cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
fahmirf@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@journal.unej.ac.id
Editorial Address
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PUSKAPSI Law Review is an open-access, peer-reviewed scholarly law journal that publishes original articles presenting the most recent research findings, conceptual analyses, applied legal studies, and developments in the fields of Pancasila studies, constitutional law, administrative law, legislation, legal politics, public policy, and governance. The journal is intended for an audience of academics, researchers, and legal practitioners, and serves as an academic platform for critical discussion and scholarly exchange on constitutional and governance-related legal issues. New issues of PUSKAPSI Law Review are published biannually, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Atas Risiko Perubahan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi PKWTT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Ismindari, Endang; Ilma, Annisa Lathifatul
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60022

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan instrumen fleksibilitas hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Meskipun durasi PKWT diperluas hingga maksimal 5 tahun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan—utamanya karena ketidaktahuan departemen HRD—salah menempatkan pekerja PKWT pada posisi yang bersifat tetap dan permanen, sehingga demi hukum kontrak tersebut berubah menjadi PKWTT dengan segala konsekuensi finansialnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan status PKWT menjadi PKWTT demi hukum dan implikasi yuridisnya bagi perusahaan; serta (2) bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi perusahaan beserta strategi mitigasi risiko yang berkeadilan bagi kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status demi hukum tidak hanya berdampak pada kewajiban pesangon yang tidak dianggarkan—berkisar Rp 59.882.238,- per pekerja—tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum sistemik bagi dunia usaha. Berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum Thailand, Filipina, dan Korea Selatan, mekanisme konversi otomatis sesungguhnya merupakan instrumen perlindungan pekerja yang umum dalam sistem hukum perburuhan modern. Namun prinsip proporsionalitas (evenredigheid) menghendaki agar sanksi tersebut diterapkan secara berimbang antara perusahaan yang beritikad baik dengan yang secara sengaja melakukan wetsontduiking (penyelundupan hukum). Penelitian ini merekomendasikan penguatan standar uraian jabatan, audit PKWT berkala, pencatatan wajib sebagai instrumen perlindungan, serta penyempurnaan norma hukum melalui revisi PP 35/2021.
Penegakan Hukum Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola PT Pertamina Putra Eugara, Lukas
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60024

Abstract

Penulisan ini bertujuan membahas terkait penegakan hukum kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh PT Pertamina yang dalam hal ini berkedudukan sebagai BUMN dalam bentuk perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mana berfokus melakukan kajian kepustakaan melalui buku, jurnal, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan serta kasus yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan BUMN secara khusus PT pertamina perlu dimaknai lebih dalam berkaitan dengan business judgment rule yang mana pendefenisian serta pengkategorian makna kerugian keuangan negara dan kekayaan BUMN memiliki pemisahan yang jelas dalam undang-undang BUMN sehingga apabila tindakan yang dilakukan oleh direksi PT Pertamina ataupun oleh BUMN lainnya dalam mengelola bisnis dan mengakibatkan kerugian perlunya dilihat penerapan prinsip business judgment rule agar tidak terjadi penafsiran yang tidak sesuai denga napa yang dimaksud oleh kerugian keuangan negara mengingat tidak semua kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tetapi seharusnya dapat dimaknai kerugian BUMN sudah pasti kerugian bisnis.
Exposure and the Weakening of Deterrence in Corruption Crimes in Indonesia Setiawan, Mochammad Rifky; Zahra, Salsabila Fatimah; Fernanda, Muhammad Ferris
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60025

Abstract

This study examines the role of exposure as the decisive variable in determining the effectiveness of deterrence in corruption law enforcement, particularly in policy corruption cases in Indonesia. Using a doctrinal legal research method with statute, conceptual, and case approaches, this research analyzes Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat concerning the sugar trade case. The study employs GONE Theory (greed, opportunity, need, and exposure) to identify criminogenic factors, positioning exposure not solely as a supporting element but as a structural and epistemic condition that determines the visibility and enforceability of anti-corruption law. It is found that low exposure prevents penal threats from being perceived as credible risks, thereby weakening deterrence even when legal elements are formally fulfilled and sanctions are imposed. This condition is reinforced by a formalistic, result-oriented enforcement approach that prioritizes state financial loss while under-articulating abuse of authority as a breach of public trust. The findings suggest that deterrence failure should be reconceptualized as resulting from low exposure rather than insufficient punishment severity. Accordingly, it proposes a reconstruction of criminal liability through strengthening official culpability and operationalizing dolus eventualis, supported by transparent, consistent, and communicative judicial reasoning to enhance the preventive and normative functions of criminal law.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemaksaan Aborsi Melalui Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Widodo, Kartika Youri; Hardi, Frilia Shafitri
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60028

