cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jufri
Contact Email
jufriwabula1987@gmail.com
Phone
+6285145001684
Journal Mail Official
jufriwabula1987@gmail.com
Editorial Address
Jl. Betoambari 36 Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Syattar; Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Published by Universitas Muhammadiyah Buton
ISSN : 30314976     EISSN : 27470350     DOI : https://doi.org/10.35326/syattar.v1i2.1185
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
SYATTAR merupakan Jurnal Ilmiah. Nama SYATTAR merupkan penggabungan dari kata Syari’ah (Hukum Islam ) dan Tarbiyah (Pendidikan Islam). Jurnal SYATTAR akan memuat Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan dengan kategori keilmuannya adalah “Agama”. Bahasa yang digunakan dalam artikel adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Frekuensi terbitan Jurnal “SYATTAR” adalah Tahunan (2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Mei dan November dan waktu pertama kali terbit adalah bulan Mei 2020 dengan media terbitan Online. Jurnal SYATTAR bernaung pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton Dimana Rektor sebagai Pelindung dan Dekan sebagai Penanggungjawab. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam, dengan Alamat Penerbit: Fakultas Agama Islam Gedung B. Lt. 2 Jl. Betoambari No. 36 Kota Baubau Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93712.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 53 Documents
 1   2   3   4   5 
EKSISTENSI MTs LAPANDEWA TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN BERAGAMA MASYARAKAT DESA LAPANDEWA KAINDEA BUTON SELATAN La Jusu; Sulasri Sulasri; Rusli Rusli
SYATTAR Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang bernaung pada kementerian Agama RI. Demikian pula halnya dengan Madrasah Tsanawiyah Lapandewa Desa Lapandewa Kaindea juga merupakan lembaga pendidikan yang bernaung dibawah kementerian Agama RI. Eksistensi MadrasahTsanawiyah Lapandewa Desa Lapandewa Kaindea sangat urgen terhadap peningkatan kesadaran beragama masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah tokoh masyarakat Desa Lapandewa Kaindea dengan sampel penelitian yang diambil dengan menggunakan teknik Voluntary Sampling. Instrumen penelitian yang digunakan untukmemperoleh data adalah dengan menggunakan teknik wawancara. Sedangkan dalam analisa data menggunakan tiga pola berfikir ilmiah, yakni: dediktif, induktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Madrasah Tsanawiyah Lapandewa Desa Lapandewa Kaindea memiliki peran terhadap kesadaran beragama masyarakat, baik perannya terhadap pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam, perannya terhadap kesadaran beragama masyarakat maupun perannya terhadap kehidupan sosial masyarakat
STUDI ANALISIS PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH USIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM La Hanudin
SYATTAR Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlakuan dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, masih marak di Indonesia. Itulah sebabnya sehingga Pemerintah melalui Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berupaya melakukan perlindungan terhadap anak, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam upaya perlindungan atas kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana pasal 76 maka siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencabulan terhadap anak di bawah usia, dikenai sanksi hukum, baik pidana mati, pidana penjara maupun denda yang harus dibayar oleh pelaku. Hukuman yang diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengandung bobot pengebirian, bahan kimia, chipping, serta pengumuman, pemasangan alat pengujian elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam hukum Islam, perlakuan atas kekerasan seksual dibawah usia dipandang sebagai perbuatan yang tidak senonoh dan tidak etis. Tindak pidana yang dilakukan berupa hukuman hadd atau hukuman ta'zir. Banyak faktor sebagai penyebabnya terjadinya pelecehan seksual di bawah usia, baik faktor lingkungan, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media, dan bahkan faktor psikologis
WEWENANG PENYELESAIAN DAN BENTUK PELANGGARAN ADMINSTRASI PEMILU Yasir Arafa; La Hudia
