cover
Contact Name
Wheny Utariningsih
Contact Email
lembagarisetm@gmail.com
Phone
+6282213200972
Journal Mail Official
lembagarisetm@gmail.com
Editorial Address
Komplek Firya Mansion, Jl Paya Billi - Panggoi, Dusun A Bahagia, Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
ISSN : -     EISSN : 31108377     DOI : -
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin published by Lembaga Riset Mandiri Nusantara that published in multidisciplinary fields, covering the fields of Education, Psychology, Law, Economics, Religions, Education, Health, Engineering, Public Policy, Tourism, Social and Politics, Culture and Arts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 91 Documents
Eksistensi Hakim Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Atas Mazhab Hanafi) Aziz, Muhaimin; Baedah, Said Syarifuddin Abu; Arsyad, Yusri Muhammad
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - April 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendekskripsikan Eksistensi Hakim Perempuan dalam Hukum Islam ( Studi atas Mazhab Hanafi) Penelitian ini merupakan Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur atau kajian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur-literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku saja tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, ataupun surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan ini adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini membahas pandangan Mazhab Hanafi mengenai keabsahan perempuan menjadi hakim serta argumentasi yang melandasinya. Mazhab Hanafi, melalui ijtihad Imam Abu Hanifah, memberikan ruang bagi perempuan untuk menjabat sebagai hakim dalam perkara perdata (muamalah), dengan dasar qiyas terhadap kesaksiannya yang sah dalam jenis perkara tersebut. Pendekatan ini tidak didasarkan pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan maqasid asy-syariah, kemaslahatan, dan prinsip keadilan. Selain tidak terdapat larangan qath’i dalam nash, Mazhab Hanafi menekankan bahwa amanah dan keadilan adalah syarat utama bagi seorang hakim, tanpa membedakan jenis kelamin. Pendekatan rasional dan kontekstual ini semakin relevan dalam sistem peradilan modern yang mendorong partisipasi perempuan. Bukti sejarah keilmuan perempuan dalam Islam juga memperkuat legitimasi ini.
Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Larangan Pernikahan Semarga (Studi Kasus di Desa Kalikur, Lembata, NTT) Fadhila, Nur; Akil, M.; Martini
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - April 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas tentang harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik larangan pernikahan semarga di Kedang, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Kedang, larangan pernikahan semarga merupakan ketentuan adat yang masih dijunjung tinggi dan diyakini sebagai bagian dari upaya menjaga tatanan sosial serta hubungan kekerabatan. Di sisi lain, hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri terkait larangan pernikahan yang diatur berdasarkan nasab, persusuan, dan hubungan perkawinan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan larangan pernikahan semarga menurut hukum adat Kedang dan bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Kedang, Lembata, NTT. Dalam membahas permasalahan, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti berdasarkan data asli yang diperoleh di lapangan serta dianalisis secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan semarga dalam hukum adat Kedang memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat serta berfungsi menjaga keharmonisan dan struktur kekerabatan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, larangan tersebut tidak seluruhnya bertentangan, selama tidak melanggar ketentuan syariat terkait hubungan mahram. Dengan demikian, terdapat ruang harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, di mana nilai-nilai adat dapat berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip syariat selama tidak bertentangan secara substansial.
Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Warisan Masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Riefki, Ahmad; Baedah, Said Syarifuddin Abu; Setiawati, Nur
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - April 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas analisis hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi pembagaian warisan masayarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai dan Ketentuan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Warisan Suku Bajo Di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu obervasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai dilakukan saat orang tua masih hidup demi keadilan dan menghindari masalah-masalah perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti menggunakan sistem pewarisan warisan Bilateral atau parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, dan anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Kemudian anak yang belum dewasa warisannya ditahan oleh kakak tertuanya untuk diberikan ketika dia sudah dirasa mampu mengurus warisan tersebut.
Aspek Persaingan Usaha Perseorangan Pada Pasar Tradisional di Kota Jayapura Pelupessy, Sella Petrix; Ketaren, Dahliana
