cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30907454     EISSN : 30907462     DOI : https://doi.org/10.57235
Journal of Constitutional, Law and Human Rights dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7454 (Cetak - Print) dan 3090-7462 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. Jurnal Penelitian Mahasiswa Indonesia bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: Hukum, Politik, Sosial, Ketataanegaraan daan Hak Asasi Manusia. Journal of Constitutional, Law and Human Rights diterbitkan 1 tahun 2 kali (Maret & September)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 110 Documents
Analisis Proses Penanganan Kargo Outgoing dan Incoming pada PT Angkasa Pura Logistik di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok 2024 Desta Andinata; Amelia Puspa Tamara
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5516

Abstract

Penelitian ini menganalisis proses penanganan kargo outgoing dan incoming di PT Angkasa Pura Logistik, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Tujuannya adalah mengevaluasi kesesuaian prosedur operasional dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengidentifikasi kendala dalam operasional kargo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan kargo outgoing meliputi penerimaan, pemeriksaan keamanan, penyimpanan, pemuatan ke pesawat, dan penyelesaian dokumen. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterlambatan pemrosesan dokumen, ketidaksesuaian data dengan barang yang dikirim, serta kerusakan pada perishable goods dan live animals akibat penyimpanan yang tidak sesuai. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan prosedur operasional, peningkatan pelatihan petugas, serta optimalisasi sistem pencatatan dan pelacakan kargo guna meningkatkan keamanan dan ketepatan waktu distribusi.
Tantangan Guru Dalam Menciptakan Pembelajaran Interaktif dan Aktif Dalam Diskusi Materi Pembelahan Sel Damaiyani Damaiyani; Rifka Denisa Cibro; Talita Salsabilah; Ennita Fauziah Sembiring; Alfi Nura Siregar; Rafli Susanto; Syairal Fahmy Dalimunthe
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5672

Abstract

Pembelajaran interaktif dalam materi pembelahan sel merupakan tantangan bagi guru di sekolah menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan utama dalam menciptakan diskusi yang aktif dan interaktif dalam pembelajaran biologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait strategi pembelajaran aktif dan tantangan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pembelajaran interaktif meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya kesiapan guru dalam penggunaan teknologi, rendahnya keterlibatan siswa, keterbatasan waktu pembelajaran, serta kesulitan dalam evaluasi dan penilaian. Untuk mengatasi kendala ini, disarankan penggunaan teknologi seperti Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), pelatihan guru yang berkelanjutan, serta penerapan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan flipped classroom. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran biologi.
Analisis Penanganan Bagasi Hilang oleh Petugas Unit Lost and Found pada PT Global Sky Aviasi di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende Afrina Yurniarlis; Yulia Aji Puspitasari
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5443

Abstract

Bagasi penumpang merupakan harta benda berharga atau barang-barang pribadi milik penumpang yang di izinkan oleh maskapai penerbangan untuk diangkut ke dalam pesawat dan merupakan kebutuhan penumpang selama melakukan perjalanan dengan transportasi udara. Unit lost and found di PT Global Sky Aviasi adalah unit khusus dalam penanganan bagasi dari kegiatan loading and loading sampai penyerahan bagasi kepada penumpang. Fokus penanganan unit lost and found ini ketika penumpang mendapat masalah seperti bagasi hilang, rusak, tertukar dan tertinggal. Apabila terjadi hal tersebut, maka penumpang dapat membuat laporan kepada unit lost and found. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan bagasi hilang oleh unit lost and found PT Global Sky Aviasi, kendala yang dihadapi petugas serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dilapangan, sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung seperti foto-foto, dokumen, benda-benda dan lain sejenisnya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penanganan bagasi hilang oleh unit lost and found PT. Global Sky Aviasi di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende telah mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan, namun belum terlaksana secara efektif karena masih terjadi penyimpangan bagasi penumpang. Proses penanganan bagasi hilang ini mencakup penerimaan laporan, pengisian dokumen PIR, pencarian bagasi melalui sistem pelacakan dan pemberian kompensasi sesuai ketentuan. Kendalanya bahwa masih perlunya peningkatan kompetensi SDM, keterbatasan fasilitas dan sistem pelacakan serta interaksi dengan penumpang oleh petugas lost and found. Upaya yang dilakukan yaitu kerja sama dengan maskapai Wings Air di berbagai cabang bandara dan juga bekerja sama dengan Operasional Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam menangani bagasi hilang melalui perbaikan sistem pelacakan, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan rutin. Selain itu, penerapan prosedur penanganan yang lebih ketat, edukasi kepada penumpang serta peningkatan fasilitas di unit lost and found untuk mendukung efektivitas layanan.
Studi Yuridis Peran Hacker Dalam Cyber Crime dan Pengaruhnya Terhadap Keamanan Sistem Elektronik Bambang Hartono; Suta Ramadan; Salsabila Brillianti Sarenc
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5333

