cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
hasansyahrizal311@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
qawiunjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Published by PT. Hassan Group Publisher
ISSN : -     EISSN : 31103391     DOI : https://doi.org/10.61104/qw.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Social,
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (e-ISSN 3110-3391 LINK) adalah jurnal akses terbuka yang ditinjau oleh rekan sejawat yang mengikuti kebijakan tinjauan single-blind. Ruang lingkup publikasi mencakup bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada inovasi sosial, pemberdayaan komunitas, dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun keberlanjutan masyarakat. Kajian yang diterbitkan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui penelitian partisipatif, inovasi sosial dan teknologi tepat guna, kemitraan perguruan tinggi dan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial, pendidikan serta literasi berbasis komunitas, dan inisiatif kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput. Fokus jurnal ini juga mencakup penguatan lembaga lokal dan pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi multi-pemangku kepentingan antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Jenis naskah yang diterima meliputi hasil penelitian terapan, studi kasus, praktik terbaik, evaluasi program, dan policy brief yang menggunakan pendekatan metodologis berbasis partisipasi dengan menekankan dampak nyata terhadap masyarakat serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). QAWIUN: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan mempublikasikan artikel terpilih di bawah lisensi Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 81 Documents
 5   6   7   8   9 
Efektivitas Storytelling dalam Meningkatkan Daya Ingat Siswi dalam Pembelajaran Tarikh Pada Siswi Kelas 6 Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Darul Maghfur Lombok Kulon Nurul Ma’rifah; Muhammad Husni
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1042

Abstract

Belajar tarikh (sejarah) sangat penting untuk membentuk identitas, mengambil pelajaran dari masa lalu, dan memahami perkembangan suatu peradaban.Namun dalam memahaminya terdapat Kesulitan yang disebabkan oleh materi yang sangat luas, banyaknya nama tokoh dan tahun yang membingungkan, serta metode mengajar yang terasa monoton. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model storytelling dalam meningkatkan pemahaman sejarah Nabi Muhammad pada siswi kelas 6 madrasah Diniyah Miftahul ulum pondok pesantren Darul maghfur Lombok kulon.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Mischeal Huberman meliputi reduksi data, pemaparan data dan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan storytelling meningkatkan pemahaman siswi dalam pembelajaran sejarah. Peningkatan pemahaman siswa terlihat dari hasil tes evaluasi yang menunjukkan peningkatan nilai siswi. Meski demikian, metode storytelling memiliki beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung.
Pelatihan Microsoft Office Sebagai Sarana Pengembangan Kompetensi Digital Siswa Sekolah Dasar di Desa Bentenge Annisa Aulia Putri; St. Aisyah Yusuf; Nur Fatiah Turrami; Nur Alisa; Syarif Hidayatullah; Muh. Irfan; Muh. Yusra; Haerul Hidayah; Azizul Hakim; Djuwariah Ahmad
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1056

Abstract

Peningkatan literasi digital pada anak usia sekolah dasar menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat . Namun, masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penggunaan perangkat lunak perkantoran pada sebagian siswa di daerah pedesaan . Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dasar penggunaan aplikasi perkantoran, khususnya dalam mengetik dan membuat dokumen sederhana, melalui Pelatihan Microsoft Office bagi siswa kelas 5 dan 6 di SDN 73 Reatoa, Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan . Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang prinsipnya partisipatif melalui tahapan sosialisasi, penyampaian materi, praktik langsung, serta evaluasi hasil pembelajaran . Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para peserta selama sesi pelatihan berlangsung . Siswa mampu memahami fungsi dasar aplikasi yang mengajarkan serta mengajarkan pembuatan dokumen teks sederhana sesuai dengan tingkat kemampuan mereka . Selain meningkatkan keterampilan digital, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan semangat belajar siswa . Dengan demikian, pelatihan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan literasi digital dan kesiapan siswa menghadapi tuntutan pembelajaran berbasis teknologi di masa depan .
Dinamika Sosial-Kultural dalam Implementasi Kurikulum PAI di SMA Islam Berbasis Pesantren: Etnografi Sekolah Izmi Hauna; Muh. Hanif
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1058

