Articles
154 Documents
<![CDATA[Kajian Terhadap Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual BeliBenda Bergerak ]]>
<![CDATA[Bing Waluyo]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.q7v04x30
<![CDATA[Kewajiban utama penjual dalam perjanjian jual beli adalahmenyerahkan hak milik atas benda yang diperjual-belikan danmenanggung kenikmat-tenteraman atas benda tersebut serta menanggungterhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Di dalam Pasal 1504 KUH Perdata,yaitu penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi padabenda yang dijual, yang membuat benda itu tak sanggup untuk pemakaianyang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehinggaseandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akanmembeli bendanya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yangkurang. Akan tetapi menentukan ukuran adanya cacat tersembunyi padasetiap orang akan berbeda, mungkin ada orang yang dapat menerimabenda yang dibelinya itu, walaupun menurut anggapan pembeli lain bendaitu terdapat adanya cacat tersembunyi. Adanya cacat tersembunyi padabenda yang dibeli dapat mengakibatkan kerugian pada pembeli karenatidak mendapatkan benda seperti yang diharapkan sesuai dengan apa yangtelah diperjanjikan antara penjual dan pembeli sebelumnya, dan akanmempunyai akibat hukum terhadap para pihak. Dari uraian-uraiantersebut, mendorong penulis untuk menulis tentang kajian terhadap cacattersembunyi dalam perjanjian dalam perjanjian jual beli benda bergerak.Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifanalistis.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 DiPurbalingga ]]>
<![CDATA[Teguh Anindito]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.ddzedg89
<![CDATA[Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung sejak awaltahun 2020 memaksa perkawinanan pun untuk menyesuaikannya. Metodeyuridis normatif digunakan untuk mengungkap beberapa permasalahan.Pelaksanaan pernikahan di Purbalingga seperti di Kecamatan Bojongsaridan Kecamatan Rembang Purbalingga. Pernikahan dengan menggunakanprotokol kesehatan dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan KantorUrusan Agama. Peraturan perundang-undangan hingga berbagai kebijakanseperti Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentangPelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid menjadipedoman pelaksanan. Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemiCovid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasitergantung situasi dan kondisi. Pelaksanaan perkawinan dalam masapandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yangbervariasi tergantung situasi dan kondisi. Pada kesimpulannya diperolehbahwa pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 diPurbalingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan DanTantangan Implementasi E-Court Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.9nwn5c84
<![CDATA[Artikel ini bermaksud mengeksplanasitransformasi pengadilan dan peradilan Indonesia dari yangkonvensional ke model digital (e-court). Penyelenggaraan e-courtsebenarnya lebih dari sekadar layanan administratif perkara,namun juga pelaksanaan pemeriksaan sidang secara elektronik, diantaranya alat bukti ditransformasi ke dalam dokumen elektronik.Sebagai praktik yang baru tumbuh di lingkungan pengadilanIndonesia, maka permasalahan utamanya adalah dampaktransformasi teknologi digital itu dalam layanan pengadilan, danupaya menghadapi tantangan dalam implementasi e-court. Artikelini menggunakan metode doktrinal, sehingga mengandalkanbahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkanbahwa transformasi elektronik itu menciptakan efisiensiberdasarkan pengertian ajaran “hukum dan ilmu ekonomi” (lawand economics), namun juga tuntutan ketrampilan teknologis,untuk semua aktor yang terlibat dalam system e-court itu]]>
<![CDATA[Implementasi Beracara Secara Elektronik (E-Court) Dalam PerkaraPerdata ]]>
<![CDATA[Aris Priyadi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.vp2pfz16
<![CDATA[Penerapan hukum acara perdata dalam pemeriksaanperkara saat ini terjadi pembaruan ke arah yang sudah harus mengakomodasiperkembangan hukum masyarakat. Pada saat ini Mahkamah Agung dalammelaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuatbeberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalahhukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena adanya kemajuanperkembangan teknologi terutama dibidang informatika serta keinginanmasyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara. Oleh sebab ituMahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung danberbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalamperkara perdata. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara danPersidangan secara elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk TeknisAdministrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. DalamPersidangan secara elektronik (e-Court) mulai tahap pendaftaran sampaimemasukkan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusandilakukan secara elektronik. Sedangkan mengenai pembayaran biaya perkaradilakukan secara elektronik melalui tata cara virtual account. Dengan tata carayang demikian diharapkan pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai asassederhana, cepat, biaya ringan. Akan tetapi pemeriksaan perkara perdata dipersidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan apabila para pihak tidaksetuju dilaksanakannya pemeriksaan perkara perdata di persidangan secaraelektronik ( e-Court) hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PermaNomor 1 tahun 2019, sehingga pemeriksaan berjalan seperti biasa dengantatap muka di muka sidang pengadilan atau dengan kata lain persidangansecara konvensional.]]>
<![CDATA[Peranan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan TataRuang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda DiKabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Ninik Hartariningsih]]>;
<![CDATA[Esti Ningrum]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.ff9fx331
<![CDATA[Banyaknya kasus/sengketa dibidang pertanahan, yang salahsatunya adalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah inidapat dikarenakan etikat tidak baik maupun etikat baik. Hal inidikarenakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang erat denganmanusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Olehkarenanya Undang- Undang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untukmendaftarkan tanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminanhaknya. Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan olehpemiliknya yang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20tahun sehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudiandikuasai oleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun,kemudian orang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik.Hal inidibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasaitanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena tanahtersebut ditelntarkan selama lebih Dri 20 tahun, maka haknya hapus tanahdikuasai oleh Negara.]]>
<![CDATA[Komparasi Pegadaian Syariah Dengan PegadaianKonvensional Berdasarkan Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[suryati]]>;
<![CDATA[Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution]]>;
<![CDATA[Wiwin Mochtar Wiyono]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.9dvxff43
<![CDATA[PT. Pegadaian (Persero) sebagai perusahaan miliki negarayang bergerak dibidang gadai, telah melahirkan berbagai terobosandalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untukmenjawab kebutuhan tersebut, PT. Pegadaian (Persero) melahirkananak perusahan baru yang bernama pegadaian syariah sebagai alternatifbagi umat Islam yang ingin membebaskan diridari praktik riba dan bungayang ada pada pegadaian konvensional. Perbedaan gadai gadai syariahdan konvensional, yaitu ditinjau dari dasar hukumnya dimana gadaisyariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, ijma, dan Fatwa MUI, sedangkangadai konvensioal menurut KUHPerdata, akad gadai konvensional hanya1 sedangkan pada rahn 2 akad, penetapan hari pada gadai konvensionalditentukan per 15 hari sedangkan pada rahn (syariah) ditentukan jangkawaktu per 10 hari pada gadai konvensional hingga 3 bulan sedangkanpada rahn berdasarkan perhitungan yang ada, dalam hal pengambilanuang hasil lelang gadai, jika dalam waktu satu tahun tidak diambil sisauangnya maka menjadi milik pegadaian, sedangkan dalam rahn jika sisauang dari pegadaian hasil lelang tidak diambil maka akan diserahkankepada Badan Amil Zakat.]]>
<![CDATA[Karen Yohana ]]>
<![CDATA[Fadhil Arkaan Katili]]>;
<![CDATA[Karen Yohana]]>;
<![CDATA[Natalia Yeti Puspita]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.e49vn026
<![CDATA[Rezim perdagangan dunia sudah dimulai sejak tahun 1948 yangdiawali dengan adanya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).Setelah mengalami beberapa perkembangan, dibentuklah sebuah wadahyaitu World Trade Organization (WTO) yang merupakan organisasiperdagangan dunia. Dengan meratifikasi agreement tentang WTO,Indoensia harus menyesuaikan peraturan dan regulasi yang ada denganketentuan atau hasil keputusan organisasi perdagangan tersebut. Pada2009, Indonesia terkena sengketa impor ayam dengan Brazil. Kasus initimbul ketika Indonesia diduga memberlakukan kebijakan yangmenghambat kegiatan ekspor ayam dari Brazil ke Indonesia. Sengketa inikemudian dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO dengan nomorkasus DS 484: Indonesia - Measures Meat Chiken Meat and ChikenProducts.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengarsipan Akta Kelahiran ]]>
<![CDATA[Eistetika Sari]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.sjms3y68
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanpengarsipan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sukoharjo serta hambatan dan solusi bagi DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalampelaksanaan pengarsipan akta kelahiran. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum yuridis empiris bersifat deskriptif denganmengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen.Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber dataprimer dan sekunder, Penulis menyimpulkan bahwa DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalammelaksanakan pengarsipan akta kelahiran belum optimal. Adanyaperubahan sistem dari arsip digital menjadi konvensional. Dalampengarsipan secara digital maupun konvensional masing-masingmemiliki hambatan dan solusi untuk mengatasinya.]]>
<![CDATA[Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang DisabilitasDalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSukoharjo ]]>
<![CDATA[Irkham Bagus Prasetia]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekt]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.b44trd58
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisisimplementasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalampembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan hambatanpelayanan publik dalam pembuatan KTP-el bagi penyandangdisabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empirisyang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalahpendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan merupakan dataprimer dan data sekunder. Penyandang disabilitas merupakan setiaporang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atausensorik cukup lama dalam interaksi lingkungan sekitarberdasarkan kesamaan hak. Convention on the Rights of Persons withDisabilities memberikaan jaminan aksesbilitas kesempatan untukberpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat dan pelayananpublik. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya menerapkanprinsip-prinsip pelayanan publik, hal ini sesuai dengan indekskepuasan masyarakat tahun 2020 yang menunjukkan kualitas kurangbaik. Pembuatan KTP-el bagi disabilitas kategori sikososial diberikankemudahan berupa kebijakan esepsi biometrik, akan tetapikebijakan tersebut belum diatur dalam peraturan perundangundangan dan standard operasional prosedur. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa sarana dan prasarana disabilitas yang belummemadai karena terbatasnya anggaran. Belum adanya data usia wajibKTP-el (17 tahun) dan data kepemilikan KTP- el untuk disabilitas sertabelum maksimalnya program pelayanan jemput bola pembuatan KTP-elbagi penduduk disabilitas.]]>
<![CDATA[Eksistensi Perjanjian Internasional di Era Global ]]>
<![CDATA[Haris kusumawardana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.g6676t77
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisiseksistensi perjanjian internasional di era globalisasi. Penelitian inimerupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalampergaulan internasional, negara-negara tidak sedikit yang mengalamipermasalahan dalam menjalankan hubungannya. Hal ini menjadikanperan perjanjian internasional amat terasa penting keberadaannya, gunamengatur berbagai hal yang menjadi kesepakatan negara-negara dalammelaksanakan hubungan dengan negara lain. Untuk itu peran perjanjianinternasional di era globalisasi menjadi topik yang penting untuk dibahas.Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kepatuhan negara dalammenjalankan perjanjian internasional. Penerapan perjanjian internasionalsecara baik oleh para negara yang terlibat didalamnya menjadi tujuan atasdibentuknya perjanjian internasional tersebut.]]>
