cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30907454     EISSN : 30907462     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Constitutional, Law and Human Rights dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7454 (Cetak - Print) dan 3090-7462 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. Jurnal Penelitian Mahasiswa Indonesia bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: Hukum, Politik, Sosial, Ketataanegaraan daan Hak Asasi Manusia. Journal of Constitutional, Law and Human Rights diterbitkan 1 tahun 2 kali (Maret & September)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 110 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisis Pemahaman Moral dan Etika Siswa Kelas V SD Negeri 105287 Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Fatharisa Azzahrawani; Shyaillah Fadillah; Maymunah Pos Pos; Putri Sabatini Br Tarigan; Eunike Katherin Octaviani Saragih
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman moral dan etika siswa kelas V di SD Negeri 105287 Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.  Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan populasi dan sampel seluruh siswa kelas V yang berjumlah 27 orang.  Instrumen penelitian berupa angket yang terdiri dari 10 pertanyaan tentang pemahaman moral dan etika.  Hasil analisis menunjukkan pemahaman siswa yang baik terhadap nilai-nilai moral dasar, khususnya gotong royong dan kepedulian sosial.  Namun, terdapat variasi pemahaman dalam aspek-aspek tertentu, seperti berpikir sebelum bertindak dan tanggung jawab atas tindakan.  Penelitian ini merekomendasikan strategi untuk meningkatkan kontrol diri siswa, seperti metode diskusi kasus dan simulasi sosial, serta penerapan model pembelajaran berbasis masalah (PBL).
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 595/Pid.B/2024/PN Tjk) Benny Karya Limantara; Ahmad Mahardika Hidayah Rofi
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5445

Abstract

Tindak pidana penipuan, khususnya dalam bentuk investasi fiktif, telah menjadi masalah serius di masyarakat yang berdampak pada kerugian ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam kasus penipuan yang tercermin dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk. Proses penegakan hukum tersebut melibatkan tahapan-tahapan penting seperti penyelidikan, penyidikan, dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus penipuan serta memberikan saran terkait peningkatan pemahaman hukum di masyarakat dan penyempurnaan prosedur penegakan hukum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus penipuan terhadap terdakwa Handy Anggryan Bin Yongky yang tercantum dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk, melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, pengajuan dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga akhirnya penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan yang lebih adil dan efisien.
Konstitusionalisme Digital: Reinterpretasi Pasal 28G UUD 1945 Sebagai Landasan Perlindungan Hak Privasi di Era Disrupsi Bina Sejahtera Miptahudin; T Heru Nurgiansah; Suriaman Suriaman
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 2, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i1.8115

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan hak asasi manusia di tengah masifnya transformasi digital yang telah mendisrupsi tatanan hukum konvensional di Indonesia. Konstitusi sebagai hukum tertinggi seringkali dianggap tertinggal dan kaku dalam merespons dinamika ancaman siber yang semakin kompleks, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan data oleh korporasi global. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merekonstruksi pemaknaan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 agar tetap relevan sebagai payung hukum perlindungan data pribadi tanpa perlu melakukan amandemen formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang memfokuskan analisis pada teks konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang- undangan terkait yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan mendalam terhadap literatur hukum terkini, sedangkan analisis data menggunakan metode interpretasi hermeneutika hukum dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28G ayat (1) memiliki elastisitas interpretasi yang tinggi. Frasa "perlindungan diri pribadi" dan "harta benda" harus dimaknai secara progresif mencakup "identitas digital" dan "aset digital". Kebaruan (novelty) yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah konsep "Konstitusionalisme Digital" yang menempatkan data pribadi sebagai bagian integral dari martabat kemanusiaan yang setara dengan integritas fisik. Implikasi teoritis dari penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari kedaulatan wilayah fisik menuju "Kedaulatan Hibrida", di mana negara wajib hadir memberikan perlindungan konstitusional di ruang siber. Simpulan penelitian merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan ini dalam setiap uji materi terkait teknologi informasi guna menjamin kepastian hukum bagi warga negara.
Doping di Kalangan Atlet Muda: Tren, Faktor Risiko, dan Upaya Pencegahan Andes Martua Harahap; Nimrot Manalu; Alifian Dwi Putra Situmorang; Dear Kevin Saragih; Ivan Reano Panjaitan; Muhammad Farhan Tumanggor; Rosima Simbolon; Dinan Xaverio Deodatus
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5648