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - April 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dengan judul “Aspek Persaingan Usaha Perseorangan Pada Pasar Tradisional Di Kota Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak persaingan usaha antara sesama pelaku usaha kecil perseorangan di pasar tradisional dan mengetahui secara jelas promosi innovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura bagi usaha kecil perseorangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka digunakan metode penelitian hukum empiris untuk mendapatkan gambaran mengenai aspek persaingan usaha kecil perseorangan pada pasar tradisional di Kota Jayapura. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa aspek positif dari persaingan usaha lebih menonjol, kondisi persaingan dalam beberapa hal juga memiliki aspek-aspek negatif. Adanya penguasaan los dan kios oleh sekelompok pedagang tertentu di pasar tradisional akan menimbulkan ketidakadilan dalam kegiatan usaha kecil perseorangan dan berpotensi melahirkan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif diantara sesama pelaku usaha perseorangan di pasar tradisional, pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan inventarisasi dan pengawasan yang ketat terhadap praktik jual beli kios oleh sekelompok pedagang tertentu untuk menghindari persaingan yang tidak kompetitif dalam kegiatan usaha dan tidak diskriminatif dalam penentuan penggunaan los dan kios serta penyaluran kredit bank.
Penerapan Metode Least Mean Square (LMS) Untuk Prediksi Harga Saham BBRI (Studi Kasus: Data Harga Penutupan Harian (April 2025 – April 2026)) Bukit, Cindy Christina Br; Rahayu, Fatiha Aini; Anti, Yurni
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - April 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan algoritma Least Mean Square (LMS) yang dikembangkan oleh Widrow & Hoff (1960) untuk memprediksi harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berdasarkan data harga penutupan harian. LMS merupakan algoritma adaptif berbasis gradient descent yang memperbarui bobot secara iteratif untuk meminimalkan Mean Squared Error (MSE) antara prediksi dan nilai aktual. Dataset yang digunakan terdiri dari 237 data harian dalam rentang April 2025 hingga April 2026. Data dibagi menjadi 80% data latih (188 sampel) dan 20% data uji (48 sampel). Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model LMS mampu menghasilkan prediksi dengan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 1,38% pada data latih dan 1,57% pada data uji, mengindikasikan tingkat akurasi yang baik untuk prediksi satu langkah ke depan (one-step ahead forecasting).
Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta Karya Seni Lukis melalui Asas Droit De Suite pada Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang–Undang Hak Cipta Indonesia Berdasarkan Perbandingannya dengan EU Resale Right Directive of 2001 dan Visual Artists Rights Act of 1990 of United States (VARA) Aziza, Khalisa Ameeranoya; Rafianti, Laina; Permata, Rika Ratna
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - April 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar seni rupa menempatkan lukisan sebagai komoditas bernilai tinggi, namun pelindungan hak ekonomi pelukis di pasar sekunder belum optimal karena dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) masih menganut prinsip kehabisan hak sehingga pencipta kehilangan hak ekonomi setelah penjualan pertama. Sementara Pasal 18 mengatur pengembalian hak cipta setelah jangka waktu tertentu hanya berlaku terbatas pada ciptaan buku dan musik. Berdasarkan kondisi tersebut, menimbulkan permasalahan pelindungan hak ekonomi Pencipta melalui asas droit de suite serta penerapannya dalam perjanjian jual beli putus karya seni lukis menurut UUHC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh dari bahan hukum melalui studi pustaka dan wawancara, serta menggunakan perbandingan hukum Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelindungan hak ekonomi pencipta karya seni lukis melalui UUHC belum mengakomodasi asas droit de suite, karena prinsip kehabisan hak dalam Pasal 11 ayat (1) serta pengaturan jual beli putus dalam Pasal 18 belum memberikan jaminan hak ekonomi berkelanjutan atas penjualan kembali karya seni lukis di pasar sekunder. Kedua, penerapan asas droit de suite dalam perjanjian jual beli putus di Indonesia belum memiliki dasar normatif yang jelas, berbeda dengan Eropa yang tegas menjamin hak royalti penjualan kembali dan Amerika Serikat yang menekankan pelindungan personal antara seniman dan karyanya melalui hak moral. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kebijakan UUHC melalui adopsi eksplisit asas droit de suite demi menjamin keadilan ekonomi bagi pencipta seni lukis.
Evaluasi Sistem Perpipaan Distribusi Air Bersih PDAM Tirtamalem Unit Kabanjahe Berbasis Simulasi EPANET 2.0 Rahayu, Silda Adi; Indrawan, Ivan; Sitepu, Yudithia Banta Karunia; Zafira, Nesa; Kurniati, Roselyn Indah
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 5 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Mei 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20250832

