cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riadhus Sholihin
Contact Email
riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id
Phone
+6281394878395
Journal Mail Official
jarima@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Jl. Syekh Abdurauf As Sinkili, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24352
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : -     EISSN : 31101089     DOI : https://doi.org/10.22373/jarima.v1i2.825
Core Subject : Religion, Humanities, Art, Social,
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidan Islam emphasizes its focus on Islamic criminal law, criminal law, customary criminal law, and penology, criminology and presents developments both in Islamic countries in general and, in Indonesia specifically through the article publications, research reports, and book reviews. Scope Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidan Islam specializes in theories and practices of Islamic criminal law, criminal law, customary criminal law, and penology, criminology in Islamic countries in general and, in Indonesia specifically, and is intended to communicate original research and current issues. In particular, this journal welcomes contributions from scholars on related subjects. Islamic Criminal Law History of Criminal Law Criminal Law Customary Criminal law Penology Criminology Criminal Law Politics Criminal law in Muslim Countries Criminal Law Legislation Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Efektivitas Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penegakan Larangan Khamar: Studi Kasus Konsumsi Tuak di Aceh Tenggara Fitra Ade Raja; Irwansyah
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v2i1.833

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya terkait larangan khamar di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Meskipun qanun ini telah diberlakukan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh, praktik konsumsi dan peredaran tuak masih marak terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap berbagai narasumber, yakni warga, pemuda, tokoh agama, kepala desa, dan petugas Wilayatul Hisbah (WH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya penerapan qanun disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap definisi khamar, kuatnya budaya konsumsi tuak yang telah mengakar, lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan personel dan anggaran, minimnya koordinasi antara lembaga desa dan penegak hukum, serta kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum serta agama kepada masyarakat. Selain itu, lemahnya peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam memberikan keteladanan turut memperburuk situasi. Diperlukan pendekatan yang integratif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, tokoh agama, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas qanun ini. Penegakan hukum harus disertai edukasi yang menyentuh aspek budaya dan sosial agar larangan khamar benar-benar dapat dijalankan secara optimal di tengah masyarakat.
Penyelesaiaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Ayah Tiri: Peran Polres Aceh Selatan, Indonesia Maisi, Maisi
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v2i1.834

Abstract

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius, mengingatdampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnyaoleh orang terdekat seperti ayah tiri, mengalami trauma mendalam yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangmereka sepanjang hidup. Kasus pelecehan seksual dalamlingkup keluarga tergolong sebagai kejahatan tersembunyi(hidden crime) karena korban sering kali takut untukmelapor akibat tekanan emosional, ancaman, ataupun rasa malu. Fenomena ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Aceh Selatan. Data dari Polres Aceh Selatan menunjukkan adanya peningkatan laporan KasusKekerasan Seksual terhadap anak, di mana dalam beberapakasus, pelaku adalah ayah tiri korban sendiri. Hal inimenunjukkan bahwa rumah, yang seharusnya menjaditempat paling aman bagi anak, justru menjadi lokasiterjadinya kejahatan. Penanganan kasus Pelecehan Seksualterhadap Anak, khususnya yang melibatkan keluarga dekat, menghadapi banyak tantangan, mulai dari sulitnyamendapatkan bukti, tekanan sosial, hingga proses hukumyang panjang dan melelahkan bagi korban. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis penanganan kasus pelecehanseksual terhadap anak oleh ayah tiri oleh Polres Aceh Selatan, strategi penanggulangan tindak pidana tersebut, serta bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganmetode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polres Aceh Selatan dilakukan secara tegas denganmengedepankan pendekatan yang ramah anak, namunmasih terdapat tantangan dalam hal pemulihan psikologiskorban serta peran aktif masyarakat dalam pencegahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegakhukum, pemerintah daerah, serta lembaga perlindungananak dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban.
Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Balap Liar Di Wilayah Kepolisian Sektor Darul ImarahAceh Besar Fahrullah, Muhammad Reggy; Tgk. Sulfanwandi; Yuhermansyah, Edy
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v2i1.835

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan upaya aparat kepolisian dalam menangani praktik perjudian yang terjadi dalam kegiatan balap liar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Darul Imarah. Fokus kajian meliputi tiga aspek utama, yakni: faktor-faktor yang mendorong maraknya perjudian balap liar, dampaknya terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model yuridis empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian serta studi dokumentasi hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya perjudian balap liar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta kemudahan akses teknologi. Aktivitas ini tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa, tetapi juga menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Aparat kepolisian telah melakukan berbagai tindakan preventif dan represif sebagai bentuk penegakan hukum. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan pola pelanggaran yang terus berubah. Oleh karena itu, sinergi antara penegak hukum, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam upaya pemberantasan secara berkelanjutan.
Batasan Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia Annasywa, Asyiva; Khairizzaman, Khairizzaman; A. Jalil, Husni
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v2i1.836