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dunia digital menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi hingga layanan kesehatan. Namun, kemajuan ini juga memunculkan ancaman serius berupa kejahatan siber yang melibatkan hacker sebagai aktor utama dalam serangan digital yang merugikan individu, organisasi, dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hacker dalam kejahatan siber serta dampaknya terhadap keamanan digital melalui perspektif yuridis. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, laporan riset, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hacker dengan berbagai motivasi memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan risiko serangan siber, sehingga upaya pencegahan dari individu, organisasi, dan pemerintah sangat diperlukan. Implementasi teknologi keamanan, penguatan regulasi hukum, serta edukasi masyarakat menjadi langkah strategis dalam memitigasi ancaman tersebut. Penelitian ini merekomendasikan adanya kolaborasi yang lebih kuat antara sektor publik dan swasta untuk memperkuat ketahanan digital melalui pelatihan, peningkatan kesadaran, dan penerapan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Hukumanan Mati pada Koruptor Sebagai Salah Satu Pilar Good and Clean Governance: Studi Kasus di UIN Sumatera Utara Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Masrul Zuhri Sibuea; Ani Sahara; Anggun Syahfira; Ahmadin Widya Wibowo; Erlina Gultom; Hilsa Ananta Siregar; Zuhra Nazwa Lubis
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 2, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i1.6587

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi isu krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu wacana yang terus diperdebatkan adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi sebagai bentuk sanksi maksimal untuk menimbulkan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap hukuman mati bagi koruptor serta kaitannya dengan prinsip good and clean governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner esai yang diisi oleh 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Tuntungan kecamatan Pancur Batu , Kabupaten Deli serdang stambuk 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mendukung hukuman berat terhadap koruptor, namun tidak semuanya menyetujui hukuman mati sebagai solusi utama. Alasan penolakan antara lain berkaitan dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia, kekhawatiran terhadap ketidakadilan hukum, serta efektivitas sanksi yang bergantung pada sistem hukum itu sendiri. Mahasiswa cenderung lebih mengedepankan pendekatan alternatif seperti pemiskinan total, penjara seumur hidup tanpa remisi, serta pencabutan hak politik. Selain itu, responden menilai bahwa good and governance hanya dapat tercapai melalui reformasi sistemik, transparansi birokrasi, dan keterlibatan aktif publik, bukan semata-mata melalui ancaman hukuman mati. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran hukum dan etika yang berkembang serta potensi sebagai aktor perubahan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih sejak dari lingkungan kampus.
Analisis Kasus Bullying Terhadap Siswa Tingkat Sekolah Menengah: Studi Kajian Pustaka Four Maida Manalu; Jelita Purnamasari Gulo; Juliani Marito Tamba; Maya Cicilia Sianipar; Melani Fransiska Simanjuntak; Rendi Rasyiddin Tarigan
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5645

Abstract

Perilaku bullying di tingkat sekolah menengah merupakan isu serius yang memengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, dan akademik siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan bullying, jenis-jenisnya, serta dampaknya terhadap korban dan komunitas sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab bullying adalah pengaruh dari teman sebaya dan media massa, di mana siswa sering kali meniru perilaku agresif yang ada di sekitar mereka. Dampak dari bullying meliputi masalah kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, serta isolasi sosial. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Gotong Royong, dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah bullying. Dengan demikian, diperlukan keterlibatan aktif dari sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari tindakan bullying.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Korban Retardasi Mental Ringan Zainudin Hasan; Vindri Aisyah Putri
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5392

