Articles
154 Documents
<![CDATA[Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah untuk MemerintahkanMelakukan Merger kepada Entitas Bank pada masa Wabah Covid19 dalam Rezim Perdagangan Internasional ]]>
<![CDATA[Dewi Rahmaningsih Nugroho]]>;
<![CDATA[Muhammad Dzikirullah H. Noho]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.71hk0e54
<![CDATA[Covid-19 telah membawa dampak yang buruk bagiperekonomian global. Diperkirakan resesi yang terjadi akan lebih burukdibandingkan dengan krisis keuangan global yang terjadi padatahun2008. Dunia perbankan tak luput dari dampak yang ditimbulkan akibatresesi. Kegagalan lembaga perbankan. Resiko yang diterima oleh bankmeningkat selama resesi, sehingga beberapa bank akhirnya harusmelakukan likuidasi, penggabungan atau restrukturisasi dalam bentuklainnya. Rumusan permasalahan yang dibahas yaitu apakah PemerintahIndonesia berwenang untuk melakukan pengaturan berupa perintahmerger kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia berdasarkankonstitusi Indonesia dan apakah perbuatan berupa memerintahkanmerger kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia pada masa wabahCovid-19 akan mengakibatkan balasan dari pemerintah negara lainberdasar pada hukum internasional. Metode penelitan menggunakanyuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep,serta teknik pengumpulan melihat aturan-aturan yang telah adakemudian dilihat kepustakaan dari data skunder yang telah dianalisis.Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah bersama DPRdiberikan wewenang untuk mengatur perekonomian dengan tanpamenghiraukan perjanjian-perjanjian internasional. Namun tidak bolehmenghiraukan perjanjian-perjanjian internasional yang telah ada.Indonesia sebagai salah satu negara yang mengikatkan diri dengan WTOsejak 1994 harus tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam GATT.Kerugian yang dialami oleh investor dari bank yang diperintahkan untukmelakukan merger, tidak dapat dikatakan sebagai kerugian akibattindakan pemerintah melainkan kerugian alamiah dalam dunia bisnis.]]>
<![CDATA[Konstruksi Hukum Terhadap Perjanjian Paket Wisata di BiroPerjalanan Wisata PT Bintang Wisata Tour ]]>
<![CDATA[suryati]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.k92bqn82
<![CDATA[Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 2009, wisata ialahkegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompokorang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisatayang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perjanjian perjalananwisata darat yang menggunakan kendaraan darat berupa bus tidakdikenal dalam Buku III KUHPerdata maupun KUHD.Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahui konstruksi hukum dari hubungan yangdiadakan oleh PT Bintang Wisata Tour sebagai biro perjalanan wisatadengan penumpang pengguna jasa wisata. Metode penelitian inimenggunakan yuridis normatif, dengan melakukan sinkronisasi antaraasas-asas hukum perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.Kesimpulan bahwa konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan olehPT Bintang Wisata Tour dengan penumpang termasuk dalam perjanjianuntuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu perjanjian paket wisata dimanaPT Bintang Wisata Tour mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa ataupekerjaan pengangkutan, akomodasi makan/minum, hotel, danmenikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata,dan penumpang untuk membayar biaya wisata/tour.]]>
<![CDATA[Reformasi Kebijakan Hukum Terkait Pelanggaran HukumTerhadap Hak Cipta Yang Berbasis Nilai Keadilan ]]>
<![CDATA[Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.25zavy11
<![CDATA[Hak Cipta adalah suatu realitas yang tinggi akan berbagai nilai,termasuk didalamnya nilai ekonomis, hal ini dikarenakan hak cipta yanglahir dari cipta, rasa, dan karsa mampu mewarnai perkembangankehidupan umat manusia melalui benda yang lahir dari proses ciptatersebut. Namun dalam perkembangannya berbagai hak cipta tidaklahdiperhatikan di negara ini. Maraknya pembajakan akan hak cipta lagumisalnya, hanya mampu menguntungkan bagi oknum pelaku pembajakanhak cipta lagu tersebut secara ekonomis, sementara itu pihak penciptatidak banyak yang dapat mengupayakan keadilan akan hal itu. Hal inisemakin bertambah tidak adil dengan adanya Pasal 112 hingga Pasal 119Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 merubah delik hak cipta menjadidelik aduan yang semakin memarjinalkan hak dari pencipta suatu karyacipta di negara ini. Oleh sebab itu perlu adanya pembahasan bersamaterkait pembangunan politik hukum pidana terkai delik hak cipta.]]>
<![CDATA[Implikasi Yuridis Perubahan PT. ASKES (Persero) Menjadi BPJSKesehatan ]]>
<![CDATA[Djumardin]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.b7gz3g06
