Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
IJI Publication is a scientific journal published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia with the following focus: Social and Political Sciences with a scope includes: Culture & Social Anthropology, Political Science, Cultural & Media Studies, Gender Studies, Population, Social Development, Rural Sociology, Policy Studies, Development Studies, Government Studies, Development Economics, Resource Economics, Public Finance , Innovation Management, Organizational Management, Human Resource Management, Management Information Systems, Business Administration, Management & Entrepreneurship, Public Relations, Development Communication, Communication Management, Media & Communication, Environmental Management, Environmental & Urban Studies, Agrarian & Land Law, Law Business, International Law, Health Law, Public Law, Public Policy, Social Welfare, Transportation. Humanities Education and Sciences with the scope includes: History, Linguistics, Indonesian Linguistics, Indonesian Language & Culture, Literature, Literary & Cultural Studies, Comparative Literature Studies, Education. Information Technology with the scope includes: Artificial Intelligence, Software Engineering, Cloud Computing, Big Data, Information Systems, Information Systems & Technology, Information Technology.
Articles
158 Documents
<![CDATA[Reformasi Penegakan Hukum dalam Kepolisian: Tantangan dan Solusi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wulandari S, Lestari]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 2 No. 3 (2022): Juli 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v2i3.543
<![CDATA[Artikel ini mengkaji reformasi penegakan hukum dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan solusi yang dihadapi selama proses reformasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan integritas kepolisian dalam rangka membangun kepercayaan publik dan memastikan penegakan hukum yang adil. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh kepolisian selama reformasi dan mengidentifikasi solusi yang dapat memperbaiki proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan analisis data dari wawancara, dokumen kebijakan, dan laporan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidakstabilan internal, resistensi terhadap perubahan, dan kekurangan dalam pelatihan serta sumber daya. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan kapasitas institusi, peningkatan transparansi, dan reformasi dalam struktur kepolisian. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dalam reformasi penegakan hukum untuk mencapai keadilan dan efektivitas yang lebih tinggi dalam kepolisian.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wulandari S, Lestari]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.545
<![CDATA[Penyelesaian sengketa waris merupakan salah satu aspek krusial dalam hukum perdata di Indonesia, mengingat kompleksitas dan sensitifitas permasalahan yang sering kali melibatkan hak-hak ahli waris dan kepastian hukum atas harta peninggalan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai metode penyelesaian sengketa waris yang berlaku dalam sistem hukum perdata Indonesia, termasuk peran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen hukum, yang mencakup putusan pengadilan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam penanganan sengketa waris antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan kebiasaan setempat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut untuk mencapai keadilan yang substansial bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa waris. Harmonisasi ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.]]>
<![CDATA[Explorasi Implementasi Digitalisasi Desa: Studi Literatur ]]>
<![CDATA[Irfan B]]>;
<![CDATA[Anirwan, Anirwan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v5i1.546
<![CDATA[Digitalisasi desa telah menjadi fokus utama dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung transformasi digital di tingkat desa, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian ini secara eksploratif menganalisis konsep digitalisasi desa dengan tujuan mengidentifikasi peluang, tantangan, dan kebijakan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan desa, pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, implementasi digitalisasi desa masih dihadapkan pada beberapa kendala utama, di antaranya kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil antara lain: peningkatan infrastruktur digital, pengembangan program literasi digital yang komprehensif, serta penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, digitalisasi desa dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah: (Studi Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.Mks) ]]>
<![CDATA[Nurmiati, Nurmiati]]>;
<![CDATA[Zulkarnain, A.]]>;
<![CDATA[Gayatri, Wulan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 4 No. 3 (2024): Juli 2024, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v4i3.550
<![CDATA[Hak-hak atas tanah memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengakomodir permasalahan hak atas tanah di Indonesia. Perkara perdata dapat terjadi oleh karena adanya perbuatan yang melanggar hak seseorang termasuk di dalamnya akibat dari suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terlanggarnya hak seseorang harus diikuti oleh adanya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam wujud putusan Hakim. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan studi putusan. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concerto, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbuatan tergugat tidak dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kurangnya pendokumentasian karena beberapa informasi merupakan kejadian dimasa lalu dengan informasi yang sangat terbatas dan faktor tidak terdapatnya alas hak yang kuat sebagai dasar dari hal yang didalilkan penggugat kepada tergugat termasuk yang berkenaan dengan izin dari orangtua penggugat kepada orangtua tergugat. (2) Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta persidangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga yang dimaksud menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak dapat terlihat dalam persidangan dan tindakan Tergugat yang telah dinyatakan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH).]]>
<![CDATA[Perempuan Single Parent dan Kemandirian Ekonomi di Gurabesi Jayapura Utara ]]>
<![CDATA[Sujarot, Sujarot]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v5i1.562
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan single parent dalam menjaga kemandirian ekonomi di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. Single parent perempuan di wilayah ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap pekerjaan hingga tanggung jawab ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami strategi yang digunakan perempuan single parent untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kemandirian ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah perempuan single parent yang tinggal di Gurabesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan single parent mengandalkan pekerjaan di sektor informal, seperti perdagangan kecil, namun menghadapi kendala seperti modal yang terbatas dan beban ganda. Meskipun demikian, mereka berhasil menjaga kemandirian ekonomi dengan mengembangkan jaringan sosial lokal dan beradaptasi dengan tantangan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan single parent untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta berkontribusi pada ekonomi lokal.]]>
