cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
hasansyahrizal311@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
qawiunjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Published by PT. Hassan Group Publisher
ISSN : -     EISSN : 31103391     DOI : https://doi.org/10.61104/qw.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Social,
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (e-ISSN 3110-3391 LINK) adalah jurnal akses terbuka yang ditinjau oleh rekan sejawat yang mengikuti kebijakan tinjauan single-blind. Ruang lingkup publikasi mencakup bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada inovasi sosial, pemberdayaan komunitas, dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun keberlanjutan masyarakat. Kajian yang diterbitkan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui penelitian partisipatif, inovasi sosial dan teknologi tepat guna, kemitraan perguruan tinggi dan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial, pendidikan serta literasi berbasis komunitas, dan inisiatif kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput. Fokus jurnal ini juga mencakup penguatan lembaga lokal dan pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi multi-pemangku kepentingan antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Jenis naskah yang diterima meliputi hasil penelitian terapan, studi kasus, praktik terbaik, evaluasi program, dan policy brief yang menggunakan pendekatan metodologis berbasis partisipasi dengan menekankan dampak nyata terhadap masyarakat serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). QAWIUN: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan mempublikasikan artikel terpilih di bawah lisensi Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 81 Documents
 5   6   7   8   9 
Dampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Efektivitas Penindakan Korupsi di Indonesia Annisa Rifka Desiana; Henti palupi; Jenal Mutaqin; Asmak UL Hosnah
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1092

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai babak baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, rekodifikasi delik korupsi ke dalam KUHP Nasional menimbulkan perdebatan mendasar mengenai konsistensi pemidanaan dan efektivitas penindakan kejahatan tersebut di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak normatif dan praktis dari UU No. 1 Tahun 2023 terhadap efektivitas penindakan korupsi, serta mengkaji implikasinya terhadap eksistensi asas lex specialis dan kewenangan institusi penegak hukum seperti KPK. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih modern dan menjamin hak asasi manusia, keberadaan bridging articles (Pasal 603–604) berpotensi menciptakan dualisme normatif. Selain itu, pergeseran fokus pembuktian mens rea yang lebih ketat dalam aturan baru ini berisiko mempersulit penuntutan perkara korupsi yang bersifat struktural dan sistemik. Implikasi dari peleburan ini juga berpotensi mengikis karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kesimpulannya, pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi legislatif yang komprehensif guna mempertegas hierarki norma dan alokasi kewenangan kelembagaan demi menjamin kesinambungan pemberantasan korupsi di era KUHP Nasional.
Yurisdiksi Komplementer International Criminal Court (ICC) terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan di Negara Non-Pihak Aida Fatimah; Asmak UL Hosnah; Fryazeynia; Kusuma hapsari; Nur Alia
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1093

Abstract

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) bergerak berdasarkan asas komplementaritas yang melarang intervensi jika peradilan nasional mampu dan mau mengadili sendiri kejahatan internasional. Namun, penegakan hukum yurisdiksi komplementer ini menghadapi tantangan yuridis yang rumit ketika pelanggaran berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi di wilayah atau oleh warga negara dari negara non-pihak Statuta Roma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas-batas penegakan yurisdiksi komplementer ICC terhadap negara non-pihak serta mengkaji legitimasi hukum intervensi mahkamah melalui jalur dewan keamanan PBB. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC secara hukum tetap dapat menyentuh negara non-pihak melalui mekanisme penyerahan situasi oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Kendati demikian, efektivitas penegakannya di lapangan sering kali terbentur oleh ego kedaulatan negara, ketiadaan aparatur eksekusi mandiri, dan penolakan kerja sama internasional dari negara yang bersangkutan. Selain itu, penegakan ini rentan memicu politisasi hukum pidana internasional oleh negara-negara besar. Kesimpulannya, efektivitas yurisdiksi komplementer terhadap negara non-pihak sangat bergantung pada konsistensi tekanan politik internasional dan komitmen kerja sama penegakan hukum lintas batas.
Dinamika Stratifikasi Sosial dan Pergeseran Orientasi Pendidikan Masyarakat Pesisir Gampong Suak Timah Aceh Barat Malawati; Cut Eka Mutia; Siti Nafa Albani; Tari Setia Suci; Sopar
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1095