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika sosial-kultural yang melatarbelakangi implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas Islam yang terintegrasi dengan system asrama pesantren. Dengan menggunakan pendekatan etnografi sekolah, penelitian dilaksanakan di SMA Boarding School “Putra Harapan” Purwokerto. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum tidak berlangsung dalam kevakuman; melainkan merupakan proses negosiasi dinamis antara system nilai kolektivistik pesantren dan tuntutan kurikulum nasional yang bersifat modern individualistik. Tiga pola adaptasi dominan teridentifikasi: alignment (penyelarasan target kompetensi), merger (penggabungan muatan pesantren), dan differentiation (diferensiasi kurikulum berbasis konteks). Kepala sekolah berfungsi sebagai cultural broker yang memanfaatkan modal sosial-kepatuhan kolektif sebagai habitus pesantren, kewibawaan kiai, dan jejaring eksternal untuk menjembatani ketegangan antara tradisi dan tuntutan perubahan kelembagaan. Lebih jauh, infrastruktur kedisiplinan asrama menghasilkan hidden curriculum yang mentransofrmasi norma-norma kolektivistic menjadi modal sosial adaptif, sekaligus memunculkan ketegangan identitas di kalangan guru dan siswa, terutama berkenaan dengan pembatasan perangkat digital dan relasi pedagogis. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kurikulum PAI di sekolah berbasis pesantren pada hakikatnya merupakan proses produksi kultural yang melahirkan budaya Pendidikan hybrid yang khas.
Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Korban Kecelakaan Kerja di PT.IMIP Dalam Perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja Najwa Naeli Afifah; Natasya Shakila Ryentanty; Muhammad Riva Shalahudin Akbar; Raynar Ananta Pratama
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1062

Abstract

Perwujudan jaminan yuridis bagi pekerja yang mengalami insiden saat melaksanakan tugasnya menjadi bagian yang sangat krusial dalam ranah hukum ketenagakerjaan, mengingat hal tersebut berhubungan langsung dengan terpenuhinya hak tenaga kerja untuk memperoleh kondisi kerja yang aman serta perlindungan kesehatan selama menjalankan aktivitas profesionalnya dalam kerangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Masih tingginya frekuensi peristiwa kecelakaan di lingkungan industri mengindikasikan pelaksanaan prinsip-prinsip K3 belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih menghadapi beragam hambatan. Salah satu gambaran nyata dari kondisi tersebut dapat ditemukan pada peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP). Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis norma yuridis yang memberikan kepastian perlindungan kepada pekerja korban kecelakaan kerja berdasarkan sudut pandang K3 di Indonesia, serta mengidentifikasi tanggung jawab yang wajib ditunaikan oleh perusahaan kepada korban pada peristiwa yang berlangsung di PT IMIP. Metodologi yang diterapkan pada studi ini berupa penelitian hukum normatif melalui penggunaan pendekatan legislasi dan pendekatan yang berorientasi pada perkara. Bahan penelitian bersumber dari data sekunder yang dihimpun melalui telaah kepustakaan terhadap berbagai regulasi, literatur akademik, artikel ilmiah, serta sumber hukum lain yang relevan. Temuan penelitian memperlihatkan perlindungan yuridis bagi pekerja yang mengalami insiden dalam pelaksanaan pekerjaan telah memiliki dasar pengaturan melalui UU No. 1 Tahun 1970 terkait Keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan yang kemudian mengalami perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023, serta UU No. 24 Tahun 2011 mengenai BPJS. Dalam perkara yang terjadi di PT IMIP, pihak perusahaan diketahui telah memenuhi kewajibannya melalui penyediaan bantuan finansial, kepesertaan dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan, pemberian layanan medis, serta dukungan pendampingan kepada korban beserta keluarga yang berhak menerima manfaat. Kendati demikian, kewajiban korporasi tidak dapat dimaknai sebatas pemenuhan ganti kerugian semata, tetapi juga mencakup langkah-langkah antisipatif melalui penyelenggaraan sistem K3 yang berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan fungsi pengendalian serta ketaatan terhadap ketentuan standar K3 menjadi elemen yang sangat menentukan dalam memastikan terwujudnya jaminan hukum yang lebih optimal bagi para pekerja.
Melampaui Asesmen: Membangun Follow-Up Evaluation Improvement Model (FEIM) untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Abiyyu Al Fatih; Selviyana; Reva Dwi Ariendra; Much Febri Ardiyanto; Mamun Hanif
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1074