<![CDATA[Peran Etnomatematika dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Matematika: Tinjauan Literatur ]]>
<![CDATA[Khaerani, Khaerani]]>;
<![CDATA[Arismunandar, Arismunandar]]>;
<![CDATA[Tolla, Ismail]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v5i1.579
<![CDATA[Pembelajaran matematika sering kali dianggap abstrak dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga menyebabkan rendahnya motivasi dan hasil belajar. Etnomatematika, sebagai pendekatan yang mengaitkan konsep matematika dengan budaya lokal, hadir untuk menjembatani kesenjangan ini. Artikel ini bertujuan untuk meninjau literatur terkait peran etnomatematika dalam meningkatkan mutu pembelajaran matematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur (literature review) untuk menganalisis dan mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang relevan mengenai penerapan etnomatematika dalam pembelajaran matematika dan dampaknya terhadap mutu pendidikan. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi tren penelitian, kesenjangan pengetahuan, serta memahami kontribusi etnomatematika terhadap pembelajaran matematika di berbagai konteks. Hasil kajian menunjukkan bahwa etnomatematika mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika, memotivasi siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran, serta memberikan konteks pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi guru, juga diidentifikasi. Dengan pendekatan yang tepat, etnomatematika dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan matematika. Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa etnomatematika memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran matematika.]]>
<![CDATA[Revolusi Birokrasi di Papua: Menghadirkan Pelayanan Publik Prima di Tengah Keterbatasan Infrastruktur ]]>
<![CDATA[Kamaluddin, Santrio]]>;
<![CDATA[Pongtuluran, Rhina]]>;
<![CDATA[Juli, La]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v5i1.581
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi urgensi revolusi birokrasi di Papua dalam menghadirkan pelayanan publik prima di tengah keterbatasan infrastruktur yang signifikan. Di tengah kompleksitas wilayah, minimnya aksesibilitas, dan keterbatasan sumber daya manusia, perbaikan birokrasi menjadi sangat penting untuk memastikan pemerataan layanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai strategi yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui wawancara mendalam dan kajian literatur kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah inisiatif perbaikan, masih banyak kendala terkait koordinasi antar-lembaga, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antar-stakeholder untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan inklusif. Dengan demikian, revolusi birokrasi di Papua menjadi kunci bagi tercapainya pelayanan publik yang adil dan merata di wilayah tersebut.]]>
<![CDATA[Birokrasi Papua Bangkit: Menjawab Tantangan Pelayanan di Daerah Terpencil dengan Inovasi dan Keberanian ]]>
<![CDATA[Sawir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Susilawaty, Susilawaty]]>;
<![CDATA[H. Tammubua, Milcha]]>;
<![CDATA[Suratni, Suratni]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v5i1.582
<![CDATA[Tulisan ini membahas tantangan yang dihadapi birokrasi di Papua dalam memberikan layanan publik di daerah terpencil dan bagaimana inovasi serta keberanian menjadi kunci dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam konteks Papua, layanan publik sering terhambat oleh faktor geografis dan infrastruktur yang terbatas, yang menyebabkan ketidakadilan dalam akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi-strategi inovatif yang diterapkan oleh birokrasi setempat dalam merespons tantangan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus dari berbagai inisiatif birokrasi yang telah berhasil meningkatkan akses dan kualitas layanan di daerah terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan keberanian untuk berinovasi, birokrasi Papua telah mampu menciptakan solusi yang adaptif dan efektif, seperti penggunaan teknologi digital dan kolaborasi dengan masyarakat lokal. Kesimpulan dari studi ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas birokrasi serta keterlibatan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan pelayanan publik di Papua dan mendorong keberanian dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Tugas: Tinjauan Kasus Supriyani di Konawe Selatan ]]>
<![CDATA[Wulandari S, Lestari]]>;
<![CDATA[Thoif, Muhamad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v5i1.590
<![CDATA[Kasus yang menimpa Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, memicu perhatian publik dan menyoroti isu perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi guru dalam konteks profesional mereka, terutama saat menghadapi konflik dengan siswa atau pihak keluarga. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi celah hukum yang sering kali menempatkan guru dalam situasi rentan kriminalisasi saat menjalankan tugas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk memahami perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah instrumen hukum yang mengatur hak dan perlindungan bagi tenaga pendidik, namun implementasinya sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman tentang hak guru, serta ketidakseimbangan dalam penyelesaian konflik dengan pendekatan hukum yang adil. Artikel ini juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice sebagai solusi untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan terhadap profesi guru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan kebijakan yang lebih jelas dan praktis dalam melindungi guru, khususnya dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik, sehingga profesi guru dapat terlindungi dan dihargai sesuai dengan perannya dalam pendidikan.]]>
<![CDATA[Pengembangan Platform Kampanye Digital Interaktif Menggunakan Metode Rapid Application Development: Studi Kasus relawandj.id ]]>
<![CDATA[Rijal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Aziz, Firman]]>;
<![CDATA[Lestari, Putri Ayu]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v5i1.597
<![CDATA[Website relawandj.id dikembangkan sebagai platform informasi dan komunikasi untuk mendukung pencalonan Dominggus sebagai Bupati dan Jumriani sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. Platform ini dirancang sebagai sarana kampanye politik digital yang efektif, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi elemen-elemen penting pada website, meliputi struktur navigasi, penggunaan plugin, desain responsif untuk tampilan mobile, serta penambahan konten seperti jadwal kampanye dalam format PDF yang sesuai regulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Metode yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD), yang memungkinkan proses pengembangan website dilakukan secara interaktif dan dinamis dalam waktu singkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan plugin, seperti 3D Flipbook untuk menampilkan dokumen PDF, All in One SEO untuk optimasi mesin pencari, dan Colibri Page Builder untuk meningkatkan antarmuka pengguna, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung. Selain itu, desain responsif terbukti memudahkan akses melalui perangkat mobile, sehingga memperluas jangkauan kampanye dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.]]>