Abstract

Pembelaan terpaksa (nodweer) merupakan salah satu alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum pidana Islam, konsep ini dikenal melalui prinsip daf‘u as-sa’il dan daf‘u ad-darar, yang membolehkan tindakan terlarang guna melindungi jiwa, kehormatan, dan harta benda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam serta membandingkannya dengan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kesamaan prinsip dasar, yakni keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia, serta kesamaan objek perlindungan yang meliputi jiwa, kehormatan, dan harta benda. Namun, terdapat perbedaan mendasar terkait batasan pembelaan. Hukum positif Indonesia memperbolehkan pelampauan batas pembelaan terpaksa dalam kondisi tertentu, khususnya apabila terdapat keguncangan jiwa yang hebat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Sebaliknya, hukum pidana Islam tidak membenarkan pelampauan batas tersebut, sehingga setiap tindakan yang melebihi batas tetap menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang menekankan batas proporsionalitas pembelaan sebagai titik temu sekaligus titik beda antara kedua sistem hukum, serta menawarkan penguatan konseptual mengenai batasan pembelaan terpaksa dalam kerangka integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional.
Relasi Konsep Al-‘Afwu dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Fadhila, Nacsiatul; Yusuf, Muhammad; Kamaruzzaman, Yusnaidi
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v2i1.842

Abstract

Paradigma retributif dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih mendominasi pendekatan penyelesaian perkara, sehingga cenderung mengabaikan aspek pemulihan bagi korban dan keadilan yang bersifat substantif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana relasi antara konsep al-‘afwu (pemaafan) dalam hukum pidana Islam dan pendekatan restorative justice dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa antara konsep Al-‘Afwu dan restorative justice memiliki titik temu dalam menekankan nilai pemaafan, keterlibatan korban, dan pemulihan relasi sosial, namun berbeda dalam sumber normatif, ruang lingkup, dan tata cara implementasinya. Integrasi nilai al-‘afwu ke dalam kerangka restorative justice dapat memperkuat arah pembaruan hukum pidana nasional menuju sistem yang lebih berkeadilan, inklusif, dan humanis.
Perlindungan Hukum terhadap Santri Dayah Sinar Insan Qur'ani dari Tindakan Bullying dalam Perspektif Hukum Islam Mardhatillah, M Rizky; Nyak Umar, Mukhsin
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v2i1.845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku bullying di kalangan santri Dayah Sinar Insan Qur'ani Leupung, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta menganalisis perilaku bullying dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji data sekunder yang didukung oleh pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku bullying masih terjadi di lingkungan dayah dalam berbagai bentuk, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, serta kekerasan fisik berupa menendang dan mencubit. Faktor penyebab bullying dari sisi pelaku meliputi budaya senioritas, sikap merasa lebih unggul, permasalahan keluarga, hiburan, keinginan memperoleh popularitas, dan perbedaan kondisi ekonomi. Sementara itu, dari sisi korban, faktor yang memengaruhi antara lain kondisi fisik atau mental yang lebih lemah, sifat pendiam, serta status sebagai santri baru. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak dayah dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, mediasi, pemberian sanksi, dan upaya pencegahan guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan bullying yang menimbulkan kekerasan dapat dikategorikan sebagai jarimah qiṣāṣ apabila memenuhi unsur-unsurnya. Apabila qiṣāṣ tidak dapat diterapkan, sanksi dapat berupa diyat atau ta'zīr yang penetapannya menjadi kewenangan ulil amri dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan pembinaan, khususnya terhadap pelaku yang masih berusia di bawah umur. Penerapan sanksi bertujuan memberikan efek jera sekaligus pendidikan agar perilaku serupa tidak terulang.
Gerakan Aceh Merdeka dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian Komparatif Empat Mazhab Fikih Purnama Sari, Intan
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v2i1.846