Abstract

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting yang memengaruhi perubahan sosial dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran orientasi pendidikan dalam stratifikasi sosial masyarakat pesisir di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Data yang di peroleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan di dukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Jika pada masa lalu pendidikan lebih di pahami sebagai sarana memperoleh kemampuan dasar membaca dan menulis serta lebih mudah di akses oleh kelompok tertentu, saat ini pendidikan dipandang sebagai kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas hidup, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan ,meningkatkan kedudukan sosial dalam masyarakat.Tingginya partisipasi pendidikan di tengah perkembangan zaman. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan di tengah perkembangan zaman, kondisi ekonomi karena masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Meskipun demikian, pendidikan tetap menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan status sosial dan peluang mobilitas sosial masyarakat. Dengan demikian, pergeseran orientasi pendidikan di Gampong Suak Timah menunjukkan adanya perubahan orientasi tradisional menuju orientasi yang lebih modern, di mana pendidikan di pandang sebagai sarana untuk mencapai kemajuan sosial dan meningkatkan kualiatas kehidupan masyarkat.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Transnational Cybercrime Melalui Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Lintas Negara Asmak Ul Hosnah; Deni Maulana Ihsan; Muhammad Rizky Kurniawan; Rama Dwi Aryandhes
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1099

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi digital memicu lonjakan kasus kejahatan siber transnasional (transnational cybercrime) yang karakternya tidak mengenal batas kedaulatan wilayah suatu negara. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini sering kali membentur kendala yurisdiksi, sehingga memerlukan instrumen bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai sarana pengumpulan alat bukti lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan normatif MLA dalam memfasilitasi penegakan hukum tindak pidana siber transnasional serta mengidentifikasi hambatan yuridis yang dihadapi oleh penyidik di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian MLA efektif untuk melegitimasi penyitaan data digital dan ekstradisi pelaku siber lintas batas negara. Kendati demikian, efektivitas penegakannya di lapangan kerap terhambat oleh perbedaan birokrasi, asas dual criminality, serta lambatnya proses birokrasi internasional yang tidak sebanding dengan kecepatan penghapusan barang bukti elektronik. Selain itu, ketiadaan standardisasi hukum acara siber global memperumit validitas alat bukti digital di persidangan domestik. Kesimpulannya, penguatan efektivitas MLA dalam menanggulangi kejahatan siber lintas negara memerlukan simplifikasi birokrasi melalui digitalisasi sistem permohonan bantuan hukum serta penyetaraan regulasi materiil antarnegara.
Peluang dan Tantangan Adopsi Elemen Kejahatan Agresi Statuta Roma ke dalam Sistem Hukum Pidana Khusus Indonesia Amelia Nurliana; Asmak Ul Hosnah; Erwan Ramdan Hidayat; Muhamad Iqbal Zur'ain
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1100

Abstract

Kejahatan agresi merupakan salah satu pelanggaran paling serius terhadap perdamaian dunia yang pengaturannya telah diamandemen dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Amandemen Kampala 2010. Sebagai negara non-pihak yang menjunjung tinggi perdamaian abadi sebagaimana amanat konstitusi, Indonesia menghadapi urgensi normatif untuk mengkaji adopsi unsur kejahatan ini ke dalam rezim hukum pidana khusus domestik di luar KUHP nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang yuridis menggunakan elemen kejahatan agresi Statuta Roma ke dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi tantangan konstitusional dan pengawasan yang menyertainya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang) dan pendekatan komparatif (pendekatan komparatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar melalui harmonisasi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang saat ini belum memungkinkan terjadinya delik agresi. Namun, proses penerapan ini melawan tantangan pelik terkait doktrin kedaulatan negara, potensi intervensi yang dikeluarkan ICC ekstrateritorial, serta rumitnya menetapkan batasan tindakan militer sah demi pertahanan negara agar tidak diperintahkan sebagai tindakan agresi. Selain itu, terdapat batasan hukum acara domestik untuk mengadili subjek hukum berupa pejabat tinggi negara yang memegang kendali politik-militer. Kesimpulannya, penerapan unsur kejahatan agresi memerlukan rekonstruksi undang-undang pidana khusus secara hati-hati agar mampu menyelaraskan standar hukum humaniter internasional dengan prinsip perlindungan keamanan nasional.
Tindak Pidana Lingkungan Hidup : Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) terhadap Pelaku Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan Asmak Ul Hosnah; Ileven Junita Prastika; Silvia Nur Oktaviani; Muhammad Sulthan Rizqyansyah
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1101

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menimbulkan kerusakan lingkungan besar, termasuk gangguan ekosistem, polusi udara, ancaman kesehatan publik, dan kerugian ekonomi. Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku korporasi sering kali terkendala oleh rumitnya struktur organisasi perusahaan serta sulitnya membuktikan unsur kesalahan individu di dalam manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, urgensi, serta efektivitas penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan strict liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 efektif mempermudah proses penegakan hukum karena mengalihkan fokus pembuktian langsung pada hubungan kausalitas antara aktivitas usaha dengan kerusakan lingkungan, tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Selain itu, prinsip ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan (preventive function) yang mendorong korporasi meningkatkan sistem pengawasan internal. Namun, penerapannya di lapangan masih membentur kendala berupa perbedaan penafsiran ruang lingkup tanggung jawab, pembuktian hubungan sebab-akibat yang dipengaruhi faktor alam, serta potensi ketidakadilan bagi perusahaan yang telah menerapkan asas kehati-hatian. Kesimpulannya, optimalisasi strict liability memerlukan perumusan unsur objektif yang lebih jelas, pembelaan terbatas bagi korporasi yang melaksanakan due diligence, serta penguatan mekanisme pemulihan lingkungan yang proporsional.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sektor Pendidikan: Analisis Kasus Chromebook Berdasarkan UU Tipikor Asmak Ul Hosnah; Desi Ratnasari; Nazarudin Lathif; Parlindungan; Turino Ferdian Atmojo
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1102

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah berlangsung selama berabad-abad dan memengaruhi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi telah mencapai tahap yang signifikan saat ini, menyebabkan kesulitan yang signifikan yang merambah ke setiap lapisan masyarakat.saat ini di Indonesia korupsi di Sektor Pendidikan sangat memperhatikan seperti beberapa kasus seperti Kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 yang menggunakan anggaran Pendidikan , Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Jambi, 2026, dan saat ini yang paling disorot di masyarakat adalah Kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek menjadi salah satu contoh paling aktual dari tindak pidana korupsi di sektor pendidikan Indonesia, dimana Kerugian negara atas korupsi tersebut Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5,6 triliun. Kasus Chromebook menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan pejabat publik, tetapi juga korporasi penyedia barang/jasa. Hal ini menegaskan pentingnya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, yang diatur melalui UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai lex specialis di luar KUHP.
Gender Washing Kebijakan Transportasi Publik: Analisis WPR Respons Menteri PPPA terhadap Tragedi KRL Bekasi Timur 2026 Nabila Fitria Ariyanti; Adinda Sekar Kinanthi; Efrida Primani Sunarto; Nurdin; Fullah Jumaynah
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1110

