cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hilalludin
Contact Email
hilalluddin34@gmail.com
Phone
+6281999248333
Journal Mail Official
hilalluddin34@gmail.com
Editorial Address
Bantek, Desa Bagik Payung, Suralaga, Lombok Timur, NTB
Location
Kab. sumbawa barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by PT.Riset Cendikia Teknologi Utama
ISSN : 31235522     EISSN : 31235522     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Education, Social, Engineering,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation Other
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora [ISSN 3123-5522] adalah jurnal akses terbuka yang diterbitkan oleh PT RisTekUtama (Riset Cendikia Teknologi Utama). Jurnal ini menjadi wadah untuk menyebarluaskan hasil penelitian ilmiah, kajian konseptual, serta pemikiran kritis di bidang ilmu sosial, humaniora, dan pengembangan masyarakat. Artikel-artikel yang diterbitkan dapat berasal dari akademisi, peneliti, pendidik, dan praktisi yang relevan dengan fokus kajian jurnal. SciNusa menerima naskah berupa artikel hasil penelitian, tinjauan pustaka, dan diskusi ilmiah. Semua naskah yang masuk akan melalui proses tinjauan sejawat (peer-review) secara double-blind oleh reviewer nasional maupun internasional yang kompeten di bidangnya. Jurnal ini terbit empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan januari. Artikel yang telah dinyatakan diterima akan ditampilkan terlebih dahulu pada bagian In-Press sebelum diterbitkan secara resmi. Seluruh proses penerbitan dilakukan secara daring.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Integritas Aparatur Dalam Perspektif Intelijen: Studi Pada Seksi Intelijen Di Kejaksaan Negeri Batu Fadhila Muthi’ah Ramadhani; Salma Masrur; Zuhrynda Nawang Maharanie; Muhammad Hali Shaquille; Muhammad Harits Azzahran
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 03 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Integritas aparatur merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan, khususnya pada lembaga penegak hukum yang mengelola informasi strategis dan rahasia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai integritas aparatur dari perspektif intelijen, peran strategis Seksi Intelijen, serta tantangan dan upaya penguatannya di Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas diwujudkan melalui fungsi identifikasi, pengamanan, dan pencegahan dengan dukungan koordinasi hierarkis, kepatuhan SOP, pelatihan etika profesional, serta mekanisme akuntabilitas. Analisis teori etika pemerintahan menunjukkan penerapan pendekatan deontologis, teleologis, dan kontekstual dalam perilaku aparatur. Tantangan utama meliputi risiko kebocoran data akibat perkembangan teknologi dan fluktuasi kesadaran etis individu. Penguatan integritas direkomendasikan melalui pelatihan etika terstruktur, peningkatan literasi digital, dan pembudayaan organisasi guna mendorong internalisasi nilai integritas pada setiap aparatur demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan terpercaya.
Analisis Etika Pelayanan Publik Pada Disdukcapil Kota Batu Dalam Perspektif Good Governance M Iqbal Rusydi Mahafadz; Irvan Ardiansyah; Dahlia Najatul Khilda; Muhammad khikam firdausy; Anni Iftitachul Faricha
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 03 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik yang etis dan berkualitas merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya good governance, namun kesenjangan antara standar normatif dan implementasi empiris masih menjadi persoalan berulang dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji etika pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batu dalam perspektif good governance, mencakup analisis kondisi etika pelayanan, tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip good governance, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur terhadap Kepala Sekretaris Disdukcapil dan lima pengguna layanan, serta observasi partisipatif pasif di Kantor Disdukcapil dan Mal Pelayanan Publik Among Tani Kota Batu pada 27 April 2026. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan bahwa etika pelayanan secara umum telah berkembang positif, ditandai oleh sikap aparatur yang ramah, tidak adanya pungutan liar, dan penerapan sistem antrian yang adil. Namun, konsistensi layanan pada jam sibuk, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan inkonsistensi persyaratan masih menjadi tantangan. Dari sisi good governance, akuntabilitas formal terbukti kuat dengan capaian WTP sepuluh kali berturut-turut, tetapi akuntabilitas substantif, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas transparansi bagi kelompok rentan masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi teknologi dan komitmen pimpinan menjadi faktor pendukung utama, sedangkan ketimpangan kompetensi aparatur dan kesenjangan literasi digital masyarakat merupakan hambatan struktural yang perlu diatasi secara sistematis.