Abstract

Doping merupakan salah satu permasalahan utama dalam dunia olahraga, terutama di kalangan atlet muda yang tengah berada dalam puncak perkembangan fisik dan mental. Studi ini bertujuan untuk mengkaji tren doping, faktor risiko, serta upaya pencegahan yang telah diterapkan di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber akademik, kebijakan anti-doping, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan doping di kalangan atlet muda terus meningkat akibat tekanan kompetitif, kurangnya edukasi, serta pengaruh dari lingkungan sosial. Dampak dari penggunaan doping sangat serius, mencakup gangguan kesehatan fisik, mental, serta potensi kerusakan karier atlet. Beberapa strategi pencegahan telah diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti edukasi anti-doping sejak dini, regulasi yang lebih ketat, serta pengawasan menggunakan teknologi canggih. Studi menunjukkan bahwa pendekatan multidimensional yang menggabungkan pendidikan, regulasi, serta dukungan psikologis dapat mengurangi angka penggunaan doping secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga olahraga, pemerintah, serta komunitas untuk menciptakan lingkungan olahraga yang bersih dan bebas dari doping. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan generasi atlet muda dapat berkembang dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kesehatan.
Modernisasi Pendidikan Islam Menurut Nurcholish Madjid Sri Norafiza; Chanifudin Chanifudin
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5404

Abstract

Modernisasi pendidikan merupakan upaya pembaharuan yang   bertujuan menjawab tantangan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan masyarakat. Nurcholish Madjid seorang pemikir Islam terkemuka megajukan gagasan bahwa pendidikan modern harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modernisasi pendidikan dalam pesantren menurut Nurcholish Madjid. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan dengan sumber-sumber tertulis sebagai data utama. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah modernisasi pendidikan yang berkaitan dengan teknologi dan perkembangan zaman. selain itu, modernisasi menurut nurcholish madjid menekankan pada pentingnya integrasi antara ilmu agama dan sains untuk menciptakan generasi yang berilmu, kritis, dan berakhlak. modernisasi pendidikan islam juga bertujuan untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai religius dan kemajuan teknologi tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Membicarakan tentang tujuan modernisasi pendidikan Islam maka tidak Bisa dilepaskan dengan tujuan hidup dari manusia, perlu diingat bahwa pendidikan sekedar alat Yang digunakan manusia untuk mensejahterakan dan merawat kelanjutan hidupnya, baik itu dari Segi individu maupun sebagai masyarakat. Maka, tujuan dari modernisasi dalam pendidikan Islam harus selaras dengan kebutuhan dan tuntutan yang sedang dihadapi manusia.
Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan dan Bahasa Negara di Kalangan Mahasiswa Angkatan 23 Dari Kelas A B dan C Elvina Ratu Ardita Br Haloho; Yeni Samosir; Zahira Kamalia
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5021

Abstract

Analisis Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan dan Bahasa Negara: Studi Kasus Mahasiswa Angkatan 23 Kelas A, B, dan C”Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis data dan tindakan kelas.Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis data dan tindakan kelas.Teknik pengumpulan data melibatkan tiga metode utama: 1.observasi 2.wawancara 3.angket1 Pemahaman Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan 2 Aplikasi Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Negara 3 Pentingnya Bahasa Indonesia di Lingkungan Pendidikan 4 Perbandingan Hasil Antar Kelas 5 Faktor Pendukung dan Penghambat 6.Relevansi bagi Generasi Muda Secara keseluruhan, pembahasan mengenai peran Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan simbol identitas nasional sangat relevan bagi pembaca, terutama bagi generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet bangsa. Dengan memahami pentingnya bahasa Indonesia, mahasiswa dapat lebih menghargai keberagaman budaya sekaligus tetap mempertahankan identitas nasional mereka. Oleh karena itu, pendidikan harus terus mendorong pengajaran Bahasa Indonesia sebagai bagian integral dari kurikulum untuk memastikan generasi masa depan memiliki keterampilan berbahasa yang memadai dan rasa cinta terhadap tanah air.
Menganalisis Prinsip Etika Penulisan Buku Deutsch Fur Klasse XI Regina Amelia; Gracia Togotorop; Nurhafiza Yusro; Nadia Sun Jayani; Surya Masniari Hutagalung
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5581

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika penulisan dalam buku ajar bahasa Jerman "Deutsch Fur Klasse XI" yang digunakan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi, penelitian ini mengevaluasi sejauhmana buku tersebut memenuhi standar etika penulisan yang mencakup aspek objektivitas, penghormatan terhadap keberagaman, sensitivitas budaya, dan kesesuaian dengan norma pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku "Deutsch Fur Klasse XI" memiliki struktur dan organisasi yang baik serta menunjukkan sensitivitas dalam menyajikan konteks budaya Jerman dan Indonesia. Namun, ditemukan beberapa pelanggaran etika penulisan berupa indikasi plagiarisme dari sumber lain tanpa atribusi yang memadai serta penggunaan gambar tanpa dokumentasi izin yang jelas. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan sistem verifikasi sumber yang lebih ketat, pelatihan etika penulisan, dan transparansi dalam pengembangan buku ajar bahasa asing.
Aktualisasi Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Fiqh Azizah Azizah; Chanifudin Chanifudin
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5366