Abstract

Evaluasi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kompetensi akademik siswa, namun praktik yang berjalan saat ini cenderung mereduksinya menjadi penilaian kognitif‑sumatif belaka tanpa mekanisme tindak lanjut yang memadai untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem evaluasi PAI yang berjalan, mengidentifikasi pola program tindak lanjut, serta mengonstruksi kerangka konseptual baru bernama Follow‑Up Evaluation Improvement Model (FEIM). Penelitian menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif berpedoman pada PRISMA 2020, dengan menelaah 42 literatur bereputasi (mayoritas terbitan 2021–2026) dari basis data Scopus, Web of Science, DOAJ, dan Sinta, yang dianalisis melalui enam tahap analisis tematik Braun dan Clarke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut evaluasi PAI saat ini bersifat terfragmentasi, didominasi tugas remedial ad‑hoc yang berorientasi individual siswa, serta mengabaikan kelemahan instruksional yang bersifat sistemik. Melalui sintesis Model CIPP, siklus Continuous Quality Improvement (CQI)/PDCA, dan nilai filosofis Islam (muhasabah, islah, itqan), penelitian ini merumuskan FEIM sebagai cetak biru konseptual yang terdiri atas delapan langkah. Model ini secara fundamental menghubungkan agregasi data evaluasi dengan analisis reflektif (muhasabah), identifikasi akar masalah secara sistematis, perancangan intervensi terarah, implementasi tindakan perbaikan (islah), pemantauan partisipatif, serta evaluasi ulang secara siklus guna mencapai keunggulan pedagogis (itqan). FEIM berkontribusi menggeser paradigma evaluasi dari sekadar penilaian statis menjadi mesin dinamis bagi keunggulan pedagogis yang berkelanjutan, meskipun validitas operasionalnya masih memerlukan uji empiris lebih lanjut.
Dampak Sosial Penambangan Ilegal Terhadap Disonansi Ekologis Satwa Gajah di Kecamatan Pante Ceuremen Aceh Barat Vidya Murni; Malawati; Inkan Safitri; Jumaini; Zahara Azizah; Ulvahmi; Suci Daramika; Zurayda; Sopar
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1076

Abstract

Aktivitas pertamabngan ilegal menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak terhadap kerusakan ekosistem dan habitat satwa liar. Di kecamatan Pante Ceuremen, Kabupaten Aceh Barat, aktivitas ini diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong gajah keluar dari habitat alaminya dan memasuki kawasan pemukiman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial pencurian ilegal terhadap disonansi ekologis satwa gajah di Kecamatan Pante Ceuremen, Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan wawancara kepada masyarakat setempat serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal menyebabkan kerusakan habitat hutan yang signifikan, sehingga mendorong gajah keluar dari habitat alaminya dan masuk ke kawasan pemukiman warga untuk mencari sumber makanan. Kondisi ini memicu disonansi antara manusia dan gajah, yang ditandai dengan rusaknya lahan pertanian serta munculnya rasa takut di kalangan masyarakat. Di sisi lain, aktivitas pertambangan ilegal tetap berlangsung karena menjadi salah satu sumber penghidupan ekonomi masyarakat lokal. Temuan ini juga menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal sebagai sumber mata pencaharian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas penambangan ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan hubungan antara manusia dengan satwa liar.
Problematika Hukum dan Hambatan Eksekusi Putusan Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) Ines Rachma Lutfia Putri Andres; Khoirunissa; Nasywa Nabila; Sandhika Wilis Arya; Farahdinny Siswajanthy
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1084

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena sengketa perdata yang telah memenangkan putusan pengadilan namun menghadapi jalan buntu saat memasuki tahap eksekusi. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi ini mencederai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta merugikan pencari keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis problematika hukum dan hambatan nyata yang melingkupi proses eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan eksekusi bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketidakjelasan amar putusan (non-executable) dan tumpang tindihnya aturan hukum acara. Sementara faktor eksternal mencakup adanya perlawanan fisik dari pihak termohon eksekusi, objek eksekusi yang telah berpindah tangan atau musnah, serta kurangnya sinergi koordinasi antara pengadilan dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan. Kesimpulannya, diperlukan reformasi regulasi hukum acara perdata yang lebih tegas serta penguatan wewenang pengadilan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak eksekusional para pencari keadilan.
Optimalisasi Peran Mediator Hakim dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Farah Amelia Putri; Fhadlun Bilbila; Reva Syarifa; Farahdinny Siswajanthy
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1089