SYATTAR Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilu. Untuk menyelesaikan pelanggaran adminstrasi pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, pembentuk undang-undang mendesain keberadaan lembaga untuk menyelesiakannya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran adminstrasi pemilu dan untuk mengetahui lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primernya dan literature-literatur pendukung seperti buku-buku yang berkaitan dengan penulisan artikel ini sebagai bahan hukum sekundernya. Hasil Penelitian menunjukan pelanggaran adminstrasi Pemilu dibedakan dalam dua bentuk yakni pelanggaran adinstrasi pemilu, dan pelanggaran adminstrasi Pemilu yang bersifat terstruktur,sistematis dan masif (TSM). Yang dapat dibedakan berdsaarkan objek pelanggarannya; Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Luar Negeri berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Pengawas Pemilu ad hoc (Panwaslu Kecamatan) menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang. Panwaslu kelurahan/Desa menerima dan menyampaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS SEBAGAI LEMBAGA YANG MENANGANI PERSELISIHAN HASIL PENETAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024 Hamiruddin Udu; La Hudia; Sumadi Sumadi
SYATTAR Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentuk Undang-undang melalui Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 menghendaki pembentukan badan peradilan khusus sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional, namun pada kenyataannya sampai sekarang badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, sementara tahapan pemilihan kepala daerah sudah akan dimulai pada akhir tahun 2023 dan Pemilihan dijadwalkan akan dilaksanakkan pada tanggal 27 November 2024. Keadaan yang demikian menimbulkan polemik terkait dengan kelembagaan yang berwenang untuk menyelesaikan perselihan hasil pemilihan tahun 2024. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan penetapan hasil Pemilihan serentak tahun 2024. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa badan perdilan khusus tidak lagi relevan untuk dibentuk dalam upaya penyelesaian perselisihan hasil penetapan Pemilihan serentak tahun 2024 pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 La Hudia; Hamiruddin Udu; Manan Manan
SYATTAR Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa “(1) Perkara Perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional, namun pada kenyataannya sampai sekarang badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk, sementara tahapan pemilihan kepala daerah sudah akan berjalan pada akhir tahun 2023. Keadaan yang demikian menimbulkan polemik berkait kelembagaan mana yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lembaga mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan penetapan hasil pilkada tahun 2024. Untuk menjawab hal tersebut penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan normative yuridis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan adalah Mahkamah konstitusi sebagaimana diputuskan dalam ditegaskan dalam putusan Mahkamah konstitusi No. 85/PUU-XX/2022
AKHLAK DALAM PEMIKIRAN ETIKA MANUSIA MODEREN La Samsu; Halid Hanafi
SYATTAR Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks Islam kehidupan yang dijalani oleh manusia selalu akan diperhadapkan dengan tuntutan untuk selalu berahlak yang baik. Bila sesorang dalam kehidupan berperilaku sesuai ajaran Islam maka ia dianggap berakhlak yang baik tapi bila seseorang dalam kehidupan menyimpang dari ajaran Islam maka ia dianggap berakhlak tidak baik. Disisi yang lain dalam kehidupan manusia secara umum dikenal istilah etika. Etika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji sifat baik dan buruknya pada perilaku manusia berdasarkan pertimbangan pemikiran akal sesuai dengan sistem yang dianut pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Artinya baik buruknya perilaku seseorang itu bergantung pada paham atau tatanan aturan yang berlaku pada lingkup masyarakat. Hal ini pula yang terjadi dalam kehidupan kehidupan moderen dimana ada dua tipikal pemikiran etika manusia dalam kehidupan yaitu satu sisi ada manusia yang menerapkan ukuram baik dan buruk perilaku dalam kehidupan bergantung pada hasil pola pikir, kebutuhan dan kesenangan hidup yang diinginkan sementara disisi yang lain ada kelompok manusia yang menerapkan ukuran baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bergantung pada standar baik dan buruk ukuran ajaran agama Islam
FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM Sul Sulasri; La Jusu
SYATTAR Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap lembaga pendidikan Islam tentu akan mengelola sejumlah fasilitas yang tersedia pada lembaga pendidikan Islam, baik fasilitas inti maupun fasilitas pendukung, sehingga lembaga pendidikan Islam dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik serta dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan visi misi yang diembannya. Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam dan fungsi manajemen terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pusaka, yakni dengan membaca referensi, seperti: buku, kitab, maupun jurnal, sedangkan analisis data penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen merupakan suatu sistem pengelolaan serta penataan sumber daya pendidikan, baik tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, Keuangan, sarana maupun prasarana pendidikan, tata laksana serta lingkungan pendidikan. Dalam istilah Islam, manajemen biasa disebut dengan istilah itqan, yakni mengerjakan sesuatu secara rapi, teratur, terarah dan tuntas, yang senada dengan makna ihsan yakni melakukan segala hal dengan upaya yang optomal untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna. Dalam manajemen lembaga pendidikan Islam sangat diperlukan fungsi-fungsi manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
STUDI ANALISIS PENGEMBANGAN PSIKOLOGIS PADA ANAK USIA DINI Maudin Maudin; Rusli Rusli
SYATTAR Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang studi analisis pengembangan Psikologis pada anak usia dini untuk memperoleh data dan informasi tentang pengembangan psikoliogis anak pada usia dini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Dalam analisis data menggunakan teknik induktif, deduktif dan komparatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak pada usia dini, secara psikologis telah mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya. Dalam menghadapi tahapan-tahapan perkembangan dimaksud sangat membutuhkan didikan, bimbingan, arahan dari para pendidiknya dan terutama orang tua. Anak harus senantiasa dididik, dibimbing, diarahkan agar memiliki mental dan psikis yang kuat sehingga menjadi generasi yang tangguh. Peran pendidik, dan terutama orang tua, sangatlah urgen dalam mengembangkan psikologis anak pada usia dini, sebagaimana hadits nabi saw yang artinya: “Anak dilahirkan dalam keadaan suci maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi”. Peran orang tua dalam mengembangkan psikologis pada anak usia dini sangat diperlukan sehingga kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran Islam sebagai salah satu tujuan pendidikan dapat terwujud
PENTINGNYA GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SDN 41 BUTON Madi Madi; Sulasri Sulasri
SYATTAR Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pentingnya Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap motivasi belajar siswa SD Negeri 41 Buton. Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai penyelenggara pemerintahan baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui data-data kepustakaan. Dalam analisis data, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni memaparkan data secara tertulis mengenai data-data yang terkait dengan objek penelitian yang ada di SD Negeri 41 Buton, baik melalui pengamatan, wawancara tentang keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sangat dibutuhkan pada SD Negeri 41 Buton; 2) Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki kemampuan dalam memotivasi siswa dalam belajar; 3) Salah satu bentuk motivasi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah senantiasa memberikan penghargaan serta pujian terhadap siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, memberikan tugas mandiri dan lain sebagainya
MADRASAH: PEMBAHARUAN METODE DAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM MODERN Ibrahim Syah
SYATTAR Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Islam bagian penting dalam pembentukan generasi yang berakhlak mulia berkualitas. Di era saat ini, tantangan yang dihadapi pendidikan Islam semakin kompleks,karena perubahan sosial, teknologi, maupun tuntutan global.Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia belajar dan berinteraksi. pembelajaran tradisional yang bersifat satu arahperlu diperbarui agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan pengalaman belajar lebih menarik. Adapun tata cara yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Riset kepustakaan merupakan riset yang dilaksanakan dengan memakai literatur (kepustakaan), baik berbentuk novel catatan, ataupun laporan hasil riset terdahulu. Pembaharuan metode dan sistem pendidikan Islam modern merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agama dan pendidikan Islam. Dalam metode pendidikan Islam modern, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran memberikan berbagai keuntungan, seperti akses lebih luas terhadap sumber belajar, interaksi yang lebih dinamis, dan pemanfaatan media yang menarik. Pendekatan interaktif dan kolaboratif mengedepankan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, dengan adanya interaksi dan kerja sama antara siswa, pendidik, dan lingkungan belajar. Pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif juga menjadi fokus penting dalam pendidikan Islam modern. Keterampilan ini melibatkan kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan ide-ide baru secara terbuka dan inovatif

Page 3 of 6 | Total Record : 53

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): November, Jurnal Syattar Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurna Syattar: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Syattar: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal ILmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan More Issue