memadai.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PABRIK GULA CAMMING KABUPATEN BONE Nurharsya Khaer Hanafie; Mustari Mustari; Andi Iin Indria Bayu
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.26483

Abstract

Berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan perlindungan lingkungan hidup sesuaidengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone terlaksana dengan baik. Dalam hal memenuhi ketentuan-ketentuan dalam persyaratan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang harus dimiliki suatu kegiatan atau usaha seperti izin lingkungan yang memuat persyaratan standar, persyaratan batas, persyaratan operasi, persyaratan pemantauan dan persyaratan pelaporan, adanya RKL-RPL atau wajib AMDAL, adanya penilaian dari dinas lingkungan hidup serta mendapat penghargaan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam ketaatannya mengelola lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone ialah dengan cara melakukan penghijauan, adanya program ikatan istri karyawan yaitu program kebun gizi dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar area perumahan atau kebun untuk ditanami berbagai macam sayuran sumber gizi warga, pemanfaatan air dari pabrik gula camming dialiri ke sawah masyarakatsebagai perairan pertanian, serta adanya InstalasiPengelolaan Limbah (IPAL) di Pabrik Gula Camming.
REDUKSIONIS NORMA SOSIAL DALAM KELUARGA PADA ANAK BERKONFLIK HUKUM Supriadi Torro; Muhammad Akbal; Dimas Ario Sumilih
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sosialisasi norma sosial dalam keluarga pada anak berkonflik hukum, penyebab anak berkonflik hokum, dan pola pembinaan anak berkonflik hokum di Lapas Khusus Anak di Maros . Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Informan dipilih  melalui tehnik purposed sampling dengan kriteria; anak yang telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan, anak yang masih memiliki salah seorang tua, sehingga terpilih 12orang. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mekanisme kondensasi data, display data dan memberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi norma social dalam keluarga pada anak berkonflik hokum adalah melalui bentuk sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Penyebab anak berkonflik hokum adalah adanya reduksi norma social dalam kelaurga dan arus teman sebagaya yang kuat serta kontrlok social atau mayarakat yang lemah dan abai.

Page 12 of 25 | Total Record : 241

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue