Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[PERAN UNODC DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN NARKOTIKA GLOBAL YANG MELALUI AKSES LAUT ]]>
<![CDATA[Alfirza Dafrin Achmad Ichwani]]>;
<![CDATA[Lazarus Tri Setyawanta Rebala]]>;
<![CDATA[Elfia Farida]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu wujud dari kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam stabilitas keamanan dunia adalah perdagangan narkotika global. Pandemi COVID-19 beberapa tahun ini juga telah membuat sindikat perdagangan narkotika global beradaptasi dengan adanya pembatasan perjalanan dan penutupan perbatasan darat dan udara. Akibatnya, terjadi peningkatan penggunaan rute laut dalam perdagangan narkotika global. Semua negara bergantung pada keamanan laut, oleh sebab itu dalam mengatasi perdagangan narkotika global yang melalui akses laut diperlukan pendekatan lintas negara. Dalam penelitian ini permasalahan diuraikan lebih lanjut menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. UNODC sebagai salah satu kantor PBB yang memiliki misi untuk berkontribusi membuat dunia lebih aman dari kejahatan, khususnya dalam hal ini perdagangan narkotika global yang melaui akses laut beserta dengan negara-negara anggota berkomitmen untuk memberantas perdagangan narkotika global melalui akses laut dengan berbagai program dan kerjasama seperti The Global Maritime Crime Programme (GMCP), Program Governance Committee, serta berbagai macam program lainnya termasuk kampanye dan pelatihan.]]>
<![CDATA[RETALIASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN SENGKETA IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN ]]>
<![CDATA[Yeni Erviana]]>;
<![CDATA[FX. Joko Priyono]]>;
<![CDATA[Nanik Trihastuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada tahun 2014, Kebijakan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang diterapkan Indonesia digugat Amerika Serikat (AS) di Panel WTO karena memberlakukan hambatan perdagangan yang dilarang GATT. Laporan Panel dikuatkan badan banding menyatakan kebijakan impor produk tersebut bertentangan dengan Pasal 11 GATT. Selanjutnya, AS mengajukan permohonan retaliasi terhadap Indonesia karena dianggap belum mematuhi rekomendasi DSB. Indonesia keberatan dengan permohonan retaliasi AS karena, telah mematuhi rekomendasi DSB dengan melakukan penyesuaian kebijakan impor sebelum jangka waktu berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian permohonan retaliasi yang diajukan oleh AS dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan untuk mengetahui kesesuaian peraturan yang telah dilakukan Indonesia dengan rekomendasi DSB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan retaliasi yang diajukan oleh AS tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO karena bertentangan dengan Pasal 23 DSU. Penyesuaian peraturan importasi yang dilakukan oleh Indonesia telah sesuai dengan rekomendasi DSB.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Deppika Rindu Hastuty]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>;
<![CDATA[Nur Adhim]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kendal masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Untuk mengetahui pelaksanaan program yang ada di Kabupaten Kendal dilakukan penelitian mengenai implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat PTSL yang terjadi di Kabupaten Kendal. Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, berikutnya dianalisa dengan metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh. Hasil penelitian yang diperoleh tentang implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kendal yaitu masih terhambat dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan juga masih adanya sengketa. Hal ini dapat dilihat dari Desa Kalibareng Kecamatan Patean yang masih terdapat sengketa tanah, sedangkan di Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan sudah berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal belum memenuhi target, dikarenakan masih adanya faktor faktor yang menghambat pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Kendal.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 75 /PID.SUS/TPK/2016/PN.MDN.) ]]>
<![CDATA[Liliana Christina Tarigan]]>;
<![CDATA[Henny Juliani]]>;
<![CDATA[F. C. Susila Adiyanta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pejabat Pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum sering menimbulkan kerugian dalam keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paramater perbuatan melawan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan parameter perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang – Undang, terbukti menambahkan lembaga penerima bantuan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam laporan, serta menyetujui rekomendasi yang diusulkan oleh Eddy Syofian selaku Kepala SKPD Kesbangpol dan Linmas yang mengakibatkan sejumlah penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan hibah dan bantuan sosial. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan pembebanan biaya perkara.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBELIAN RUMAH DAN BANGUNGAN MELALUI OPER KREDIT PERUMAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 27/PDT.G/2017/PN.UNR) ]]>
<![CDATA[Prajna Enggar Prakoso]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>;
<![CDATA[Triyono Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara oper kredit terhadap objek yang masih dibebani hak tanggungan haruslah memenuhi syarat jual beli dengan berdasar pada syarat formil maupun materiil. Akan tetapi pada praktek masyarakat masih terdapat jual beli yang dilakukan tanpa melibatkan PPAT atau disebut dengan jual beli di bawah tangan, sehingga terjadi sengketa tanah kedepanya seperti dalam contoh Kasus Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN. Unr. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus Kasus Perdata No.27/Pdt.G/2017/PN. Unr dan mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli tanah dan bangunan pada perumahan dalam Putusan Pengadilan Negeri No.27/Pdt.G/2017/PN. Unr. Metode pendekatan pada penilitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hakim memutuskan jual beli yang dilakukan pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN. Unr adalah sah dan menyatakan pembeli mempunyai itikad baik yang harus dilindungi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU SAKAI DALAM PELAKSANAAN HAK ULAYAT DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[M. Fathur Rizki]]>;
<![CDATA[Agung Basuki Prasetyo]]>;
<![CDATA[Triyono Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat hukum adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih memiliki wilayah tanah ulayat dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku. Akan tetapi hak ulayat yang dimiliki Suku Sakai semakin lama semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh pengambilalihan dan penguasaan oleh pihak investor. Akibatnya luas tanah ulayat yang dimiliki oleh suku sakai semakin lama semakin mengalami penurunan. Pengambilalihan tanah ulayat yang dilakukan oleh pihak investor menyebabkan masyarakat Suku Sakai sulit dalam memanfatkan tanah dan hutan yang mereka miliki. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi masyarakat Suku Sakai melemah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat Suku Sakai.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN (STUDI PADA WILAYAH HUKUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Riska Dwi Aulia]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Aminah Aminah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak diakui sebagai suatu agama dan tidak pula dijadikan sebagai agama baru, hal ini telah berimplikasi pada legalitas perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan. Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan tidak dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagai instansi pelaksana pencatat perkawinan, karena perkawinan tersebut dilakukan diluar ketentuan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum serta pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan telah memperoleh legalitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa disamping keenam agama dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Penghayat Kepercayaan dapat melakukan pencatatan perkawinan pada Dispendukcapil, dengan terlebih dahulu melakukan perkawinan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PELEPASAN TANAH KAS DESA TERHADAP GAJI PERANGKAT DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SURAKARTA DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Vella Ade Sayita]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi]]>;
<![CDATA[Agung Basuki Prasetyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Proyek pembangunan jalan tol tidak dapat terlepas dari proses pengadaan tanah. Begitu pula yang terjadi pada pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta yang berlokasi di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Jalan tol tersebut tidak hanya melewati tanah milik perseorangan, akan tetapi melewati beberapa tanah kas desa yang berlokasi di Desa Kemetul, Kenteng dan Timpik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian ganti kerugian akibat pelepasan tanah kas desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dan akibat hukum dari pelepasan tanah kas desa terhadap gaji perangkat desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) dan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap pelepasan tanah kas desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik dilakukan dengan cara tukar guling atau tanah diganti tanah. Pelepasan tanah kas desa tersebut berdampak terhadap pendapatan perangkat desa setempat karena tanah kas desa yang dilakukan pelepasan pada mulanya digunakan sebagai tambahan tunjangan bagi perangkat desa disamping gaji pokoknya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN REHABILITASI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 042/G/2015/PTUN.SMG JUNCTO NOMOR 100/B/2016/PT.TUN.SBY) ]]>
<![CDATA[Taufik Hidayat]]>;
<![CDATA[Yos Johan Utama]]>;
<![CDATA[Lapon Tukan Leonard]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seringkali eksekusi putusan peradilan tata usaha negara tidak dilaksanakan disebabkan beragam faktor yang mempengaruhinya salah satunya ialah law awareness pejabat pemerintahan yang kurang sehingga dengan melihat pelaksanaan eksekusi putusan yang mengandung pemberian rehabilitasi terlihat akan lebih sulit karena menyangkut pengembalian hak penggugat dalam hal kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, spesifikasi penelitian bersifat studi kasus dengan metode analisis data ialah deksriptif kualitatif. Permasalahan yang diteliti adalah skema pelaksanaan rehabilitasi dari putusan nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY dibanding dengan skema menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan problematika pelaksanaan realisasinya. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan rehabilitasi terlaksana akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum peradilan tata usaha negara karena ada force majeure pergantian Wali Kota dari definitif kepada pelaksana tugas. Problematika yang dihadapi seperti ketidaktelitian PTUN dalam mengirimkan putusan inkracht hingga tidak adanya mekanisme rehabilitasi harkat dan martabat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWBAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NOTARIS ]]>
<![CDATA[Eirza Daffa Pratama]]>;
<![CDATA[Sukinta Sukinta]]>;
<![CDATA[Zil Aidi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kajian tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta ini dilakukan dengan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyelidiki hukum, konsep, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum utama berupa undang-undang dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pamalsuan Akta. Materi hukum sekunder yang berisi tentang Fungsi, Wewenang dan Sanksi tentang Jabatan Notaris dari perspektif peradilan pidana. Dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan pada tahap menafsirkan bahan hukum, mengevaluasi bahan hukum, dan mengevaluasi peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang diselidiki. Temuan dan perkembangannya sebagai jawaban atas persoalan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris, dan pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris.]]>