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri, meskipun Mahkamah Agung telah mewajibkan mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediator hakim memiliki posisi strategis untuk mengupayakan perdamaian, namun dalam praktiknya sering kali mediasi hanya dipandang sebagai formalitas prosedural belaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi peran mediator hakim serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator hakim belum optimal karena adanya beban perkara hakim yang sangat tinggi dan keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi. Selain itu, iktikad tidak baik dari para pihak yang bersengketa dan dominasi kuasa hukum yang menutup ruang negosiasi menjadi hambatan eksternal utama. Namun, optimalisasi dapat dicapai melalui penerapan teknik komunikasi transformatif oleh hakim dan peningkatan insentif serta sertifikasi khusus bagi mediator hakim. Kesimpulannya, penguatan kapasitas mediator hakim dan ketegasan sanksi terhadap iktikad tidak baik sangat krusial demi mewujudkan keberhasilan penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution.
Analisis Pertanggungjawaban Perdata dan Tata Kelola Perusahaan dalam Sengketa Kepemilikan Saham Jawa Pos Group Andi juliandi; Naufal Raid Mukhtar; Salvinus Aratw Maselaman Kelyaum; Farahdinny Siswajanthy; Dinalara D. Butar Butar
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1090

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa kepemilikan saham dalam tubuh Jawa Pos Group yang mengungkap kompleksitas hubungan hukum antara pendiri, pemegang saham, dan manajemen korporasi media. Konflik internal ini memicu ketidakpastian hukum perdata dan berpotensi meruntuhkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada industri pers nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan klaim kepemilikan saham dari perspektif hukum perdata serta dampaknya terhadap pertanggungjawaban tata kelola korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan saham bersumber dari kelemahan administrasi pencatatan dokumen korporasi masa lalu dan ketidakjelasan perjanjian peralihan hak. Ketidakjelasan ini memicu pertanggungjawaban perdata direksi atas dugaan salah kelola aset operasional perusahaan. Di sisi lain, sengketa ini melemahkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam internal Jawa Pos Group, yang pada akhirnya mengancam independensi institusi pers sebagai pilar demokrasi. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa kepemilikan saham harus didasarkan pada pemenuhan aspek legalitas formal korporasi demi memulihkan tata kelola perusahaan yang sehat dan menjamin keberlangsungan industri pers.
Analisis Kriminologi Politik terhadap Peran Setya Novanto dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Andi Juliandi; Wisnu Pebrianto; Septian Mukti Firdaus; Asmak UL Hosnah
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1091

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sering melibatkan elite politik berskala besar ( grand korupsi ). Salah satu potret pelemahan tata kelola pemerintahan yang paling masif adalah kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang menempatkan Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai figur sentral dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan struktur jaringan korupsi e-KTP dengan memfokuskan peran Setya Novanto, serta mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan yang mendorong terjadinya praktik korupsi politik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental terhadap berbagai dokumen hukum seperti pengadilan dan berkas perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setya Novanto menjalankan peran ganda yang strategis, yakni sebagai pelindung kepentingan politik (aktor sentral dalam jaringan korupsi politik) dan pemetik keuntungan ekonomi (penyalahgunaan pengaruh politik untuk memperoleh keuntungan ekonomi) yang menghubungkan unsur legislatif, eksekutif, dan swasta. Praktik kejahatan terorganisasi ( enterprise crime ) ini tumbuh subur akibat adanya penipuan resmi parlemen ( legislatif rent-seeking ), tingginya muatan politik elektoral, serta lemahnya sistem pengawasan kelembagaan. Kesimpulannya, penegakan hukum pidana saja tidak cukup untuk memberikan efek jera, melainkan diperlukan adanya reformasi kelembagaan total yang mencakup perbaikan sistem pembiayaan partai politik dan transparansi yang kaku pada sistem pengadaan publik guna menutup ruang diskresi koruptif di masa depan.

Page 7 of 9 | Total Record : 81

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): 2026 Vol. 1 No. 2 (2025): 2025 Vol. 1 No. 1 (2025): 2025