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindakan/perbuatan melecehkan atau menyerang seksualitas seseorang dengan cara paksaan tanpa melihat status korbannya. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari perbuatan manusia. Unsur subjektif dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu adanya maksud yang ditujukan untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, dan dengan melawan hukum. Mengenai masalah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual yaitu karena situasi dan kondisi korban serta hubungan antara pelaku dan korban yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatannya. Analisis mengenai faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada korban retardasi mental ringan serta memberikan saran kepada aparat penegak hukum serta masyarakat khususnya perempuan.
Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Membangun Karakter Siswa Ni Putu Wulan Pratami Dewi; I Wayan Suja; Ida Bagus Putu Arnyana
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.4733

Abstract

Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi generasi muda, dengan penurunan karakter yang terlihat pada meningkatnya tindakan kriminal, bahkan di kalangan anak-anak. Salah satu solusi untuk membangun karakter generasi muda adalah pendidikan karakter berbasis nilai-nilai lokal, seperti Tri Hita Karana, sebuah filosofi hidup dari Bali yang mengajarkan kesejahteraan melalui hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Implementasi Tri Hita Karana dalam pendidikan karakter di sekolah dapat membantu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga memiliki moralitas dan empati. Pendidikan karakter harus mengintegrasikan ajaran ini dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun sikap saling menghormati, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Tri Hita Karana, diharapkan generasi muda dapat menghindari pengaruh negatif globalisasi dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh kebajikan. Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pembentukan karakter yang kokoh.
Sengketa Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dengan Uni Eropa Arnold Rezon; Dominggus Ferdinan; Hendri Kenuwiarja; Yehezkiel Montolalu; Rusdinah Rusdinah; Seselia Ongso; Novita Anggie Sihombing
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5579

Abstract

Sengketa larangan ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa mencerminkan ketegangan antara kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan aturan perdagangan internasional di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia menerapkan kebijakan ini guna meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional, sementara Uni Eropa menilai langkah tersebut sebagai hambatan perdagangan yang melanggar Pasal XI GATT 1994. Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO, yang dalam keputusannya menyatakan bahwa kebijakan Indonesia bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional. Meskipun demikian, Indonesia tetap berpegang pada argumentasi bahwa kebijakan ini sesuai dengan Pasal XX (g) GATT 1994 yang memperbolehkan pembatasan ekspor demi konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis terhadap regulasi internasional dan kebijakan nasional terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kekalahan dalam sengketa di WTO, strategi hilirisasi tetap dapat dipertahankan melalui pendekatan lain, termasuk diplomasi ekonomi dan negosiasi perdagangan. Studi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan proteksionisme sumber daya dengan kewajiban dalam perdagangan internasional, serta potensi strategi hukum yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.
Judi Online dan Kaum Perempuan Antara Daya Tawar Al-Quran dan Periklanan Yosi Parma
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5362

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas judi online perspektif Al-Quran dan perempuan. Penelitian pada artikel ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai cara untuk memperoleh data, di mana peneliti akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Kesimpulan penelitian ini bahwa judi merupakan suatu permainan yang memasang taruhan atau uang tertentu sesuai dengan suatu kontrak, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Judi online adalah suatu bentuk permainan judi yang dimainkan secara online dengan menggunakan handphone maupun gadget lainnya serta diakses melalui penggunaan jaringan internet. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 tipe kaum perempuan yang terkait dengan Judi Online, antara lain: a) kaum perempuan sebagai bandar Judi Online; b) kaum perempuan sebagai iklan Judi Online. Dalam perspektif Teori Ekonomi Perilaku (Behavioral Economics), perempuan, dalam konteks ini, mungkin lebih rentan terhadap godaan judi online karena faktor-faktor seperti stres, kebutuhan sosial, atau pencarian pelarian dari masalah pribadi. Relevansi dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an mengajarkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak akal dan moralitas, termasuk judi. Dalam perspektif Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory), dalam konteks judi online, perempuan harus diberikan akses yang setara dalam perlindungan hukum dan sosial, serta upaya pemberdayaan agar mereka tidak terjerat dalam praktik judi yang merugikan. Relevansi dengan Al- Qur'an: Dalam Islam, terdapat ajaran yang mendalam tentang keadilan sosial, terutama mengenai hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Relevansi dengan Perundang-undangan Positif: Negara harus menjamin perlindungan yang setara bagi perempuan dari dampak sosial negatif yang timbul akibat judi online.

Page 6 of 11 | Total Record : 110