Abstract

PDAM Tirta Malem was established to fulfill the community’s clean water needs in Kabanjahe District through the provision of high-quality and sustainable water distribution services. The water source utilized to meet the water demand in Kabanjahe District is the Lau Bengap Spring, which has a production discharge of 50 liters/second. The problems occurring within the distribution piping system include the significant elevation difference between the reservoir and the service area, as well as the pipeline network passing through community plantations, which may lead to pipe leakage.This study aims to evaluate the clean water distribution piping system of PDAM Tirta Malem, Kabanjahe Unit, using the EPANET 2.0 software. The results indicate that the system experiences water losses of 37% and negative pressure in the pipelines reaching up to −4.16 m, causing water to be inadequately distributed to the community. To overcome these problems, the installation of a booster pump with a head of 60 m is required. In addition, replacing the 200 mm diameter distribution pipe with a 250 mm diameter pipe can also be considered as an alternative solution.
Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur) Muhammad Izzun Nafsihi; M. Akil; Nur Setiawati
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 5 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Mei 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20697586

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak istri dalam masa iddah serta menganalisis peran dan keputusan Pengadilan Agama Larantuka dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan hakim Pengadilan Agama, tokoh agama, serta perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hak-hak istri dalam masa iddah meliputi nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya yang menjadi kewajiban mantan suami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi, serta anggapan bahwa perceraian menghapus kewajiban suami. Selain itu, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama turut melemahkan posisi hukum istri. Penelitian ini juga menemukan bahwa Pengadilan Agama Larantuka memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Dengan demikian, jalur hukum melalui Pengadilan Agama menjadi mekanisme paling efektif dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak istri selama masa iddah.
Relevansi Perceraian Orangtua Terhadap Kesehatan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam  di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Syahrul Ramadhan; Hasan bin Juhanis; Rapung Samuddin
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 5 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Mei 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20697640

Abstract

Perceraian merupakan salah satu peristiwa sosial yang tidak hanya berdampak pada suami-istri, tetapi juga sangat memengaruhi kondisi psikologis anak. Anak yang orang tuanya bercerai sering mengalami stres, kecemasan, kesedihan, hingga perubahan perilaku yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah karena berpotensi menimbulkan mudharat, khususnya bagi anak yang menjadi korban. Relevansi antara perceraian orangtua dengan kesehatan mental anak terletak pada kewajiban orangtua untuk tetap menjalankan tanggung jawab pengasuhan (hadhanah) secara baik, agar anak tidak kehilangan kasih sayang, rasa aman, dan stabilitas emosional. Hukum Islam menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak pasca perceraian, baik melalui pengaturan hak asuh maupun pemenuhan nafkah, demi menjaga keseimbangan mental dan perkembangan kepribadiannya. Dengan demikian, meskipun perceraian diperbolehkan, Islam menekankan upaya pencegahan dampak negatifnya terhadap anak, agar terwujud keluarga yang tetap harmonis meski dalam keadaan terpisah.
Problematika Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah Berbeda Agama Studi Kasus di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Nurzaitun Mahmud; Said Syarifuddin; Muh. Azhar Burhanuddin
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 6 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Juni 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20742722

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika pernikahan wanita yang hamil di luar nikah dengan pasangan berbeda agama di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Fenomena tersebut menjadi persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan aspek sosial, keagamaan, adat istiadat, dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah pada pasangan beda agama, mengetahui faktor utama yang mendorong dilangsungkannya pernikahan, serta memahami dampak sosial dan keagamaan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh agama, aparat pemerintah, keluarga, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor utama yang mendorong pasangan untuk melangsungkan pernikahan adalah  keinginan menjaga  nama  baik keluarga, mempertanggung jawabkan kehamilan, menghindari pandangan negatif masyarakat, memberikan kepastian status hukum bagi anak yang dikandung, serta adanya tuntutan adat dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dampak yang ditimbulkan meliputi konflik dalam keluarga, munculnya stigma sosial, tekanan psikologis, hingga persoalan administrasi hukum terkait status perkawinan dan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika pernikahan wanita hamil di luar nikah berbeda agama di Kecamatan Adonara Timur memerlukan perhatian dan kerja sama dari keluarga, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat melalui pembinaan moral, pendidikan keagamaan, serta penguatan kontrol sosial guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Page 6 of 10 | Total Record : 91