Abstract

Pemaksaan aborsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan kekerasan berbasis gender yang belum memperoleh pengakuan yang memadai dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun Undang-Undang Kesehatan mengatur aborsi secara terbatas dalam kondisi darurat medis atau akibat perkosaan, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengakui pemaksaan aborsi sebagai tindak pidana tersendiri atau sebagai bentuk kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Hal ini menimbulkan celah hukum yang berdampak pada kriminalisasi terhadap perempuan yang menjadi korban pemaksaan aborsi serta minimnya perlindungan hukum yang berpihak pada korban. Ketidakjelasan norma ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kekosongan hukum terkait pemaksaan aborsi dalam hukum positif Indonesia serta perumusan urgensi perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini juga menggunakan teori hukum Gustav Radbruch untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum bagi korban, termasuk penghapusan stigma dan potensi kriminalisasi terhadap mereka. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma dan disharmonisasi pengaturan yang menyebabkan korban pemaksaan aborsi rentan mengalami kriminalisasi dan tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum untuk mengakui pemaksaan aborsi sebagai bentuk kekerasan, memberikan perlindungan hukum yang memadai, serta menjamin pendekatan yang berperspektif korban dalam proses penegakan hukum.
Dari Formalitas ke Substansi: Peran Badan Keahlian DPR RI dalam Mewujudkan Legislasi yang Responsif Mardika, Nando Yussele; Alrasyid, Aldys Rismelin
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60030

Abstract

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memliki peran strategis dalam mendukung kinerja anggota DPR RI dalam pembentukan undang-undang yang responsif untuk mendapatkan kualitas legislasi sesuai dengan hukum demokratis. Badan Keahlian DPR RI memiliki peran untuk menyediakan kajian, analisis, serta sasistensi teknis dalam proses pembentukan legislasi atau rancangan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Badan Keahlian DPR meningkatkan responsivitas produk legislasi nasional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, karena dalam pratiknya masih dijumpai produk legislasi nasional kerap dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara optimal. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji berbagai regulasi, doktrin, serta literatur terkait fungsi legislasi dan kelembagaan Badan Keahlian DPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Keahlian DPR berperan penting dalam memperkuat basis akademik dan empiris dalam pembentukan undang-undang, terutama melalui penyusunan naskah akademik, analisis kebijakan, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta melakukan riview peraturan perundang-undangan yang diajukan dalam perkara Judical Review pada Makamah Konstitusi. Periode 2026 menunjukkan kinerja Badan Keahlian DPR mengalami peningkatan dalam produktivitas responsif membuat naskah akademik guna membuat rancangan peraturan perundang-undangan. penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen.
Letter C dan Kepastian Hukum Atas Tanah Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Sunari; Novianto, Andri
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60031

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi pemegang Letter C sebagai alat bukti penguasaan tanah pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai dampak normatif PP No. 18 Tahun 2021 terhadap semakin termarginalisasinya Letter C dalam praktik pembuktian hak atas tanah, di tengah realitas sosial masyarakat yang masih menggunakannya sebagai dasar penguasaan tanah secara turun-temurun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 18 Tahun 2021 memperkuat paradigma formalisasi hukum pertanahan melalui penegasan sertipikat sebagai alat bukti utama hak atas tanah, sehingga memperlemah posisi Letter C yang hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum formal dengan realitas penguasaan tanah secara sosiologis di masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktik administrasi pertanahan, Letter C masih digunakan sebagai dokumen pendukung dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan dalam pertimbangan hakim pada sengketa pertanahan tertentu. Kontribusi analitis penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa kepastian hukum agraria tidak dapat dimaknai semata-mata secara administratif-formal, melainkan harus mempertimbangkan dimensi keadilan substantif dan fakta sosial penguasaan tanah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui percepatan sertipikasi tanah dan penguatan pendekatan yudisial yang lebih responsif terhadap bukti penguasaan tanah berbasis sosial historis.
Rekonstruksi Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Indonesia Baharuddin Riqiey; Haliza Layla Tsabita
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60032