Analisis Moralitas Birokrasi Dalam Pemasaran Pariwisata Di Kota Batu Sabrina Aulya; Adinda Huwaidah Agnintya; Adhini Tri Rahmawati; Ayyash Musyari Prawira; Gerald Arung Pagiling
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 04 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan etika pemerintahan dalam kinerja Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Batu melalui perspektif etika birokrasi Terry L. Cooper yang menekankan pada dimensi integritas, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Batu, serta observasi langsung di lingkungan instansi dan beberapa destinasi wisata yang telah dikunjungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Pemasaran telah menerapkan strategi pemasaran berbasis digital melalui media sosial, kerja sama dengan media daring, influencer, dan mitra eksternal untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat Kota Batu. Secara etika, aparatur menunjukkan komitmen terhadap integritas pribadi, profesionalisme kerja, keterbukaan informasi, dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha wisata. Namun, penelitian ini juga menemukan dan mengungkap berbagai kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, konflik koordinasi internal, serta dominasi kebijakan pemerintah pusat yang membatasi ruang inovasi daerah dalam membuka terobosan baru. Selain itu, transparansi dan responsivitas birokrasi masih cenderung bersifat prosedural-normatif dan belum sepenuhnya partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika birokrasi dalam sektor pariwisata memerlukan adanya reformasi tata kelola yang lebih inklusif, adaptif, dan lebih berorientasi pada kepentingan publik guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan akuntabel di Kota Batu. 
Strategi Sekolah Dasar Dalam Menerapkan Pendidikan Multikultural Melalui Kegiatan Pembelajaran Dan Ekstrakurikuler Hilalludin Hilalludin
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 03 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi sekolah dasar dalam menerapkan pendidikan multikultural melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Pendidikan multikultural menjadi penting dalam membentuk karakter peserta didik yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Segara Katon dan SDN Butuh 02. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan multikultural dilakukan melalui integrasi nilai toleransi dalam proses pembelajaran, pembiasaan sikap saling menghormati, kegiatan kerja kelompok, serta penguatan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni budaya, dan kegiatan keagamaan. Strategi tersebut memberikan dampak positif terhadap sikap sosial peserta didik, seperti meningkatnya rasa toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman. Namun, sekolah masih menghadapi tantangan berupa perbedaan latar belakang peserta didik dan keterbatasan pemahaman sebagian guru mengenai pendidikan multikultural.
Analisis Peran Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik Dewan : Studi Kasus DPRD Kota Malang Aza Ma’rifatun Niswa; Aditya Dwi Ramadhan; Zakaria Ifki Setiawan; Nayla Az zahra Putri Amri; Raka Aditya Purwakusuma
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 03 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik dewan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DPRD Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran etik, serta upaya pembinaan etika anggota dewan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap anggota Badan Kehormatan, anggota DPRD, serta dokumen pendukung terkait kode etik dan tata tertib dewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kehormatan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, kedisiplinan, dan profesionalitas anggota DPRD melalui fungsi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Selain itu, penerapan pendekatan persuasif, reward system, dan komunikasi internal turut mendukung terciptanya budaya kerja yang lebih etis. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti belum diperbaruinya regulasi kode etik dan belum adanya pedoman tata beracara yang jelas dalam penanganan pelanggaran etik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan komitmen etika guna meningkatkan efektivitas penegakan kode etik di DPRD Kota Malang.
