cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 85 Documents
 5   6   7   8   9 
PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA SEBAGAI PREFERENSI PEMIDANAAN BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA Melin Manik; Budi Sastra Panjaitan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p01

Abstract

Penyalah Guna narkotika merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Di Indonesia, tingginya angka Penyalah Guna narkotika mendorong perlunya pendekatan Preferensi di luar pemidanaan konvensional, khususnya melalui mekanisme rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Yayasan Keris Sakti sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika, serta mengkaji hambatan, dan solusi dalam penyelenggaraan program rehabilitasi sebagai Preferensi pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan memadukan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Keris Sakti menjalankan program rehabilitasi berbasis Therapeutic Community dan pembinaan keagamaan yang berorientasi pada pemulihan holistik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Namun, pelaksanaan program masih terkendala oleh minimnya dukungan dari berbagai pihak, seperti residen, keluarga, pemerintah serta terbatasnya sarana dan prasarana, kondisi ekonomi residen, rendahnya motivasi intrinsik, serta disharmoni keluarga. Upaya penanganan dilakukan melalui evaluasi berkala, konseling, seminar edukasi, dialog keluarga, dan studi banding. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Yayasan Keris Sakti penting dalam mendukung kebijakan rehabilitasi nasional, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan koordinasi antar-instansi, peningkatan fasilitas, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model rehabilitasi yang lebih manusiawi, komprehensif, dan efektif di tingkat lokal maupun nasional. Drug abuse is a multidimensional problem that has serious impacts on social, economic, and national security aspects. In Indonesia, the high rate of drug abuse encourages the need for alternative approaches beyond conventional criminalization, particularly through rehabilitation mechanisms as regulated in Law Number 35 of 2009. This study aims to analyze the role of the Keris Sakti Foundation as an Institution Receiving Mandatory Reports (IPWL) in implementing the rehabilitation of drug users, as well as examine the obstacles and solutions in implementing rehabilitation programs as an alternative to criminalization. The research method used is qualitative juridical by combining primary data through observation and interviews, and secondary data through literature studies. The results of the study indicate that the Keris Sakti Foundation runs a Therapeutic Community-based rehabilitation program and religious guidance oriented towards holistic physical, mental, social, and spiritual recovery. However, the implementation of the program is still hampered by minimal support from various parties, such as residents, families, the government as well as limited facilities and infrastructure, residents' economic conditions, low intrinsic motivation, and family disharmony. Treatment efforts are carried out through regular evaluations, counseling, educational seminars, family dialogues, and comparative studies. This study concludes that the Keris Sakti Foundation plays a crucial role in supporting national rehabilitation policies, but its effectiveness requires strengthened inter-agency coordination, improved facilities, and sustained social support. These findings are expected to form the basis for developing a more humane, comprehensive, and effective rehabilitation model at the local and national levels.
MENIMBANG DAMPAK REVISI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN: KAJIAN BERBASIS ECONOMIC ANALYSIS OF LAW Dwi Atmaja, Bima Kumara
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p20

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Tabanan Tahun 2023–2043 terhadap potensi alih fungsi lahan pertanian tidak tepat guna serta latar belakang kebijakan revisi tersebut dari perspektif economic analysis of law (EaL). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Perda RTRW, peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kawasan pariwisata dan permukiman dalam Perda RTRW Kabupaten Tabanan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lahan pertanian produktif, khususnya di wilayah yang memiliki intensitas pembangunan tinggi. Perubahan kebijakan tata ruang tersebut menandai pergeseran peran Kabupaten Tabanan dari daerah penyangga pangan menuju wilayah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi yang lebih terbuka. Dari perspektif EaL, revisi RTRW dapat dipahami sebagai respon atas ketidakseimbangan antara beban ekologis dan sosial yang ditanggung Kabupaten Tabanan dengan manfaat ekonomi yang diterima. Revisi ini bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang dan optimalisasi pendapatan daerah, namun berpotensi menimbulkan biaya sosial dan ekologis jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan instrumen pengendalian yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tata ruang yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lahan pertanian, dan keberlanjutan ketahanan pangan daerah. ABSTRACT This study examines the impact of the revision of the Regional Regulation on the Spatial Plan (Perda RTRW) of Tabanan Regency for 2023–2043 on the potential for inappropriate conversion of agricultural land and analyzes the policy rationale behind the revision from the perspective of economic analysis of law (EaL). This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through library research on the Regional Spatial Plan Regulation, relevant spatial planning and agricultural land protection legislation, and related legal literature. The findings indicate that the expansion of tourism and residential areas under the revised spatial plan potentially increases pressure on productive agricultural land, particularly in areas experiencing high development intensity. This shift reflects a change in Tabanan Regency’s role from a food buffer zone to a region with a more open economic growth orientation. From an EaL perspective, the revision of the spatial plan can be understood as a response to the imbalance between the ecological and social burdens borne by Tabanan Regency and the economic benefits it receives. While the revision aims to improve the efficiency of spatial resource utilization and optimize regional revenue, it also poses the risk of generating long-term social and environmental costs if not accompanied by effective regulatory control mechanisms. Therefore, spatial planning policies are required to balance economic interests, agricultural land protection, and sustainable regional food security.
REKONSTRUKSI PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA SUAP HAKIM: STUDI KOMPARATIF MODEL LOVS BELANDA DALAM MENGATASI DISPARITAS VONIS Darmadi, AA Ngurah Oka Yudistira
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p05

