cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
supriyatno
Contact Email
supriyatnox28@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
hukum@unwiku.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/about/editorialTeam
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : 10.51921
Core Subject :
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : -
Articles 154 Documents
 8   9   10   11   12 
Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lintas BatasNegara (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 2019) Bagas Ramadhan Putra; Wahyu Hariadi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.jse06d91

Abstract

Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia telah lamamelintasi perbatasan di Asia Tenggara. Masalah kabut asap masih tetapmenjadi agenda penting di ASEAN hingga sekarang. Kebakaran hutanmenyebabkan polusi dan berdampak pada wilayah negara lain sepertiMalaysia dan Singapura. ASEAN Agreement on Transboubdary HazePollution (AATHP) adalah salah satu cara untuk meningkatkan kerja samadi tingkat regional dan sub-regional untuk mengatasi kebakaran hutan dikawasan ASEAN. Oleh karena itu, tanggung jawab negara adalah masalahpenting untuk dibahas di tingkat global. Metode penelitian adalah yuridisnormatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utamadan data primer sebagai data pendukung, deskriptif kualitatif digunakanuntuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawabmasalah tanggung jawab Indonesia atas polusi.
Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Fitri Dwi Nurjannah; Levina Yustitianingtyas
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.9kn0yb68

Abstract

Dalam perkembangan saat ini membuat banyaknya kejahatanyang terjadi dan tidak menutup kemungkinan anak juga terlibat dalamtindak pidana. Meskipun anak menjalani masa pidana, anak tetapmemperoleh perlindungan hak salah satunya yaitu pendidikan. Penelitianberjudul pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA ditinjau dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, jenis penelitianini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu jenispenelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, denganmenganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundangundangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitimenyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan anak di LPKAterdapat beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya yaitukurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pengajarpendidikan, kurangnya pihak dalam membantu proses pendidikan di LPKA,dan belum adanya aturan yang khusus mengenai pelaksanaan pendidikanformal bagi anak yang sedang menjalani pidana di LPKA
Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) Sebagai Dampak Covid-19 Dilihat Dari Aspek HukumKetatanegaraan Esti Ningrum
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.4kaj3r51

Abstract

Penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) sebagai dampak COVID-19 dilihat dari aspek hukumketatanegaraan telah mendapatan payung hukum yaitu PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WalikotaMenjadi Undang-Undang. Persiapan regulasi dalam mengantisipasipersoalan yang muncul dalam penundaan tahapan pelaksanaanpemilihan Kepala Daerah sebagai dampak COVID-19 telah diatur di dalamUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Dalam PengendalianPencemaran Air Danau Toba Atas Jenis Usaha Keramba Jaring Apung DiKabupaten Samosir Sonia Damayanti Sitompul; Rahayu Subekti; Asianto Nugroho
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.s0fnk876

Abstract

Penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui peran DinasLingkungan Hidup Kabupaten Samosir dalam melakukan pengendalianpencemaran air danau toba atas jenis usaha dan/atau kegiatan diKabupaten Samosir. Penulisan hukum ini menggunakan metodepenelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatanyuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian pengawasan statuskualitas air Danau Toba untuk wilayah perairan Kabupaten Samosiryang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosirdilakukan di 25 titik pengambilan sampel pada periode tahun 2019,bahwa perairan Danau Toba di Kabupaten Samosir mengandung nilaiCOD dan fosfat tinggi, dengan kriteria tercemar sedang. Penyelesaian“Zero Keramba Jaring Apung berdampak pendapatan asli daerahberkurang dan hilangnya investor (penanaman modal asing) di ProvinsiSumatera Utara. Sulitnya mengalihkan kegiatan ekonomi masyarakatuntuk beralih profesi ketergantungan terhadap KJA juga tmenjaditantangan tersendiri untuk melakukan pegendalian pencemaran airDanau Toba atas jenis usaha dan kegiatan di Kabupaten Samosirkhususnya pada usaha budidaya ikan Keramba Jaring Apung
Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Usia Anak DalamPerspektif Hukum Pidana Dengan Hukum Islam Reski Anwar
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.vydgd171

Abstract

Pertanggungjawaban pidana anak bagi anak yangmelakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana di IndonesiaMemiliki beberapa ketentuan yang berpatokan pada regulasi yang ada.Batasan Usia Anak menjadi faktor penentu anak dikenakan hukuman ataulepas dari pertanggungjawaban. Bagaimana konsep ideal usia anak padapertanggungjawaban pidana dan hukum islam. Pendekatan menggunakanyuridis normatif, data kepustakaan dan analisis induktif-komparatif. Darihasil penelitian dapat disimpulkan. Menurut hukum pidana, anak yangdapat dikenakan pidana yaitu berusia 12-18 tahun. Selanjutnya menuruthukum Islam anak yang dikatakan telah Baligh yaitu berusia 15 tahun.Konsep usia ideal anak yang dikenakan pidana menurut Undang-undangNo 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa anak yang bisa dikenakan pidanaberusia 12 Tahun sampai 18 Tahun dan belum pernah kawin. Karenaapabila anak melakukan suatu tindak pidana, seperti membunuh,mencuri, atau memperkosa, maka anak tersebut akan bersangkutandengan hukum, dan dikenakan hukuman tindak pidanaa. Hal lain idealnyamenurut hukum islam yang dimana batasan-batasan ini tidakberdasarkan atas hitungan usia, akan tetapi dimulai sejak munculnyatanda biologis atau perubahan secara fisik pada anak tersebut, baik priamaupun wanita.
Konsep Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika OlehAnak Dibawah Umur Aniek Periani; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.p1fjgr87

Abstract

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak pasal 16 sampai 18 menyatakan bahwa seorang anak yangkebebasannya dirampas sesuai dengan hukum yang berlaku, berhakmendapat upaya hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku.Oleh karena itu pemidanaan terhadap anak pada masa kini diarahkanuntuk mewujudkan kesejahteraan anak dan mengutamakan kepentinganterbaik bagi anak sebagai integral dan kesejahteraan sosial yang kemudiandiatur dalam sistem peradilan khusus yang disebut Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA). Lahirnya UU SPPA memberikan perlindungan hukumterhadap anak dengan menghadirkan konsep diversi dan keadilanrestorative. Tetapi masih banyak penyelesaian kasus tanpa ada yangmelalui upaya diversi, sehingga diperlukan adanya kajian penegakanhukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Adapun metodeyang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris denganmenggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapatdilihat bahwa proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindakpidana penyalahgunaan narkotika belum dapat dikatakan berjalan efektifdengan tujuan UU SPPA karena beberapa faktor seperti adanya perbedaanperspektif aparat hukum, kurangnya tenaga fasilitator, dan keterbatasansarana prasarana.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam BidangPerpajakan Rusito; Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.zdzcks15

Abstract

Melalui penulisan ini penulis melakukan telaah secarakritis dasar yuridis dari cakupan pidana dalam Undang-Undang No. 6Tahun1983 sebagaimana telah diubahterakhirdenganUndang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP)yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksipidana yang terkait dengan pelanggaran tindak pidana di bidangperpajakan. Penulisan ini diawali dengan pemaparan mengenaipertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai suatu prasyaratpemidanaan korporasi. Penulis menganalisis tindak pidana di bidangperpajakan yang diatur dalam UU KUP dalam hal subjek hukum yangdicakup oleh UU KUP dan sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggarantindak pidana tersebut. Penulis menyimpulkan adanyaketidakkonsistenan dalam pertanggungjawaban pidana terhadapkorporasi dan sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 38, 39, dan 39AUU KUP. Penulis akhirnya memberikan beberapa saran untuk perbaikanundang-undang ini dalam aspek pertanggungjawaban pidana untukkorporasi dan sanksi pidananya. 
Kebijakan Kriminal Peraturan Daerah Banyumas Tentang PenanggulanganCovid-19 Arif Awaludin; Aniek Periani; Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.vz667225

Abstract

Penanggulangan Covid-19 di Banyumas membutuhkan regulasi.Terbitnya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2020 menarik menjadi kajian.Penggunaan metode penelitian yuridis normatif digunakan dalampenelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminalyang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui PeraturanDaerah No. 2 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan dari UUdiatasnya, sejauh ini masih merupakan pilihan regulasi yang tepat. Untukdapat melaksanakan penegakan hukum yang efektif guna membentukbudaya hukum (legal culture) yang disiplin di masa pandemi ini,Pemerintah Daerah menetapkan pokok-pokok kebijakan kriminal yangterpadu. Pemberian sanksi dan pengelolaan dari sanksi berupa denda daripelanggaran atas peraturan daerah tersebut dapat dikelola dengan baiksesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Inilah wujudsinkronisasi kebijakan kriminal
Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau DariUndang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Studi Kasus Di Angkringan GOR Satria Purwokerto) suryati; Mohamad Solichin; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8rjtr475

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktekperjanjian jual beli makanan tanpa label harga di Angkringan Gor SatriaPurwokerto menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Metodependekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitianbersifat deskriptif. Metode Pengumpulan Data: data primer ialah melaluiobservasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder adalahsecara dokumentatif. Data yang diperoleh baik dari penelitiankepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara deskriptifkualitatif. Kesimpulan: praktek jual beli makanan di Angkringan GORSatria Purwokerto dilakukan dengan cara pembeli datang keAngkringan GOR Satria Purwokerto. Pembeli langsung mengambilsendiri menu yang dihidangkan. Dalam pertemuan antara penjual danpembeli, terjadi proses jual beli makanan dimana harga makanantersebut hanya diketahui oleh satu pihak saja, yaitu penjual. Sedangkanpihak pembeli tidak mengetahui harga tersebut dan hanya denganmemperkirakan berapa harga yang akan dibayarkan. Kemudian pembelimenyerahkan uang kepada petugas kasir. Dalam hal ini tidak terjadiadanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembelikarena transaksinya dilakukan diakhir ketika pembeli telah selesaimakan. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian jual beli dimana jumlahharganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebabbisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn TerhadapPerkembangan Ekonomi Syariah Wiwin Muchtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.tajaq322

Abstract

Perbankan Syariah merupakan salah satu solusiperekonomian bangsa dikarenakan kegiatan perekonomian merupakantulang punggung penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harusdimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menujuperekonomian berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah diIndonesia menjadikan terwujudnya merger atau penggabungan 3 (tiga)perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM),Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat IndonesiaSyariah (BRIS). Adapun pengertian merger adalah suatu prosespenggabungan dua perseroan dimana salah satunya tetap berdiri danmenggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lain lenyapdan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetapberdiri tersebut. Ada beberapa jenis merger. Antara lain: mergerhorizontal, vertikal, dan konglomerat. Masing-masing memiliki cirikhasnya sendiri. Merger horizontal adalah proses penggabungan duaperusahaan atau lebih di mana jenis usaha perusahaannya masih sama.Seperti yang terjadi di industri perbankan, tentunya merger dilakukankarena ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai. Metodepenelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative.Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukandengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah,makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situsinternet yang berkaitan dengan objek yang ditulis dan menyimpulkantentang tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah serta dampak,tantangan merger dan peran bank syariah. Dampak 3 (tiga) merger banksyariah BUMN tersebut dalam hal BISNIS, adalah lebih efisien dankompetitif (economies of scale), perluasan diversifikasi usaha, memilikikapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yanglebih baik. Dalam hal REPUTASI, adalah tingkat kepercayaan nasabahlebih tinggi, diperhitungkan dalam pasar nasional dan global, memilikimanajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebihsolid. Dalam hal ASPEK PENDUKUNG, adalah memiliki kemampuan untukinvestasi teknologi, riset dan promosi, menarik bagi SDM berkualitas(high qualified talent) Dalam hal EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH,Menjadi prime mover di industri perbankan syariah, Akselerasipengembangan ekosistem eksyar melalui peningkatan sinergi dengan LKSlainnya dan industri halal.

Page 10 of 16 | Total Record : 154

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 21 No. 2 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 18 No. 44 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM More Issue