Penerapan Prinsip Etika Pemerintahan Dalam Tugas Pengawasan Pilkada Oleh Bawaslu Kabupaten Malang Cintya Nabilla Asrori; Diva Elvia Puspa Ayu; Ahmad Farhan; Kayla Shiva Andhini; Shafana Alifah Yuseno
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 03 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika pemerintahan dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang serta relevansinya dengan teori deontologi Immanuel Kant. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pemerintahan telah dilaksanakan melalui prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang diwujudkan dalam pakta integritas, mekanisme pelaporan rutin, pengawasan kode etik oleh DKPP, serta keterbukaan informasi publik. Bawaslu Kabupaten Malang juga menjalankan fungsi pencegahan melalui sosialisasi, edukasi politik masyarakat, dan pemetaan kerawanan pemilu menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Ditinjau dari teori deontologi Immanuel Kant, praktik pengawasan pemilu mencerminkan kewajiban moral yang menekankan kepatuhan terhadap aturan, objektivitas, netralitas, dan profesionalitas pengawas. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya tantangan berupa kedekatan sosial pengawas dengan masyarakat lokal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dilema etis. Oleh karena itu, penguatan etika pemerintahan tidak hanya memerlukan regulasi formal, tetapi juga internalisasi nilai moral, integritas pribadi, dan budaya kelembagaan yang profesional guna mewujudkan pengawasan pemilu yang adil, demokratis, dan berintegritas.
Analisis Kelembagaan Malang Creative Center (MCC) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang Annisa Dwi Salma; Bintang Nurtaftazani Purba; Keiza Febrian Ari Tanjung; Renanda Aulia; Pramanda Agil Subekti; Yuhanida Nur Aulia
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 03 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada analisis kelembagaan Malang Creative Center (MCC) dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang. Transformasi pembangunan daerah saat ini mulai bergeser ke arah ekonomi kreatif, dan Kota Malang memiliki modal kuat sebagai kota pendidikan dan pariwisata untuk mendukung sektor tersebut. MCC hadir sebagai fasilitas publik dan ruang kolaborasi strategis yang didukung oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi literatur.Hasil analisis kelembagaan menunjukkan bahwa operasional MCC yang secara administratif berada di bawah Diskopindag mengusung konsep tata kelola kolaboratif dan participatory governance dengan pelibatan berbagai aktor lintas sektor. MCC menjalankan perannya secara sinergis melalui tiga modalitas: inisiasi, kolaborasi, dan fasilitasi, di mana penyediaan ruang gratis sebagai bentuk keberpihakan kebijakan terbukti mampu menekan biaya anggaran pelaku ekonomi kreatif hingga 80%.Kendati demikian, efektivitas pengelolaan ini masih dihadapkan pada kendala struktural yang kompleks, yaitu: ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola dalam bidang riset, serta kelemahan regulasi yang memicu narasi komersialisasi ruang demi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi kelembagaan yang koheren, peningkatan kapasitas SDM, serta perumusan regulasi pembiayaan alternatif seperti Corporate Social Responsibility (CSR) atau naming rights agar MCC tidak tergelincir menjadi entitas komersial murni dan dapat mempertahankan fungsinya sebagai infrastruktur pelayanan publik yang inklusif.