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana respons Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap tragedi KRL Bekasi Timur tahun 2026 merepresentasikan persoalan keselamatan transportasi publik dan menilai apakah respons tersebut mencerminkan pengarusutamaan gender atau praktik gender washing. Tragedi yang menewaskan penumpang perempuan di gerbong khusus wanita tersebut memicu perdebatan publik mengenai hubungan antara kebijakan segregasi gender dalam transportasi dan keselamatan penumpang. Pasca kecelakaan, Menteri PPPA mengusulkan pemindahan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian kereta. Usulan tersebut menuai kritik karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan kecelakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis dan kerangka What's the Problem Represented to Be? (WPR) dari Bacchi. Data diperoleh dari pernyataan Menteri PPPA, dokumen kebijakan, pemberitaan media, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan kebijakan tersebut merepresentasikan tragedi terutama sebagai persoalan penempatan ruang perempuan, bukan sebagai kegagalan sistem keselamatan transportasi. Representasi ini dibangun atas asumsi kerentanan perempuan dan mendorong solusi berbasis segregasi ruang sehingga mengalihkan perhatian dari persoalan struktural, seperti standar keselamatan, akuntabilitas operasional, dan tanggung jawab institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons tersebut menunjukkan kecenderungan gender washing serta menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender yang transformatif melalui reformasi struktural dalam sistem keselamatan transportasi publik.
Kenakalan Remaja : Disorganisasi Keluarga dan Lingkungan Pergaulan terhadap Perilaku Menyimpang di SMAN 1 Seunagan Miska Nuzul Fitria; Risa Salsabila; Selfi Risma Najwa; Lisa Udah; M. Agil Syahrial; Cut lia Novita; Khairil Fajri; Sopar; Tri Quari Handayani
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1144

Abstract

Kenakalan remaja merupakan fenomena yang kerap terjadi pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini, remaja tengah aktif mencari jati diri dan sangat rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan sekitar. Di tingkat SMA, bentuk kenakalan yang umum dijumpai meliputi bolos sekolah, merokok, berkata kasar, serta berbagai pelanggaran peraturan sekolah lainnya. Perilaku menyimpang tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya rasa ingin tahu yang tinggi, kondisi keluarga yang kurang harmonis dan kondusif, maupun pengaruh negatif dari teman pergaulan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di SMAN 1 Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, sekaligus menawarkan solusi dan langkah pencegahan yang relevan dan aplikatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja di SMAN 1 Seunagan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor pergaulan dibandingkan faktor keluarga. Adapun bentuk kenakalan yang ditemukan masih tergolong dalam kategori ringan dan belum menyentuh pelanggaran hukum yang serius.Kata Kunci: kenakalan remaja, pergaulan, keluarga, penelitian kualitatif
Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Mendukung Proses Pembelajaran di PKMB Nur Iman Tomi Andriansyah; Benediktus; Siti Khotijah; Mela Maya; Nini Andriani; Nella Pitaloka Siregar; Wahyu Permana
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1159

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) memberikan peluang bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyusunan perangkat ajar, pengembangan media pembelajaran, dan evaluasi yang lebih efektif. Namun, pemanfaatan AI pada satuan pendidikan nonformal masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kompetensi digital guru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru PKBM Nur Iman dalam memanfaatkan AI untuk mendukung proses pembelajaran. Metode yang digunakan berupa pelatihan partisipatif secara daring melalui webinar yang dipadukan dengan praktik langsung (hands-on practice) dan pendampingan teknis. Materi pelatihan mencakup penggunaan Claude AI untuk penyusunan perangkat pembelajaran, Canva AI untuk pengembangan media pembelajaran visual, serta Quizizz AI dan Notebook LM untuk penyusunan evaluasi pembelajaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta mengikuti pelatihan secara aktif dan berhasil menghasilkan produk pembelajaran berbasis AI sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Selain itu, terjadi peningkatan pemahaman, kemampuan operasional, kreativitas, dan kepercayaan diri guru dalam mengintegrasikan AI ke dalam praktik pembelajaran. Beberapa guru juga mulai menerapkan media pembelajaran dan kuis interaktif berbantuan AI dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini membuktikan bahwa pelatihan berbasis praktik dan pendampingan efektif meningkatkan kompetensi digital guru serta mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih inovatif, efisien, dan relevan dengan tuntutan pendidikan di era digital.

Page 8 of 9 | Total Record : 81

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): 2026 Vol. 1 No. 2 (2025): 2025 Vol. 1 No. 1 (2025): 2025