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis pengaturan pedoman pemidanaan tindak pidana suap hakim saat ini yang memicu disparitas vonis dan merumuskan rekonstruksi pedoman pemidanaan berbasis model LOVS (Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting) Belanda. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa regulasi saat ini, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2020, masih menyisakan kekosongan hukum karena belum menjangkau delik suap hakim, sehingga vonis sangat bergantung pada diskresi subjektif majelis hakim yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan rekonstruksi pedoman dengan mengadopsi model LOVS Belanda yang menggunakan sistem titik awal (starting point) pemidanaan berdasarkan nilai suap dan tingkat jabatan hakim serta faktor pemberat yang terukur. Implementasi model ini diharapkan dapat mereduksi disparitas vonis tanpa mencederai independensi hakim guna mewujudkan keadilan distributif yang proporsional. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the current sentencing guidelines for judicial bribery which trigger sentencing disparities and to formulate a reconstruction of sentencing guidelines based on the Dutch LOVS (Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting) model. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a comparative approach. The results of the study show that current regulations, particularly Supreme Court Regulation No. 1 of 2020, still leave a legal vacuum because they do not yet cover the offense of judicial bribery, so that verdicts rely heavily on the subjective discretion of the panel of judges which causes legal uncertainty. As a solution, this article offers a reconstruction of guidelines by adopting the Dutch LOVS model which uses a starting point system for sentencing based on the bribery value and the level of the judge's position as well as measurable aggravating factors. The implementation of this model is expected to reduce sentencing disparities without undermining judicial independence in order to achieve proportional distributive justice.
ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL LAW ON THE FORMATION OF LAWS THROUGH OMNIBUS LAW Liven Nius Saputra Zai; Haposan Siallagan; Januari Sihotang
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p03

Abstract

Pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law merupakan fenomena baru dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini memungkinkan penggabungan berbagai ketentuan dari sejumlah undang-undang ke dalam satu regulasi yang bersifat komprehensif. Namun, keberlakuan metode tersebut menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum tata negara, khususnya terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, konsep, serta implikasi metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode omnibus law telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 64A UU No. 13 Tahun 2022, namun implementasinya tetap harus memperhatikan asas keterbukaan, kejelasan rumusan, serta partisipasi publik. The enactment of legislation through the omnibus law method constitutes a new phenomenon within the Indonesian legal system. This method enables the consolidation of various provisions from multiple statutes into a single comprehensive regulation. However, its implementation has generated debate from a constitutional law perspective, particularly in relation to the principles governing the formation of legislation as stipulated in Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011. This paper aims to analyze the legal basis, concept, and implications of the omnibus law method in law-making in Indonesia. The research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the omnibus law method has been accommodated in Indonesian positive law through Article 64A of Law No. 13 of 2022; however, its implementation must still observe the principles of transparency, clarity of formulation, and public participation.
ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KASUS PENEMBAKAN WARGA SIPIL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI Sefti Natania; Kiki Kristanto; Karlinae D. Bangas; Indang Sulastri
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p04

Abstract

Penelitian ini membahas penyalahgunaan wewenang oleh anggota polri dalam kasus penembakan warga sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Permasalahan penelitian terletak pada ketidakjelasan penentuan norma antara delik kealpaan dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian ditinjau dari Pasal 359 dan Pasal 421 KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 359 KUHP belum sepenuhnya mencerminkan konsep pertanggungjawaban pejabat publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitas jabatan sehingga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya juga mempertimbangkan aspek penyalahgunaan jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas aparat kepolisian dalam penegakan hukum. This study examines the abuse of authority by members of the Indonesian National Police in the shooting of civilians based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 55/Pid.B/2024/PN Plk. The research problem lies in the ambiguity in determining legal norms between negligence offenses and abuse of authority by public officials. This study aims to analyze the criminal liability of police officers in terms of Articles 359 and 421 of the Indonesian Criminal Code. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the application of Article 359 of the Criminal Code has not fully reflected the concept of public officials’ accountability. The defendant’s actions were carried out in an official capacity, thus containing elements of abuse of authority. Therefore, criminal liability should also consider aspects of abuse of office. This study is expected to strengthen the accountability of law enforcement officers in the enforcement of law.

Page 9 of 9 | Total Record : 85

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)