<![CDATA[Penyelenggaraan terhadap jaminan sosial merupakan kewajibannegara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengandikeluarkannya Undang-Undang BPJS sebagai pelaksana dari UndangUndang SJSN sehingga mengakibatkan PT. Askes (Persero)bertaransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Untuk itu penelitian inidimaksudkan untuk menjawab isu hukum utama yaitu “bagaimanaimplikasi yuridis perubahan dari PT. Askes (Persero) menjadi BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”.Penelitian ini merupakanpenelitian hukum normative.Kemudian metode pendekatan yangdigunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatankonseptual dan pendekatan kasus.Didukung juga dengan pengelolaandata secara analisis kualitatif, dengan metode pengambilan kesimpulansecara deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada saat BPJSKesehatan mulai beroperasi maka PT. Askes (Persero) dinyatakan bubar,program-program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT.Askes (Persero) dialihkan ke BPJS kesehatan dengan program JKN.Transformasi ini akan mengubah bentuk badan hukum dari PT. Askes(Persero) yang semula merupakan Badan Usaha Milik Negara yangberbentuk persero menjadi badan hukum publik menurut undang-undangdan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Karakteristik dari BPJSKesehatan berbeda dengan BUMN yang lain yaitu untuk mengejarkeuntungan sedangkan BPJS Kesehatan berorientasi pada pelayanankepada masyarakat, Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakandana amanat yang dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraanpeserta.]]>
<![CDATA[Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Bing Waluyo]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.xcs37r79
<![CDATA[Apabila kita melihat isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, ternyata di dalamnya tidak hanya diatur tentangperkawinan saja, tetapi juga diatur tentang akibat-akibat perkawinan,seperti hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan,bahkan juga diatur hubungan antara orang tua dengan anak, danhubungan antara anak yang di bawah perwaliannya dengan wali. Olehkarenanya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974berisi juga tentang hukum keluarga yaitu hubungan yang muncul darihubungan kekeluargaan. Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdatapun diatur mengenai masalah perkawinan dan akibat hukum yangditimbulkan dengan adanya suatu perkawinan, yang salah satunyamengenai kedudukan suami istri. Hal ini mendorong penulis untukmembahas tentang akibat perkawinan, khususnya mengenai kedudukansuami istri, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 danKitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun metode penelitian yangdigunakan adalah dengan metode pendekatan Yuridis Normatif,sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini digunakan deskriptif analistis,yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan akibat perkawinan,khususnya kedudukan suami istri dalam perspektif Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-UndangHukum Perdata]]>
<![CDATA[Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-UndangPerkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Virna Atikasar]]>;
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>;
<![CDATA[Elisabeth Pudyastiwi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.w7eyh321
<![CDATA[Tujuan dari skripsi ini, yaitu untuk menentukan pengaturanperkawinan di bawah umur dengan UU No. 1 tahun 1974 tentangperkawinan dan untuk menentukan perlindungan hukum terhadap anakanak yang melakukan perkawinan di bawah umur sesuai dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Metode penelitianmenggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif, spesifikasipenelitian deskriptif analitis, pengambilan data sekunder dengan bahanmelalui kajian kepustakaan, analisis dengan metode kualitatif normatif,penyajian data disajikan dalam uraian-uraian yang tersusun secarasistematis. Praktik perkawinan di bawah umur perlu diperhatikan danditetapkan dengan jelas, karena ada lebih banyak lagi orang di Indonesiayang menikah di bawah umur. Kesimpulan yaitu : belum adanyasinkronisasi hukum terutama terkait dengan perkawinan di bawah umurmenurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan denganUndang-Undang Perlindungan Anak sebagai peraturan perundangundangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihakuntuk melakukan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan belum adasanksi bagi yang melanggar karena ada peraturan tentang dispensasiperkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, tetapi pada Undang-Undang PerlindunganAnak sudah ada sanksi bagi pelanggarnya. Kedua, Undang-UndangPerlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadapanak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang diatur dalamPasal 78, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Atas Radikalisme Pada Aparat Sipil Negara (ASN)Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Asianto Nugroho]]>;
<![CDATA[Sapto Hernawan]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.k7qycx79
<![CDATA[ Potensi sebaran paham radikalisme cukup mengkhawatirkan.Paham radikalisme ini menyasar kesemua elemen bangsa, termasuk didalamnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bagian daripemerintahan, ASN yang terpapar paham radikalisme dinilaimembahayakan tegaknya Konstitusi Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945 dan ideologi Pancasila yang menjadi normadasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel inibertujuan untuk mengetahui (1) pengawasan terhadap ASN gunamencegah radikalisme jika dikomparasikan dari perspektif regulasikepegawaian; dan (2) sanksi hukum yang dapat diberikan kepada ASNyang telah terpapar paham radikalisme. Artikel ini ditulis menggunakanmetode penelitian hukum normative. Data sekunder bersumber darikajian pustaka yang kemudian dikualifikasi dan dikuantisir untukmenjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukanbahwa Pemerintah telah melakukan gerakan yang melibatkan 11Kementrian dan Kelembagaan Negara sebagai Satuan Tugas bersamauntuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran radikalisme ASN.Berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berisi 11 poin poin gunamengidentifikasi ASN sebagai tolok ukur aduan secara on line yangdidukung fakta dan realita dalam portal aduan ASN, sehingga terciptakenyamanan keluarga besar ASN dan meningkatkan Key PerformanceIndicator seluruh ASN di Indonesia]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Sengketa Medis ]]>
<![CDATA[Aris Priyadi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.6pph9121
<![CDATA[Perlindungan terhadap pasien selain diatur dalam UndangUndang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur puladalam KUH Perdata khususnya yang mengatur tentang wanprestasi danperbuatan melawan hukum. Apabila terjadi sengketa antara dokterdengan pasien, dimana pasien merasa dirugikan atas pelayanan yangtelah dilakukan oleh dokter/rumah sakit, hampir semua kalau tidak dapatdikatakan semuanya, adalah menyangkut masalah ganti rugi akibatperbuatan melawan hukum. Kerugian yang diderita pasien dapat berupakerugian materiil dan kerugian immateriil. Tuntutan ganti rugi karenaperbuatan melawan hukum sebagimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat berupa ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil ataudapat juga keduanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdatayang menentukan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal1365 KUH Perdata menggunakan prinsip/konsep tanggung gugat atasdasar kesalahan. Ketentuan tersebut tentunya kurang menguntungkanbagi korban (pasien) karena harus membuktikan adanya kesalahantersebut. Adapun ketentuan pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR joPasal 1865 KUH Perdata tentang beban pembuktian. Isi dari pasaltersebut adalah siapapun yang menuntut suatu hak,atau gunameneguhkan haknya sendiri ataupun membantah hak orang lain,menunjuk pada suatu peristiwa, diharuskan membuktikan tuntutanhaknya atau peristiwa tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Nasabah Bank Syariah Berbasis Nilai Kadilan ]]>
<![CDATA[Wiwin Muchtar Wiyono]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.9h6r6c35
<![CDATA[Perlindungan nasabah menurut UU RI Nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah merupakan upaya perlindungan nasabah yangmeliputi: a) Mekanisme pengaduan nasabah yang berpedoman pada PBINomor 7/7/PBI/2005 jo. PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang PenyelesaianPengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2006 jo. PBI Nomor10/1/PBI/2008 tentang Mediasi; b) meningkatkan transparansi produk yangberpedoman pada PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi InformasiProduk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Penelitian yangmenggunakan metode normative dan mengacu pada studi kepustakaanmenyimpulkan bahwa perlindungan nasabah bank syariah selalumenegakkan keadilan. Pihak perbankan dalam kegiatannya memberikanpemahaman tentang produk dan jasa perbankan kepada nasabah dan calonnasabah. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adilatau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yangdilakukan. Adapun sistem perbankan syariah yang beroperasi adalahberdasarkanprinsip bagi hasil yang memberikan alternatif sistem perbankanyang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkanaspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankannilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi danmenghindari adanya kegiatan riba, maysir dan gharar dalam bertransaksikeuangan.Sebagai bentuk perlindungan kepada nasabah bank syariahapabila terjadi pelanggaran hak nasabah, maka dilakukan proses mediasidan apabila jalur mediasi tidak tercapai dapat juga melalui jalur pengadilandi dalam penyelesaian sengketa bank syariah tersebut.]]>
<![CDATA[Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Iskatrinah]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.qnqv5m66
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana pelaksanaan fungsi legislatif yang ideal sebagai amanat dariUUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undangorganiknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahmenggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil bahwapasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat pergeseran fungsiyang lebih luas pada lembaga legislatif Pusat (DPR) maupun lembagalegislatif Daerah (DPRD), terutama di Lembaga legislatif Pusat terjadiperpindahan kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnyaberada dalam kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan DPR, sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yaituDewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. Adanya Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undangundang merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalamkehidupan berbangsa dan bernegara, karena diberikan kesempatan atauruang bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembentukan undangundang merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahandemokrasi yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalamnegara. Oleh karena Indonesia sebagai negara yang menganut sistemdemokrasi wajar membuka ruang bagi masyarakat untuk berpatisipasipolitik, termasuk berpatisipasi dalam pembentukan undang-undang.]]>