Abstract

Contempt of court merupakan konsep yang kemudian dikonkretkan dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Secara sederhana, contempt of court adalah perbuatan yang merendahkan marwah pengadilan serta mengganggu kewibawaan proses peradilan. Namun, dalam perkembangannya, pengaturan contempt of court masih menimbulkan berbagai problematika. Dalam praktik, penerapannya cenderung hanya diarahkan kepada advokat, sementara hakim dan jaksa hampir tidak pernah dijerat dengan ketentuan tersebut meskipun melakukan perbuatan yang juga dapat merendahkan marwah peradilan. Sebagai contoh, dugaan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh hakim dan/atau jaksa pada dasarnya dapat dipandang lebih serius dalam merusak wibawa peradilan dibandingkan dengan tindakan oknum advokat yang berteriak-teriak atau naik meja di ruang sidang. Dengan demikian, penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisis mengenai karakteristik contempt of court dan rekonstruksi dalam bentuk memperluas makna contempt of court. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang cukup tinggi, khususnya mengenai perluasan subjek contempt of court terhadap hakim dan jaksa. Untuk menjawab persoalan sebagaimana tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik contempt of court adalah (i) misbehaving in court, (ii) disobeying court orders, (iii) scandalising the court, (iv) obstructing justice, dan (v) sub-judice rule. Melihat karakteristik tersebut, maka ke depan perlu dilakukan rekonstruksi dengan cara memperluas subjek yang dapat dikenakan contempt of court, termasuk Hakim dan/atau Jaksa tatkala melakukan tindakan yang merendahkan marwah pengadilan, salah satunya adalah melakukan tindak pidana korupsi.
Cyber Notary dan Kepastian Hukum Layanan Notaris Digital di Indonesia Pangestu, Ratih Dwi; Lusiana, Wyda
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60033

Abstract

Transformasi digital dalam pelayanan notaris merupakan konsekuensi perkembangan teknologi pada era Society 5.0 yang menuntut pelayanan hukum lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum digitalisasi layanan notaris melalui kajian terhadap disharmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan rezim transaksi elektronik di Indonesia. Kebaruan penelitian terletak pada analisis kritis mengenai benturan norma antara kewajiban kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta autentik dengan kebutuhan pelayanan hukum berbasis digital melalui konsep cyber notary. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kenotariatan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan transaksi elektronik dan pelayanan notaris digital. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan mengenai informasi serta transaksi elektronik menimbulkan ketidakpastian hukum terkait validitas akta elektronik, pembuktian digital, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber. Selain itu, implementasi cyber notary juga menghadapi kendala pada aspek kesiapan infrastruktur hukum dan kapasitas sumber daya manusia notaris. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan urgensi harmonisasi regulasi dan pembentukan norma teknis yang responsif guna mewujudkan sistem pelayanan notaris digital yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pengguna Keuangan Digital Berbasis Pancasila dan Konstitusi Indonesia dalam Menghadapi Risiko Teknologi Finansial Pawesteri, Aris Yuni; Firdaus, Fibran Ahmad
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60044

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mendorong transformasi layanan keuangan digital yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko, seperti kebocoran data pribadi, penipuan digital, penyalahgunaan informasi, kejahatan siber, serta ketidakseimbangan posisi hukum antara penyelenggara layanan dan pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna keuangan digital di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan perlindungan hukum pengguna keuangan digital yang berlaku saat ini serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Indonesia dalam menghadapi risiko teknologi finansial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum pengguna keuangan digital masih bersifat sektoral, belum terintegrasi secara komprehensif, dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan risiko teknologi finansial yang semakin kompleks. Rekonstruksi perlindungan hukum perlu dilakukan melalui penguatan prinsip perlindungan data pribadi, transparansi, akuntabilitas penyelenggara, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta pengawasan berbasis risiko yang berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepastian hukum sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan pengguna keuangan digital.
Batas Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Data Perseroan Melalui Sistem AHU Online Terkait Peralihan Saham Tidak Sah Yolanda, Ade; Christianto, Hwian
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60045

Abstract

Perubahan data perseroan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online telah mengubah mekanisme administrasi korporasi, termasuk perubahan kepemilikan saham yang didasarkan pada akta notaris. Perkembangan ini menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab notaris ketika perubahan data perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tanpa kehadiran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya apabila kemudian terjadi peralihan saham secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi tanggung jawab notaris dalam verifikasi perubahan data perseroan melalui AHU Online serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam mencegah peralihan saham yang tidak sah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menempatkan notaris pada ranah verifikasi formal dengan praktik AHU Online yang mendorong pelaksanaan verifikasi semi-substantif terhadap dokumen dan data perseroan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep verifikasi semi-substantif sebagai bentuk perluasan fungsi kehati-hatian notaris dalam sistem administrasi elektronik tanpa mengubah batas kewenangan normatifnya. Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui penegasan batas tanggung jawab notaris, penerapan standar kehati-hatian profesional, serta pembagian tanggung jawab yang proporsional antara notaris, para pihak, dan penyelenggara sistem elektronik.

Page 6 of 7 | Total Record : 61

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): Mei 2021