Abstract

Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah kelompok atau gerakan yang ada di Aceh yang mana dibentuk atas dasar kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan Indonesia yang dianggap tidak adil dan mengeksploitasi hasil bumi Aceh sehingga masyarakat Aceh tidak mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Konflik panjang antara GAM dan pemerintah Indonesia berakhir melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Sejak saat itu, GAM menghentikan aktivitas bersenjatanya dan bertransformasi menjadi organisasi sipil melalui Komite Peralihan Aceh (KPA) yang kemudian melahirkan Partai Aceh sebagai wadah politik resmi. Dalam perkembangannya, Partai Aceh menjadi kekuatan politik dominan di Aceh dan mampu mengantarkan sejumlah tokoh eks-GAM menduduki posisi penting dalam pemerintahan daerah, termasuk jabatan gubernur. Dengan demikian, posisi GAM saat ini bukan lagi sebagai gerakan bersenjata, melainkan sebagai kekuatan politik yang berpengaruh dalam dinamika pemerintahan Aceh. Transformasi ini menunjukkan pergeseran perjuangan GAM dari jalur militer menuju jalur demokratis melalui mekanisme politik lokal. Adapun dari perspektif empat imam mazhab yang memiliki pandangan tersendiri terhadap sebuah hukum. Adapun rumusan masalah terkait bagaimanakah para imam mazhab memberikan definisi mengenai pemberontakan atau separatisme? Apakah GAM termasuk dalam tindak pidana pemberontakan atau juga disebut separatisme atau tidak? Bagaimana terkait redefinisi GAM dalam hukum Islam menurut Imam Mazhab. Metode penelitian yang diambil yaitu kualitatif dengan jenis penelitian reseacrh library, yaitu studi kepustakaan yang mengambil sumber-sumber dan referensi dari bacaan baik itu buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan terkait penelitian ini. Adapun kesimpulannya berisi pendefinisan baru mengenai GAM yang termasuk dalam pemberontakan atau tidak
Penegakan Hukum Terhadap Jarimah Liwath Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja & Wh Kota Banda Aceh Nabil Qois, Muhammad
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v2i1.847

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap jarimah liwath di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan fokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum jinayat di Banda Aceh telah memiliki dasar hukum dan sistem kelembagaan yang kuat. Qanun tersebut secara tegas mengatur unsur-unsur tindak pidana liwath dan jenis uqubat yang dapat dikenakan, yaitu cambuk, denda, atau penjara. Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah berperan aktif dalam upaya preventif, represif, dan edukatif. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya pemahaman aparat terhadap hukum syariah, serta resistensi sosial dari sebagian masyarakat. Tantangan lain adalah sulitnya pembuktian dalam kasus liwath karena sifat tertutup perbuatannya. Selain itu, pendekatan hukum yang dominan bersifat represif dinilai belum cukup menyentuh aspek rehabilitasi dan pembinaan pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap jarimah liwath memerlukan penguatan dari aspek regulatif, teknis, dan kultural agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada perbaikan moral Masyarakat
Determinasi Kepatuhan Pengguna Jalan terhadap Rambu Lalu Lintas Pada Jam Sibuk di Kecamatan Blang Pidie, Aceh Barat Daya Zain, Afrani Dasilfa
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v2i1.849

Abstract

Kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas merupakan aspek penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas, terutama pada jam sibuk. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih belum optimal, khususnya di wilayah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas serta menganalisis strategi dan peran kepolisian dalam meningkatkan kepatuhan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah, yang dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum, budaya berlalu lintas, serta lemahnya penegakan hukum. Dalam merespons kondisi tersebut, pihak kepolisian menerapkan berbagai strategi, antara lain peningkatan sosialisasi, penegakan hukum secara persuasif dan represif, serta penguatan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di jalan raya.
Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Pusat Studi Gender Dan Anak UIN Ar-Raniry Banda Aceh Aulia, Syarif
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v2i1.851

Abstract

Pelecehan seksual di lingkungan kampus merupakan isu yang mengkhawatirkan karena dampaknya yang serius terhadap korban dan dinamika sosial di institusi pendidikan. Pendekatan restorative justice menawarkan solusi alternatif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan psikologis antara korban dan pelaku, serta menyesuaikan prosesnya dengan prinsip victim-centered. Kebijakan kampus yang mendukung penerapan restorative justice diperlukan untuk memastikan keberhasilan proses ini dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi kebijakan restorative justice di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam menangani kasus pelecehan seksual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi selama Januari hingga Juni 2025. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan, prosedur, dan hasil dari penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kampus yang mendukung restorative justice mampu membantu korban merasa terlindungi, memperbaiki hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif, meskipun tantangan seperti trauma psikologis dan stigma sosial masih perlu diatasi.

Page 3 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Vol. 1 No. 2 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam