cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Articles 690 Documents
Keabsahan Surat Kuasa yang diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Perspektif Hukum di Indonesia Ernala Asyera Ateta Br Sembiring; Budiman Sinaga
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3163

Abstract

Surat kuasa dalam perkara pidana merupakan dokumen penting yang memberikan kuasa kepada advokat untuk mewakili, mendampingi, dan membela hak hukum tersangka atau terdakwa sepanjang proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Keabsahan surat kuasa pidana harus memenuhi persyaratan formal dan substansial agar advokat memiliki legitimasi hukum untuk bertindak atas nama kliennya di berbagai tahapan proses hukum pidana. Penelitian ini mengevaluasi aspek keabsahan surat kuasa dalam perkara pidana dengan mengacu pada ketentuan KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Hasil studi menegaskan bahwa surat kuasa yang sah memuat identitas jelas pemberi dan penerima kuasa, ruang lingkup kuasa yang tegas, serta tanda tangan pemberi kuasa. Keabsahan tersebut menjadi dasar pengakuan peran advokat dalam membela hak-hak hukum tersangka secara efektif dan mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang. Studi ini memberikan rekomendasi mengenai penyusunan surat kuasa pidana yang sesuai aturan guna memperkuat perlindungan hukum bagi tersangka maupun advokat di Indonesia.
Peran Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) dalam Mencegah Perilaku Judi Online di Provinsi Sumatra Barat Yuzetri; Rahmadhona Helmi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah perilaku judi online serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sesuai konteksnya. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfotik Sumatera Barat berperan penting dalam upaya pencegahan judi online melalui berbagai langkah strategis, seperti melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik melalui media massa, melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap situs web resmi pemerintah daerah, dan menjalin koordinasi dengan lembaga terkait untuk memperkuat tindakan pencegahan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online serta mengurangi penyebaran konten bermuatan perjudian di ranah digital. Namun, dalam pelaksanaannya, Diskominfotik menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi dan keamanan siber, serta minimnya akses terhadap sistem pemblokiran membuat pengawasan belum optimal. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat turut memperburuk situasi, karena masyarakat mudah mengakses situs atau aplikasi judi online melalui smartphone, file APK ilegal, dan media sosial. Akibat berbagai kendala tersebut, peran Diskominfotik lebih berfokus pada aspek edukatif dan preventif, sementara kemampuan teknis dan tindakan represif masih perlu ditingkatkan.
Kekuatan Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Hukum Perusahaan di Indonesia Christine Kansil; Meiliani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagai dokumen autentik dalam sistem hukum korporasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat lahiriah, formil, dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan status badan hukum yang memisahkan hak dan kewajiban perusahaan dari para pendirinya. Dengan demikian, akta pendirian berperan tidak hanya sebagai dasar pembentukan badan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam aktivitas usaha.
Analisis Prosedur dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di DPRD Medan Yatmi Samosir; Haposan Siallagan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3183

Abstract

Studi ini menganalisis secara mendetail proses dan cara pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, yang merupakan alat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan kepentingan masyarakat setempat. Proses pembentukan Perda di DPRD Medan melalui langkah-langkah sistematis yang dimulai dari perencanaan, penyusunan draf, diskusi dengan kepala daerah, pengesahan, sampai dengan pengundangan. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa Perda yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan prinsip demokrasi dan norma hukum nasional, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan serta dinamika perkembangan daerah. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka yang menitikberatkan pada analisis peraturan hukum dan norma yang ada, menawarkan pemahaman filosofis mengenai tujuan serta nilai yang terkand09ung dalam peraturan tersebut. Penelitian ini menyarankan agar mekanisme penyusunan Propemperda diperkuat dengan landasan kajian akademik yang lebih solid serta peningkatan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Di samping itu, pelaksanaan Perda terutama dalam konteks tata ruang perlu dilakukan secara konsisten untuk mengoptimalkan manfaatnya dalam pembangunan daerah yang berkualitas dan inklusif. Jadi, proses penyusunan Perda di DPRD Medan tidak hanya memenuhi syarat formal hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis dalam mendukung pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.
Eksistensi Gereja Sebagai Tubuh Kristus di Era Globalisasi Gomgom Simorangkir; Riris Johanna Siagian
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3188

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran gereja sebagai Tubuh Kristus dalam menghadapi tantangan globalisasi, khususnya bagaimana gereja tetap relevan sekaligus mewujudkan kasih Allah di tengah masyarakat modern. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterbukaan budaya, gereja menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai persekutuan orang percaya (Ekklesia tou Theou). Gereja dipanggil untuk menjalankan tri-tugas panggilannya koinonia, diakonia, dan marturia secara utuh dan kontekstual agar tetap menjadi tanda kehadiran Kristus di dunia yang berubah cepat. Globalisasi membawa peluang bagi gereja untuk memperluas pelayanan, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa sekularisasi, hedonisme, dehumanisasi, dan relativisme moral. Oleh karena itu, gereja harus mampu menafsirkan kembali imannya secara kreatif dan teologis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia masa kini, tanpa kehilangan kebenaran Injil. Gereja diutus bukan untuk menolak perubahan, tetapi untuk mentransformasikannya menjadi sarana pewartaan kasih Kristus. Dalam konteks ini, gereja perlu mengembangkan diakonia yang bersifat transformatif, keterbukaan terhadap dialog lintas iman, serta sikap kritis terhadap dampak sosial dan ekologis globalisasi. Dengan demikian, eksistensi gereja sebagai Tubuh Kristus tetap terjaga sebagai komunitas iman yang hidup, dinamis, dan misioner di tengah arus global yang kompleks.
Beragama Menciptakan Harmoni Sosial: Refleksi Teologis Atas Tanggung Jawab Iman di Tengah Keberagaman Wilson Afandi Siahaan; Ponten Naibaho
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3189

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran agama dalam membentuk harmoni sosial di tengah keberagaman serta menegaskan tanggung jawab moral iman dalam kehidupan bersama. Sejak awal peradaban, manusia selalu berupaya mencari hubungan dengan yang transenden, yang melahirkan berbagai sistem kepercayaan dan praktik keagamaan. Namun, dalam kenyataannya, agama tidak jarang menjadi sumber konflik akibat penyalahgunaan ajaran dan sikap eksklusif yang meniadakan nilai kemanusiaan universal. Karena itu, dibutuhkan refleksi teologis yang menegaskan kembali tanggung jawab iman dalam konteks sosial. Melalui Metode kualitatif dengan metode deskriptif-teologis, penelitian ini menafsirkan hubungan antara ajaran agama dan pembentukan kehidupan bersama yang damai. Studi pustaka terhadap teks-teks teologis, filsafat agama, dan sosiologi agama menunjukkan bahwa setiap agama sejatinya mengandung nilai kasih, keadilan, dan perdamaian. Dalam perspektif teologi Kristen, kasih kepada Allah harus diwujudkan melalui kasih kepada sesama sebagai bentuk iman yang hidup. Prinsip serupa juga ditemukan dalam ajaran-ajaran universal agama lain yang menekankan empati, penghormatan terhadap martabat manusia, dan solidaritas lintas perbedaan. Oleh karena itu, keberagaman bukanlah ancaman, melainkan wujud kekayaan ilahi yang memperluas wawasan iman. Beragama berarti memikul tanggung jawab moral untuk memelihara kehidupan yang harmonis, toleran, dan inklusif. Refleksi teologis ini menegaskan bahwa iman sejati tidak berhenti pada pengakuan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa damai di tengah masyarakat majemuk.
Upaya Brida Jawa Timur dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah Rendi Afrianto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3192

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur untuk mendorong kualitas pelayanan publik di daerah dari pedesaan hingga ke kota. dengan menggunakan skema AGIL oleh Talcott Parsons dalam teori fungsionalisme struktural untuk menganalisis fungsi, peran, dan hasil yang dicapai oleh BRIDA Jawa Timur sebagai salah satu bagian sistem sosial dang fungsional pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penlitian kualitataif dengan perolehan data yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap pelaksanaan program Inotek Award yang menjadi wadah aktualisasi inovasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRIDA tidak hanya bertindak sebagai fasilitator inovasi, tetapi juga sebagai penghubung antara hasil riset akademik dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Inovasi yang dikembangkan BRIDA, seperti program pelatihan, kompetisi inovasi, serta penerapan teknologi tepat guna, berkontribusi signifikan terhadap efisiensi, akuntabilitas, dan inklusivitas pelayanan publik. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya literasi teknologi ASN, dan lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan dalam optimalisasi inovasi daerah. Oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap kebijakan yang akan diberikan atau dibuat dengan memperhatikan kondisi atau situasi sebenarnya yang ada pada mayarakat guna terbentuknya kebijakan yang tepat.
Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang Deana Andrea Devitri; Dadang Mashur
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani permasalahan anak jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif-analitis, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya pada Dinas Sosial, terutama dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta belum meratanya penyebaran informasi kepada kelompok sasaran.
Perilaku Konsumtif di Mall Living World Pekanbaru (Studi Behavioristik) Kharena Faelo Rizki; Rd Siti Sofro Sidiq
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3198

Abstract

Mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan hiburan yang menarik perhatian, terutama bagi generasi muda. Living World Mall sebagai salah satu mal besar di Pekanbaru menawarkan berbagai fasilitas yang dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, seperti kehadiran merek-merek terkenal, beragam pilihan restoran, serta promosi yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen masyarakat Pekanbaru, khususnya pada kelompok usia 20–24 tahun, di Living World Pekanbaru Mall dengan menggunakan pendekatan teori behavioristik yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam informan berusia 20–24 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong kunjungan ke Living World Mall adalah pengaruh lingkungan mal, ajakan teman, kehadiran merek tertentu, pengalaman kuliner, serta adanya promosi dan diskon. Stimulus berupa suasana mal yang nyaman, keberagaman tenant menarik, dan fasilitas modern berhasil memengaruhi perilaku konsumen para informan. Penguatan perilaku dapat dilihat dari pengalaman positif yang dirasakan, seperti kepuasan berbelanja di toko favorit, menikmati makanan di restoran pilihan, atau memperoleh barang dengan harga diskon.
Pengaruh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Keberlangsungan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil Khayrul Rizal; Sudarno
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3200

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran dan kewenangan DKPP terhadap keberlangsungan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. DKPP, dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, memiliki mandat utama untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai mekanisme kontrol etik yang esensial dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas penyelenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait (UU 15/2011 dan UU 7/2017), putusan DKPP, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaksanaan pemilu. Pengaruh ini terwujud melalui mekanisme penegakan kode etik, pemberian sanksi etik, dan pembentukan kultur integritas dalam lembaga penyelenggara. Secara keseluruhan, eksistensi DKPP berperan strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil, sebagai manifestasi prinsip demokrasi konstitusional. Meskipun demikian, masih ditemukan tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain dan persepsi publik terhadap finalitas putusan DKPP.