Abstract

Fikih dalam konteks penddikan islam merujuk pada ilmu yang membahas dan mengatur segala aspek kehidupan manusia berdasarkan ajaran alqur’an. dan sunnah nabi saw. pendidikan yang bearti mendidik, fikih yang bearti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. dalam pengertian yang luas fikih mencakup berbagai disiplin lmu yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. dalam pendidikan agama islam fiqih memainkan peran penting dalam membentuk krakter moral peserta didik. melalui pembelajaran fiqih peserta didik diajarkan tentang hukum-hukum islam yang berkaitan dengan fiqih ibadah. seperti, thaharah, shalat. puasa. Pertama, Thaharah, yang meliputi pengertian Thaharah Yang dimaksud dengan thaharah dari sisi etimologi adalah bersuci.Air mensucikan najis yang dimaksud disini adalah  Apabila ada air yang sedikit menjadi najis dengan bersentuhan dengan najis, tetapi tidak mengalami perubahan sifat apapun. Najis-najis yaitu anjing, babi, bangkai, darah, mani, nanah, kencing, sisa binatang muntah, madzi dan wadzi. Alat-alat mensucikan menurut mazhab hanafi dan maliki seperti air muthlaq walaupun air musta’mal, Benda cair yang suci, Menggosok, Mengusap yang dapat menghilangkan bekas najis, Pakaian panjang yang dipakai menyentuh tanah yang najis dan kemudian menyentuh tanah yang suci secara berulang kali, Mengerik sedangka menurut mazhab syafi’i dan hambali memiliki empat pendapat yaitu Air muthlak, Tanah Menyucikan yang tidak digunakan untuk kefardhuan dan tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, Samak, Takhollul, Kedua, Shalat. Yang meliputi Pengertian Shalat yang dimaksud dengan shalat Sedangkan menurut terminologi para ulama fiqih, shalat adalah sejumlah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Shalat yaitu hukumnya shalat itu terbagi menjadi empat, pertama, fardhu ain, yaitu seperti shalat lima waktu. Kedua: fardhu kifayah, yaitu seperti shalat jenazah. Ketiga: wajib, yaitu seperti shalat witir, atau shalat Ied, atau juga mengqadha shalat sunnah yang dianggap tidak sah dalam pelaksanaanmya. Keempat: shalat nafilah, baik itu yang disunnahkan ataupun dianjurkan. Ketiga, puasa yang meliputi hukum puasa Berpuasa di bulan Ramadhan hukumnya fardhu ain bagi setiap mukallaf yang mampu untuk melakukannya. Rukun Puasa menurut madzhab Hanafi dan Hambali hanya memiliki satu rukun saja, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki ada dua pedapat yang berbeda, sebagian mereka berpendapat bahwa puasa itu ada dua rukun yaitu menahan diri, dan niat. Puasa yang diharamkan Ada beberapa hari yang diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan puasa menurut syariat Islam, di antaranya adalah berpuasa pada hari raya idul fitri, berpuasa pada hari raya idul adha, dan berpuasa pada hari tasyriq.
Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi Aufa Masya Zahran; Fawzan Putratama; Ragil Aji Pamungkas; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4337

Abstract

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah mengadopsi sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi publik diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, yang bertujuan untuk memastikan hak warga negara untuk mengetahui, berpartisipasi, dan mengawasi kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi konstitusional, artikel ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam menjaga akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Keterbukaan informasi dianggap sebagai fondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, dan partisipatif. Artikel ini juga membahas hubungan antara keterbukaan informasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang memberikan landasan teoritis untuk memahami konsep demokrasi, keterbukaan informasi, dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulan dari artikel ini menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah hak asasi warga negara dan merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, diharapkan dapat tercipta tata pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka.
Danau Toba: Ledakan Purba yang Melahirkan Surga Wisata Andrew Carlos Putra Ambarita; Hendrison Adipura Hasibuan; Klaudia Marsanda; Nadia Silvia; Putra Rabial; Flores Tanjung
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5729

Abstract

Danau Toba, yang terbentuk akibat letusan supervolcano 74.000 tahun lalu, kini berkembang menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana sejarah geologi Danau Toba berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Dengan menelusuri perubahan dari masa ke masa, kajian ini menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi wisata dan konservasi alam. Upaya pelestarian budaya Batak juga menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan wisata Danau Toba di masa depan.

Page 11 of 11 | Total Record : 110

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 1 (2026): Maret 2026 Vol 1, No 2 (2025): September 2025 Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025