Analisis Kelembagaan DPMPTSP Kota Batu Dalam Mendukung Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Melalui Inovasi Dan Koordinasi Antar Instansi Arryeva Elleina Izra Putri; Ghifa Pradipta Pahlawan; Helsa Venta Eldiska; Muhammad Ahsanudin Rofiq; Na Chuwa Qurrota A’Yuni; Tino Bagus Ferdianto
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 04 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi birokrasi dan transformasi digital mendorong lahirnya OSS sebagai instrumen penyederhanaan perizinan terintegrasi. Di tingkat daerah, DPMPTSP berperan strategis sebagai ujung tombak pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian ini menganalisis kelembagaan DPMPTSP Kota Batu dalam mendukung perizinan berbasis OSS, mendeskripsikan inovasi layanan, dan mengidentifikasi pola koordinasi antarinstansi. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis mengacu pada teori kelembagaan Douglass C. North dan kerangka tiga pilar institusi W. Richard Scott: regulatif, normatif, dan kognitif-kultural. Hasil menunjukkan DPMPTSP Kota Batu memiliki fondasi regulatif kuat; jenis izin disederhanakan dari 132 menjadi 62 pasca penerapan OSS-RBA. Dari sisi inovasi, DPMPTSP menghadirkan program MAMPIR BOSS (Mobil Anjungan Melayani Pengaduan dan Izin Rakyat Batu Online Single Submission) sebagai layanan keliling yang menjangkau 19 desa dan 5 kelurahan, serta SIPPOIN sebagai sistem informasi potensi investasi Kota Batu. Dalam aspek koordinasi, DPMPTSP berperan sebagai pintu masuk administratif yang bekerja kolaboratif dengan dinas teknis terkait seperti DPUPRPKP dan Dinas Lingkungan Hidup. Namun hambatan utama terdapat pada pilar kognitif-kultural, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan kapasitas SDM aparatur dalam penguasaan teknologi informasi. Kajian ini menegaskan bahwa efektivitas OSS di Kota Batu tidak cukup bergantung pada kecanggihan teknis, melainkan ditentukan oleh kemampuan DPMPTSP mengelola regulasi, mendorong inovasi layanan, dan mempererat koordinasi lintas sektor dalam ekosistem tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan.
Analisis Pengaruh Etika dalam Administrasi Publik terhadap Kualitas Pelayanan di Perkantoran Terpadu pada Disdukcapil Kota Malang Destarika Nurrahma Anggraeni; Nila Sa’adaty; Ahmad Jausyan; Intan Daud Nuraini; Nayla Nur Syahrani Nasution
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 04 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara penerapan etika administrasi publik dengan mutu layanan yang dirasakan masyarakat di Perkantoran Terpadu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Malang. Etika aparatur bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan faktor penentu yang membentuk kualitas interaksi antara birokrasi dengan warga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, serta dokumentasi, dengan informan mencakup Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan dua pengguna layanan. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Kerangka teori yang digunakan adalah model etika James H. Svara (duty, virtue, principle, consequence) untuk menganalisis perilaku aparatur, serta model SERVQUAL Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy) untuk mengukur kualitas layanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika seperti integritas, transparansi, dan tanggung jawab yang diterapkan aparatur berdampak nyata pada seluruh dimensi kualitas pelayanan. Instansi ini telah meraih predikat Pelayanan Prima (A) tingkat nasional, mengembangkan inovasi SIAPEL dan layanan inklusif D-CARDs. Namun, inkonsistensi sikap antar petugas, keterbatasan kapasitas SDM, gangguan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat masih menjadi hambatan yang memerlukan penanganan berkelanjutan.
Transparansi Penegakan Kode Etik Jaksa Dalam Praktik Penegakan Hukum Studi Kejaksaan Negeri Kota Malang Insan Kamil Fathurrizqi; Wulan Marcelina Azhari; Karimah Safinatuzzahiroh; Nadisya Nur Alima; Andika Permana Putra
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 04 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji transparansi penegakan kode etik jaksa dalam praktik penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan jaksa setempat, penelitian ini menganalisis tiga dimensi utama: mekanisme transparansi kelembagaan dan akses informasi publik, prosedur internal penegakan kode etik, serta implementasi nilai etika dalam praktik penuntutan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menjalankan prinsip keterbukaan informasi melalui PTSP, PPID, dan SIPP sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008, meski tetap dibatasi kerahasiaan penyidikan. Penegakan kode etik dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan pemeriksa dari satuan kerja lebih tinggi demi menjaga objektivitas. Diskresi penuntutan dijalankan melalui mekanisme gelar perkara yang akuntabel, didukung pembinaan etika berkelanjutan. Kepercayaan publik diupayakan melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta digitalisasi layanan institusi.

Page 3 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 01 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 04 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 03 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 02 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 04 (2025): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora